cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Ramadhita
Contact Email
ramadhita@syariah.uin-malang.ac.id
Phone
+6285648708718
Journal Mail Official
jibl@uin-malang.ac.id
Editorial Address
Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Jl, Gajayana 50 Kota Malang, 65144
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Journal of Islamic Business Law
Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
ISSN : -     EISSN : 25802658     DOI : https://doi.org/10.18860/jibl
Core Subject : Religion, Social,
Religion Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Journal of Islamic Business Law merupakan sarana komunikasi dan publikasi ilmiah hasil riset mahasiswa di bidang hukum bisnis atau ekonomi syariah dengan berbagai pendekatan meliputi bidang: Islamic Banking Law Islamic Finance Law Islamic Assurance Law Islamic and Halal Tourism Alternative Dispute Resolution
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 323 Documents
 17   18   19   20   21 
Perjanjian Kerjasama antara Petani dan Petugas Pengairan Menurut Pandangan Majelis Ulama Indonesia Aly Miftah Surury
Journal of Islamic Business Law Vol 5 No 4 (2021): Journal of Islamic Bussiness Law
Publisher : Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Air merupakan sesuatu yang sangat penting bagi kehidupan manusia, selain untuk dikonsumsi air juga digunakan untuk mengairi lahan pertanian. Petani yang kesulitan mengairi lahan pertanian akibat kekeringan akhirnya mereka menggunakan jasa pengairan lahan pertanian. Tujuan dari artikel ini adalah untuk mengetahui perjanjian kerjasama antara petani dengan petugas pertanian dan bagaimana pandangan MUI mengenai akad perjanjian tersebut. Jenis penelitian ini yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Sumber data penelitian yaitu data primer dan sekunder, pengumpulan data menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi dengan pengolahan data yang terdiri dari Editing, Classifying, Analizing, Concluding. Hasil penelitian menunjukan bahwa perjanjian kerjasama antara petani dengan petugas pengairan sudah berjalan hampir 2 tahun lebih, akad perjanjian dilakukan secara lisan karena kedua belah pihak sudah saling percaya. Perjanjian kerjasama ini dilakukan ketika musim kemarau ketika lahan pertanian mengalami kekeringan. Menurut pandangan MUI Pelaksanaan perjanjian kerjasama antara petani dengan dengan petugas pengairan sudah sesuai syariat Islam menggunakan akad Ijarah atau upah. Petani memberikan 60 Kg padi untuk setiap 100 Bata (1400 meter persegi) diserahkan setelah musim panen selesai.
Praktik Mindring Emas Ditinjau dari Sudut Pandang Asas Keseimbangan Ifada Al Ummah
Journal of Islamic Business Law Vol 5 No 4 (2021): Journal of Islamic Bussiness Law
Publisher : Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Praktik jual beli merupakan salah satu kebutuhan manusia salah satunya dengan transaksi mindring emas. Mindring emas ialah perjanjian jual beli atas emas yang melibatkan penyedia jasa, penjual, dan pembeli sebagai sistem pembiayaan melalui metode cicilan. Cicilan tersebut diangsur dengan jangka waktu mingguan maupun bulanan sesuai kesepakatan para pihak. Praktik mindring emas telah memberikan kemudahan bagi pembeli. Di sisi lain mendatangkan kerugian bagi pembeli sebab harga jual emas nantinya menjadi lebih murah, tambahan biaya, dan potongan harga oleh penjual emas. Berdasarkan realita tersebut, artikel ini memiliki tujuan untuk mengetahui penerapan bai’ al-inah terhadap praktik mindring emas berdasarkan asas keseimbangan dan perspektif ulama fiqh. Metode penelitian yang digunakan ialah melalui penelitian lapangan di Pasar Sedan Kabupaten Rembang melalui wawancara dan dokumentasi, kemudian dianalisis berdasarkan pendekatan yuridis sosiologis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik mindring berdasarkan hukum Islam termasuk dalam jual beli ‘inah atau bai‘ al-inah yang diperbolehkan menurut madzhab Syafi’i, Zhahiri, dan Hanafi. Keabsahan praktik mindring terdapat kerusakan atau cedera sehingga berakibat pada akad yang fasad. Cedera tersebut disebabkan karena adanya pernyataan terpaksa oleh pembeli atas penambahan biaya yang ditetapkan oleh penjual. Oleh sebab itu, praktik mindring emas belum memenuhi asas keseimbangan yang dapat mengedepankan kepentingan-kepentingan para pihak sesuai perjanjian.
Toko Tanpa Lapak: Pendampingan Atas Komunitas Mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang M Nur Yasin; Abd Rouf; Khairul Umam
Journal of Islamic Business Law Vol 5 No 2 (2021): Journal of Islamic Business Law
Publisher : Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Teknologi informasi memberikan akses kepada masyarakat milenial saat ini. Banyak yang bisa diakses melalui teknologi informasi dengan banyaknya aplikasi yang diciptakan anak muda. Aplikasi yang ditawarkan sangat memudahkan masyarakat di kancah dunia. Kominfo menyebutkan jumlah pengguna internet tahun 2017 telah mencapai 143,26 juta jiwa atau setara dengan 54,68 persen dari total jumlah penduduk Indonesia. Jumlah tersebut menunjukan kenaikan sebesar 10,56 juta jiwa dari hasil survei pada tahun 2016. Dari Data mahasiswa UIN Malang yang diperoleh setelah melakukan survey ada sekitar 92,5% atau 40 mahasiswa maupun mahasiswi yang mempunyai toko tanpa lapak atau berjualan online. Barang yang mereka jual dari data tersebut kebanyakan adalah makanan dan minuman serta fashion dan lain-lain. Survey dengan mengolah data yang didapatkan kebanyakan mahasiswa minat untuk diberikan wadah oleh kampus dalam hal penjualannya. Dalam konteks pengembangan kampus hari ini, di UIN Malang sendiri sudah menjadikan kampusnya sebagai kelas WCU (World Class University) dan seharusnya di dalamnya mewadahi mahasiswa yang minat dengan dunia kewirausahaan. Pendampingan ini menggunakan pendekatan (ABCD) Asset Based Community Development, yang mengutamakan pemanfaatan aset dan potensi yang ada disekitar dan dimiliki oleh pemuda atau komunitas mahasiswa.
Pandangan Pegadaian atas Tupperware sebagai Benda Jaminan Risma Nur Arifah
Journal of Islamic Business Law Vol 3 No 4 (2019): Journal of Islamic Bussiness Law
Publisher : Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis dasar pertimbangan Perum Pegadaian menjadikan Tupperware sebagai Benda Jaminan. Jenis penelitian ini yuridis empiris dimana peneliti mendeskripsikan secara detail objek yang diteliti mengenai dasar pertimbangan Perum Pegadaian menjadikan Tupperware sebagai benda jaminan. Pendekatan penelitian ini antara lain statue approach dan conseptual approach, yuridis sosiologis. Hasil penelitian ini diperolah dengan menggunakan wawancara dan dokumentasi terhadap referensi yang sesuai dengan tema, kemudian dilakukan analisis data secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, Perum Pegadaian sebagai badan usaha yang secara resmi melaksanakan pembiayaan dan penyaluran dana masyarakat melalui gadai sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1150 KUH Perdata. Atas obyek gadai yang diterima oleh Perum Pegadaian mengalami perkembangan seiring dengan kebutuhan masyarakat, antara lain a) memiliki nilai ekonomis berdasarkan SE No 52/SE.OJK.05/2017 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahan Perdagangan yang Menyelenggarakan Kegiatan Usaha Secara Konvensional; b) Hak Milik (dapat dialihkan); c) tidak melanggar undang-undang.
Pengaturan Pajak Terhadap Bahan Pokok di Indonesia Syaif Al Haq
Journal of Islamic Business Law Vol 6 No 1 (2022): Journal of Islamic Business Law
Publisher : Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pemungutan pajak oleh negara kepada masyarakat harus ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat. Namun, pemerintah Indonesia baru-baru ini mengesahkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang memuat indikasi pemungutan pajak terhadap bahan pokok. Kebijakan ini mengundang perdebatan dan pro kontra, terutama karena ini merupakan hal baru. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan serta kilas sejarah Pajak terhadap bahan pokok dimulai dari UU No.14 tahun 1947 tentang Pemungutan Pajak Pembangunan di Rumah Makan dan Rumah Penginapan sampai dengan UU No.7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) yang baru saja disahkan. Jenis Penelitian adalah yuridis normatif dengan pendekatan sejarah dan perundang-undangan. Sumber data penelitian adalah bahan hukum primer dan sekunder. Pengumpulan bahan hukum jenis studi kepustakaan dan analisanya menggunakan tehnik deskripsi, dan tehnik analisa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan menjadi landasan hukum pertama atas pemungutan pajak terhadap bahan pokok di Indonesia berdasarkan pada tiga indikasi yaitu Penghapusan pengecualian barang kebutuhan pokok sebagai objek Pajak Pertambahan Nilai dalam pasal 4A Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Keterangan pers Menteri Keuangan Republik Indonesia tanggal 7 oktober 2021, dan Keterangan Dalam Buku Digital Paparan Sosialisasi UU HPP 2021.
Business Judgment Rule Dalam Perundang-Undangan Dan Hukum Islam Windha Vitri Ramadhani
Journal of Islamic Business Law Vol 5 No 3 (2021): Journal of Islamic Bussiness Law
Publisher : Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Direksi mempunyai wewenang dalam arah pengambilan keputusan perusahaan yang berakibat pada dua kemungkinan yakni untung atau rugi. Dalam hal kerugian, direksi mendapat perlindungan dengan doktrin Business Judgment Rules. Doktrin ini merupakan perlindungan hukum bagi direksi atas seluruh kebijakan ataupun transaction yang menjadikan perusahaan mengalami kerugian. Tetapi perlindungan doktrin tersebut hanya dapat diberikan dengan syarat syarat tertentu. Tujuan penulisan artikel ini untuk menganalisis penerapan Business Judgment Rule yang terdapat pada putusan Mahkamah Agung Nomor 3849 K/Pid.Sus/2019 serta menelaah penggunaannya dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Hukum Islam. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, maka digunakanlah sumber hukum primer dengan metode telaah pustaka dan kemudian hasilnya dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa doktrin Business Judgment Rule digunakan pada putusan Mahkamah Agung Nomor 3849 K/Pid.Sus/2019. Sesuai dengan Pasal 97 dan 104 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, direksi berhak mendapatkan perlindungan dalam kesalahan mengambil keputusan atas perusahaan dengan konsep Business Judgment Rule. Sedang menurut hukum Islam, keputusan direksi yang tertuang dalam putusan tersebut selaras dengan konsep maqashid syariah karena dimaksudkan untuk menegakkan kemaslahatan dan menghindari keburukan yang berlanjut, tercermin dari keputusan direksi untuk menghentikan investasi demi menghindari kerugian yang semakin besar. Kata Kunci: direksi; doktrin; kerugian perusahaan.
Practice Of Fertilizer Debt With a Profit Sharing Return System In Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sharia Economic Law Perspective Dwi Atya Illahi
Journal of Islamic Business Law Vol 6 No 1 (2022): Journal of Islamic Business Law
Publisher : Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) are village business institutions established with the aim of strengthening the vilslage economy which is managed by the community and village government and is formed based on the needs and potential of the village. There are various types of businesses that are run. One of them is HIPPA which involves several contracts. In terms of Sharia Economic Law, the use of the chosen contract must be in accordance with its implementation. If there is a merger of contracts, the law of origin of the contracts must be clear. This research uses an empirical research type, using a qualitative approach with logic and theoretical truth as well as a sociological and anthropological approach when conducting a survey for the collection of legal materials. The results of this study are 1) BUMDes in Kenongo village implements a debt and credit system with a return for profit sharing by dividing the harvest that has been obtained by farmers. 2) Repayment of fertilizer debt in addition to using the qardh contract, there is another contract, namely the mudhorobah contract so that both of them will relate to the application of multi contract in accordance with sharia economic law or not.
Perlindungan Konsumen Penyandang Disabilitas Netra Dalam Mendapatkan Informasi Produk Sarah Nur Rahmawati; Kurniasih Bahagiati
Journal of Islamic Business Law Vol 6 No 1 (2022): Journal of Islamic Business Law
Publisher : Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penyandang disabilitas netra adalah bagian dari kelompok rentan yang memerlukan perlindungan lebih. Mereka juga bagian dari konsumen Indonesia. Keterbatasan yang dimilikinya memerlukan regulasi khusus yang sesuai dengan kondisi mereka. Namun saat ini regulasinya belum ada. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis konsumen penyandang disabilitas netra dalam mendapatkan hak nya perspektif Undang-Undang perlindungan Konsumen. Artikel ini juga memberikan langkah solutif yang perlu diambil dalam memberikan perlindungan kepada konsumen penyandang disabilitas netra. Artikel ini merupakan penelitian hukum dengan pendekatan yuridis sosiologis. Data primer diperoleh melalui wawancara secara langsung kepada konsumen penyandang disabilitas netra sedangkan data sekunder diambil dari buku serta jurnal yang membahas mengenai penyandang disabilitas netra. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hak-hak konsumen yang tercantum dalam Undang-undang perlindungan konsumen tidak sesuai dengan kondisi konsumen penyandang disabilitas netra, untuk itu saat ini mereka menggunakan bantuan untuk mendapatkan informasi produk seperti aplikasi Sullivan plus, look out.
Pendidikan Hukum bagi Nazhir dalam Pengelolaan Tanah Wakaf Fadhilah Sekar Kinasih; Ramadhita Ramadhita
Journal of Islamic Business Law Vol 6 No 1 (2022): Journal of Islamic Business Law
Publisher : Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pengetahuan yang kurang mengenai bagaimana tanah wakaf seharusnya dikelola dan kurangnya pengawasan terhadap keahlian nazhir membuat tanah wakaf yang ada menjadi terlantar dan manfaatnya tidak berlanjut. Sehingga diperlukan pendidikan khusus mengenai cara mengelola wakaf untuk nazhir wakaf yang telah diamanahi wakif untuk mengelola tanah wakaf. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pendidikan hukum bagi nazhir dalam pengelolaan tanah wakaf di Kota Bengkulu serta mengetahui hambatan dan solusi yang terdapat dalam pelaksanaan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan dengan metode pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi. Kemudian data diolah untuk penarikan kesimpulan. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pendidikan hukum yang dilakukan Kantor Urusan Agama Gading Cempaka belum dilaksanakan sebagaimana Undang-Undang Wakaf. Pendidikan hukum ini tidak dapat dilakukan secara rutin dikarenakan beberapa hambatan seperti kurang koordinasi antara satu instansi dengan instansi lain dalam mengelola wakaf dan belum ada biaya untuk pelaksanaan dan banyaknya tanah yang belum bersertifikat membuat pendidikan hukum bagi nazhir belum menjadi prioritas. Solusinya Badan Wakaf Indonesia Kota Bengkulu harus lebih aktif dalam mengawasi nazhir dan berkoordinasi masalah wakaf, membuka pendaftaran untuk kader muda nazhir agar profesi sebagai nazhir bisa diakui agar tugas nazhir tidak dikesampingkan.
Dampak Hapusnya Uji Kir Terhadap Angkutan Sewa Umum dan Angkutan Sewa Khusus Pasca Diterbitkannya Permenhub Nomor PM 118 Tahun 2018 Muhammad Zamroni Irsyad
Journal of Islamic Business Law Vol 6 No 1 (2022): Journal of Islamic Business Law
Publisher : Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian ini membahas dan mengetahui tentang tanggapan dari Kantor Dinas Perhubungan Kota Malang dan dampak dihapusnya uji kir pasca pencabutan Permenhub Nomor PM 108 tahun 2017 diganti dengan peraturan Nomor PM 118 tahun 2018. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas dua kategori yaitu data primer dan data sekunder, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan wawancara, metode pengolahan data dengan memeriksa, klasifikasi, analisis, dan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pencabutan Permenhub Nomor 108 Tahun 2017 dan diterbitkannya Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 118 Tahun 2018, dengan dihapuskannya beberapa point dalam Permenhub sebelumnya oleh Mahkamah Agung, kemudian Kementerian Perhubungan mengeluarkan aturan baru yang mengatur angkutan sewa khusus atau taksi online. Alasan direvisinya Permenhub adalah menitik beratkan pada tuntutan sopir taksi online yang dirasa oleh mereka terlalu memberatkan, namun pada kenyataannya pemerintah justru membantu dengan memberikan kepastian hukum terhadap aspek keselamatan, keamanan, kenyamanan, kesetaraan, keterjangkauan, dan keteraturan dalam penyelenggaraan angkutan online lebih efektif dan efisien. Diberlakukannya Permenhub Nomor 118 Tahun 2018 menimbulkan adanya kecemburuan sosial antara angkutan sewa umum dan angkutan sewa khusus, antara lain dalam hal wilayah operasi, sistem perolehan penumpang, dan uji kir.

Page 19 of 33 | Total Record : 323

 17   18   19   20   21 

Filter by Year

2017 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 7 No 4 (2023): Journal of Islamic Business Law Vol 7 No 3 (2023): Journal of Islamic Business Law Vol 7 No 2 (2023): Journal of Islamic Business Law Vol 7 No 1 (2023): Journal of Islamic Business Law Vol 6 No 4 (2022): Journal of Islamic Business Law Vol 6 No 3 (2022): Journal of Islamic Business Law Vol 6 No 2 (2022): Journal of Islamic Business Law Vol 6 No 1 (2022): Journal of Islamic Business Law Vol 5 No 4 (2021): Journal of Islamic Bussiness Law Vol 5 No 3 (2021): Journal of Islamic Bussiness Law Vol 5 No 2 (2021): Journal of Islamic Business Law Vol 5 No 1 (2021): Journal of Islamic Business Law Vol 4 No 4 (2020): Journal of Islamic Business Law Vol 4 No 3 (2020): Journal of Islamic Business Law Vol 4 No 2 (2020): Journal of Islamic Business Law Vol 4 No 1 (2020): Journal of Islamic Business Law Vol 3 No 4 (2019): Journal of Islamic Bussiness Law Vol 3 No 3 (2019): Journal of Islamic Business Law Vol 3 No 2 (2019): Journal of Islamic Business Law Vol 3 No 1 (2019): Journal of Islamic Bussiness Law Vol 2 No 4 (2018): Journal of Islamic Business Law Vol 2 No 3 (2018): Journal of Islamic Business Law Vol 2 No 2 (2018): Journal of Islamic Bussiness Law Vol 2 No 1 (2018): Journal of Islamic Bussiness Law Vol 1 No 3 (2017): Journal of Islamic Bussiness Law Vol 1 No 2 (2017): Journal of Islamic Bussiness Law More Issue