Articles
323 Documents
<![CDATA[Model Konversi Dan Internalisasi Prinsip-Prinsip Syariah Pada Koperasi Syariah Tunas Artha Mandiri ]]>
<![CDATA[Suud Fuadi]]>
<![CDATA[ Journal of Islamic Business Law Vol 4 No 1 (2020): Journal of Islamic Business Law ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Koperasi merupakan salah satu lembaga keuangan non bank yang memiliki peran penting dalam perekonomian nasional. Atas peran pentingnya itu, koperasi ditetapkan sebagai soko guru ekonomi nasional. Seiring dengan berkembangnya sistem ekonomi yang berbasis syariah, banyak koperasi yang didirikan mendasarkan pada konsep syariah baik dalam bentuk Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan (KSPPS) ataupun dalam bentuk Baitul Maal wa al-Tanwil (BMT). Koperasi syariah tidak hanya yang sejak awal berdiri telah menggunakan sistem syariah, namun adapula yang konversi dari koperasi konvensional menjadi syariah. Bentuk yang kedua tersebut, yaitu koperasi syariah yang berasal dari konversi, tidaklah sebanyak yang dari awal berdiri telah syariah. Hal ini dikarenakan banyak factor sulit yang harus dilalui oleh koperasi tersebut untuk melakukan konversi, terutama bagi koperasi dengan asset dan keanggotaan besar dan skala tingkat nasional. Penelitian ini ditujukan untuk mendapatkan model konversi koperasi dan internalisasi prinsip-prinsip syariah dalam koperasi. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif field research dan metode analisis diskriptif, telah menghasilkan model konversi koperasi meliputi: Konversi secara kelembagaan, system, pengelola dan anggota serta model internalisasi prinsip-prinsip syariah pada koperasi.]]>
<![CDATA[Optimalisasi Baznaz Kota Malang Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Keluarga Mustahiq ]]>
<![CDATA[Akhmad Farroh Hasan]]>
<![CDATA[ Journal of Islamic Business Law Vol 4 No 1 (2020): Journal of Islamic Business Law ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Program kemandirian ekonomi Keluarga miskin yang direalisasikan oleh BAZNAS Kota Malang diantara upaya atau langkah yang baik mengindoktrinasi dengan penguasa tujuannya membenahi keadaan sosial ekonomi dan budaya komunitas. Pemberdayaan dalam konteks ini mencakup aktivitas perencanaan, implementasi, dan mengokomodir dalam mengumpulkan, pengiriman dan penyaluran zakat. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan sosiologis, dalam pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi, dimana data primernya diperoleh dari wawancara dan data atau dokumen di Basnaz Kota Malang, kemudian dianalisis secara deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konsep dasar pemberdayaan ekonomi keluarga Mustahiq dengan mengumpulkan zakat dari Muzakki yang diperuntukkan ke delapan Ashnaf. Sedangkan pelaksanaan pemberdayaan ekonominya mengunkan pola pendampingan, pemanfaatan dana yang dikelola secara produktif, dan pengembangan pemanfaatan dana zakat berbasis komunitas]]>
<![CDATA[Sertifikasi Syariah Bagi Rumah Sakit di Indonesia Perspektif Fatwa DSN MUI dan Undang-Undang 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit ]]>
<![CDATA[Noor Rizqiya Fimaulidina]]>
<![CDATA[ Journal of Islamic Business Law Vol 4 No 1 (2020): Journal of Islamic Business Law ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Rumah sakit bersertifikasi syariah dalam Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Nomro 107 Tahun 2016 dinilai berbeda dengan indikator yang dimiliki oleh UU RI mengenai rumah sakit. Dalam hal ini rumah sakit bersertifikasi memiliki 4 indikator, yaitu yang pertama akad, kedua mengenai pelayanan, ketiga mengenai obat-obatan, makanan, minuman, kosmetik dan bahan gunaan lainnya serta yang keempat mengenai pengelolaan dana. Berdasarkan hal tersebut tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui urgensi sertifikasi syariah bagi rumah sakit studi fatwa DSN-MUI No.107/DSN-MUI/X/2016 tentang pedoman penyelenggaraan rumah sakit berdasarkan prinsip syariah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan penelitian perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan: (1) Indikator wajib yang harus diterapkan dalam penyelenggaraan rumah sakit berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang tercantum dalam DSN-MUI No. 107/DSN-MUI/X/2016 yaitu pertama mengenai akad, kedua mengenai pelayanan, ketiga mengenai obat-obatan, makanan, minuman, kosmetik dan bahan gunaan lainnya serta yang keempat mengenai pengelolaan dana. (2) urgensi penerapan sertifikasi syariah di Indonesia sangat diperlukan, dikarenakan untuk menjaga komitmen keislaman pengelola rumah sakit dan meningkatkan semangat beribadah umat Islam (3) terdapat perbedaan penerapan antara fatwa DSN-MUI dengan UU RI mengenai rumah sakit.]]>
<![CDATA[Praktik Jual Beli Handphone Bekas Di Sosial Media Facebook Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Fiqh Muamalah ]]>
<![CDATA[Sri Ana Wahyuni]]>
<![CDATA[ Journal of Islamic Business Law Vol 4 No 1 (2020): Journal of Islamic Business Law ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Dalam transaksi jual beli barang bekas, terutama handphone bekas banyak permasalahan yang timbul di masyarakat, seperti adanya penipuan saat proses terjadinya transaksi sebagaimana permasalahan di grup jual beli Hp Second tidak diketahui oleh pembeli dalam hal kecacatan si barang tersebut. Tidak sedikit dari beberapa penjual yang ada di grup tersebut sering menyembuyikan kecacatan dari Hp yang mereka jual, terkadang ada sebagian dari mereka yang juga tidak datang saat berjanji untuk melakukan transaksi jual beli dengan sistem Cash On Delivery. Penelitian ini tergolong penelitian empiris. Jenis pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, dan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan: (1) prakteik jual beli handphone second di grup jual beli Hp second Sumenep “Pragaan dan Sekitarnya” adalah bahwa barang akan dikirim apabila konsumen/pembeli sudah melakukan transfer uang lewat ATM, juga dapat melakukan transaksi dengan sistem cash on delivery. (2) analisis praktik jual beli handphone bekas di sosial media facebook perspektif undang-undang perlindungan konsumen di grup jual beli hp second Sumenep “Pragaan dan Sekitarnya” belum memenuhi peraturan yang tertera dalam undang-undang nomer 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dikarenakan masih ada beberapa pelaku usaha serta konsumen yang belum memenuhi hak dan kewajibannya kewajibannya. (3) prakteik jual beli handphone bekas di sosial media facebook perspektif fiqh muamalah (di grup jual beli hp second Sumenep “Pragaan dan Sekitarnya” dalam tinjauan fiqh muamalah tidak sesuai dengan ketentuan syariat Islam dikarenakan belum memenuhi hak-hak menurut hukum Islam dikarenakan masih adanya unsur ketidakjelasan (gharar) dan tidak adanya hak khiyar yang diberikan kepada pembeli/konsumen.]]>
<![CDATA[Praktik Murabahah di Bank Rakyat Indonesia Syariah Kantor Cabang Malang ]]>
<![CDATA[Nova Tuhfah Nabielah]]>
<![CDATA[ Journal of Islamic Business Law Vol 3 No 1 (2019): Journal of Islamic Bussiness Law ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis praktek pembiayaan murabahah di BRI Syariah Kantor Cabang Malang, juga bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip tanggung jawab BRI Syariah Kantor Cabang Malang atas resiko cacat tersembunyi barang pada pembiayaan murabahah. Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis empiris yang berarti dalam penelitian ini menggunakan teknik pengamatan secara yuridis. Penelitian yuridis empiris digunakan untuk mengetahui praktek murabahah di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Malang. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan konseptual (conceptual approach). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa BRI Syariah Cabang Malang dalam praktek pembiayaan murabahah menggunakan akad murabahah bil wakalah, yang dalam pelaksanaannya telah sesuai dengan Pasal 1 ayat 9 Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah. Hasil dari penelitian ini juga menunjukkan bahwa BRI Syariah Cabang Malang tidak bertanggung jawab untuk menanggung adanya resiko cacat tersembunyi pada barang objek pembiayaan murabahah, hal ini secara hukum tidak sesuai dengan prinsip tanggung jawab yang diatur dalam Pasal 1491 KUH Perdata yang mewajibkan kepada penjual (dalam hal ini bank), untuk menanggung barang yang dijualnya tidak mengandung cacat tersembunyi]]>
<![CDATA[Jual Beli Online Melalui Aplikasi E-cafe Bhawikarsu di Kota Malang Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah ]]>
<![CDATA[Arifuzaky Septika Adiatama]]>
<![CDATA[ Journal of Islamic Business Law Vol 3 No 1 (2019): Journal of Islamic Bussiness Law ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian ini membahas bagaimana mekanisme praktik jual beli online melalui aplikasi di kantin elektronik SMAN 3 Kota Malang dan bagaimana tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktek jual beli online melalui aplikasi e-café bhawikarsu di kantin elektronik SMAN 3 Kota Malang. Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris atau law field research.Metode pendekatan yang digunakan didalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa transaksi jual beli online melalui aplikasi e-café bhawikarsu menggunakan akad salam dengan bentuk transaksi pemesanan yang dilakukan melalui aplikasi android berbasis online. Adapun mekanisme pembayaran dilakukan secara cashless atau nontunai yaitu pemotongan saldo didalam aplikasi. Sistem jual beli online melalui aplikasi menurut tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 100, 101, 102, dan 103 semuanya dapat terpenuhi dan dinyatakan sah, dalam perkembangannya transaksi online ini hukumnya boleh, karena barang yang diperjual belikan halal dan juga terhindar dari tindakan penipuan (gharar) yang bisa menimbulkan masalah dikemudian hari.]]>
<![CDATA[Perjanjian Kemitraan Antara Penyedia Aplikasi GO-JEK Dengan Mitra Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) ]]>
<![CDATA[Atik Mar’atul Ula]]>
<![CDATA[ Journal of Islamic Business Law Vol 3 No 1 (2019): Journal of Islamic Bussiness Law ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui isi perjanjian kemitraan antara penyedia pada aplikasi GO-JEK dengan mitra dan ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis dan statue approach. Hasil penelitian ini, 1) praktik perjanjian kemitraan antara aplikasi GO-JEK dengan mitra pengemudi dilakukan secara sepihak dengan menggunakan perjanjian elektronik via aplikasi online GO-JEK. 2) Kerjasama antara penyedia pada aplikasi GO-JEK dengan mitra sama dengan syirkah yaitu syirkah inan Pasal 173 KHES syirkah ‘inan dapat dilakukan dalam bentuk kerjasama modal sekaligus kerjasama keahlian dan/atau kerja. Pembagian keuntungan dan/atau kerugian dalam kerja sama modal dan kerja ditetapkan berdasarkan kesepakatanNamun, dalam kerjasama tersebut pembagian keuntungan yang telah ditentukan tersebut dapat berupa sewaktu-waktu atau tidak sesuai dengan kesepakatan diawal. Menurut hukum, akad syirkah dalam kerjasama ini dinyatakan fasid (rusak), yang mana syirkah tidak dapat dijalankan sebelum sebab kefasidan itu dihilangkan.]]>
<![CDATA[Jual Beli Online dengan Menambahkan Kode Invoice Transfer di Toko Online Sheema Hijab ]]>
<![CDATA[Mir’atu Rahmadani]]>
<![CDATA[ Journal of Islamic Business Law Vol 3 No 1 (2019): Journal of Islamic Bussiness Law ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hukum transaksi elektronik dan hukum Islam pemberlakuan kode invoice transfer di Sheema Hijab. Penelitian ini tergolong jenis penelitian yuridis empiris dengan pendekatan conceptual approach dan statute approach. Sumber data yang digunakan ialah data primer dan sekunder dengan teknik pengumpulan data secara wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa: pertama, pemberlakuan kode invoice di Sheema Hijab telah memenuhi syarat jual beli online di Pasal 46 dan Pasal 47 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Hal ini menitikberatkan pada kesepakatan yang dibuat oleh penjual dan pembeli yang didalamnya tardapat unsur kerelaan dan tanpa adanya paksaan. Pembeli sebagai pihak yang dibebankan atas kode tersebut tidak merasa keberatan dan sepakat terhadap perjanjian jual beli yang dilakukan. Kedua, transaksi tersebut juga telah sesuai dengan unsur jual beli dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan maqashid syariah.]]>
<![CDATA[Kajian Hukum Jasa Endorse Dalam Media Sosial (Instagram): Studi Pada Akun Lambe Turah ]]>
<![CDATA[Amalina Mashfufah]]>
<![CDATA[ Journal of Islamic Business Law Vol 3 No 1 (2019): Journal of Islamic Bussiness Law ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Tujuan penelitian adalah membahas tentang jasa endorse melalui akun lambe turah dalam media sosial (Instagram) perspektif Fatwa DSN MUI Nomor 24 Tahun 2017 tentang Hukum dan Pedoman Bermuamalah dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terdapat aturan sama mengenai pencemaran nama baik dalam media sosial, namun akun Instagram “Lambe Turah yang memiliki pengikut 6,2 juta memanfaatkan dengan membuka jasa endorse. Metode pendekatan menggunakan pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatan perundang-undangan (statue approach) dan menggunakan dua sumber data. Data Primer menggunakan Fatwa DSN MUI dan Perundang-Undangan dan data sekunder diperoleh dari buku terkait dengan penelitian. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa banyak pengguna media sosial yang belum mengetahui adanya larangan mendukung, menfasilitasi dan memanfaatkan untuk memperoleh keuntungan (jasa endorse), baik ekonomi maupun non-ekonomi dalam akun Instagram “Lambe Turah” yang menyediakan informasi berisi hoax, ghibah, fitnah, namimah, bullying, aib, gosip dan lain-lain.]]>
<![CDATA[Implementasi Jaminan Hak Tanggungan Dalam Jual Beli Properti Syariah Di Rumah Basmalah Kota Malang ]]>
<![CDATA[Hawari Muhammad]]>
<![CDATA[ Journal of Islamic Business Law Vol 3 No 1 (2019): Journal of Islamic Bussiness Law ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang implementasi jaminan hak tanggungan pada prakatek jual beli properti syariah di Rumah Basmalah Kota Malang dalam sudut pandangan Fiqih Muamalah dan Hukum Perdata di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris atau studi lapangan yang menggambarkan data dan informasi di lapangan berdasarkan fakta yang diperoleh secara mendalam bersifat teknis dan terapan. Teknik pengumpulan data berupa wawancara kepada informan dan studi dokumen tentang jaminan hak tanggungan. Hasil dari penelitian ini disimpulkan bahwa Rumah Basmalah dalam menggunakan jaminan hak tanggungan pada transaksi jual beli bangunan rumah belum sepenuhnya diterapkan, sehingga Rumah Basmalah tidak dapat mengeksekusi secara langsung dibawah tangan atas jaminan yang diberikan ketika user melakukan cidera janji. Maka komunikasi yang baik dan teliti dalam menilai calon user menjadi solusi alternatif untuk saat ini. Kemudian secara syar’i Rumah Basmalah dalam memberlakukan jaminan telah menerapkan prinsip-prinsip Islam dan sesuai dengan rukun dan syarat jaminan dalam fiqih muamalah.]]>
