Articles
323 Documents
<![CDATA[Kemitraan antara Pemilik Kendaraan dengan PT. Go Jek Menurut KUH Perdata dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah ]]>
<![CDATA[Mahfud Hilmiyansyah]]>
<![CDATA[ Journal of Islamic Business Law Vol 3 No 2 (2019): Journal of Islamic Business Law ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui status kemitraan driver dengan PT. GOJEK dilihat dari KUHPerdata pasal 1338 dan KHES. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Pengumpulan data diperoleh dengan menggunakan studi dokumentasi dengan menggunakan analisis data yaitu peneliti mencari dan menelaah kembali dokemen-dokumen yang ada tentang perjanjian yang ada di dalam KUHPerdata pasal 1338 dan KHES lalu mengelompokkan dokumen-dokumen tersebut sesuai dengan kebutuhan penelitian dan meng-cross check kembali kemudian dilakukan analisis sesuai teori yang didapat dengan peristiwa yang terjadi sehingga menghasilkan suatu kesimpulan. Hasil penelitian disimpulkan bahwa Perjanjian yang terjadi adalah perjanjian kemitraan, maka yang terjadi adalah bukan hubungan kerja atasan bawahan yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah.Menurut KHES kemitraan diartikan syirkah. Syirkah adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam hal permodalan, keteramplan, atau kepercayaan dalam usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang disepakati oleh pihak-pihak yang berserkat, dalam hal ini jenis syirkah Abdan.]]>
<![CDATA[Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pembiayaan Peer To Peer Lending Pada Lembaga Kapitalboost ]]>
<![CDATA[Dikta Ayu Lestari]]>;
<![CDATA[Burhanuddin Susamto]]>
<![CDATA[ Journal of Islamic Business Law Vol 3 No 2 (2019): Journal of Islamic Business Law ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Tujuan dari penelitian ini untuk meninjau Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terhadap pembiayaan peer to peer lending pada lembaga Kapitalboost. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan Undang-Undang dan pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah sumber bahan hukum primer menggunakan peraturan perundang-undangan yaitu Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Peraturan OJK Nomor 77 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi. Bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti, bahan pustaka, hasil-hasil penelitian dan hasil karya dari kalangan hukum. Adapun analisis bahan hukum dilakukan dengan metode deskriptif analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan hukum peer to peer lending pada lembaga Kapitalboost di Indonesia secara legalitas, Kapitalboost telah memiliki sertifikat kepatuhan syariah dari Financial Shariah Advisory Dan Consultancy (FSAC) di Singapura. Di Indonesia, Kapitalboost masih dalam proses pendaftaran dan masih belum mendapat izin oleh pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Di Indonesia kewajiban pendaftaran perusahaan fintech tersebut berdasarkan Peraturan OJK (POJK) Nomor 77/POJK.01/2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi dalam regulasi tersebut mengharuskan semua perusahaan teknologi informasi mendaftarkan dirinya ke OJK. Adapun ditinjau dari KHES pembiayaan peer to peer lending pada lembaga Kapitalboost melalui sistem murabahah dan wakalah with qardh telah sesuai.]]>
<![CDATA[Praktek Adol Balen Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Tokoh Masyarakat ]]>
<![CDATA[Jamik Imam Utomo]]>
<![CDATA[ Journal of Islamic Business Law Vol 3 No 2 (2019): Journal of Islamic Business Law ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Tujuan penelitian adalah membahas mengenai praktek adol balen di Desa Batok Kecamatan Gemarang Kabupaten Madiun Kajian Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan pandangan tokoh masyarakat terhadap praktek adol balen tersebut. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dan pengumpulan data menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: pertama, praktek jual beli adol balen di adalah praktek jual beli yang dilakukan dengan membeli barang yang telah dijual oleh pembeli untuk dibeli kembali nantinya dengan kesepakatan serta adanya saling percaya. Beberapa hal yang melatar belakangi hal tersebut melakukan praktek jual beli adol balen adalah karena faktor belum relanya terhadap barang yang dijual. Kedua, melihat dari sudut KUHPerdata bahwa jual beli adol balen ini tidak lepas dari kedua belah pihak yang saling membutuhkan sehingga dijadikan sebagai landasan mereka dalam melakukan transaksi walaupun pada intinya tidak ada pihak yang dirugikan sehingga harus ditepati untuk menjaga kesepakatan para pihak. Ketiga, menurut tokoh masyarakat di Desa Batok praktik ini menuju gadai (rohn) harus dihindari, karena ada kekawatiran yang menyangkut pembayaran yang tempo karena tidak tentu waktunya. Jual beli adol balen di masyarakat Desa Batok tersebut diperbolehkan dengan catatan bahwa syarat yang diperjanjikan tidak jatuh pada akad.]]>
<![CDATA[Praktik Modifikasi Lampu Kabut di Klub Motor di Kota Malang Perspektif Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan dan Maqashid Syariah ]]>
<![CDATA[Achmad Abdul Jabbar]]>;
<![CDATA[Burhanuddin Susamto]]>
<![CDATA[ Journal of Islamic Business Law Vol 3 No 2 (2019): Journal of Islamic Business Law ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian modifikasi lampu kabut di klub motor Kota Malang dengan syarat dan ketentuan teknis modifikasi yang diatur dalam Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan serta maqashid syariah. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan pendekatan yudiris sosiologis, perundang-undangan (statue approach) dan konseptual (conceptual approach). Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi, serta dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) modifikasi lampu kabut yang di lakukan di klub motor Kota Malang belum sesuai berdasarkan Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan karena kurang efektifnya peraturan yang mengatur tentang modifikasi lampu kabut dan kurangnya kontrol terhadap praktik modifikasi lampu kabut, 2) Sedangkan bila ditinjau berdasarkan maqashid syariah, modifikasi lampu kabut diperbolehkan selama dalam pelaksanaannnya sesuai dengan batas kemampuan manusia (tidak berlebihan), lampu kabut yang dilakukan di klub motor Kota Malang masuk ke dalam maqashid tahsiniyyat yang lebih bersifat komplementer atau pelengkap.]]>
<![CDATA[Problematika Gugatan Sederhana Dalam Tinjauan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Dan Maslahah Mursalah ]]>
<![CDATA[Ayu Rahayu Nurhalizah]]>
<![CDATA[ Journal of Islamic Business Law Vol 4 No 2 (2020): Journal of Islamic Business Law ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Gugatan sederhana merupakan penyelesaian perkara wanprestasi dengan nilai perkara maksimal 200 juta rupiah degan pembuktian yang sederhana dan bukan merupakan perkara yang harus diselesaikan di pengadilan khusus. Meskipun demikian, banyak masyarakat yang belum memahami betul mengenai hal tersebut dan adanya Pengadilan Negeri yang mengalami kendala dalam pelaksanaannya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi asas cepat, sederhana, biaya ringan dalam penyelesaian perkara Nomor 15/Pdt.G.S/2017/PN. Mjy menurut Perma Nomor 2 Tahun 2015 dan maslahah mursalah. Penelitian ini tergolong penelitian hukum empiris. Jenis pendekatan adalah pendekatan yuridis sosiologis, dan teknik pengumpulan data adalah wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya eksepsi dan rekonpensi dan penyelesaian perkara yang melebihi batas yang telah ditentukan, hal ini tidak menjadi kendala yang besar bagi hakim yang menyelsaikan perkara tersebut selama tidak menyimpang dari norma dan aturan yang berlaku. Perkara gugatan sederhana yang telah diselesaikan di Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun dengan berpedoman pada PERMA No. 2 Tahun 2015 secara keseluruhan tidak menyimpang dari Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan. Penyelesaian perkara yang dilakukan dengan berlandas pada landasan yuridis, sosiologis dan historis akan menghasilkan putusan yang adil serta mengandung unsur maslahah dan manfaah.]]>
<![CDATA[Pengecualian Jaminan Kesehatan Akibat Tindak Pidana Penganiayaan Dalam Pasal 52 Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 ]]>
<![CDATA[Wasi’atul Qolbi]]>
<![CDATA[ Journal of Islamic Business Law Vol 4 No 2 (2020): Journal of Islamic Business Law ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian ini memfokuskan padaPasal 52 huruf r Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018yang menyatakan korban dari tindak pidana penganiayaan tidak dapat mengakses layanan jaminan kesehatan. Padahal dalam UUD 1945 menyatakan bahwa setiap warga Negara berhak untuk mendapatkan jaminan kesehatan. Sedangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018terdapat pengecualian.Sehingga artikel ini bertujuan untuk menganalisis Pasal 52 huruf r Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 berdasarkan UUD 1945 dan Maslahah Mursalah.Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan dan menggunakan metode analisis data dengan metode deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sesuai dengan Pasal 28 H ayat 1 dan 3 UUD 1945 maka ketentuan pengecualian ini belum sesuai. Dimana dinyatakan dalam UUD 1945 bahwa setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Sedangkan dalam Pasal 52 huruf r terdapat pengecualian salah satunya terhadap korban dari tindak pidana penganiayaan. Sedangkan menurut Maslahah Mursalah maka pasal tersebut belum sesuai. Mengingat tujuan maslahah sendiri pada dasarnya adalah menolak kemadharatan.]]>
<![CDATA[امثل في تنفيذ قرارات محكمة العلاقات الصناعية كمحاولة لتحقيق لزوم الحكم ومصلحة المرسلة (قضية رقم9 Pdt.Sus/PHI/2015/PN.Gsk ]]>
<![CDATA[Siti Sundari]]>
<![CDATA[ Journal of Islamic Business Law Vol 4 No 2 (2020): Journal of Islamic Business Law ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[ليس كل احكام تنفيذ جميع قرارات المحكمة التي لها قوة قانونية/ Inckracht يمكن فى ادء تنفيذ، ، وان تنفيذ أمرًا سهلاً للغاية ولكن في الواقع هناك العديد من العوامل التي تعوق تنفيذ الإعدام ، من بينها ، انتقال البضائع من يد إلى يد أخر و ان البضائع المصادرة غير واضح ، لذلك تسبب تستديد الوفاء لحقوق العمال من 2015 إلى 2020. وهذا حالة حدثت في رقم 9 Pdt.Sus / PHI / 2015 / PN.Gsk. وهذا البحث يقصد إلى شرح مشكلة تنفيذ قرار محكمة العلاقة الصناعية لقضية الرقم 9 Pdt.Sus/PHI/2015/PN.Gsk منظور قواعد الفعالية الأحكام و المصلحة المرسلة تصنيف هذا البحث على أنه بحث قانوني تجريبي. نوع النهج المستخدم هو منهج قانوني اجتماعي ، وتقنيات جمع البيانات المستخدمة هي المقابلات والوثائق بعد ذلك عن طريق تقليل البيانات الحد من البيانات وعرض البيانات والختامية. ومن هذا البحث حصل علي أن التنفيذ في القضية رقم 9 / Pdt.Sus / PHI / 2015 / PN.Gsk لم يوفر اليقين القانوني للطرف الفائز ، كما يتضح من عدم القدرة على تنفيذ القضية ، على الرغم جهد قانونى وإعادة النظر القانونية. إذا نظر من المصالحة المرسلة ، فيجب على القاضي أن يجد جهودًا غير قانونية مثل مصادرة الأراضي والمباني المملوكة PT.Artawa إندونيسيا ، لإجراء مزاد ، وتعطى عائدات المزاد للعمال ، أو يمكن التصفية.]]>
<![CDATA[Ratio Decidendi Putusan Hakim Pengadilan Negeri Blitar Mengenai Perjanjian Jual Beli Tanah yang Berkeadilan ]]>
<![CDATA[Puji Lestari]]>
<![CDATA[ Journal of Islamic Business Law Vol 4 No 3 (2020): Journal of Islamic Business Law ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian ini memfokuskan pada ratio decidendi hakim Pengadilan Negeri Kelas IB Blitar dalam putusan perkara No. 109/Pdt.G/2018/PN.Blt. Dalam putusan No. 109/Pdt.G/2018/PN.Blt, hakim memiliki beberapa alasan atau argumentasi yang dijadikan dasar untuk mengadili. Alasan atau argumentasi hakim merupakan syarat atau kriteria ratio decidendi hakim yang harus dipenuhi berdasarkan Pasal 50 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Sehingga artikel ini bertujuan untuk mengetahui ratio decidendi hakim Pengadilan Negeri Kelas IB Blitar dalam putusan perkara No. 109/Pdt.G/2018/PN.Blt berdasarkan teori keadilan Hukum Islam. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa alasan atau argumentasi yang dijadikan pertimbangan oleh hakim pada putusan No. 109/Pdt.G/2018/PN.Blt sesuai dengan Pasal 53 ayat 2 Undang-undang No. 48 Tahun 2009 mengenai kekuasaan kehakiman, serta telah memenuhi syarat-syarat atau kriteria ratio decidendi berdasarkan Bab IX Putusan Pengadilan Pasal 50 Undang-undang No. 48 Tahun 2009 mengenai kekuasaan kehakiman. Ratio decidendi atau argumentasi hakim Pengadilan Negeri Blitar dalam putusan No. 109/Pdt.G/2018/PN.Blt ditinjau dengan teori keadilan, maka ratio decidendi hakim tersebut sudah sesuai dengan teori keadilan baik keadilan dalam perspektif umum maupun keadilan dalam perspektif Islam.]]>
<![CDATA[Penggunaan Global Positioning System oleh Pengendara Ojek Online Prespektif Maslahah Mursalah ]]>
<![CDATA[Venna Melindah]]>
<![CDATA[ Journal of Islamic Business Law Vol 4 No 3 (2020): Journal of Islamic Business Law ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Banyaknya pengendara ojek online yang masih menggunakan fitur GPS di handphone dalam berkendara bisa menimbulkan konsentrasi tidak wajar saat berkendara. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan praktik Pasal 106 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap pengendara motor ojek online yang menggunakan GPS saat berkendara dan ditinjau berdasarkan Maslahah Mursalah. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Data yang dikumpulkan berupa data primer dan data sekunder dengan melakukan wawaancara langsung,studi dokumentasi dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama implementasi penggunaan GPS oleh pengendara ojek online di Kota Malang masih belum sesuai dengan Pasal 106 Ayat 1 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan karena dalam faktanya dari pengendara ojek online masih banyak yang menggunakan handphone saat berkendara dan menganggap GPS adalah alat utama dalam menjalankan pekerjaannya. Kedua penggunaan GPS termasuk keadaan yang bisa membahayakan diri sendiri dan orang lain tetapi penggunaan GPS juga sangat dibutuhkan bagi profesi pekerjaan ojek online, kondisi darurat tersebut memperbolehkan adanya penggunaan GPS dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dan memberi kemudahan bagi pemenuhan kebutuhan hidup manusia sesuai hakikat pokok maslahah mursalah.]]>
<![CDATA[Status Hak Milik atas Tanah dan Bangunan oleh Korban Bencana Alam Lumpur Lapindo Pasca Relokasi Ganti Kerugian ]]>
<![CDATA[Uut Wulandari]]>
<![CDATA[ Journal of Islamic Business Law Vol 4 No 3 (2020): Journal of Islamic Business Law ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Sebagai pemilik atas tanah secara hakiki Allah SWT memberikan kuasa (Istikhlaf) kepada manusia untuk mengelola apa yang dimiliki Allah SWT sesuai dengan hukum-hukumnya. Seperti halnya hak milik atas tanah dan bangunan dari korban bencana alam lumpur lapindo yang sampai saat ini masih ada beberapa orang yang menempati rumah lamanya dikawasan lumpur lapindo. berdasarkan Pasal 20 Ayat (1) dan (2) UUPA yang berbunyi sebagai berikut : “Hak milik merupakan hak turun temurun, terkuat, dan terpenuhi yang dapat dipunyai oleh orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan dalam Pasal 6.” Dalam menguasai hak kepemilikan atas tanah dan bangunan maka harus ada bukti – bukti atau dokumen yang bisa memperkuat hak milik secara hukum. sebab kalau tidak ada bukti dokumen atau surat – surat yang berhubungan dengan kepemilikan tanah dan bangunan maka status kepemilikannya masih diragukan. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui status hak milik atas tanah dan bangunan korban bencana alam lumpur lapindo pasca relokasi ganti kerugian oleh pihak PT. Lapindo Brantas berdasarkan Undang – Undang Pokok Agraria dan hukum Ba’i. penelitian ini menggambarkan mengenai masyarakat yang masih tetap bersikukuh untuk menempati rumahnya di kawasan lumpur lapindo walaupun sudah diganti rugi oleh pihak PT Minara Lapindo Brantas.]]>
