cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Rianda Dirkareshza
Contact Email
riandadirkareshza@zhatainstitut.org
Phone
+6285283990991
Journal Mail Official
batavia@zhatainstitut.org
Editorial Address
Jl. Pisangan Baru Utara, RT/RW 004/012 Matraman - Jakarta Timur
Location
Kota adm. jakarta timur,
Dki jakarta
INDONESIA
Jurnal Batavia
Published by Zhata Institut
ISSN : 30326524     EISSN : 30326184     DOI : -
Core Subject : Education, Art, Social,
Arts Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other
Jurnal ini berfokus pada penelitian ilmiah dan analisis di bidang ilmu sosial dan humaniora. Lingkupnya mencakup berbagai aspek penelitian di bidang sosial dan humaniora, termasuk topik-topik seperti hukum, politik, komunikasi, hubungan internasional, sejarah, budaya, masyarakat, seni, bahasa, dan lain-lain. Tujuan jurnal ini adalah memfasilitasi penyebaran pengetahuan ilmiah, hasil penelitian, dan analisis di bidang sosial dan humaniora, serta mengundang kontribusi dari berbagai pihak, termasuk mahasiswa, dosen, dan peneliti umum. Jurnal ini terbit setiap bulan Januari, April, Juni, September, dan Desember.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Politik dan Hubungan Internasional
Articles 5 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 2 No 3 (2025): MEI" : 5 Documents clear
GREEN GRABBING: ANTARA KONSERVASI DAN MASYARAKAT ADAT Permata, Virna Amalia Nur
Jurnal BATAVIA Vol 2 No 3 (2025): MEI
Publisher : Zhata Institut

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.64578/batavia.v2i3.170

Abstract

Penelitian ini bertujuan melihat hadirnya bentuk-bentuk konservasi memicu melahirkan green grabbing dikaitkan dengan Hak Asasi Manusia (HAM) dan melihat solusi yang dapat dilakukan untuk memberikan keseimbang antara tujuan baik konservasi dengan perlindungan hak-hak masyarakat adat terdampak. Metode penelitian yang dilakukan ialah jenis penelitian yuridis normatif dengan Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach), Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach). Hasil penelitian menunjukan bahwa hadirnya konservasi masih seringkali tumpang tindih dengan lahan maupun hutan adat masyarakat adat, dalam masyarakat manusela yang terdampak dari hadirnya Taman Nasional Manusela di Maluku yang ruang lingkup hidupnya menjadi terbatas dan mempengaruhi sisi ekonomi sosial dan budaya. Sementara dalam sisi perangkat hukum menuai pro dan kontra terutama Pasal 9 UU KSDAHE yang membuka peluang pengambilan lahan secara paksa. Sehingga diperlukan pengawalan melalui Free and Prior Informed Consent (FPIC), proses ini memberikan hak kepada masyarakat adat untuk menyatakan persetujuan maupun penolakan mereka terhadap suatu kebijakan, dengan memastikan keterlibatan dan pengakuan terhadap kepentingan mereka secara penuh dan bebas dari paksaan, serta mendorong pengesahan RUU masyarakat adat akan menjadi Instrumen yang berfungsi sebagai bentuk perlindungan yang menguatkan hak-hak masyarakat adat, memastikan agar kepentingan dan kedaulatan mereka atas wilayah serta sumber daya alamnya dihormati dan dijaga secara hukum.
OPTIMASI HUKUM TAKSONOMI KEUANGAN BERKELANJUTAN INDONESIA DALAM MENCEGAH PRAKTIK GREENWASHING OLEH KORPORASI Yohana, Maria
Jurnal BATAVIA Vol 2 No 3 (2025): MEI
Publisher : Zhata Institut

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.64578/batavia.v2i3.173

Abstract

Praktik greenwashing oleh korporasi, yaitu upaya menyesatkan konsumen dengan mengklaim produk atau operasionalnya ramah lingkungan, telah menjadi tantangan dalam penerapan keuangan berkelanjutan di Indonesia. Penelitian hukum normatif ini bertujuan untuk menganalisis praktik greenwashing oleh korporasi dan mengkaji optimasi hukum Taksonomi Hijau Indonesia (THI), yang kini telah berkembang menjadi Taksonomi untuk Keuangan Berkelanjutan Indonesia (TKBI), dalam mencegah praktik tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa THI/TKBI, yang berperan ganda sebagai soft law dan hard law, memiliki potensi signifikan dalam mencegah greenwashing melalui kriteria teknisnya yang terukur, kewajiban pelaporan keberlanjutan, serta peran Lembaga Jasa Keuangan sebagai gatekeeper. Namun, efektivitasnya masih terhambat oleh beberapa tantangan, seperti sifat penerapannya yang belum sepenuhnya wajib, kapasitas pengawasan dan penegakan hukum yang terbatas, serta ambiguitas dalam kategori transisi ("kuning"). Oleh karena itu, optimasi hukum mutlak diperlukan melalui tiga langkah utama yaitu memperkuat penerapan wajib dan standar pelaporan yang komprehensif; meningkatkan kerangka akuntabilitas dengan sanksi yang lebih deterrensif dan verifikasi independen, dan melakukan harmonisasi dengan standar global dan peningkatan kapasitas regulator. Dengan langkah-langkah tersebut, integrasi pasar keuangan berkelanjutan Indonesia dapat terjaga dan transisi menuju ekonomi hijau yang inklusif dapat dicapai dengan lebih terjamin Kata Kunci: Greenwashing, Taksonomi Hijau Indonesia, Keuangan Berkelanjutan, Optimasi Hukum, Korporasi.
PAJAK KARBON DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA UNTUK PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP Nurulhuda, Nada Syifa
Jurnal BATAVIA Vol 2 No 3 (2025): MEI
Publisher : Zhata Institut

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.64578/batavia.v2i3.174

Abstract

Perubahan iklim menjadi tantangan global yang berdampak serius terhadap keberlanjutan hidup manusia. Salah satu instrumen hukum yang dirancang untuk menekan emisi gas rumah kaca adalah pajak karbon (carbon tax). Indonesia mengatur pajak karbon dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) yang mengintegrasikan aspek fiskal dan lingkungan hidup. Pajak karbon berfungsi sebagai mekanisme internalisasi biaya lingkungan dengan membebankan tanggung jawab finansial kepada pelaku pencemar sesuai prinsip polluter pays principle. Selain itu, kebijakan pajak karbon jua diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menegaskan prinsip pencegahan pencemaran. Pada saat ini, pajak karbon baru diterapkan pada industri PLTU Batu Bara yang dilegitimasi dalam Permenkeu No. 21/PMK.010/2022 sebagai langkah awal menuju transisi energi bersih. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif dengan menelaah keterkaitan antara hukum pajak dan hukum lingkungan dalam mendukung keadilan ekologis. Hasil kajian menunjukkan bahwa pajak karbon tidak hanya berfungsi sebagai instrumen fiskal, tetapi juga instrumen yuridis dan preventif untuk mendorong pembangunan berkelanjutan serta pemenuhan hak konstitusional masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
MELACAK TEKS MENAKAR PENGARUH: DINAMIKA HISTORIS MUSHAF PT MENARA KUDUS INDONESIA DAN PENDIDIKAN KEAGAMAAN (1951-2023) Pertiwi, Putri Rahma; Hidayat, Mohamad Wahyu
Jurnal BATAVIA Vol 2 No 3 (2025): MEI
Publisher : Zhata Institut

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.64578/batavia.v2i3.176

Abstract

Al-Qur'an sebagai teks suci umat Islam senantiasa dijaga keasliannya melalui tradisi penulisan (kitabah) dan hafalan (hifz), menjadikan industri percetakan memiliki peran krusial dalam literasi keagamaan nasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perkembangan ragam mushaf cetakan PT Menara Kudus Indonesia Indonesia selama tujuh dekade (1951–2023), khususnya Mushaf Pojok Menara Kudus (Mushaf Bahriyyah), dan mengkaji dampaknya terhadap sistem serta tradisi pendidikan keagamaan, terutama tahfizh, di Kudus. Metode yang digunakan adalah penelitian historis (sejarah) dengan tahapan berupa heuristik, verifikasi, interpretasi, dan historiografi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT Menara Kudus Indonesia telah berhasil menciptakan produk ikonik, yakni Mushaf Pojok, yang memiliki karakteristik rasm dan dhabt khusus. Fitur unik Mushaf Pojok, di mana setiap halaman selalu diakhiri dengan akhir sebuah ayat, telah membentuk dan menstandardisasi metode hafalan (tahfizh) secara signifikan di kalangan pesantren Kudus. PT Menara Kudus Indonesia berperan dalam menjaga tradisi tekstual sekaligus penentu corak metodologi hafalan Al-Qur'an yang efektif bagi komunitas Kudus.
URGENSI REFORMULASI MEKANISME PEMUNGUTAN ROYALTI MUSIK BAGI UMKM RESTORAN SEBAGAI SOLUSI ATAS PARADOKS PENEGAKAN HUKUM HAK CIPTA DI INDONESIA Dirkareshza, Rianda; Rahayu, Monica Hermala; Mardiyati, Nursanti; Putri, Aisyah Nikita Permata
Jurnal BATAVIA Vol 2 No 3 (2025): MEI
Publisher : Zhata Institut

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.64578/batavia.v2i3.190

Abstract

Kewajiban pembayaran royalti musik bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) restoran di Indonesia, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Lagu dan/atau Musik, menimbulkan paradoks antara perlindungan hak cipta dan keberlanjutan usaha kecil. Di satu sisi, pemungutan royalti dimaksudkan untuk menjamin hak ekonomi pencipta, namun di sisi lain, penerapan kewajiban yang seragam sering kali dianggap membebani UMKM yang memiliki keterbatasan finansial. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji urgensi reformulasi mekanisme pemungutan royalti musik agar lebih adil, proporsional, dan adaptif terhadap kondisi UMKM restoran. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan dukungan data kepustakaan berupa analisis kasus dan literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep diskon royalti berbasis kapasitas usaha dan omzet dapat menjadi solusi kompromistis yang seimbang antara kepentingan pencipta dan pelaku usaha. Selain itu, penyaluran royalti yang lebih transparan, akuntabel, dan berbasis teknologi digital diperlukan untuk membangun kepercayaan pengguna sekaligus menjamin distribusi yang tepat sasaran kepada pencipta. Reformulasi ini diharapkan mampu menciptakan sistem royalti yang lebih berkeadilan, melindungi hak pencipta, serta menjaga iklim usaha yang sehat bagi UMKM restoran di Indonesia

Page 1 of 1 | Total Record : 5

 1 

Filter by Year

2025 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 2 No 4 (2025): JULI Vol 2 No 3 (2025): MEI Vol 2 No 2 (2025): MARET Vol 2 No 1 (2025): JANUARI Vol 1 No 6 (2024): NOVEMBER Vol 1 No 5 (2024): SEPTEMBER Vol 1 No 4 (2024): JULI Vol 1 No 3 (2024): MEI Vol 1 No 2 (2024): MARET Vol 1 No 1 (2024): JANUARI