cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Ramadhita
Contact Email
ramadhita@syariah.uin-malang.ac.id
Phone
+6285648708718
Journal Mail Official
jibl@uin-malang.ac.id
Editorial Address
Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Jl, Gajayana 50 Kota Malang, 65144
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Journal of Islamic Business Law
Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
ISSN : -     EISSN : 25802658     DOI : https://doi.org/10.18860/jibl
Core Subject : Religion, Social,
Religion Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Journal of Islamic Business Law merupakan sarana komunikasi dan publikasi ilmiah hasil riset mahasiswa di bidang hukum bisnis atau ekonomi syariah dengan berbagai pendekatan meliputi bidang: Islamic Banking Law Islamic Finance Law Islamic Assurance Law Islamic and Halal Tourism Alternative Dispute Resolution
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 323 Documents
 18   19   20   21   22 
Pemahaman Hukum Masyarakat Terhadap Pembelian Akun Premium Netflix Tanpa Hak Komersil Frisca Indra Rukmana; Ramadhita Ramadhita
Journal of Islamic Business Law Vol 6 No 1 (2022): Journal of Islamic Business Law
Publisher : Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Artikel ini bertujuan untuk mengetahui tentang pemahaman hukum dan faktor-faktor penyebab maraknya pembelian akun premium Netflix tidak resmi yang diperjualbelikan secara bebas lewat sosial media. Artikel ini merupakan hasil penelitian yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan fenomologi yang berhubungan dengan pemahaman tentang kehidupan keseharian dan menggunakan sumber data primer berupa wawancara dengan penjual dan pembeli akun Netflix premium di sosial media. Hasil pembahasan artikel ini menunjukkan bahwa pembelian akun premium Netflix yang diperjualbelikan secara komersil dengan harga yang lebih murah tidak sesuai dengan harga resmi dalam aplikasiNetflix menyalahi hak ekonomi. Hal tersebut dikatakan menyalahi hak ekonomi karena Netflix merupakan sebuah ciptaan yang dilindungi oleh Undang –Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta dalam Pasal 9 menjelaskan sangat rinci tentang hak ekonomi bagi pencipta. Dalam hal tersebut adabeberapa faktor penyebab dan kurangnya pemahaman hukum tentang minat pembelian lebih banyak memilih membeli akun Netflix premium tidak resmi atau lewat di sosial media.Kata Kunci : Pemahaman Hukum; Akun Premium; Netflix; Undang-Undang Hak Cipta ; Pembelian
Legalitas Poster di Pinggir Jalan Kota Malang Perspektif Peraturan Walikota Malang Nomor 27 Tahun 2015 dan Maslahah Mursalah Badruddin Badruddin
Journal of Islamic Business Law Vol 6 No 1 (2022): Journal of Islamic Business Law
Publisher : Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Poster merupakan media yang biasanya digunakan untuk mempromosikan dan mempertontonkan suatu usaha dengan tujuan komersial. Poster merupakan salah satu dari bagian reklame insidentil. Poster yang berada di pinggir jalan Kota Malang haruslah mempunyai legalitas dalam penyelenggaraannya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan. Lokasi penelitian adalah DPMPTSP Kota Malang dan berbagai macam poster yang ada di pinggir jalan di Kota Malang. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara wawancara dan juga dokumentasi. Sedangkan pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa legalitas sebagian poster yang ada di pinggir jalan Kota Malang masih ilegal jika dianalisa menggunakan Perwali No. 27 Tahun 2015 dan Maslahah Mursalah. Sedangkan jika legalitas poster dikaitkan dengan maslahah mursalah dipandang dari pandangan syara’ maka termasuk maslahah yang tidak ditolak oleh syariat, berada pada tingkatan tahsiniyyah jika dipandang dari tingkatan maslahatnya dan merupakan maslahah ‘ammah jika dilihat dari segi cakupannya.
Pelaksanaan Akad Pembiayaan Mudharabah Dan Implementasinya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Diana Nofita
Journal of Islamic Business Law Vol 6 No 1 (2022): Journal of Islamic Business Law
Publisher : Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pembiyaan mudharabah merupakan salah satu jenis pembiyaan yang banyak diminati oleh masyarakat yang akan melaksanakan pembiyaan sebab dianggap bisa membantu mengenai permodalan untuk mengembangkan kegiatan usahanya. Dalam penelitian ini menjelaskan mengenai bagaimana prosedur akad pembiyaan mudharabah serta implementasinya terhadap kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris. Penulis ingin meneliti tentang peristiwa yang ada di lapangan, yakni dengan cara terjun secara langsung ke lapangan guna mengumpulkan fakta dan data yang diperlukan saat penelitian. Hasil penelitan ini menunjukkan bahwa prosedur pembiyaan mudharabah yang ada di BMT Mandiri Sejahtera Cabang Moropelang ini sudah sesuai dengan syariat Islam dan memiliki susunan yang sistematis serta tardapat beberapa persyaratan yang dapat dengan mudah untuk dipenuhi oleh masyarakat yang ingin melakukan pembiyaan mudharabah. Keberhasilan BMT Mandiri Sejahtera Cabang Moropolang ini dalam menjalankan program pembiyaan mudharabah dapat terlihat dengan semakin berkembangnya usaha yang dimiliki oleh nasabah yang melakukan pembiyaan mudharabah sehingga dapat memenuhi kebutuhan ekonomi dan mensejahterakan kehidupannya
Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Batubara Pailit pada Perkara Nomor : 19/Pdt.Sus-Gll/2020/Pn. Niaga Sby Persfektif Hukum Positif dan Hukum Islam (At-Taflis) MHD ALFIN LUBIS; Burhanuddin Susamto
Journal of Islamic Business Law Vol 6 No 1 (2022): Journal of Islamic Business Law
Publisher : Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kepailitan merupakan metode penyelesaian sengketa utang-piutang yang saat ini masih berlaku dan berkekuatan hukum. Dewasa kini, perkara kepailitan terus bertambah berbanding lurus dengan pertumbuhan ekonomi nasional. Penelitian ini membahas bagaimana pandangan hukum positif dan hukum Islam (At-Taflis) terhadap kasus pencabutan izin usaha pertambangan oleh Kementerian Energi Sumber Daya dan Mineral Republik Indonesia dalam putusan Nomor : 19/Pdt.Sus-gll/2020/Pn.Niaga.Sby Penelitian ini tergolong penelitian yuridis normatif (Library Research). Menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan perbandingan (Comparative Approach). Hasil dari penelitian ini dapat dikemukakan Pertama, bahwa perbuatan tergugat bertentangan dengan prinsip khusus kepailitan. Hal ini karena kepailitan merupakan hal khusus/spesial yang memberlakukan asas lex specialis derogat legi generalis. Selanjutnya, tepat kiranya hakim menetapkan bahwa tergugat melakukan perbuatan melawan hukum (PMH) karena tidak menjalankan perintah putusan pertama pengadilan. Kedua, terhadap hukum Islam (Taflis), perbuatan tergugat terhadap penggugat mencabut izin usaha pertambangan dapat digolongkan sebagai perbuatan menghalang-halangi upaya debitur untuk mencari harta sebagai upaya memenuhi kewajibannya. Oleh karenanya, ketetapan hakim terhadap perkara tersebut secara subtansial telah memenuhi prinsip-prinsip Islam.
Pengawasan Bea Cukai Terhadap Peredaran Rokok Ilegal Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai (Studi Di Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai) alda laily azkiyah; Iffaty Nasyi'ah
Journal of Islamic Business Law Vol 6 No 1 (2022): Journal of Islamic Business Law
Publisher : Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Bahwa peredaran rokok ilegal saat ini masih banyak terjadi. Peredarannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Peredaran rokok ilegal masih marak di Jawa Timur sehingga perlu adanya artikel ini untuk membahas tentang optimalisasi pengawasan Bea Cukai terhadap peredaran rokok ilegal di Kota Malang ditinjau dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang cukai dan maslahah. Tujuannya ialah untuk mengetahui penerapan pengawasan cukai yang dilakukan oleh Bea Cukai Malang. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian yuridis empiris di Bea Cukai Malang melalui wawancara dan studi dokumen, kemudian metode pengolahan data yang dilakukan adalah editing, verification, analysis, dan conclusion. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Bea Cukai Malang melakukan pengawasan dengan cara pengumpulan informasi baik dari internal maupun eksternal, melakukan koordinasi dengan aparat penegak hukum terkait dalam rangka penanganan rokok ilegal, baik dengan pemerintah daerah, polri, TNI, dan lain-lain. Dan Bea Cukai juga mengalami beberapa kendala yaitu terdapat resistensi dari masyarakat dalam kegiatan penindakan rokok ilegal dikarenakan kultur dan kurangnya kesadaran masyarakat, keterbatasan SDM pengawasan dalam melakukan pengawasan secara menyeluruh terkait peredaran rokok ilegal di wilayah Malang. Menurut hukum islam di dalam peredaran rokok ilegal tersebut mendatangkan mudharat berupa kerugian negara.
Pratik Jual Beli Mebel di Sukorejo Bojonegoro dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Ekonomi Syariah Barorotun Niswah Nur Nur
Journal of Islamic Business Law Vol 6 No 1 (2022): Journal of Islamic Business Law
Publisher : Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Peningkatan perekenomian di Indonesia menyebabkan banyak masyarakat yang membuka berbagai macam usaha salah satunya melalui peniagaan. Khususnya di toko mebel UD. Jati Asri Bojonegoro pelaksanaan yang dilakukan ditoko tersebut menggunakan proses pesanan atau barang belum jadi, seperti pembuatan kursi, meja, almari, tempat tidur dan lain-lain. Dalam pembuatannya menggunakan bahan baku Kayu Jati, yang dipahat dan diukir sehingga menjadi apa yang konsumen minatkan, dan proses transaksinya menggunakan asas kepercayaan dan akad isthisna’ yang mana tergantung pembelinya,jika teman maka pembayaran langsung kepemilik toko jika orang luar maka pembayarannya bisa melalui pegawai yang bagian administrasi, pembayarannya DP atau tunai sebesar 10%, jika ada tambahan permintaan dari pihak pembeli maka biayanya di tanggung oleh pihak pemesan sebesar Rp. 300.000. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pratik dalam jual beli mebel di UD. Jati Asri Bojonegoro serta mengetahui perspektif hukum positif dan hukum ekonomi syraiah. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang merupakan riset yang bersifat deskriptif. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer yang diperoleh dari hasil wawancara dan sumber data sekunder melalui buku, jurnal, dan penelitian terdahulu. Hasil penelitian ini lebih mengutamakan mutu atau kualitas yang digunakan antara lain seperti, mutu kayu dan tukang yang unggul.
Perlindungan Hak Cipta Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam Terhadap Tingkat Kesadaran Hukum Konten Kreator Spoiler Film di IGTV Rindy Roshika
Journal of Islamic Business Law Vol 6 No 1 (2022): Journal of Islamic Business Law
Publisher : Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Konten spoiler film yang diunggah dalam platform media sosial instagram pada fitur IGTV oleh pihak atau oknum yang tidak resmi adalah bentuk kreativitas masyarakat yang diasumsikan sebagai pelanggaran terhadap Undang-Undang Hak Cipta. Artikel ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kesadaran hukum konten kreator instagram Instafilm.id yang mengunggah konten spoiler film tersebut. Analisis pada artikel ini dilakukan dengan menggunakan perspektif hukum positif dan hukum Islam. Artikel ini merupakan penelitian yuridis empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Lokasi penelitian di Jl. Ringroad Selatan Glugo, Dukuh Glugo, Panggungharjo, Kecamatan Sewon, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan sumber data primer berupa wawancara kepada admin Instafilm.id dan seluruh konten kreator Instafilm.id. Sumber data sekunder yakni literatur yang terkait dengan Hak Cipta. Pengumpulan data dilakukan dengan cara membagikan angket dan wawancara, kemudian analisis dilakukan dengan studi dokumen dan studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menujukkan bahwa kesadaran hukum seluruh kreator Instafilm.id tergolong baik akan tetapi bertotak belakang dengan sikap kepatuhan atas hukum yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Pelanggaran atas hak cipta oleh Instafilm.id dalam hukum Islam merupakan pelanggaran hukum dan dapat dikenakan sanksi ta’zir.
Efektivitas Fatwa DSN MUI No.17/DSN-MUI/IX/2000 tentang Penghapusan Denda Pembiayaan Murabahah pada Masa Pandemi Covid-19 pada BSI Kota Malang Yolandita Sherly Citra Husna
Journal of Islamic Business Law Vol 7 No 1 (2023): Journal of Islamic Business Law
Publisher : Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18860/jibl.v7i1.1534

Abstract

Penyebaran pandemi Covid-19 telah berakibat pada sektor ekonomi yang mengalami penurunan sangat drastis. Kondisi tersebut termasuk ke dalam kategori force majeure sehingga mengakibatkan bertambahnya nasabah BSI yang mengalami kerugian pada sektor bisnis. Keadaan force majeure tersebut menyebabkan nasabah BSI Kota Malang tidak dapat melakukan kewajibannya, sehingga terjadi kredit macet. Penelitian ini bertujuan untuk melihat realita serta meneliti permasalahan yang ada di lapangan dengan objek penelitian pada BSI Kota Malang terkait kredit macet. Jenis penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian hukum yuridis empiris, dengan sumber data utamanya menggunakan data lapangan, contohnya hasil observasi maupun wawancara. Penekanan pada penelitian ini terletak pada bobot informasi, sehingga faktor utamanya terdapat pada pilihan untuk memutuskan, menyortir, dan menentukan bahan atau informasi mana yang sesuai. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyelamatan kredit pada BSI Kota Malang mempunyai dua opsi. Opsi pertama adalah nasabah membayar pinjaman pokok saja dengan jangka waktu yang telah disepakati pada awal perjanjian. Opsi kedua, nasabah membayar pinjaman pokok saja dengan jangka waktu baru yang akan disepakati bersama. Ditinjau dari Fatwa DSN MUI No. 17/DSN-MUI/XI/2000 tentang penghapusan denda kepada nasabah yang terdampak pandemi Covid-19, BSI Kota Malang melakukan restrukturisasi kembali dengan cara benar-benar melakukan survey kepada nasabah yang mengajukan penghapusan denda.
Konsep Ḍarūrat Dalam Penetapan Toleransi Riba Pada Efek Syariah Muhammad Jamalulail; Burhanuddin Susamto
Journal of Islamic Business Law Vol 6 No 4 (2022): Journal of Islamic Business Law
Publisher : Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Toleransi riba merupakan produk screening dalam sekelumit peraturan pada pasar modal syariah berupa pembolehan 45% pada utang berbasis bunga dari keseluruhan aset dan 10% pendapatan non halal dari total pendapatan perusahaan. Hingga kini, peraturan tersebut tetap berlaku dalam POJK NO.35/POJK.04/2017 Tentang Kriteria Dan Penerbitan Daftar Efek Syariah. Pemberlakuan tersebut tentunya menuai pro dan kontra dalam prinsip syariah di pasar modal syariah, mengingat bahwa riba merupakan pokok hukum ekonomi Islam yang telah jelas keharamannya. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan Perundang-undangan dan konseptual. Sumber hukum terdiri dari sumber hukum primer, sekunder dan tersier. Metode pengumpulan data menggunakan studi pustaka dengan analisis data menggunakan penafsiran teleologis. Tujuan penelitian ini adalah meninjau kembali konsep toleransi riba pada penetapan efek syariah berdasarkan konsep ḍarūrat dalam hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep ḍarūrat dalam penetapan toleransi riba pada efek syariah ternyata tidaklah mencapai tingkatan ḍarūrat, melainkan hanya sampai pada hājat saja. Meskipun demikian, hājat dalam penetapan hukumnya dapat berlaku sebagaimana keadaan ḍarūrat. DSN-MUI dalam fatwanya mengungkapkan pembolehan terkait toleransi riba didasarkan pada kaidah umum al-balwa dan al-katsrah wa al-qillah wa al-ghalabah. Namun, kondisi saat ini menunjukkan bahwa hājat dalam toleransi riba sudah tercapai, karenanya harus diadakan peninjauan kembali terhadap peraturan ini.
PERTAMBANGAN MINYAK BUMI MENURUT UU NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN FIQH LINGKUNGAN (Studi Di Desa Kedung Banteng, Kec. Tanggulangin, Kab. Sidoarjo) MUHAMMAD FAKHRUL AULIYAK; dwi fidhayanti
Journal of Islamic Business Law Vol 6 No 1 (2022): Journal of Islamic Business Law
Publisher : Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme pengeboran minyak bumi di Desa Kedung Banteng menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Hukum Lingkungan Hidup dan Fiqh Lingkungan. Jenis penelitian yang digunakan yakni penelitian empiris dengan pendekatan penelitian deskriptif kualitatif. Metode pengumpulan data dengan melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Metode analisis data dengan melakukan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini adalah penambangan minyak dan gas bumi yang berada di Desa Kedung Banteng, Kec. Tanggulangin, Kab. Sidoarjo Tinjauan UU Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Hukum Lingkungan Hidup yaitu melihat dari aspek perizinan dari tahun 2011 sampai dengan 2015 pertambangan yang dilakukan PT. Minarak Lapindo Brantas sudah berlagalitas secara hukum. Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor 188 Pada Tanggal 23 Oktober 2015 yang bertanda tangan oleh Bupati Saiful Ilah. Berdasarkan tinjauan Fiqh Lingkungan baik dilihat dari hukum syariah dan ghairu syar’iyah maka, Pertambangan Minyak dan Gas Bumi menimbulkan banyak kerusakan terhadap lingkungan seperti jalan rusak dan berdebu, banjir, pencemaran air (berbau gas), serta penurunan tanah. Berdasarkan fakta di lapangan perlunya peninjauan kembali oleh Pemerintah Daerah Sidoarjo atas dampak yang ditimbukan dari pengeboran minyak dan gas bumi baik menurut UU Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Hukum Lingkungan Hidup dan Fiqh Lingkungan.

Page 20 of 33 | Total Record : 323

 18   19   20   21   22 

Filter by Year

2017 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 7 No 4 (2023): Journal of Islamic Business Law Vol 7 No 3 (2023): Journal of Islamic Business Law Vol 7 No 2 (2023): Journal of Islamic Business Law Vol 7 No 1 (2023): Journal of Islamic Business Law Vol 6 No 4 (2022): Journal of Islamic Business Law Vol 6 No 3 (2022): Journal of Islamic Business Law Vol 6 No 2 (2022): Journal of Islamic Business Law Vol 6 No 1 (2022): Journal of Islamic Business Law Vol 5 No 4 (2021): Journal of Islamic Bussiness Law Vol 5 No 3 (2021): Journal of Islamic Bussiness Law Vol 5 No 2 (2021): Journal of Islamic Business Law Vol 5 No 1 (2021): Journal of Islamic Business Law Vol 4 No 4 (2020): Journal of Islamic Business Law Vol 4 No 3 (2020): Journal of Islamic Business Law Vol 4 No 2 (2020): Journal of Islamic Business Law Vol 4 No 1 (2020): Journal of Islamic Business Law Vol 3 No 4 (2019): Journal of Islamic Bussiness Law Vol 3 No 3 (2019): Journal of Islamic Business Law Vol 3 No 2 (2019): Journal of Islamic Business Law Vol 3 No 1 (2019): Journal of Islamic Bussiness Law Vol 2 No 4 (2018): Journal of Islamic Business Law Vol 2 No 3 (2018): Journal of Islamic Business Law Vol 2 No 2 (2018): Journal of Islamic Bussiness Law Vol 2 No 1 (2018): Journal of Islamic Bussiness Law Vol 1 No 3 (2017): Journal of Islamic Bussiness Law Vol 1 No 2 (2017): Journal of Islamic Bussiness Law More Issue