cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Muhammad Adam HR
Contact Email
muhammadadamhr@ddipolman.ac.id
Phone
+6282188889493
Journal Mail Official
muhammadadamhr@ddipolman.ac.id
Editorial Address
Jalan Gatot Subroto 61 Manding Polewali Mandar Sulawesi Barat 91311
Location
Kab. polewali mandar,
Sulawesi barat
INDONESIA
JISH (Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum)
Published by IAI DDI Polewali Mandar
ISSN : 2541643X     EISSN : 27761762     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
JISH (Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum), is a peer-reviewed journal published by the IAI DDI Polman. JISH: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum is published twice yearly (Maret and September). JISH: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum journal aims to facilitate and disseminate innovative and creative ideas of researchers, academicians, and practitioners concentrating on Sharia and Law
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 41 Documents
 1   2   3   4   5 
Perkawinan Di Bawah Umur (Telaah Kritis Perspektif Hukum Islam) Jamaluddin, Jamaluddin; S, salma
JISH: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum Vol. 2 No. 2 (2022): JISH ( Jurnal Ilmu Syariah dan hukum )
Publisher : Universitas Islam DDI AG.H. ABdurrahman Ambo Dalle

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36915/jish.v2i2.334

Abstract

Pernikahan dibawah umur atau pernikahan diusia dini merupakan fenomena sosial yang banyak terjadi di berbagai wilayah. Fenomena pernikahan dini bagai fenomena gunung es yang hanya tampak sebagian kecil di permukaan, sangat sedikit terekspos di ranah publik, tetapi kenyataannya begitu banyak terjadi di kalangan masyarakat luas. Ketika kita menelusuri akar sejarah tentang pernikahan dini di Indinesia, khususnya di pulau Jawa sebenarnya sudah menjadi sesuatu yang lumrah dilakukan oleh kakek dan nenek moyang kita. Pada konteks mereka, terdapat stigma negative jika seorang perempuan menikah di usia matang dalam komunitas mereka. Tulisan ini akan mendiskusikan fenomena pernikahan dibawah umur atau pernikahan usia dini dalam konteks hukum Islam.
Tinjauan Hukum Terhadap Praktik Perkawinan Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Aralle Hajrawati, Hajrawati; HR, Muhammad Adam; Jamaluddin, Jamaluddin
JISH: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum Vol. 3 No. 2 (2023): JISH (Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum)
Publisher : Universitas Islam DDI AG.H. ABdurrahman Ambo Dalle

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36915/jish.v3i2.335

Abstract

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana praktik pencatatan perkawinan masyarakat Aralle di Kantor Urusan Agama Aralle, (2) Faktor apa saja yang menyebabkan masyarakat tidak mendaftarkan perkawinan di Kantor Urusan Agama Aralle. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang membangun makna berdasarkan data lapangan. Prosedur penelitian kualitatif ini, menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat di amati. Pengumpulan data dilakukan dengan mengadakan observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan memberikan makna terhadap data yang berhasil dikumpulkan, dan dari data tersebut diambil kesimpulan. Indikator keberhasilan dalam penelitian ini adalah: (1) praktik pencatatan perkawinan masyarakat Aralle di Kantor Urusan Agama Aralle, (2) faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat tidak mendaftarkan perkawinan di Kantor Urusan Agama Aralle. Hasil pengamatan dari praktik pencatatan perkawinan pada masyarakat Aralle bahwa praktik pencatatan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Aralle dapat dikatakan belum maksimal dalam efektifitasnya karena dari hasil penelitian masih terdapat banyak perkawinan yang tidak dicatatkan. Hal tersebut disebabkan instansi terkait yang bersifat pasif terhadap perkawinannya tidak dicatat. Terdapat sedikitnya 134 5 peristiwa perkawinannya telah dicatatkan sehingga setidaknya terdapat 37 % perkawinan atau 785 perkawinan yang belum dicatat dari jumlah keseluruhan perkawinan yang ada sampai Agustus 2022. Dan terdapat beberapa faktor penghambat pencatatan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Aralle : kurangnya pengetahuan masyarakat tentang akibat perkawinan yang tidak dicatatkan karena kebanyakan penduduk yang berpendidikan rendah, banyaknya asumsi masyarakat yang menilai perkawinan yang dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah itu mengeluarkan biaya yang tidak sedikit atau mahal, kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Aralle.
Efektivitas penerapan Undang-Undang nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU Nomor 1 tahun 1974 Riswan, Riswan
JISH: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum Vol. 2 No. 2 (2022): JISH ( Jurnal Ilmu Syariah dan hukum )
Publisher : Universitas Islam DDI AG.H. ABdurrahman Ambo Dalle

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36915/jish.v2i2.336

Abstract

Tulisan ini membahas tentang efektifitas penerapan Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di Polewali Mandar. Setidak ada tiga permasalahan yang dikaji dalam tulisan ini, yaitu, pertama, problematika dispensasi kawin di Pengadilan Agama Polewali Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.Kedua, Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara dispensasi Kawin di Pengadilan Agama. Ketiga, Efektivitas Penerapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Perkara Dipensasi Kawin di Pengadilan Agama Polewali. Dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif yang bersumber pada data primer dan sekunder melalui teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi, ditemukan bahwa terjadi kenaikan yang cukup signifikan perkara pengajuan dispensasi kawin pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.Kedua, pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensai nikah hakim lebih dominan karena menjaga kemaslahatan dan menghindari kemudharatan.Selain itu, dalam Islam juga menganjurkan untuk tidak menyulitkan seseorang untuk menikah.Ketiga, penerapan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 terhadap dispensasi kawin masih kurang efektiv berlaku di masyarakat Kabupaten Polewali Mandar.
Proses penyelesaian tindak Pelecehan Seksual Dengan korban Anak Priangga, Priangga; Thahir, Thahir; Latif, Abdul
JISH: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum Vol. 3 No. 1 (2023): JISH ( Jurnal Ilmu Syariah dan hukum )
Publisher : Universitas Islam DDI AG.H. ABdurrahman Ambo Dalle

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36915/jish.v3i1.337

Abstract

Dalam penulis hukum ini, agar tidak terjadi kecurangan dalam pembahasan masalah dan untuk mempermudah penulisan dalam membuat penulisan hukum ini, maka penulis merumuskan beberapa permasalahan yang di jadikan objek dalam penulisan skripsi ini sebagai berikut (1).Bagaimana proses penyelesaian tindak pidanan pelecehan seksual dengan korban anak di Pengadilan Negeri Polewali Kelas II dalam perkara No.130/Pid.Sus/2018/PN.POL (2).Kendala-kendala apa yang timbul dalam proses penyelesaian tindak pidana pelecehan seksual dengan korban anak di Pengadilan Negeri Polewali Kelas II dalam perkara No.130/Pid.Sus/2018/PN.POL. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses penyelesaian tindak pidana pelecehan seksual dengan korban anak di Pengadilan Negeri Polewali Kelas II dan untuk mengetahui kendala-kendala yang timbul dalam proses penyelesaian tindak pidana pelecehan seksual dengan korban anak di Pengadilan Negeri Polewali Kelas II. Metode penelitian yang digunakan adalah empiris normatif dengan jenis penelitian deskriptif, Sumber data terdiri dari data primer yaitu hasil wawancara dan data sekunder yaitu data hukum primer,Metode pengumpulan data dilakukan dengan mensinkronisasikan data lapangan dengan peraturan-peraturan hukum yang berlaku kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penyelesaian tindak pidana pelecehan seksual dengan korban anak di Pengadilan Negeri Polewali Kelas II sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, meskipun ada tips dan trik tertentu yang tidak terdapat didalam peraturan perundang-undang yang digunakan pihak penyidik
Tinjauan yuridis terhadap pengelolaan dana zakat di Badan amil zakat Nasional Kabupaten Polewali Mandar Hamzah, Ibnu Khasman Khurniawan; Salmah, Salmah; Bulkis, Bulkis
JISH: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum Vol. 3 No. 2 (2023): JISH (Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum)
Publisher : Universitas Islam DDI AG.H. ABdurrahman Ambo Dalle

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36915/jish.v3i2.338

Abstract

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah: (1) bagaimana pengelolaan Dana Zakat pada BAZNAS Polewali Mandar, (2) bagaimana Tinjauan Yuridis terhadap pengelolaan Dana Zakat pada BAZNAS Polewali Mandar Jenis penelitian ini adalah peneitian lapangan yang salah satu metode pengumpulan data dalam penelitian kualitatif. Penlitian ini menitik beratkan pada hasil pengumpulan data dari informasi yang telah ditentukan secara langsung dari objek penelitian serta dilaukan setting lokasi tertentu yaitu BAZNAZ Polewali Mandar dalam Pengelolaan Dana Zakat. Alhamdulilah, kemanfaatan (pengelolaan zakat dilakukan untuk kepentingan terbaik mustahik), keadilan (penataan zakat dalam pendistribusian zakat secara adil), kepastian hukum (penataan zakat termasuk jaminan hukum Mustahik dan Muzaki), konsolidasi (administrasi zakat bersifat hierarkis dan distribusi, pers dan administrasi terbuka untuk umum). Selain zakat fitrah dan zakat mar, zakat profesi menjadi topik perbincangan dan dipraktikkan oleh berbagai kalangan seiring perkembangan zaman. Ini bisa dikatakan sebagai hasil dari revolusi yang mendekati kebaikan, seperti. Revolusi spiritual mengubah kepribadian, cara pandang, pikiran, pekerjaan, dan keyakinan seseorang melalui perbuatan dan tindakan baik dalam kehidupan sehari-hari. Zakat Profesi merupakan bagian dari harta yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim dari gaji atau penghasilannya. Peraturan Bupati Polewari Mandar Sulawesi Barat telah menerbitkan Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2019, Tata Cara Pengumpulan Zakat Profesional Bagi Penyelenggara Negara Kabupaten Polewari Mandar. Berdasarkan hal tersebut, artikel ini mengkaji tentang sistem pengelolaan dana zakat yang profesional di Badan Amir Zakat Nasional Kabupaten Polewari Mandar.
Tinjauan hukum Islam tentang Nafkah iddah yang tidak diberikan oleh Suami kepada mantan Istrinya di Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar Risal, Risal; Kahar, Kahar; Hasnawati, Hasnawati
JISH: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum Vol. 3 No. 1 (2023): JISH ( Jurnal Ilmu Syariah dan hukum )
Publisher : Universitas Islam DDI AG.H. ABdurrahman Ambo Dalle

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36915/jish.v3i1.339

Abstract

Abstrak Di dalam menjalani suatu ikatan perkawinan sering kali terjadi komflik yang biasanya berujung pada perceraian. Suatu perceraian antara suami istri masih mengikat hak dan kewajiban yaitu pemberian nafkah iddah. Adapun salah satu kewajibannya yaitu pemberian nafkah iddah. Nafkah iddah merupakan kewajiban yang diberikan oleh suami baik berupa uang maupun barang yang diberikan kepada istri selama masa iddah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsep nafkah iddah apakah sudah terlaksana menurut hukum islam atau tidak. Disamping itu, penelitian ini dimaksudkan juga untuk mengetahui akibat yuridis yang ditimbulkan, jika nafkah iddah tidak diberikan oleh mantan suami, serta alasan mengapa suami tidak memenuhi kewajibannya. Penulis telah melakukan penelitian ditemukan bahwa penerapan konsep nafkah iddah di Tinambung telah terlaksana menurut Hukum Islam walaupun belum secara menyeluruh. Hal ini dikarenakan berbagai pertimbangan hakim yang dimana menjadikan Hukum Islam lebih dinamis serta memposisikan Hukum Islam bukan hanya memberikan kepastian hukum tetapi juga keadilan. Adapaun akibat hukum bilamana suami tidak memenuhi kewajibannya tersebut sebagaimana yang diterapkan oleh majelis hakim maka tetap dianggap sebagai hutang. Dimana suami tidak di izinkan untuk mengucapkan ikrar talak apabila kewajiban tersebut belum terselesaikan. Adapun dispensasi yang diberikan oleh Pengadilan Agama Polewali adalah 6 (enam) bulan. Namun, bilamana setelah 6 bulan suami tetap tidak memenuhi kewajibannya maka permohonan perceraian tersebut dianggap gugur dengan kata lain pernikahan tersebut tetap utuh.
Tinjauan yuridis bimbingan keluarga sakinah kantor urusan Agama Kecamatan Arallle Kabupaten Mamasa Rijal, Muh.; Idrus, M. Najib; Salma, Salma
JISH: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum Vol. 3 No. 2 (2023): JISH (Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum)
Publisher : Universitas Islam DDI AG.H. ABdurrahman Ambo Dalle

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36915/jish.v3i2.340

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) Bagaimana pelaksanaan bimbingan keluarga sakinah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Aralle Kabupaten Mamasa dan (2) Bagaimana tinjauan yuridis bimbingan keluarga sakinah kecamatan Aralle Kabupaten Mamasa. Jenis penelitian skripsi ini yaitu penelitian hukum empiris, bertujuan untuk melihat sejauh mana penerapan bimbingan keluarga sakinah yang dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecematan Aralle Kabupaten Mamasa. Pengumpulan data penelitian berdasarkan wawancara dengan narasumber yang dipilih karena terkait langsung dengan kegiatan yang diteliti yaitu Kepala KUA, Hasil penelitian menunjukkan bahwa bimbingan keluarga sakinah melalui kegiatan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin di Kantor Urusan Agama Kecamatan Aralle Kabupaten Mamasa telah terlaksana dengan baik dan menjadikan bimbingan perkawinan sebagai persyaratan wajib pendaftaran pernikahan namun belum optimal, dari segi sarana prasarana, materi khusus belum diisi oleh pemateri yang ahli.
Analisis Perbandingan Kewenangan Executive Review Dan Judicial Review Terhadap Pembatalan Peraturan Daerah Di Indonesia Sabir , Muh. Sadli; Mauladi, Muh. Hamka
JISH: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum Vol. 3 No. 1 (2023): JISH ( Jurnal Ilmu Syariah dan hukum )
Publisher : Universitas Islam DDI AG.H. ABdurrahman Ambo Dalle

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36915/jish.v3i1.341

Abstract

Executive review dan Judicial review saling memilki kelebihan dan kelemahan masing-masing pada pengujian/pembatalan peraturan daerah di Indonesia. Kewenangan pemerintah dalam membatalkan peraturan daerah kini telah dihapuskan oleh putusan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Agung memiliki peran eksklusif sebagai lembaga yang berwenang untuk membatalkan peraturan daerah. Namun, situasi ini justru menimbulkan beban yang signifikan ketika Mahkamah Agung masih menghadapi kelemahan dalam melakukan pengujian terhadap peraturan-peraturan tersebut. Executive review justru diharapkan hadir kembali untuk bekerja sama dengan Judicial review untuk mempercepat pembangunan hukum di daerah. Indikator perbandingan penelitian ini adalah yuridis/kesesuaian dengan hukum, upaya banding, status lembaga negara, kebutuhan masyarakat, waktu proses pengujian/pembatalan dan kemandirian lembaga negara. Penelitian ini berjenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan hukum perbandingan. Bahan hukum primer, sekunder dan tersier dikumpulkan dengan cara studi dokumentasi. Kemudian data dikelola dengan cara deskriptif dan disajikan pula dalam bentuk tabel.
Peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2010 pasal 1 ayat 15 Tisong, Tisong; Kahar, Kahar; Jamaluddin, Jamaluddin
JISH: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum Vol. 3 No. 2 (2023): JISH (Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum)
Publisher : Universitas Islam DDI AG.H. ABdurrahman Ambo Dalle

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36915/jish.v3i2.344

Abstract

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam mengimplementasikan Perda No. 1 Tahun 2010 Pasal 1 Ayat 15 tentang pedagang kaki lima dan kendala kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam melakukan penertiban pedagang kaki lima di Kabupaten Polewali Mandar. Jenis penelitian ini adalah penelitian studi kasus (case study) dimana jenis penelitian ini bertujuan mempelajari secara intensif mengenai unsur sosial tetentu, yang meliputi individu, kelompok, lembaga dan masyarakat. Pendekatan yang peneliti gunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif, dimana permsalahan ini berkaitan dengan pelaksanaan penertiban oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam penataanndi Kabupaten Polewali Mandar. Dalam penelitian ini, metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif yang meneliti pada suatu kondisi obyek yang alamiah masalahnya terjadi saat ini. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sosialisasi dilakukan sebagai fungsi Satpol PP selain tugas pokoknya adalah penertiban, sehingga anggota Satpol PP harus bisa berkomunikasi dengan baik dengan Pedagang Kaki Lima. Penertiban yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja adalah Tindakan Preventif, Tindakan Represif, dan Tindakan Setelah Pedagang Kaki Lima Direlokasi. Adapun kendala yang dihadapi oleh Satpol PP adalah berdasarkan faktor internal dan faktor eksternal.
Peranan Visum ET Repertum pada tahap penyidikan perkara pidana Penganiayaan di Kepolisian Resor Polewali Mandar Haqqy , Muhammad Ainul; Latif, Abdul
JISH: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum Vol. 3 No. 1 (2023): JISH ( Jurnal Ilmu Syariah dan hukum )
Publisher : Universitas Islam DDI AG.H. ABdurrahman Ambo Dalle

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36915/jish.v3i1.345

Abstract

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini ialah peranan Visum Et Repertum pada tahap Penyidikan terhadap kasus pernganiayaan.adapun rumusan masalah yaitu (1) Bagaimana Peranan Visum Et Repertum Pada Tahap Penyidikan Perkara Pidana Penganiayaan di Kepolisian Resor Polewali Mandar. (2) Apa manfaatnya Visum Et Repertum dalam menanganai kasus penganiayaan. Dalam penelitian ini metode yang digunakan ialah penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif ialah penelitian yang berlandaskan pada filsafat post positivisme, dimana digunakan untuk meneliti pada suatu kondisi obyek yang alamiah mengenai masalah yang terjadi, (sebagai lawannya ialah kita bisa bereksperimen) untuk peneliti bisa sebagai kunci, teknik pengumpulan dengan trianggulasi analisis data bersifat induk atau kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif menghasilkan data yang berbentuk kata-kata maupun lisan dari objek yang telah diamati dan lebih menekankan teknik pengumpulan data yaitu menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data untuk penelitian kualitatif dilakukan sejak awal sebelum kita memasuki lapangan. Setelah selesai dilapangan kita bisa merumuskan maupun bisa menjelaskan masalah hasil penelitian yang didapatkan selama dilapangan dan selanjutnya dapat diambil kesimpulan. Indikator keberhasilan dalam penelitian ini ialah: Adanya pengaruh peranan Visum Et Repertum pada tahap Penyidikan Perkara Pidana Penganiayaan di Kepolisian Resor Polewali mandar

Page 3 of 5 | Total Record : 41

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2021 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 4 No. 2 (2024): JISH (Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum) Vol. 4 No. 1 (2024): JISH (Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum) Vol. 3 No. 2 (2023): JISH (Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum) Vol. 3 No. 1 (2023): JISH ( Jurnal Ilmu Syariah dan hukum ) Vol. 2 No. 2 (2022): JISH ( Jurnal Ilmu Syariah dan hukum ) Vol. 2 No. 1 (2022): JISH (Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum) Vol. 1 No. 2 (2021): JISH: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum Vol. 1 No. 1 (2021): Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum (JISH)