cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Muhammad Adam HR
Contact Email
muhammadadamhr@ddipolman.ac.id
Phone
+6282188889493
Journal Mail Official
muhammadadamhr@ddipolman.ac.id
Editorial Address
Jalan Gatot Subroto 61 Manding Polewali Mandar Sulawesi Barat 91311
Location
Kab. polewali mandar,
Sulawesi barat
INDONESIA
JISH (Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum)
Published by IAI DDI Polewali Mandar
ISSN : 2541643X     EISSN : 27761762     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
JISH (Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum), is a peer-reviewed journal published by the IAI DDI Polman. JISH: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum is published twice yearly (Maret and September). JISH: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum journal aims to facilitate and disseminate innovative and creative ideas of researchers, academicians, and practitioners concentrating on Sharia and Law
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 97 Documents
 3   4   5   6   7 
Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pengemis di Polewali Mandar Arham, Muhammad; Latif, Abdul; Riswan
JISH: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum Vol. 4 No. 2 (2024): JISH (Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum)
Publisher : Universitas Islam DDI AG.H. ABdurrahman Ambo Dalle

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36915/jish.v4i2.416

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji Pelaksanaan Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pengemis di Polewali Mandar, dengan merumuskan dua permasalahan yaitu: 1) Bagaimana penertiban pengemis di Polewali Mandar, dan 2) Apa kendala satuan polisi pamong praja dalam melaksanakan penertiban pengemis di Polewali Mandar. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, atau juga disebut sebagai penelitian lapangan (kualitatif). Penelitian empiris merupakan metode penelitian hukum yang menggunakan fakta- fakta empiris yang diperoleh dari perilaku masyarakat, baik itu perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui observasi atau pengamatan langsung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Penertiban pengemis di Polewali Mandar dilakukan melalui dua pendekatan utama, yaitu pengawasan dan penangkapan, sebagai upaya untuk menjaga ketertiban umum dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Melalui pengawasan yang konsisten, Satpol PP dapat memetakan wilayah yang rawan menjadi tempat berkumpulnya pengemis, dan dengan penangkapan, mereka dapat menindaklanjuti dengan cepat terhadap pelanggaran yang terjadi. 2) Penertiban pengemis di Polewali Mandar menghadapi sejumlah kendala yang signifikan, yaitu kurangnya armada operasional, keterbatasan sumber daya dan personel, serta minimnya dukungan dari masyarakat. Kurangnya armada, seperti kendaraan operasional, menghambat mobilitas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam menjangkau wilayah-wilayah yang luas dan melakukan penertiban secara efektif. Keterbatasan sumber daya dan personel juga menambah beban kerja, membuat operasi penertiban kurang optimal, dan menyulitkan pelaksanaan tugas yang lebih menyeluruh.
Jejak Diplomasi Hukum Nusantara: I Manyambungi dan Adaptasi Sistem Peradilan Gowa di Balanipa Akhdiari Harpa Dj
JISH: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum Vol. 4 No. 2 (2024): JISH (Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum)
Publisher : Universitas Islam DDI AG.H. Abdurrahman Ambo Dalle

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36915/jish.v4i2.11

Abstract

Sistem keadilan di Mandar pada masa Tomakaka mencerminkan nilai budaya yang berakar pada keberanian dan kekuatan fisik sebagai ukuran kebenaran. Dalam praktiknya, penyelesaian sengketa dilakukan melalui pertarungan saling tikam menikam di bala bagi laki-laki, atau ujian fisik seperti memasukkan tangan ke air mendidih bagi perempuan. Pola ini menandai keadilan yang bersifat kosmologis, di mana kebenaran dianggap sejalan dengan daya tahan tubuh dan restu semesta. Paradigma tersebut mengalami perubahan mendasar pada masa I Manyambungi, ketika ia mengutus wakilnya ke Gowa untuk mempelajari sistem hukum yang lebih rasional dan teratur. Hasilnya, lahirlah sistem hukum adat Balanipa yang berorientasi pada musyawarah, penalaran hukum, dan kesepakatan sosial, menggantikan praktik kekerasan fisik. Kajian ini menelaah transformasi nilai keadilan tersebut melalui pendekatan budaya dan hukum, dengan menekankan diplomasi hukum antara Balanipa dan Gowa. Penelitian menunjukkan bahwa perubahan hukum di Balanipa bukan semata adaptasi politik, melainkan cerminan evolusi pandangan dunia masyarakat Balanipa terhadap keadilan: dari keadilan berbasis kekuatan menuju keadilan berbasis kebijaksanaan, musyawarah, dan kemanusiaan.
Penggunaan Artificial Intelligence di Sektor Pelayanan Publik: Analisis terhadap Jaminan Kepastian Hukum dan Hak atas Privasi dalam Duwi Saputri, Ernia; Sely Ayu Lestari; Carrine Irawan Kumala Sari; Aprilia Putri
JISH: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum Vol. 5 No. 2 (2025): JISH (Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum)
Publisher : Universitas Islam DDI AG.H. Abdurrahman Ambo Dalle

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36915/jish.v5i2.188

Abstract

P emanfaatan Artificial Intelligence (AI) dalam sektor pelayanan publik di Indonesia semakin berkembang sebagai upaya meningkatkan efisiensi, akurasi, dan kualitas pelayanan. Namun, penggunaan teknologi ini menimbulkan tantangan terhadap jaminan kepastian hukum serta perlindungan hak atas privasi warga negara sebagaimana dijamin dalam UUD 1945, khususnya Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1). Artikel ini bertujuan untuk menganalisis kerangka hukum yang mengatur penggunaan AI dalam pelayanan publik, mengidentifikasi potensi permasalahan hukum, dan mengevaluasi sejauh mana regulasi yang ada mampu memberikan perlindungan terhadap hak-hak konstitusional masyarakat. Melalui pendekatan yuridis-normatif, kajian ini menemukan bahwa belum terdapat regulasi khusus yang secara komprehensif mengatur standar etika, akuntabilitas, transparansi algoritmik, dan mekanisme perlindungan data dalam sistem AI. Kekosongan norma tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum serta risiko pelanggaran privasi. Penelitian ini menegaskan urgensi pembentukan regulasi khusus terkait tata kelola AI di sektor publik agar penggunaan teknologi tetap selaras dengan prinsip negara hukum dan perlindungan hak asasi manusia
Analisis Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Anak dibawah Umur di Kabupaten Polewali Mandar Abdul Latif; Esa Pahmi
JISH: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum Vol. 1 No. 2 (2021): JISH: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum
Publisher : Universitas Islam DDI AG.H. Abdurrahman Ambo Dalle

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36915/jish.v1i2.215

Abstract

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah: (1) Apa yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan narkotika pada anak di bawah umur di kabupaten Polewali Mandar, (2) Bagaimana cara kerja Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Polewali Mandar dalam menangani penyalahgunaan narkotika oleh anak di bawah umur. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normative yakni metode penelitian yang mengkaji studi dokumen, dengan menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana. Jenis pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan kasus (case approach) yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Desain penelitian yang digunakan yaitu desain penelitian hukum yakni suatu rancangan kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisanya. Teknik penggumpulan data menggunakan observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi. Hasil pengamatan dari penyebab terjadinya penyalahgunaan narkotika dan cara kerja yang dilakukan oleh BNNK Polewali Mandar terhadap penyalahgunaan narkotika pada anak di bawah umur yaitu disebabkan oleh keingintahuan yang besar untuk mencoba, tanpa sadar atau berpikir panjang mengenai akibatnya dan keinginan untuk bersenang-senang, keinginan untuk mengikuti tren atau gaya dan keinginan untuk diterima oleh lingkungan atau kelompok pertemanan yang mayoritasnya menggunakan narkotika. Adapun hal-hal lainnya yaitu lari dari kebosanan, masalah atau kesusahan hidup. Salahnya memahami bahwa penggunaan sekali-sekali tidak menimbulkan ketagihan. Kemudian cara kerja yang dilakukan oleh BNNK Polewali Mandar dalam menangani penyalahgunaan narkotika terhadap anak di bawah umur yaitu dengan cara melakukan penyuluhan terkait pencegahan dan pemberdayaan masyarakat untuk tidak menggunakan narkotika.
Pelaksanaan Pembimbingan Asimilasi Rumah Terhadap Klien Balai Pemasyarakatan Kelas II Polewali Jalil B; Andi Hasmiani Indah
JISH: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum Vol. 1 No. 2 (2021): JISH: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum
Publisher : Universitas Islam DDI AG.H. Abdurrahman Ambo Dalle

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36915/jish.v1i2.217

Abstract

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana peran Bapas dalam melakukan pembimbingan asimilasi rumah terhadap klien, (2) Apa. kendala. yang. dihadapi Pembimbing Kemasyarakatan dalam menjalankan pembimbingan asimilasi rumah ditengah pandemi. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang metodenya bersifat deskriptif kualitatif. Data yang digunakan adalah data yang bersifat primer dan sekunder dengan menggunakan dua teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data yang didapatkan memberikan makna dari hasil yang dikumpulkan dan dari data tersebut diambil kesimpulan. Indikator keberhasilan dalam penelitian ini adalah: (1) Untuk mengetahui peran Balai Pemasyarakatan dalam melaksanakan pembimbingan asimilasi rumah terhadap klien. (2) Untuk mengetahui kendala yang di hadapi Pembimbing Kemasyarakatan dalam menjalankan pembimbingan asimilasi rumah di tengah pandemi. Hasil pengamatan dari pelaksanaan pembimbingan asimilasi rumah terhadap klien Balai Pemasyarakatan Kelas II Polewali adalah: Balai Pemasyarakatan Kelas II Polewali telah pembimbingan asimilasi rumah dengan melakukan monitoring serta evaluasi dengan tahapan yang berlaku dibimbing oleh Pembimbing Kemasyarakatan. Hal tersebut perannya di laksanakan sesuai dengan Permenkumham Nomor 32 Tahun 2020 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat Bagi Narapidana Dan Anak Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19. Kendala yang dihadapi Pembimbing Kemasyarakatan adalah: petugas Bapas Polewali yang minim akan kemampuan maupun pengalaman dalam melakukan pembimbingan yang menjadi permasalahan internal Bapas Polewali, cakupan wilayah kerja yang cukup luas menjadikan tidak efisien waktu serta biaya, kendala dari klien itu sendiri atas kesadaran atau kemauan untuk menaati peraturan yang berlaku sehingga menjadi permasalahan yang menghambat kerja Bapas Polewali serta kurangnya keahlian pada klien.
Perlindungan Hukum Terhadap Anak dibawah Umur Sebagai Korban Pelecehan Seksual di Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar M. Amin S; Asti Amanda
JISH: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum Vol. 1 No. 2 (2021): JISH: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum
Publisher : Universitas Islam DDI AG.H. Abdurrahman Ambo Dalle

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36915/jish.v1i2.218

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa faktor sehingga anak dibawah umur yang menjadi korban dan perlindungan hukum seperti apa yang diberikan pemerintah daerah kepada anak dibawah umur sebagai korban kekerasan seksual di Kecamatan Polewali. Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (field research), dan penelitian ini bersifat kualitatif yang tata cara penelitiannya menggunakan data deskriptif. Sedangkan tehnik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi pada pihak yang bersangkutan. Hasil dari penelitian dan analisis data yang telah dilakukan maka penulis menyimpulkan bahwa faktor terjadinya pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur di Kecamatan Polewali, faktor utama yaitu faktor orang tua, faktor lingkungan, faktor pendidikan dan juga faktor penegakan hukum. Adapun hak anak yang menjadi korban pelecehan seksual adalah berhak untuk mendapat perlindungan hukum dan pendampingan pada saat pemeriksaan, penyidikan, penuntutan, maupun pemeriksaan saat persidangan sehingga korban memberikan keterangan tanpa tekanan, selain itu korban berhak mendapat rehabilitas sosial dan rehabilitas medis untuk menghilangkan rasa trauma.
Analisis Yuridis Penentuan Batas Desa Antara Desa Pussui Barat dengan Desa Sambaliwali menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2016 Tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa Thahir Thahir; Reski Reski
JISH: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum Vol. 1 No. 2 (2021): JISH: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum
Publisher : Universitas Islam DDI AG.H. Abdurrahman Ambo Dalle

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36915/jish.v1i2.219

Abstract

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah: (1) Apa penyebab terjadinya konflik batas Desa antara Pussui Barat dengan Sambaliwali, (2) Bagaimanakah penyelesaian konflik batas Desa anatara Pussui Barat dengan Sambaliwali menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2016, (3) Bagaimana penanganan pemerintah setempat antara Desa Pussui barat dengan Desa Sambaliwali. Metode yang gunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Penelitian ini betujuan untuk mengetahui Analisis Yuridis Penentuan Batas Desa Antara Desa Pussui Barat Dengan Desa Sambaliwali Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2016 Tentang Penetapan Dan Penegasan Batas Desa. Jenis penelitian penelitian yang dilakukan adalah Yuridis Empiris yang dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum sosialogis dan disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan masyrakat. Hasil penelitian penyebab terjadinya konflik yaitu beda prespsi antar 2 Desa dengan menerbitkan peta tanpa sepengetahuan kedua belah pihak, penyelesaian konflik batas Desa yaitu mempertemukan kedua belah pihak dengan melibatkan babinsa masing-masing kemudian diadakan pertemuan diskala kecamatan.
Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Perempuan dalam Jabatan Publik : Studi terhadap Kepemimpinan Perempuan dalam Jabatan Publik Gunawan Gunawan; Muhammad Shiddiq R; Mahmuddin Mahmuddin
JISH: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum Vol. 2 No. 1 (2022): JISH (Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum)
Publisher : Universitas Islam DDI AG.H. Abdurrahman Ambo Dalle

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36915/jish.v2i1.324

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis peranan perempuan dalam jabatan publik dan untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap peran perempuan dalam jabatan publik. Penelitian ini merupakan penelitian Hukum Normatif dalam bentuk studi pustaka melalui pendekatan yuridis normatif menggunakan metode pendekatan yuridis empiris dan yuridis normatif. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis normatif menggunakan metode induktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Peranan perempuan dalam jabatan publik dinilai mampu menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik, para perempuan sangat berperan aktif dalam kegiatan organisasi di masing-masing bidang yang ada. Faktor yang mempengaruhi kedudukan perempuan dalam perannya sebagai pejabat publik meliputi: nilai-nilai sosial, pendidikan, pengalaman kerja, mentalitas perempuan, dan pemahaman perempuan terhadap peran yang diemban. Kemampuan perempuan menentukan secara langsung derajat kebebasannya dalam memilih yang ingin dilakukan termasuk dalam bekerja, dan menduduki jabatan yang strategis, sehingga mereka dapat memainkan peran-peran yang mereka miliki terutama dalam memperjuangkan haknya. (2) Pandangan hukum Islam terhadap peran perempuan dalam jabatan publik bahwa Islam adalah Agama yang komprehensif syarat yang tidak bisa dibagi-bagi. Artinya, ketika Islam telah menetapkan untuk perempuan dari hak-haknya diantaranya adalah ikut berpartisipasi dalam ruang publik. Islam menetapkan itu untuk menegakkan hukum berdasarkan kaidah-kaidah musyawarah, prinsip persamaan hak dan kewajiban, prinsip tanggung jawab, prinsip keadilan, dan prinsip mendasar bagi setiap warga negara yang dijadikan Islam sebagai dasar yang baku dalam menetukan hukum Allah swt.
Analisis psikologi hukum terhadap remaja yang ketergantungan game online di Kecamatan Mambi Kabupaten Mamasa Nurkhapisah Nurkhapisah; Qadriani Arifuddin; Abdul Latif
JISH: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum Vol. 2 No. 1 (2022): JISH (Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum)
Publisher : Universitas Islam DDI AG.H. Abdurrahman Ambo Dalle

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36915/jish.v2i1.325

Abstract

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana pandangan hukum mengenai fenomena remaja yang ketergantugan game online, (2) Apa.dampak dan solusi penaganan psikolgi hukum terhadap remaja yang ketergantugan game online di kecamatan Mambi kabupaten. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang metodenya bersifat deskriptif kualitatif. Data yang digunakan adalah data yang bersifat primer dan sekunder dengan menggunakan dua teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data yang didapatkan memberikan makna dari hasil yang dikumpulkan dan dari data tersebut diambil kesimpulan. Indikator keberhasilan dalam penelitian ini adalah: (1) Untuk mengetahui pandangan hukum mengenai fenomena remaja yang ketergantugan game online. (2) Untuk mengetahui dampak dan solusi penaganan psikologi hukum terhadap remaja yang ketergantugan game online di kecamatan Mambi kabupaten Mamasa. Hasil penelitian ini menunjukkandampak perkembangan penyimpangan game online di kecamatan Mambi kabupaten Mamasa Di tinjau dari beragam aspek kehidupan yaitu Aspek Kesehatan, Aspek Psikologis, Aspek Sosial, Aspek Keuangan, dan Aspek Akademik dan bahkan juga berdampak pada tindak pidana pencurian Mereka mempraktekkan apa yang dilihat dan di tonton pada game online tersebut dan mereka tidak dapat memilah mana yang baik dan buruk bagi dirinya dan orang lain sehingga membentuk perkembangan perilaku remaja ke arah yangnegatif. Maka peran Keluarga, Masyarakat dan Pemerintah sangat di butuhkan dalam menaggulangi Dampak perkembanganpenyimpangan remaja terhadap game online salah satu upaya pemerintah dengan mengeluarkan undang-undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik mpraktekkan Apa yang dilihatremajangamatan dari pelaksanaan pembimbingan dan Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang pornografi. Selain itu pemerintah daerah dalam hal ini Polsek Mambi mereka memberikan begitu banyak arahan dalam hal ini solusi atas penanggulan remaja yang Melakukan Penyimpangan terhadap game online.
Tinjauan hukum Islam pelaksanaan vaksinsi covid-19 Terhadap anak di bawah umur (6-11) Tahun di Desa Pussui Barat Resmi Resmi; Abdul Latif; Bulkis Bulkis
JISH: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum Vol. 2 No. 1 (2022): JISH (Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum)
Publisher : Universitas Islam DDI AG.H. Abdurrahman Ambo Dalle

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36915/jish.v2i1.326

Abstract

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah : (1) Bagaimana pelaksanaan vaksinasi covid-19 terhadap anak di bawah umur (6-11) tahun di desa pussui barat, (2) Bagaimna pengaruh vaksinasi Covid-19 terhadap anak di bawah umur (6-11) tahun di desa pussui barat. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang membangun makna berdasarkan data lapangan. Prosedur penelitian ini adalah penelitian kualitatif ini menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertlis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat di amati. Pengumpulan data dilakukan dengan melakukan observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini yaitu pengaruh vaksinasi Covid-19 terhadap anak di bawah umur vaksinasi untuk anak di bawah umur yaitu untuk memperkuat daya tahan tubuh anak terhadap infeksi covid-19. Dengan vaksinasi, diharapkan anak yang terpapar virus Covid-19 tidak mengalami gejala berat dan berbahaya. Dari 80 persen anak di desa pussui barat yang bersekolah di SD negeri 065 inpres pulilali hanya sekitar 50 persen yang melakukan vaksinasi pertama sedangkan vaksinasi ke dua hanya 30 persen anak yang mengikuti vaksinasi Covid-19 ke dua dengan alasan tidak di izinkan orang tuanya untuk melakukan vaksinasi ke dua karena banyak anak yang jatuh sakit setelah mekakukan vaksinasi pertama.

Page 5 of 10 | Total Record : 97

 3   4   5   6   7 

Filter by Year

2021 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 6 No. 1 (2026): JISH (Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum) Vol. 5 No. 2 (2025): JISH (Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum) Vol. 5 No. 1 (2025): JISH (Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum) Vol. 4 No. 2 (2024): JISH (Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum) Vol. 4 No. 1 (2024): JISH (Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum) Vol. 3 No. 2 (2023): JISH (Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum) Vol. 3 No. 1 (2023): JISH ( Jurnal Ilmu Syariah dan hukum ) Vol. 2 No. 2 (2022): JISH ( Jurnal Ilmu Syariah dan hukum ) Vol. 2 No. 1 (2022): JISH (Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum) Vol. 1 No. 2 (2021): JISH: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum Vol. 1 No. 1 (2021): Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum (JISH) More Issue