cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Ramadhita
Contact Email
ramadhita@syariah.uin-malang.ac.id
Phone
+6285648708718
Journal Mail Official
jibl@uin-malang.ac.id
Editorial Address
Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Jl, Gajayana 50 Kota Malang, 65144
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Journal of Islamic Business Law
Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
ISSN : -     EISSN : 25802658     DOI : https://doi.org/10.18860/jibl
Core Subject : Religion, Social,
Religion Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Journal of Islamic Business Law merupakan sarana komunikasi dan publikasi ilmiah hasil riset mahasiswa di bidang hukum bisnis atau ekonomi syariah dengan berbagai pendekatan meliputi bidang: Islamic Banking Law Islamic Finance Law Islamic Assurance Law Islamic and Halal Tourism Alternative Dispute Resolution
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 323 Documents
 19   20   21   22   23 
Ratio Decidendi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Terkait Onrechmatige Daad Penyalahgunaan Hak Atas Tanah dengan Akta Nominee (Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 321 K/Pdt/2017) Ulfa Ryan Rahmawati; Dwi Fidhayanti; Kurniasih Bahagiati
Journal of Islamic Business Law Vol 6 No 1 (2022): Journal of Islamic Business Law
Publisher : Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini memfokuskan pada ratio decidendi dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 321 K/Pdt/2017. Dalam pertimbangannya, hakim memiliki beberapa alasan atau argumentasi untuk dijadikan dasar dalam memutus perkara. Alasan atau argumentasi hakim merupakan syarat ratio decidendi sebagaimana tercantum dalam Pasal 50 Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dalam penelitian ini, sengketa yang terjadi dalam Putusan Mahakamah Agung No. 321 K/Pdt/2017 akan ditinjau dari hukum Islam terkait hak kepemilikan tanah dan perjanjian. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan yang kemudian dianalisis dengan peraturan perundang-undangan terkait. Hasil penelitian ini menunjukkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 321 K/Pdt/2017 menguatkan putusan pada tngkat Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi dalam menetapkan Perbuatan Melawan Hukum, serta akibat hukum yang timbul telah sesuai dengan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam tinjauan hukum Islam, perjanjian yang dilaksanakan juga tidak memenuhi beberapa asas perjanjian dalam hukum Islam.
Tinjauan Hukum terhadap Peran Lembaga Amil Zakat dalam Peningkatan Kesejahteraan Yatim dan Dhuafa di Masa Pandemi Covid-19 Febriani Karmila Yanti; Ramadhita Ramadhita
Journal of Islamic Business Law Vol 6 No 3 (2022): Journal of Islamic Business Law
Publisher : Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Lembaga Amil Zakat dalam melaksanakan tugas tertuang pada pasal 17 UU No. 23 Tahun 2011 dalam proses pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat tentunya memiliki peran penting dalam mensejahterakan mustahik Akan tetapi menjadi tantangan baru ketika muncul permasalahan global yakni pandemi. Pandemi covid-19 berdampak pada berbagai sektor, khususnya di bidang ekonomi yang mempengaruhi perzakatan di Indonesia yang juga mengakibatkan perbedaan pengelolaan zakat dari sebelum pandemi dan juga memunculkan kendala-kendala baru. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peran Lembaga Amil Zakat dalam pengelolaan zakat produktif untuk meningkatkan kesejahteraan mustahik. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan teknik wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pendistribusian zakat dilakukan dengan dua metode, yakni konsumtif dan produktif. Pendayagunaan zakat fokus pada program pendidikan dan pemberdayaan. Pendistribusian zakat di masa pandemi covid-19 banyak menggunakan metode produktif yang bertujuan memandirikan mustahik dengan kegiatan produktif. Pengelolaan zakat yang dilakukan LAZNAS Yatim Mandiri Tuban telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011. Walaupun dalam proses pendayagunaan zakat yang dilakukan belum berhasil sepenuhnya, yang disebabkan oleh kendala di masa pandemi yakni adanya pembatasan sosial di masa pandemi berpengaruh pada sistem pengelolaan zakat produktif.
AKIBAT HUKUM PUTUSAN MK NO. 18/PUU-XVII/2019 DALAM PEMBUATAN AKTA JAMINAN FIDUSIA Nabila Lutisa Putri; Noer Yasin
Journal of Islamic Business Law Vol 6 No 4 (2022): Journal of Islamic Business Law
Publisher : Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Jaminan fidusia memberikan hak eksekutorial bagi kreditur untuk melakukan parate eksekusi terhadap objek jaminan fidusia apabila debitur cidera janji. Namun, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 mengurangi hak eksekutorial dalam sertifikat jaminan fidusia dengan pemberian syarat adanya kesepakatan cidera janji antara kreditur dan debitur serta kerelaan debitur menyerahkan objek jaminan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui akibat hukum putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019 dalam pembuatan akta jaminan fidusia. Artikel ini berdasakan penelitian empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Lokasi penelitian ini adalah di Kantor Notaris Novita Ratna Deviani, S.H., M.Kn., dengan metode pengumpulan data terdiri dari wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan dengan dikeluarkannya putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019 terhadap pembuatan akta jaminan fidusia oleh Notaris Novita Ratna Deviani, S.H., M.Kn., tidak banyak mengalami perubahan. Namun, Notaris Novita Ratna Deviani, S.H., M.Kn., dalam hal ini harus lebih berhati-hati dalam memberikan kuasa kepada penerima fidusia untuk menjual sendiri objek yang menjadi jaminan fidusia. Notaris Novita Ratna Deviani, S.H., M.Kn., harus menambah dan memperjelas klausula cidera janji secara terperinci serta mencantumkan klausula penyerahan objek jaminan secara sukarela dalam akta jaminan fidusia agar dapat menciptakan perlindungan hukum bagi para pihak dan objek yang menjadi jaminan fidusia
Praktik Eksekusi Jaminan Fidusia pada Bank Syariah Indonesia (BSI) Setelah Adanya Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019 Perspektif Mashlahah Said Ramadhan Al-Buthi Arifatul Izza
Journal of Islamic Business Law Vol 6 No 1 (2022): Journal of Islamic Business Law
Publisher : Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pembiayaan pada bank di Indonesia tidak lepas dari adanya jaminan. Salah satu bentuk pembiayaan tersebut ialah jaminan fidusia, dalam Undang–Undang Nomor 42 Tahun 1999. Jaminan fidusia memiliki kemudahan, salah satunya ialah hak eksekutorial yang diberikan pada pihak bank untuk menjual objek fidusia dengan kekuasaan sendiri apabila nasabah melakukan cedera janji. Dalam praktiknya hak eksekutorial ini banyak menimbulkan masalah, maka diajukanlah judicial review pada Mahkamah Konstitusi. Pada tanggal 6 Januari 2020 Mahkamah Konstitusi Mengeluarkan Putusan No.18 PUU-XVII/2019 yang berisi pihak kreditur tidak bisa melakukan eksekusi sendiri dan harus mengajukan permohonan eksekusi kepada Pengadilan Agama. Aturan ini berlaku bagi Bank Syariah Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme eksekusi jaminan fidusia setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi No.18 PUU-XVII/2019 pada Bank Syariah Indonesia KC. Malang serta menelaah penggunaan jaminan fidusia ini dengan konsep maslahah Said Ramadhan Al-Buthi. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pihak bank tidak dapat melakukan eksekusi sendiri dan harus mendapat izin dari Pengadilan Agama kecuali disebutkan lain dalam awal perjanjian. Hak eksekutorial ini juga tidak bertentangan dengan konsep maslahah Said Ramadhan Al-Buthi sebab kedua pihak tidak ada yang dirugikan serta hal ini mendatangkan maslahat dengan tidak adanya tindakan sewenang-wenang dari kreditur.
Penggunaan Quotes dan Kesadaran Hukum Masyarakat di Instagram Misbahudin Dwi Jatmiko
Journal of Islamic Business Law Vol 6 No 4 (2022): Journal of Islamic Business Law
Publisher : Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Quotes adalah perkataan atau teks pendek yang di ambil dari buku, drama, pidato, dan lain sebagainya yang ditulis ulang dengan alasan indah atau bermanfaat. Penggunaan Quotes sering ditemui di sosial media terutama di Instagram. Penggunaan Quotes di Instagram memiliki tujuan yang beragam baik untuk sekedar memberi motivasi dalam bentuk caption dan ada juga yang menggunakan untuk tujuan komersial. Akan tetapi dalam penggunaanya terkadang merugikan pemilik asli dari sebuah karya baik secara moral maupun ekonomi. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis penggunaan Quotes di sosial media Instagram di tinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta mengingat Quotes muncul dari objek-objek yang dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta. Artikel ini berdasarkan hukum empiris dan pendekatan kualitatif dengan teknik random sampling. Hasil penelitian menunjukan masih banyak pengguna media sosial Instagram yang menggunakan Quotes tanpa mengetahui regulasinya sehingga merugikan pemilik karya asli dan melanggar hak moral serta hak ekonomi yang dimiliki oleh pencipta.
TRADISI GOLANG DALAM PRAKTEK JUAL BELI SAYURAN SECARA BORONGAN DI PASAR SAYUR PARE Mohamad Alwan Asrori
Journal of Islamic Business Law Vol 6 No 1 (2022): Journal of Islamic Business Law
Publisher : Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Jual beli merupakan suatu kegiatan yang dilakukan dengan cara tukar menukar barang oleh 2 pihak atau lebih. Jual beli dikatakan sah apabila memenuhi syarat dan rukunnya. Didalam masyarakat banyak terjadi jual beli yang hanya mementingkan efisiensi tanpa tahu konsep hukum islamnya. Praktek golang di pasar sayur induk pare adalah salah satu kegiatan dimana pembeli membeli barang yang terdapat ditempat yang tertutup seperti karung atau peti sehingga pembeli tidaak mengetahui kualitas barangnya namun disini penjual memberikan garansi kepada pembeli untuk meminimalisir barang dengan cacat. Dari uraian tersebut, maka Tujuan dari Penelitian ini adalah Untuk Mengetahui praktik jual beli golang di Pasar Sayur Induk Kecamatan Pare dan Bagaimana Tinjauan Hukum Islamnya. Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Pengumpulan data diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi dan studi kepustakaan. Wawancara dilakukan kepada penjual sayur dan juga pembeli atau makelar sayur, yang kemudian dianalisis menggunakan deskriptif kualitatif. Hasil Dari Penelitian ini 1) jual beli golang yang terjadi dipasar sayur induk Kecamatan pare melibatkan tiga pihak dari petani atau pengepul sebagai distributor, dikirim kepada penjual atau pedagang dan penjual menjual barang kepada pembeli. 2) Jual beli golang yang terjadi di pasar sayur induk memanglah tidak bisa lepas dari barang yang dikarungi ataupun di peti karena di sini merupakan pasar distributor sayuran sehingga tidak mungkin untuk menjual dengan cara eceran karena sangatlah tidak efektif.
Pembatalan Akad Jual Beli Ternak Sapi Perspektif 'Urf Yulis Setianingsih; Faishal Agil Al Munawar
Journal of Islamic Business Law Vol 6 No 1 (2022): Journal of Islamic Business Law
Publisher : Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pokok permasalahan dalam penelitian ini membahas tentang adat kebiasaan atau ‘urf masyarakat di Desa Tinggarjaya Kecamatan Sidareja Kabupaten Cilacap dalam melakukan suatu pembatalan akad pada jual beli hewan ternak sapi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui akad yang digunakan dalam praktik jual beli ternak sapi di Desa Tinggarjaya Kecamatan Sidareja Kabupaten Cilacap, dan untuk mengetahui tinjauan ‘urf terhadap pembatalan akad jual beli ternak sapi di Desa Tinggarjaya Kecamatan Sidareja Kabupaten Cilacap. Jenis metode yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah metode penelitian empiris, dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Sumber data dan pengumpulan data menggunakan sumber data primer dan sekunder serta pengumpulan data yang dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa akad yang digunakan dalam transaksi ternak sapi ini menggunakan akad istihna’ (pesanan). Serta ada beberapa faktor yang kerap terjadi pembatalan akad salah satunya dari pembeli membatalkan transaksi ketika barang sudah dicarikan dan uang muka yang sudah diserahkan di awal perjanjian dikembalikan secara utuh tanpa kurang sedikitpun. Dari kebiasaan pembatalan jual beli ternak sapi di Desa Tinggarjaya termasuk ‘urf fasid, karena bertentangan dengan syariat Islam, kebiasaan tersebut merupakan yang harus ditinggalkan karena mengakibatkan ada salah satu pihak dirugikan.
The Legal Understanding of Restaurant Entrepreneurs On Halal Certification After The Enactment Omnibus Law and Government Regulation No. 39 of 2021 Yuniar Ika Sukmawati
Journal of Islamic Business Law Vol 6 No 1 (2022): Journal of Islamic Business Law
Publisher : Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Halal certification is an obligation as protection and certainty consumer law that is regulated in Job Creation Law and PP No.39 of 2021 concerning Implementation of Halal Product Assurance. One of the provisions is about Self Declare. However, still many restaurants in Lowokwaru district, Malang City haven’t been certified halal. This study aimed to know the legal understanding of restaurant entrepreneurs on halal certification and to determine the legal consequences of entrepreneurs who haven’t halal certification perspective Job Creation Law and BPJPH. This research method used a juridical-empirical with a sociological-jurisprudence approach. Data collection with questionnaire and interview. The results showed that the legal understanding of restaurant entrepreneurs on halal certification was less understood. They haven’t understood the provisions of Self Declare and the period of termination of halal certification. So far no one article regulated the legal consequence, but entrepreneurs who haven’t been certified halal will get social consequences excluded from entrepreneurs who have been certified halal. Administrative sanctions of written reprimand in advance become a possible alternative conducted by Halal Product Assurance Agency (BPJPH).
Fintech Peer to Peer Lending Persepktif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Syahla Tuhfah Salsabila
Journal of Islamic Business Law Vol 6 No 2 (2022): Journal of Islamic Business Law
Publisher : Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perkembangan yang terjadi pada dunia keuangan memunculkan fintech peer to peer lending yang mengalami peningkatan yang cukup pesat. Perkembagan ini memunculkan berbagai macam pinjaman online baik secara legal maupun ilegal. Hal ini menimbulkan pertanyaan pada masyarakat yang ragu dalam melakukan pinjaman online. Maka dari itu Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui sistem pinjaman yang terdapat dalam Aplikasi Finmas dan analisis Aplikasi Finmas pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Metode penelitian yang digunakan adalah menggunakan jenis penelitian hukum empiris yang menggunakan pendekatan kualitatif. Data primer yang didapatkan melakukan wawancara serta observasi, sedangkan data sekunder yang didapatkan melalui bahan dari kepustakaan berupa buku-buku, informasi, dokumen, website dan lain sebagainya. Analisis melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, Finmas memiliki hal yang bertentangan baik dari segi asas-asas perlindungan konsumen serta hak dan kewajiban konsumen. Banyaknya keluhan yang dilakukan oleh masyarakat mulai dari teror telepon pada pihak yang tidak melakukan pinjaman, customer support yang tidak memberikan tanggapan atau tidak menjawab, melakukan penagihan dengan cara yang tidak sepatutnya dan lainnya. sehingga hal ini diperlukanya edukasi pada masyarakat mengenai pinjaman online dan diperlukanya peran pemerintah yakni OJK agar memberikan jaminan perlindungan bagi masyarakat dalam memberikan perlindungan hukum bagi penerima pinjaman melalui pinjaman online.
Jual Beli Chip Higgs Domino Island dalam Tinjauan Adz-Dzarî’ah Achmad Zaenal Abidin; Aditya Prastian Supriyadi
Journal of Islamic Business Law Vol 6 No 1 (2022): Journal of Islamic Business Law
Publisher : Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Jual beli chip hasil memainkan game Higgs Domino Island merupakan bentuk transaksi yang memanfaatkan perkembangan teknologi. Namun pada kenyatannya terdapat beberapa kejadian yang menyebabkan jual beli chip Higgs Domino Island ini mendatangkan kerusakan. Hal ini menunjukkan memungkinan keabsahan jual beli berubah menjadi haram apabila telah melanggar ketentuan syara’.Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris untuk mengamati skema jual beli dan penggunaan Chip Higgs Domino Island di kalangan mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.Kemudian mengambil pendekatan yuridis sosiologis menggunakan sumber data primer, data sekunder, dan data tersier diperoleh melalui wawancara, dan observasi.Hasil penelitian ini menemukan bahwa, praktik jual beli chip Higgs Domino Island ditawarkan penjual melalui sosial media dengan harga mulai dari Rp. 55.000,- sampai dengan Rp. 70.000,- per 1B chip kepada pembeli yang memiliki tujuannya sendiri-sendiri dalam penggunaan chip. Transaksi jual beli chip Higgs Domino Island berdasarkan tinjauan adz-dzarî’ah terdapat dua kemungkinan keabsahan hukumnya. Apabila ditinjau dari sadd adz-dzarî’ah dapatberlaku haram karena mengandung maysir yang menurut madzhab Syafi’i game tersebut menjanjikan bonus chip. Sedangkan hukum haram dapat berubah menjadi mubah atau boleh dilakukan transaksi jual beli chip berdasarkan fathu adz-dzarî’ah karena tidak menyebabkan pembeli terjerumus padamaysir atau qimar.

Page 21 of 33 | Total Record : 323

 19   20   21   22   23 

Filter by Year

2017 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 7 No 4 (2023): Journal of Islamic Business Law Vol 7 No 3 (2023): Journal of Islamic Business Law Vol 7 No 2 (2023): Journal of Islamic Business Law Vol 7 No 1 (2023): Journal of Islamic Business Law Vol 6 No 4 (2022): Journal of Islamic Business Law Vol 6 No 3 (2022): Journal of Islamic Business Law Vol 6 No 2 (2022): Journal of Islamic Business Law Vol 6 No 1 (2022): Journal of Islamic Business Law Vol 5 No 4 (2021): Journal of Islamic Bussiness Law Vol 5 No 3 (2021): Journal of Islamic Bussiness Law Vol 5 No 2 (2021): Journal of Islamic Business Law Vol 5 No 1 (2021): Journal of Islamic Business Law Vol 4 No 4 (2020): Journal of Islamic Business Law Vol 4 No 3 (2020): Journal of Islamic Business Law Vol 4 No 2 (2020): Journal of Islamic Business Law Vol 4 No 1 (2020): Journal of Islamic Business Law Vol 3 No 4 (2019): Journal of Islamic Bussiness Law Vol 3 No 3 (2019): Journal of Islamic Business Law Vol 3 No 2 (2019): Journal of Islamic Business Law Vol 3 No 1 (2019): Journal of Islamic Bussiness Law Vol 2 No 4 (2018): Journal of Islamic Business Law Vol 2 No 3 (2018): Journal of Islamic Business Law Vol 2 No 2 (2018): Journal of Islamic Bussiness Law Vol 2 No 1 (2018): Journal of Islamic Bussiness Law Vol 1 No 3 (2017): Journal of Islamic Bussiness Law Vol 1 No 2 (2017): Journal of Islamic Bussiness Law More Issue