cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
delegeferendatrisakti@trisakti.ac.id
Phone
+6285211355127
Journal Mail Official
delegeferendatrisakti@trisakti.ac.id
Editorial Address
Gedung I, Kampus A Jl. Kyai Tapa Grogol Jakarta 11440, Indonesia
Location
Kota adm. jakarta barat,
Dki jakarta
INDONESIA
Jurnal De Lege Ferenda Trisakti
Published by Universitas Trisakti
ISSN : -     EISSN : 29869765     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Jurnal De Lege Ferenda Trisakti diterbitkan dan dikelola oleh Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Trisakti merupakan salah satu media ilmiah dengan tujuan untuk mendorong, meningkatkan jumlah Penelitian dan publikasi tulisan-tulisan baik dari dosen, mahasiswa di lingkup Fakultas Hukum Universitas Trisakti dan masyarakat hukum pada umumnya. Selain itu berkontribusi melalui ide atau pemikiran alternatif yang berkenaan dengan perkembangan ilmu hukum dan penerapannya serta mendiseminasikan, mendokumentasikan gagasan-gagasan alternatif dari masyarakat ilmiah tentang pembaruan hukum di Indonesia. Jurnal De Lege Ferenda Trisakti mengedepankan karya ilmiah di bidang hukum yang meliputi: hasil penelitian hukum di bidang hukum, kajian teori hukum di bidang hukum, studi kepustakaan di bidang hukum, analisa / tinjauan putusan lembaga peradilan. Jurnal ini adalah jurnal online peer-review dengan akses terbuka yang terbit 2 kali dalam satu tahun pada setiap Maret dan September. Penulis dapat mendaftar secara daring pada laman dan tidak memungut biaya apapun dari proses pendaftaran.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 36 Documents
 1   2   3   4 
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TATA RUANG BERBASIS LINGKUNGAN UNTUK MENCEGAH BANJIR DI KAWASAN PERKOTAAN Sutiana, Asep
Jurnal De Lege Ferenda Trisakti Volume 3, Nomor 1, Maret 2025
Publisher : Universitas Trisakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25105/ferenda.v3i1.22563

Abstract

Rapid growth in urban areas often results in uncontrolled land use changes, ignoring the presence of green open spaces as regulated in Law Number 26 of 2007 on Spatial Planning, and worsening the risk of flooding. Implementation of environmentally-based spatial planning policies is important to reduce these negative impacts. The problems faced are low compliance with spatial planning policies and lack of coordination between stakeholders in implementing policies that consider environmental aspects. The purpose of this study is to analyze the effectiveness of implementing environmentally-based spatial planning to prevent flooding in urban areas. This study uses a normative legal approach, which focuses on the analysis of laws and regulations, spatial planning policies, and laws governing the environment and their application in an urban context. The results of the study indicate that the development of green open spaces, improving natural drainage systems, and utilizing environmentally friendly technologies contribute to reducing the risk of flooding in urban areas. However, there are still challenges in implementation that require synergy between the government, community, and private sector.
EFEKTIFITAS PUTUSAN SERTA MERTA (UITVOERBAAR BIJ VOORRAAD) DALAM PERKARA PERDATA DI INDONESIA Kirana , Gandes Candra
Jurnal De Lege Ferenda Trisakti Volume 3, Nomor 2, September 2025
Publisher : Universitas Trisakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25105/ferenda.v3i2.24297

Abstract

Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Vooraad) adalah salah satu jenis putusan yang ada dalam acara perdata, putusan ini merupakan kekhususan dalam hukum acara perdata, dimana putusan ini bisa dilaksanakan meskipun belum mempunyai kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde). Adapun permasalahan yang ingin diangkat dan dianalisis dalam penelitian ini adalah Bagaimana pengaturan mengenai Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Vooraad) dalam Hukum Acara Perdata di Indonesia? Dan Bagaimana efektifitas dari Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Vooraad) dalam praktek pengadilan di Indonesia. Tujuan Penelitian ini adalah Untuk menggambarkan tentang pengaturan mengenai putusan serta merta dalam Hukum Acara Perdata di Indonesia dan Untuk menggambarkan dan menganalisis efektifitas dari putusan serta merta dalam praktek pengadilan di Indonesia; Manfaat penelitian ini secara teoritis adalah Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat teoritis yang berguna untuk perkembangkan Ilmu Hukum khususnya mata kuliah Hukum Acara Perdata; manfaat praktisnya adalah Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan masyarakat terutama para praktisi hukum (terutama hakim dan advokat/ kuasa hukum). Metode Penelitian yang digunakan adalah Tipe penelitian Normatif Empiris, dimana peneliti berusaha melakukan penelitian terhadap data sekunder dan pelaksanaannya dalam praktek, sifat penelitian Deskriptif Analistis yang bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana Efektifitas Putusan Serta Merta dalam Perkara Perdata di Indonesia. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Data sekunder, yang meliputi bahan hukum primer dan sekunder. Aturan tertulis terkait pelaksanaan Efektifitas dari Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Vooraad) dalam praktek pengadilan di Indonesia cenderung tidak efektif dikarenakan pengabulan dan pelaksanaan putusan tersebut selalu berhadapan dengan ketidakpastian, karena potensial kemungkinan besar putusan itu akan dibatalkan pada tingkat Pengadilan atasan (banding atau kasasi). Dimana apabila terjadi kesalahan dalam penerapannya, maka hal ini dapat merusak citra dan wibawa lembaga peradilan terutama Hakim yang memeriksa dan memutus perkara tersebut.
REFORMULASI REGULASI TATA RUANG BERBASIS RISIKO BANJIR PERKOTAAN: TINJAUAN HUKUM DAN TEORI DI KOTA BEKASI Hosobuchi, Michiko
Jurnal De Lege Ferenda Trisakti Volume 3, Nomor 2, September 2025
Publisher : Universitas Trisakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25105/ferenda.v3i2.24298

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan ulang kerangka hukum tata ruang berbasis risiko dengan pendekatan yuridis-normatif yang diperkaya dengan analisis empiris. Studi ini berangkat dari kasus banjir besar tahun 2025 di Kota Bekasi yang mengungkap lemahnya implementasi kebijakan ruang dan penggunaan diskresi administratif tanpa dasar hukum yang jelas. Dalam konteks ini, penelitian menyoroti fenomena yang oleh Agamben disebut sebagai Everyday State of Exception, yaitu suatu keadaan ketika penyimpangan terhadap norma hukum tidak lagi dianggap pengecualian, melainkan dilegitimasi secara struktural oleh institusi negara maupun pelaksana teknis lokal. Di Bekasi, meskipun kawasan terdampak telah ditetapkan dalam RTRW sebagai daerah sempadan sungai dan resapan air, pembangunan tetap diizinkan tanpa sanksi. Hal ini mencerminkan bahwa ketidakpatuhan terhadap norma bukan hanya terjadi dalam situasi darurat, tetapi telah menjadi bagian dari tata kelola ruang sehari-hari. Dengan menggunakan pendekatan socio-legal dan legal gap analysis, penelitian ini menganalisis deviasi sistematis tersebut sebagai bentuk disfungsi struktural hukum tata ruang yang berlangsung secara normal namun inkonstitusional. Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan ulang model governance hukum tata ruang dalam konteks risiko perkotaan, di mana ruang tidak hanya diposisikan sebagai objek pengaturan secara legal formal, tetapi juga sebagai produk dari praktik sosial kelembagaan yang berlangsung di tingkat lokal. Studi ini berangkat dari kasus banjir besar tahun 2025 di Kota Bekasi yang mencerminkan kegagalan sistemik dalam pengendalian penggunaan lahan, lemahnya pengawasan terhadap diskresi administratif kepala daerah, serta absennya instrumen hukum yang mencegah pembangunan di zona rawan bencana. Meskipun UU No. 26 Tahun 2007, UU No. 24 Tahun 2007, dan UU No. 23 Tahun 2014 memberikan kerangka sektoral dalam penataan ruang dan kebencanaan, ketiga regulasi ini belum menyediakan jaminan efektivitas hukum di tingkat pelaksanaan, terutama ketika terjadi konflik antara kepentingan politik dan prinsip kehati-hatian dalam ruang berisiko. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini bersifat yuridis-normatif dan diperkaya dengan pendekatan socio-legal untuk menelusuri bagaimana norma hukum berinteraksi dengan struktur kelembagaan dan realitas risiko. Fenomena Everyday State of Exception (Agamben) digunakan untuk menjelaskan bagaimana deviasi terhadap hukum dalam pengelolaan ruang tidak hanya terjadi dalam keadaan darurat, tetapi telah menjadi bagian rutin dari administrasi pemerintahan lokal. Dalam konteks ini, administrative discretion tanpa parameter hukum yang baku berkontribusi pada pengambilan keputusan yang inkonstitusional namun dilegitimasi secara sistemik. Temuan penelitian ini menggarisbawahi pentingnya integrasi antara spatial legal governance dan disaster risk management dalam satu kerangka hukum yang kohesif. Reformulasi sistem hukum tata ruang yang ditawarkan mencakup: (1) penguatan norma larangan di zona rawan; (2) pengaturan standar yuridis atas diskresi administratif; dan (3) perlindungan kepastian hukum dalam konteks kerentanan spasial. Penelitian ini memberikan kontribusi konseptual dan operasional terhadap pembentukan hukum tata ruang yang adaptif, akuntabel, dan berkeadilan.
KAJIAN YURIDIS TERHADAP ALIH FUNGSI RUANG TERBUKA HIJAU DI KAWASAN PERKOTAAN Azwar , Hendra
Jurnal De Lege Ferenda Trisakti Volume 3, Nomor 2, September 2025
Publisher : Universitas Trisakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25105/ferenda.v3i2.24299

Abstract

Dinamika pembangunan di Indonesia yang semakin masif dalam beberapa dekade terakhir telah membawa berbagai konsekuensi terhadap keberadaan RTH di beberapa kota. Dalam hal ini, fenomena alih fungsi RTH menjadi area terbangun terus menunjukkan arah yang mengkhawatirkan. Peningkatan aktivitas pembangunan di kotakota besar telah memicu perubahan dinamika penggunaan lahan. Dengan luas lahan yang relatif tetap namun permintaan yang terus bertambah, alih fungsi lahan, terutama Ruang Terbuka Hijau (RTH), menjadi sulit dihindari. Alih fungsi Ruang Terbuka Hijau (RTH) di kawasan perkotaan memiliki dampak negatif yang signifikan terhadap lingkungan, kesehatan masyarakat, dan kualitas hidup. Beberapa dampak utama meliputi peningkatan suhu lingkungan (urban heat island), penurunan kualitas udara, berkurangnya daerah resapan air, dan peningkatan risiko banjir. Selain itu, alih fungsi RTH juga dapat mengancam keberadaan flora dan fauna, serta mengurangi ruang publik yang penting untuk kegiatan rekreasi dan interaksi sosial. Pemerintah Daerah memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga Ruang Terbuka Hijau (RTH) di kawasan perkotaan, termasuk mencegah dan mengatasi alih fungsi RTH. Pemerintah harus memastikan minimal 30% wilayah perkotaan menjadi RTH, dan bertanggung jawab atas penyediaan, pemeliharaan, dan penegakan hukum terkait RTH publik. Di samping itu, Pemerintah Daerah juga memiliki tanggung jawab terhadap alih fungsi Ruang Terbuka Hijau di kawasan perkotaan, yakni: menegakkan hukum terhadap pelanggaran alih fungsi RTH, termasuk memberikan sanksi yang tegas bagi pelanggar. Sanksi tersebut dapat berupa peringatan tertulis, pembatasan kegiatan pembangunan, atau penghentian sementara atau permanen. Pemerintah Daerah juga harus melakukan pengawasan terhadap pemanfaatan lahan, termasuk memastikan bahwa lahan yang dialihfungsikan tidak merusak lingkungan dan memenuhi ketentuan tata ruang.
PENURUNAN MUKA TANAH DI JAKARTA: KAJIAN YURIDIS ATAS TANGGUNG JAWAB NEGARA DAN KORPORASI DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR Tia, Hendry Frand
Jurnal De Lege Ferenda Trisakti Volume 3, Nomor 2, September 2025
Publisher : Universitas Trisakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25105/ferenda.v3i2.24300

Abstract

Penurunan muka tanah yang terjadi di kota-kota besar Indonesia, terutama Jakarta, akibat eksploitasi air tanah berlebihan, telah menjadi masalah lingkungan yang mendesak. Latar belakang permasalahan ini berkaitan dengan kerusakan ekologis yang terjadi akibat pengelolaan sumber daya air yang tidak berkelanjutan. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab negara dan korporasi dalam mengatasi penurunan muka tanah yang disebabkan oleh eksploitasi air tanah berlebihan, serta mengkaji efektivitas regulasi yang ada. Rumusan masalah yang diangkat adalah bagaimana bentuk tanggung jawab negara dan korporasi dalam mengatasi penurunan muka tanah akibat eksploitasi air tanah, serta sejauh mana kebijakan dan regulasi yang ada dapat mengatasi permasalahan ini. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan menganalisis regulasi dan kebijakan terkait pengelolaan air tanah, serta menggunakan teori State Responsibility sebagai alat analisis untuk memahami tanggung jawab negara dalam mengelola sumber daya alam. Solusi yang diajukan mencakup penguatan regulasi, penegakan hukum yang lebih tegas, serta penerapan prinsip "polluter pays" untuk korporasi yang merusak lingkungan, di samping perlunya koordinasi lintas sektor antara pemerintah pusat dan daerah dalam mengelola air tanah secara berkelanjutan.
KEADILAN JOHN RAWLS DALAM IMPLEMENTASI OTONOMI DAERAH TERKAIT PENETAPAN KOTA MANOKWARI SEBAGAI IBUKOTA PAPUA BARAT Yuristama, Agus Prakarsa
Jurnal De Lege Ferenda Trisakti Volume 3, Nomor 2, September 2025
Publisher : Universitas Trisakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25105/ferenda.v3i2.24301

Abstract

Manokwari merupakan daerah yang berstatus Kabupaten. Wilayah ini memiliki luas wilayah daratan sebesar 125,46 km² dengan jumlah penduduk lebih dari 203.000 jiwa (akhir 2023) wilayah ini kaya akan hasil alam baik pertanian, perkebunan, perikanan dan pertambangan. hasil pertanian berupa ketela dan umbi-umbian. hasil perikanan berupa udang dan ikan serta hasil tambang seperti gas alam dan emas. Namun demikian Manokwari sebenarnya masih belum berstatus kota otonom, hal yang sama juga terjadi di beberapa ibukota propinsi hasil pemekaran, seperti Sofifi (Maluku Utarra), Mamuju (Sulawesi Barat), Merauke (Papua Selatan), Nabire (Papua Tengah), Tanjung Selor (Kalimantan Utara) dan Wamena (Papua Pengunungan). Apakah pelaksanaan otonomi daerah dan otonomi khusus Papua terkait dengan kesiapan Manokwari sebagai ibukota propinsi Papua Barat telah mencerminkan keadilan berdasarkan Teori Keadilan John Rawl?. jenis data yang akan menjadi dasar penulis dalam metode penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh langsung melalui penelusuran bahan pustaka atau dokumentasi. Selanjutnya data sekunder yang akan digunakan oleh penulis dapat terbagi menjadi: bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Pembentukan Papua Barat tidak langsung berdampak pada kesiapan kota Manokwari sebagai Ibukota propinsi yang sampai saat ini masih berstatus Kota Kabupaten, sehingga teori Rawls yang kedua yaitu Difference Principle (yang membahas keadilan kemanfaatan bagi Masyarakat yang paling tidak beruntung) belum dapat diwujudkan secara utuh, demikian juga dengan teori Rawls yang ketiga yaitu Equal Oportunity Principle yang memberikan kesempatan yang sama bagi setiap warga Manokwari. Dengan demikian maka Teori Keadilan John Rawls belum sepenuhnya terpenuhi terkait dengan pelaksanaan otonomi daerah dan otonomi khusus Papua di Manokwari

Page 4 of 4 | Total Record : 36

 1   2   3   4 

Filter by Year

2023 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Volume 3, Nomor 2, September 2025 Volume 3, Nomor 1, Maret 2025 Volume 2, Nomor 2, September 2024 Volume 2, Nomor 1, Maret 2024 Volume 1, Nomor 2, September 2023 Volume 1, Nomor 1, Maret 2023