Articles
323 Documents
<![CDATA[Perspektif Hukum Peran Pengawasan Dinas Perdagangan Kabupaten Bojonegoro dalam Jual Beli Cabai ]]>
<![CDATA[Fahruna Kusuma Wardanny]]>;
<![CDATA[Ramadhita Ramadhita]]>
<![CDATA[ Journal of Islamic Business Law Vol 6 No 3 (2022): Journal of Islamic Business Law ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Tengkulak sering sekali melangggar aturan hukum dengan melakukan kecurangan dalam praktik jual belinya Seperti dalam praktik jual beli cabai yang terjadi di Kabupaten Bojonegoro khususnya di Desa Tambahrejo, Kecamatan Kanor, dimana terdapat kasus jua beli cabai yang dalam praktiknya tengkulak hanya membawa cabainya saat transaksi jual beli tanpa terjadi kesepakatan harga dengan tengkulak. Sehingga dalam hal ini petani mengalami kerugian. Artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana peran pemerintah daerah dalam mengawasi praktik jual beli cabai yang dilakukan oleh tengkulak di Bojonegoro ditinjau berdasarkan konsep maslahah, serta bagaimana kendala yang dihadapi pemerintah daerah dalam melakukan pengawasan praktik jual beli cabai yang dilakukan oleh tengkulak di Bojonegoro.Artikel ini merupakan hasil penelitian yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif, dengan sumber data primer dan sumber data sekunder, metode pengumpulan data berupa wawancara dan dokumentasi. Hasil pembahasan artikel ini menunjukkan bahwa Dinas Perdagangan Kabupaten Bojonegoro tidak melakukan pengawasan terhadap praktik jual beli cabai yang dilakukan oleh tengkulak. Kendala yang dihadapi Dinas Perdagangan Bojonegoro dalam permasalahan ini adalah pertama, pengawasan untuk perilaku tengkulak yang menyimpang tidak ada peraturan yang pasti. Kedua, informasi terkait permasalahan yang terjadi pada praktik jual beli cabai di Bojonegoro belum sampai ke Dinas Perdagangan.]]>
<![CDATA[Praktik Pelaksanaan Lelang Online Tertutup Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 213/PMK.06/2020 Perspektif Hukum Islam di KPKNL Malang ]]>
<![CDATA[Farah Aura Jannah]]>
<![CDATA[ Journal of Islamic Business Law Vol 6 No 4 (2022): Journal of Islamic Business Law ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Lelang merupakan salah satu cara untuk menangani aset yang biasanya dilakukan oleh badan swasta atau lembaga negara seperti KPKNL, yang pelaksanaannya didasarkan pada peraturan perundang-undangan. Dalam pelaksanaan lelang online tertutup yang dilakukan oleh KPKNL dilapangan, sering kali ditemui hambatan yang mana hal ini menarik apabila dikaji dari perspektif yuridis dan hukum Islam. Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris-kualitatif dengan pendekatan yuridis-sosiologis, yaitu penelitian yang mengamati bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma berkerja di dalam masyarakat. Adapun hasil penelitian, terlepas dari adanya kendala dalam lelang hak tanggungan dan kendala lain yang bisa membatalkan lelang, pelaksanaan lelang online tertutup di KPKNL telah sesuai dengan Tata Cara Pelaksanaan Lelang yang ditetapkan oleh perundang-undangan. Sedangkan dari segi hukum Islam, syarat objek, subjek, akad lelang online tertutup telah sesuai dengan syari’at, namun dalam pelaksanaanya tetap diperlukan kehati-hatian dalam transaksinya, karena jika tidak sesuai bisa menyebabkan jual beli lelang tersebut menjadi fasid.]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum bagi Endorse Akibat Wanprestasi Selebgram Perspektif Hukum Syari’ah ]]>
<![CDATA[finda salimah]]>;
<![CDATA[Aditya Prastian Supriyadi]]>
<![CDATA[ Journal of Islamic Business Law Vol 6 No 1 (2022): Journal of Islamic Business Law ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Endorsement adalah bentuk kerjasama antara pemilik online shop (endorser) dan selebgram (Selebriti instagram) untuk mempromosikan produk. Tetapi dalam endorsement terdapat permasalahan yakni wanprestasi. Penelitian ini termasuk jenis penelitian empiris dengan pendekatan penelitian sosiologis yuridis. Sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Pengumpulan data penelitian ini menggunakan wawancara dan dokumentasi. Perlindungan hukum perjanjian endorsement ini termasuk bentuk perlindungan hukum preventif dan represif. Karena sebelum perjajian, mencegah permasalahan dan bertujuan menyelesaikan sengketa yaitu wanprestasi. Pihak yang melakukan wanprestasi yaitu selebgram dan pihak yang menjadi korban wanprestasi yaitu pemilik akun online shop. Pemilik akun online shop berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum atas kerugiannya berdasarkan Pasal 4 Nomor 8 Tahun 1999 Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) tentang hak dan kewajiban konsumen. Begitupun dengan berdasarkan hukum perjanjian syariah wajib ganti rugi (dhaman). Hal itu dikarenakan selebgram tidak memenuhi prestasinya terhadap pemilik akun online shop.]]>
<![CDATA[Urgensi Food Ingredient Pada Makanan Impor Persepektif Perlindungan Konsumen ]]>
<![CDATA[Nur Muhammad Ikrom Firdaus]]>
<![CDATA[ Journal of Islamic Business Law Vol 6 No 3 (2022): Journal of Islamic Business Law ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk membahas korelasi food ingredient pada makanan impor ditinjau dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pelindungan Konsumen dan persfektif hukum Islam berupa maqhasid al-syari’ah. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan statute approach, cases approach dan conceptual approach. Metode pengumpulan data melalui studi pustaka atau dokumen merupakan kegiatan menelusuri, memeriksa, mengkaji data-data primer dan sekunder. Data dalam penelitian ini adalah data arsip yang bersifat publik yaitu berupa peraturan perundang-undangan. Sedangkan metode pengolahan data yang digunakan adalah editing, clarification, verification, analysis, dan conclusion. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Pasal 4 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sebenarnya sudah memberikan kontribusi yang konkrit terkait perlindungan yang menjamin terhadap konsumen sebagai pengguna akhir (end user). Pada kenyataannya, menurut hukum Islam pun para pelaku usaha belum memberikan hak konsumen. Padahal hukum halalnya produk pangan yang dikonsumsi sangat berhubungan dengan jalan spiritual ibadah menuju akhirat.]]>
<![CDATA[Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Pelelangan Sewa Tanah Eks Bengkok Tinjauan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Ash-Shulhu ]]>
<![CDATA[Fadhila Amanda Putri]]>
<![CDATA[ Journal of Islamic Business Law Vol 6 No 4 (2022): Journal of Islamic Business Law ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Pemanfaatan tanah eks bengkok di Kelurahan Garum Kab. Blitar ini dapat digunakan untuk tanah sawah dan pertokoan, akan tetapi dalam artikel ini lebih terfokus pada sewa-menyewa tanah sawah dengan sistem lelang. Artikel ini dilakukan karena adanya perkara dan objek penelitian yang memiliki unsur keterbaharuan, mulai dari sistem pelaksanaan hingga upaya penyelesaian perkaranya. Hal inilah yang menjadi unsur pembeda di antara Desa/Kelurahan lain yang berada di Kabupaten Blitar. Artikel ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor pemicu terjadinya sengketa wanprestasi terhadap pelelangan sewa tanah eks bengkok di Kelurahan Garum Kab. Blitar dan untuk mengetahui upaya penyelesaian sengketa wanprestasi terhadap pelelangan sewa tanah eks bengkok tinjauan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Ash-Shulhu. Artikel ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris dan menggunakan pendekatan kualitatif. Terkait pengumpulan datanya dilakukan dengan wawancara kepada narasumber yang bersangkutan serta dilengkapi dengan dokumentasi. Adapun dalam pengolahan datanya dilakukan dengan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil dalam artikel ini tidak seluruhnya sesuai dengan pasal-pasal yang tertera dalam KUH Perdata, akan tetapi telah sesuai dengan rukun dan syarat sah dalam ash-shulhu. Jadi, kedua permasalahan wanprestasi ini bisa diselesaikan dengan kekeluargaan (damai), karena dalam mengatasi permasalahan ini sudah dimusyawarahkan secara baik-baik supaya permasalahan ini bisa cepat selesai dan tidak berlarut-larut.]]>
<![CDATA[Praktik Multi Level Marketing Dalam Sudut Pandang Hukum Islam ]]>
<![CDATA[Annisa Humairo]]>;
<![CDATA[Ramadhita Ramadhita]]>
<![CDATA[ Journal of Islamic Business Law Vol 6 No 2 (2022): Journal of Islamic Business Law ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Abstrak: Multi level marketing pada hakikatnya merupakan bisnis yang didasarkan pada sistem pendistribusian barang yang mana keuntungan atau bonus didapatkan melalui penjualan barang yang didistribusikan melalui jaringannya. Namun pada praktiknya tidak semua praktik bisnis mlm baik yang legal masih terdapat praktik skema piramida dan multi akad didalamnya. Skema piramida adalah bentuk kegiatan usaha yang mana untuk memperoleh keuntungan didapat bukan dari hasil menjual barang atau produk melainkan melalui perekrutan atau memanfaatkan peluang orang yang akan bergabung dalam bisnis multi level marketing. Sedangkan multi akad sendiri merupakan bentuk dari 2 atau lebih akad yang dilakukan dalam satu transaksi. Penelitian ini dilakukan guna mengetahui hukum Islam yang digunakan serta bagaimana kesesuaian antara hukum dan praktiknya dilapangan. Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif, selanjutnya data akan dikaji lebih lanjut dengan analisis kualitatif. Sumber data yang didapat terbagi dalam dua kategori yakni data primer serta data sekunder yang didapat melalui wawancara dan dokumentasi. Metode pengolahan datapun dilakukan dengan tahapan editing, classifying, veryfying, analyzing, dan pengambilan kesimpulan. Hasilnya diketahui bahwa setiap perusahaan multi level marketing memiliki sistem yang berbeda, namun pada praktiknya legal atau ilegalnya suatu perusahaan bisnis multi level marketing tidak terbebas dari praktik terselubung seperti praktik multi akad yang tidak sesuai, skema piramida, ghabn fahisy serta exercise mark up. Kata Kunci: Multi Level Marketi]]>
<![CDATA[Motif dan Kondisi Aparat Penegak Hukum dalam Menerima Hadiah Perspektif Hukum Islam ]]>
<![CDATA[Millatul Bariyah]]>
<![CDATA[ Journal of Islamic Business Law Vol 6 No 2 (2022): Journal of Islamic Business Law ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Korupsi yang masih menjadi masalah hukum di Indonesia ini ironisnya juga dilakukan oleh aparat penegak hukum. Salah satu tindakan yang dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi ialah segala bentuk pemberian kepada aparat penegak hukum. Pada dasarnya hukum dari dari pemberian hadiah dalam Islam ialah mandub/sunnah. Akan tetapi, hukumnya akan berbeda jika diberikan untuk aparat penegak hukum. Adapun lembaga yang menggunakan hukum Islam sebagai dasar hukum adalah Pengadilan Agama. Maka, perlu diketahui bagaimana pandangan aparat penegak hukum di Pengadilan Agama terkait pemberian hadiah ini. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif dan berlokasi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder. Metode pengumpulan datanya adalah dengan interview dan dianalisis dengan metode miles dan hubberman. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pandangan aparat penegak hukum di Pengadilan Agama Kabupaten Malang terkait pemberian hadiah telah sesuai dengan ketentuannya dalam Hukum Islam, bahkan cenderung memilih hukum yang melarang untuk berhati-hati. Pemberian hadiah dengan motif yang jelas terdapat niat buruk ataupun tidak jelas tetap dilarang untuk mengambilnya. Adapun tolok ukur kondisi yang memperbolehkan aparat penegak hukum untuk menerima hadiah adalah kebiasaan atau tradisi.]]>
<![CDATA[Akad Sewa Menyewa Kamar Kos Melalui Aplikasi Mamikos ]]>
<![CDATA[Jeffry Aditya]]>;
<![CDATA[Dwi Fidhayanti]]>
<![CDATA[ Journal of Islamic Business Law Vol 6 No 2 (2022): Journal of Islamic Business Law ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Pola transaksi yang merespon perkembangan teknologi dapat berimbas pada perjanjian sewa menyewa kamar kos melalui pihak ketiga disebut perantara. Namun saat terjadinya transaksi terdapat kejanggalan terkait perbedaan harga di aplikasi Mamikos dengan kenyataan langsung sehingga menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak. Metode penelitian ini menggunakan penelitian empiris yaitu penelitian lapangan melalui wawancara dan observasi. Hasil penelitian ini menemukan bahwa sewa menyewa melalui Mamikos terdapat ketidaksesuaian harga sehingga mengandung unsur gharar yang dapat merugikan calon penyewa kamar kos dan menyimpang dalam Fatwa DSN MUI Nomor 93/DSN-MUI/2014 tentang Keperantaraan (Wasathah) dalam bisnis properti. Maka dari iu transaksi yang memberikan informasi tidak benar dapat menjadi tidak sah akibat unsur dharar yang bertentangan dengan hukum Islam. Di sisi lain, hubungan hukum diantara calon penyewa kos dengan pemilik kos diwujudkan dengan akad Ju’alah sebagai perjanjian mengikat sebagaimana diatur dalam Fatwa DSN MUI Nomor 62/DSN-MUI/XII/2017 tentang akad Ju’alah.]]>
<![CDATA[Pelanggaran Hak Ekonomi Dalam Jual Beli Serial Number Program Komputer Perspektif Regulasi Hak Cipta Dan Fatwa Ulama Indonesia ]]>
<![CDATA[Agung Budimansyah]]>
<![CDATA[ Journal of Islamic Business Law Vol 6 No 3 (2022): Journal of Islamic Business Law ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Serial number software merupakan kunci membuka sebuah fitur dan sebagai identifikasiproduk software. Serial number software umumnya diperjualbelikan oleh penciptanya. Proprietary Freware adalah software yang kode sumbernya tertutup tetapi dibuat untuk pengguna secara bebas, bebas penggunaan. Kemudian bagaimana bila serial number freeware ini dibagikan oleh penggunanya, karena kebebasan penggunaannya. Dalam artikel ini merumuskan masalah (1) Bagaimana regulasi hak cipta meninjau hukum membagikan serial number proprietary lisensi freeware (2) Bagaimana hubungannya ditinjau dengan Fatwa MUI. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Untuk memperoleh data dilakukan penelaah dari sumber data primer, sekunder, dan tersier. Dari data yang diperoleh, tulisan ini dihubungkan dan dianalisa data yang lain secara kualitatif. Hasil penelitian ini adalah (1) Serial number termasuk ciptaan yang dilindungi. Perilaku membagikan serial number freeware merupakan pelanggaran hak ekonomi pencipta, yaitu pentransformasian ciptaan dan pengumuman ciptaan tanpa izin. Karena pelanggaran itu, dapat di hukumi dengan ketentuan pidana pasal 113 angka 2 dan 3. Pencipta/pemegang software yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan niaga. (2) Fatwa MUI memandang serial number bagian dari hak cipta sebagai hak kekayaan yang mendapatkan perlindungan hukum islam. Dan perilaku membagikan serial number freeware termasuk kepada bentuk kezaliman dan dihukumi haram.]]>
<![CDATA[Eksekusi Hak Tanggungan Yang Belum Jatuh Tempo Dalam Pembiayaan Murabahah Perspektif Hukum Positif Dan Fatwa DSN-MUI ]]>
<![CDATA[Adelia Ifadiyanti]]>
<![CDATA[ Journal of Islamic Business Law Vol 6 No 2 (2022): Journal of Islamic Business Law ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ketentuan pelaksanaan eksekusi jaminan hak tanggungan yang belum jatuh tempo dalam pembiayaan murabahah menurut hukum positif dan Fatwa DSN-MUI. Jenis penelitian ini adalah adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-perundangan (Statue Approach) dan pendekatan kasus (Case Approach). Menggunakan sumber bahan hukum tertulis seperti, Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 96/Pdt.Bth/2020/PN.Mlg, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, Fatwa DSN MUI, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan buku-buku serta artikel yang berhubungan dengan penelitian ini. Hasil dari penelitian ini bahwa eksekusi jaminan hak tanggungan yang belum jatuh tempo dalam pembiayaan murabahah menurut hukum positif diperbolehkan karena pelaksanaannya sudah sesuai berdasarkan Undang-undang Hak Tanggungan, sedangkan menurut fatwa DSN MUI tidak dibolehkan melaksanakan eksekusi jaminan hak tanggungan sebelum jatuh tempo atau belum tiba waktu berakhir sesuai dengan yang diperjanjikan di awal.]]>
