Articles
323 Documents
<![CDATA[Tinjauan Hukum Intrusive Advertising ]]>
<![CDATA[Dewiratri Nur’ilmi]]>
<![CDATA[ Journal of Islamic Business Law Vol 2 No 1 (2018): Journal of Islamic Bussiness Law ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemasangan iklan sisipan tinjauan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) serta etika bisnis Yusuf al-Qardhawi. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer yaitu Undang-Undang ITE dan kitab Yusuf al-Qardhawi dan sumber hukum sekunder yaitu Etika Pariwara Indonesia. Metode pengumpulan bahan hukum dengan melakukan studi pustaka Metode pengolahan bahan hukum dilakukan dengan cara editing, coding, reconstructing dan systemizing. Hasil penelitian ini menujukkan bahwa, pertama, pengaturan iklan sisipan dalam Undang-Undang ITE belum diatur secara khusus. Namun sudah ada pedomannya dalam Etika Pariwara Indonesia yang menggolongkan iklan sisipan sebagai iklan media baru dengan disertai beberapa etika pemasangannya. Kedua, menurut etika bisnis Yusuf al-Qardhawi dalam bidang sirkulasi, dalam melakukan kegiatan bisnis harus disertai dengan kejujuran, amanah dan nasehat. Dengan demikian iklan sisipan yang dipasang mengganggu privasi pengguna internet menyalahi etika bisnis menurut Yusuf al-Qardhawi dan Etika Pariwara Indonesia]]>
<![CDATA[Penghapusan Pemberlakuan Member Card Sebelum Jatuh Tempo ]]>
<![CDATA[Futichatul Zanah]]>
<![CDATA[ Journal of Islamic Business Law Vol 2 No 1 (2018): Journal of Islamic Bussiness Law ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penghapusan pemberlakuan member card sebelum jatuh tempo menurut hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Pengumpulan bahan hukum diperoleh dengan menggunakan studi pustaka atau dokumen dengan menggunakan analisis data yaitu peneliti mencari dan menelaah kembali dokumen yang ada tentang pemberlakuan member card, jual beli online lalu mengelompokkan sesuai dengan kebutuhan penelitian dan meneliti kembali kemudian melakukan analisis sesuai dengan bahan yang didapat dengan permasalahan yang terjadi sehingga menghasilkan suatu kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pertama penggunaan member card menurut hukum Islam apabila dilakukan dengan adanya biaya administrasi maka tidak diperbolehkan karena mengandung unsur gharar dan hanya menguntungkan salah satu pihak. Kedua, penghapusan member card sebelum jatuh tempo menurut UU No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen hal tersebut tidak diperbolehkan karena masuk dalam larangan pelaku usaha dan melanggar hak konsumen.]]>
<![CDATA[Tinjauan Hukum Islam dan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Nomor: 15/PER/M.KUKM/IX/2015 Tentang Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi terhadap Kedudukan Akta Kelahiran sebagai Barang Jaminan Hutang di Koperasi ]]>
<![CDATA[Ria safitri]]>
<![CDATA[ Journal of Islamic Business Law Vol 2 No 1 (2018): Journal of Islamic Bussiness Law ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap penggunaan akta kelahiran sebagai jaminan hutang serta untuk mengetahui kedudukan akta kelahiran sebagai jaminan hutang menurut Permen KUKM Nomor: 15/PER/M.KUKM/IX/2015 tentang Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach), berdasarkan surah al Baqarah ayat 283 serta Pasal 23 ayat (1) dan Pasal 25 ayat (1) Permen KUKM Nomor: 15/PER/M.KUKM/IX/2015 tentang Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi. Hasil penelitian ini adalah penjaminan akta kelahiran di koperasi menurut surah al Baqarah ayat 283 termasuk ke dalam konsep akad rahn, karena diperbolehkannya menjaminkan benda berharga maupun benda yang memiliki nilai apabila diperoleh keyakinan mengenai kemampuan pengembalian hutang. Menurut Permen KUKM Nomor: 15/PER/M.KUKM/IX/2015 tentang Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi yaitu pelaksanaan pemberian pinjaman wajib memperhatikan prinsip pemberian jaminan yang sehat dengan memperhatikan penilaian kelayakan dan kemampuan pemohon pinjaman]]>
<![CDATA[Pengelolaan Sedekah Produktif di Lembaga Program Pembibitan Penghafal Al-Qur’an Daarul Qur’an Dalam Perspektif Majelis Ulama’ Indonesia Kota Malang ]]>
<![CDATA[Faiqotuz Zahroh]]>
<![CDATA[ Journal of Islamic Business Law Vol 2 No 1 (2018): Journal of Islamic Bussiness Law ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Program Pembibitan Penghafal al-Qur’an Daarul Qur’an adalah yayasan sosial yang memiliki program sedekah produktif. Yayasan ini mengelola dan menyalurkan sedekah dari donator diantaranya, simpan pinjam, pengembangan agro techno, daqu travel dan pengembangan Hidroponik. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Adapun jenis penelitian ini adalah empiris. Dalam memperoleh data, peneliti menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa; (1) Pengelolaan sedekah produktif sama dengan wakaf di PPPA Daarul Qur’an, yaitu lahan yang di miliki oleh PPPA Daarul Qur’an berasal dari dana sedekah dan wakaf para donatur. Hal yang membedakan adalah akad dan status kebendaannya. Qordhul Hasan berbeda dengan sedekah produktif karena dana qordul hasan tidak harus dikembalikan. (2) Majelis Ulama’ Indonesia kota Malang berpendapat dalam hukum dari sedekah produktif ada dua. Pertama, sebagian tokoh Majelis Ulama’ Indonesia kota Malang berpendapat bahwa sedekah produktif itu diperbolehkan karena bersifat bebas dan fleksibel. Pendapat sebagian lainnya menganggap bahwa sedekah produktif tidak boleh karena sedekah itu harus konsumtif.]]>
<![CDATA[Pengelolaan Sedekah Produktif di Lembaga Program Pembibitan Penghafal Al-Qur’an Daarul Qur’an Dalam Perspektif Majelis Ulama’ Indonesia Kota Malang ]]>
<![CDATA[Faiqotuz Zahroh]]>
<![CDATA[ Journal of Islamic Business Law Vol 2 No 1 (2018): Journal of Islamic Bussiness Law ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Program Pembibitan Penghafal al-Qur’an Daarul Qur’an adalah yayasan sosial yang memiliki program sedekah produktif. Yayasan ini mengelola dan menyalurkan sedekah dari donator diantaranya, simpan pinjam, pengembangan agro techno, daqu travel dan pengembangan Hidroponik. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Adapun jenis penelitian ini adalah empiris. Dalam memperoleh data, peneliti menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa; (1) Pengelolaan sedekah produktif sama dengan wakaf di PPPA Daarul Qur’an, yaitu lahan yang di miliki oleh PPPA Daarul Qur’an berasal dari dana sedekah dan wakaf para donatur. Hal yang membedakan adalah akad dan status kebendaannya. Qordhul Hasan berbeda dengan sedekah produktif karena dana qordul hasan tidak harus dikembalikan. (2) Majelis Ulama’ Indonesia kota Malang berpendapat dalam hukum dari sedekah produktif ada dua. Pertama, sebagian tokoh Majelis Ulama’ Indonesia kota Malang berpendapat bahwa sedekah produktif itu diperbolehkan karena bersifat bebas dan fleksibel. Pendapat sebagian lainnya menganggap bahwa sedekah produktif tidak boleh karena sedekah itu harus konsumtif.]]>
<![CDATA[Sistem Pembiayaan Modal Usaha Tanggung Renteng Perspektif Hukum Perjanjian Syariah (Studi di PT. Bina Artha Ventura Cabang Tawangsari Sukoharjo Jawa tengah) ]]>
<![CDATA[Ihda Nafisya Mu’tiya Ulfa]]>
<![CDATA[ Journal of Islamic Business Law Vol 2 No 1 (2018): Journal of Islamic Bussiness Law ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetehui sistem pembiayaan modal usaha tanggung renteng yang ada di PT. Bina Artha Ventura cabang Tawangsari Sukoharjo Jawa Tengah dalam perspektif hukum perjanjian syariah. Jenis penelitian adalah penelitian yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Adapun sumber data yang diperoleh adalah dengan wawancara kepada mitra dan kepala cabang PT Bina Artha Ventura cabang Tawangsari. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa yang pertama, sistem pembiayaan modal usaha yang ada di PT Bina Artha Ventura merupakan pembiayaan microfinance bagi hasil tanpa jaminan barang yang memiliki nilai jual melainkan dengan sistem tanggung renteng, sedangkan konsep tanggung renteng dengan cara iuran seluruh anggota mitra untuk menutupi anggota mitra yang tidak bisa mengangsur dalam kumpulan dua mingguan. Kedua, perjanjian tanggung renteng di PT Bina Artha Ventura diperbolehkan menurut hukum perjanjian syariah dengan akad kafalah bil maal dan prinsip tolong menolong.]]>
<![CDATA[Kartu Jaminan Sosial Tenaga Kerja Sebagai Jaminan dan Agunan di Lembaga Keuangan Syariah Perspektif Burgerlijk Wetboek dan Kitab Fiqih Islam Wa Adillatuh ]]>
<![CDATA[Andi Muhammad Galib]]>
<![CDATA[ Journal of Islamic Business Law Vol 2 No 1 (2018): Journal of Islamic Bussiness Law ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan mengetahui legalitas kartu jaminan sosial tenaga kerja sebagai jaminan dan agunan di lembaga keuangan syariah menurut Burgerlijk Wetboek, dan untuk mengetahui tinjauan konsep jaminan dalam kitab Fiqih Islam Wa Adillatuh mengenai hal tersebut. Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian ini menunjukkan kartu jamsostek menurut Burgerlijk Wetboek boleh dijadikan sebagai agunan (accessoir) dalam pembiayaan, dengan ketentuan telah ada jaminan pokok yang memenuhi syarat jaminan ideal yaitu dapat memberikan pelunasan utang debitor yang tidak mampu dibayarkan. Tetapi, apabila kartu jamsostek sebagai jaminan pokok, maka tidak memenuhi unsur utama jaminan karena tidak memiliki kepastian bagi pelunasan hutang. Kemudian, ditinjau dari kitab Fiqih Islam wa Adillatuh, jaminan dengan kartu jamsostek memiliki persamaan dengan konsep gadai (Rahn). Kartu jamsostek tidak memenuhi syarat-syarat sebuah benda dapat dijadikan jaminan (marhun) dalam pembiayaan, karena tidak dapat diperjualbelikan dan dilelang ketika nasabah tidak dapat melunasi hutangnya]]>
<![CDATA[Pemutusan Hubungan Kerja Sepihak Ditinjau dari Hukum Ketenagakerjaan dan Hukum Islam ]]>
<![CDATA[Siti Zulaichah]]>
<![CDATA[ Journal of Islamic Business Law Vol 3 No 4 (2019): Journal of Islamic Bussiness Law ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian ini memfokuskan permasalahan ketenagakerjaan masih menjadi permasalahan krusial hingga saat ini. Maraknya kasus yang berkaitan dengan tenaga kerja seolah menunjukkan lemahnya peran hukum dalam menjawab permasalahan ini. Perlu adanya kebersamaan dalam mengambil solusi guna menyelesaikan masalah ini, khususnya pada kasus pemutusan hubungan kerja secara sepihak yang banyak terjadi di Indonesia. Bagaimana dasar hukum tentang permasalahan ini. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yang bertujuan mempelejari hukum tentang cara penyelesaian perselisihan hubungan industrial pada permasalahan pemutusan hubungan kerja secara sepihak dalam hukum ketenagakerjaan dan hukum Islam. Bahan hukum dalam penelitian ini berasal dari peraturan perundang-undangan terkait penyelesaian PHK sepihak, serta dari sumber hukum Islam. Masalah PHK yang terjadi pada karyawan Pertamina, seakan menggambarkan pola pemutusan hubungan kerja yang masih jauh dari kesan adil. Seharusnya PHK menjadi jalan terakhir dari suatu solusi yang diambil karena masalah yang ada dalam perusahaan. Islam sangat menjunjung prinsip adil dan setara. Setara dalam arti antara majikan dan karyawannya memiliki posisi yang setara, sama-sama membutuhkan. Mempunyai hak dan kewajiban yang setara, majikan dapat memperolaeh hak dari karyawannya berrupa jerih payah dalam pekerjaannya, sedangkan majikan juga harus mememnuhi kewajibannya bagi karyawan, yaitu memberikan gaji atas pekerjaannya]]>
<![CDATA[Resiko dan Ganti Rugi Dalam Perikatan Perspektif Konvensional Dan Syariah ]]>
<![CDATA[M. Faiz Nasrullah]]>
<![CDATA[ Journal of Islamic Business Law Vol 3 No 4 (2019): Journal of Islamic Bussiness Law ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Konsep resiko dan ganti rugi dalam perikatan merupakan sesuatu yang harus jelas dan konkrit dalam suatu akad dan didukung oleh hukum positif. Secara umum, konsep resiko dalam akad perikatan konvensional dan syariah tidak memiliki perbedaan yang signifikan, baik definisi ataupun sebab-sebabnya. Begitu pula konsep ganti rugi dalam akad perikatan konvensional. Meskipun demikian, sumber hukum antara perikatan konvensional dan syariah berbeda. Penelitian ini termasuk jenis penelitian yuridis normatif, yaitu dengan mencari sumber-sumber hukum yang relevan kemudian dianalisis secara komparatif dengan mecari persamaan dan perbedaan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dalam hal resiko, sistem konvensional menitikberatkan pada jenis akadnya, sedangkan sistem syariah lebih menekankan pada serah terima barang. Adapun ganti rugi, konvensional memasukkan keuntungan yang seharusnya diperoleh sebagai biaya ganti rugi yang harus dibayar, sedangkan syariah hanya mewajibkan ganti rugi terhadap hal yang riil saja. Jadi, meski sama dalam hal pengertian dan sebab-sebab, konsep resiko dan ganti rugi antara sistem perikatan konvensional dan syariah memiliki perbedaan dalam hal kategorisasi.]]>
<![CDATA[Penal Law dalam Perspektif al-Qur’an dan Bible ]]>
<![CDATA[Nurul Istiqomah]]>
<![CDATA[ Journal of Islamic Business Law Vol 3 No 4 (2019): Journal of Islamic Bussiness Law ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Dalam penelitian ini, penulis akan membahas tentang hukum pidana yang terdapat dalam al-Qur’an dan bible. Adapun hukum yang akan dibahas difokuskan kepada hukum pembunuhan, pencurian dan perzinahan. Ketiga hukum ini akan dianalisis dari segi jenis tindakan dan hukumannya. Tujuannya agar penganut kedua agama dapat memahami dan memperhatikan konsekuensi dari perbuatan yang dilakukannya ketika melanggar hukum. Selain itu, karakteristik kedua hukum yang terdapat dalam kedua kitab suci ini dapat terlihat. Penelitian ini merupakan jenis penelitian pustaka dengan menggunakan metode komparatif dalam menganalisis data. Hasil dari penelitian ini adalah Dalam masalah pembunuhan, al-Qur’an dan bible mempunyai kesamaan tentang pembunuhan yang disengaja. Perbedaannya, dalam bible disebutkan secara rinci tentang korbannya. Dalam al-Qur’an pembunuhan yang di sengaja disamakan dari sisi korban, dan juga cara pembunuhannya. Pembunuhan tidak sengaja dalam al-Qur’an tetap mendapatkan diyat dan memerdekakan budak. Dalam bible pelaku diberi jalan keluar atau dibebaskan dari hukuman. Hukum melukai sebagian anggota badan dalam al-Qur’an dan bible dituntut dengan hukuman balas. Sedangan dalam bible ada pembatasan korban berupa budak yang dilukai mata dan giginya dengaan hukuman memerdekakannya. Adapun tentang hukum pencurian dalam al- Qur’an dan bible terdapat perbedaan. Dalam al-Qur’an, tidak merinci jenis harta yang dicuri, tapi cara mencuri dan hukumannya. Dalam bible, jenis harta yang dicuri dan hukumannya disebutan secara rinci. Dalam masalah perzinahan, al-Qur’an dan bible terdapat kesamaan dalam hal perzinahan yang dilakukan oleh orang yang sudah menikah yaitu dihukum mati. Perbedaannya dalam al-Qur’an, bentuk hukuman matinya dengan rajam. Dalam bible, pezina disebutkan lebih rinci.]]>
