Jurnal De Lege Ferenda Trisakti
Jurnal De Lege Ferenda Trisakti diterbitkan dan dikelola oleh Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Trisakti merupakan salah satu media ilmiah dengan tujuan untuk mendorong, meningkatkan jumlah Penelitian dan publikasi tulisan-tulisan baik dari dosen, mahasiswa di lingkup Fakultas Hukum Universitas Trisakti dan masyarakat hukum pada umumnya. Selain itu berkontribusi melalui ide atau pemikiran alternatif yang berkenaan dengan perkembangan ilmu hukum dan penerapannya serta mendiseminasikan, mendokumentasikan gagasan-gagasan alternatif dari masyarakat ilmiah tentang pembaruan hukum di Indonesia. Jurnal De Lege Ferenda Trisakti mengedepankan karya ilmiah di bidang hukum yang meliputi: hasil penelitian hukum di bidang hukum, kajian teori hukum di bidang hukum, studi kepustakaan di bidang hukum, analisa / tinjauan putusan lembaga peradilan. Jurnal ini adalah jurnal online peer-review dengan akses terbuka yang terbit 2 kali dalam satu tahun pada setiap Maret dan September. Penulis dapat mendaftar secara daring pada laman dan tidak memungut biaya apapun dari proses pendaftaran.
Articles
36 Documents
<![CDATA[REKONSTRUKSI KEBIJAKAN TERHADAP PENETAPAN SAKSI PELAKU YANG BEKERJASAMA PADA PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI DITINJAU DARI ASPEK KEPASTIAN HUKUM DAN ASPEK KEMANFAATAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA TERPADU ]]>
<![CDATA[Setiyono Setiyono]]>;
<![CDATA[Sugeng Supartono]]>;
<![CDATA[Dinda Keumala]]>;
<![CDATA[Khairani Bakri]]>
<![CDATA[ Jurnal De Lege Ferenda Trisakti Volume 1, Nomor 2, September 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Trisakti ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25105/ferenda.v1i2.18280
<![CDATA[Salah satu dari permasalahan yang muncul dalam proses penegakan hukum di bidang pemberantasan tindak pidana korupsi adalah permasalahan yang terkait dengan penetapan status tersangka atau terdakwa sebagai saksi pelaku yang bekerjasama atau justice collaborator. Adanya beberapa permasalahan yang bersumber dari adanya ketidaksamaan pemahaman atau tidak adaya unifikasi kebijakan dalam menetapkan status pelaku sebagai saksi pelaku yang bekerjasama atau justice collaborator oleh para penegak hukum. Selain itu, adanya permasalahan mengenai ketiadaan manfaat yang dialami oleh tersangka atau terdakwa dari penetapan saksi pelaku yang bekerja sama atau justice collaborator tersebut tentunya menimbulkan adanya ketidakpastian hukum dan juga tidak memberikan kemanfaatan atau utilitas bagi pihak yang ditetapkan sebagai saksi pelaku yang bekerja sama atau justice collaborator. Rumusan permasalahan dalam tulisan ini adalah bagaimana pengaturan tentang kebijakan penetapan saksi pelaku yang bekerjasama atau justice collaborator dalam perkara tindak pidana korupsi dan bagaimana rekonstruksi kebijakan penetapan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (Justice Collaborator) dalam perkara tindak pidana korupsi yang memberikan aspek kepastian hukum dan aspek kemanfaatan dalam sebuah sistem peradilan pidana terpadu. Tipe penelitian yang digunakan adalah normatif, dengan menggunakan pendekatan Undang-Undang dan regulasi lainnya. Sifat penelitian deskriptif, dengan menggunakan data sekunder. Analisis penelitian dilakukan dengan cara kualitatif dan metode penarikan kesimpulan secara deduktif. Pada prakteknya terdapat berbagai maca regulasi yang mengatur tentang tentang kebijakan penetapan saksi pelaku yang bekerjasama atau justice collaborator dalam perkara tindak pidana korupsi. Pengaturan tersebut mulai dalam bentuk Undang-Undang sampai dengan bentuk Peraturan Bersama dari lembaga penegak hukum dan Surat Edaran. Berpedoman dari adanya keanekaragaman pengaturan maka diperlukan rekonstruksi kebijakan pembentukan norma hukum baru dalam bentuk Undang-Undang yang menjadi pedoman mengikat terhadap pengakuan atau rekognisi dan pemahaman atau persepsi yang sama secara hukum mengenai penetapan status saksi pelaku yang bekerjasama atau justice collaborator yang berlaku sejak mulai tahapan pemeriksaan di tingkat penyidikan sampai dengan tahapan pemeriksaan di tingkat pengadilan bahkan sampai dengan pelaksanaan eksekusinya demi terciptanya asas kepastian hukum dan memberikan kemanfaatan atau utilitas bagi tersangka atau terdakwa yang ditetapkan sebagai saksi pelaku yang bekerjasama atau justice collaborator]]>
<![CDATA[KAJIAN AWAL KEDUDUKAN OMNIBUS LAW DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Muhammad Rusydi DR]]>;
<![CDATA[Muhtar Said]]>
<![CDATA[ Jurnal De Lege Ferenda Trisakti Volume 2, Nomor 1, Maret 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Trisakti ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25105/ferenda.v2i1.18933
<![CDATA[As a state of law, Indonesia, which adheres to the Civil Law system, actually makes omnibus law which is a legal system of Common Law. The omnibus law is considered to be the answer to the overlapping of all existing laws and regulations in Indonesia. Omnibus Law if it is associated with the Legal System in Indonesia is contrary to the system that has been applied in Indonesia. There are 7 factions that agree and 2 factions that reject the discussion of the Omnibus Law Bill. In the process, Article 5 of Law No. 12 of 2011 and Law No. 15 of 2019 contains the principle of the formation of legislation, one of the problems in the formation of the Omnibus Law Bill is the principle of openness. This is because there are various indications, including the exclusion of groups related to or having an impact on this Omnibus Law Bill. There was also a member of the DPR who was supposed to be one of the working committees (Panja) to discuss the Omnibus Law Bill which was not involved because there was no notification. There is also a difference in the number of pages in the Omnibus Law Bill. In the regulations, referring to Law Number 12 of 2011 and Law Number 15 of 2019 concerning changes to the Formation of Laws, there are no clear norms and explanations regarding the Omnibus law process both in forming laws and revising laws. The absence of a legal basis for the formation of this omnibus law rules out the legitimacy of a law. Thus the position of Omnibus Law in Indonesia is not in accordance with the existing legal system in Indonesia, especially related to the Indonesian legal system (Civil Law) and Law Number 12 of 2011 and Law Number 15 of 2019 concerning Amendments to Law Number 12 of 2011 concerning the Establishment of Legislation.]]>
<![CDATA[DISKURSUS HAK EKSKLUSIF INDIKASI GEOGRAFIS ATAS PENGHAPUSAN MEREK TERDAFTAR DALAM PERLINDUNGAN HUKUM HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL ]]>
<![CDATA[Kurniaman Telaumbanua]]>;
<![CDATA[Endang Pandamdari]]>
<![CDATA[ Jurnal De Lege Ferenda Trisakti Volume 2, Nomor 1, Maret 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Trisakti ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25105/ferenda.v2i1.19698
<![CDATA[Both trademarks and geographical indications are legal instruments that govern market communication about a product. Trademarks indicate the commercial origin of goods or services, while geographical indications signify geographical origin. Both also legally provide exclusive rights to use certain words or symbols. This research finds that trademarks and geographical indications are unique, non-interchangeable tools, and it is possible for legislation to protect both simultaneously; therefore, they are not in conflict but rather seen as harmonious tools. Specifically, in the implementation of laws in Indonesia, the implementation of Geographical Indications (GI) is given a higher status than that of registered trademarks. Explicitly, the Law of the Republic of Indonesia Number 20 of 2016 on Trademarks and Geographical Indications, Article 72 paragraph (7), governs the removal of registered trademarks at the initiative, one of which is based on having similarity in essence and/or in entirety with a Geographical Indication. Therefore, it is necessary to develop legal formulations that can accommodate both trademark and geographical indication holders because both possess exclusive rights.]]>
<![CDATA[KEWAJIBAN MEMFASILITASI PEMBANGUNAN KEBUN MASYARAKAT OLEH PERUSAHAAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA ]]>
<![CDATA[Muhammad Shevy]]>
<![CDATA[ Jurnal De Lege Ferenda Trisakti Volume 2, Nomor 1, Maret 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Trisakti ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25105/ferenda.v2i1.19699
<![CDATA[After the enactment of Law No. 11 of 2020 concerning Job Creation as amended through Government Regulation in Lieu of Law No. 2 of 2022 which was enacted through Law No. 6 of 2023, it has been followed up by the issuance of Government Regulation No. 26 of 2021 concerning the Implementation of the Agriculture Sector and Minister of Agriculture Regulation No. 18 of 2021 concerning Facilitation of Community Plantation Development, the regulation of the obligation to facilitate the development of community plantations provides an option for plantation companies and surrounding communities to carry out partnerships in other forms, but in fact most of the community still understand that plantation companies have the obligation to develop plasma plantations at least 20% of the HGU obtained by the plantation companies. The purpose of this study is to provide an overview of the history of the obligation of developing community plantations (plasma plantations) in Indonesia, regulate the provisions of these partnership obligations whether in line with land regulations, analyze and examine the factors causing the emergence of demands for the development of community plantations or social conflicts between the community and plantation companies, the obligation to facilitate the development of community plantations in other forms of partnership after the enactment of the Job Creation Law. The results of this study to provide an overview of whether the changes in these provisions provide benefits to the community and plantation companies, a sense of justice and improve the economy of the community, legal certainty for plantation companies in order to provide a safe and smooth investment climate. but in practice there is still a gap between expectations (das sollen) and reality (das sein).]]>
<![CDATA[IMPLIKASI PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO TERHADAP EKSPLOITASI SUMBER DAYA ALAM DALAM UPAYA PERCEPATAN INVESTASI DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Anjar Setiarma]]>;
<![CDATA[Wilson Tungmiharja]]>;
<![CDATA[Simona Bustani]]>
<![CDATA[ Jurnal De Lege Ferenda Trisakti Volume 2, Nomor 1, Maret 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Trisakti ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25105/ferenda.v2i1.19701
<![CDATA[The purpose of writing this journal is to analyze and understand the Government's policy on the Implementation of risk-based business licensing in relation to the exploitation of natural resources in order to accelerate the investment climate in Indonesia. The concept of a permit after the passage of the Job Creation Law is approval from the central government or regional government for the implementation of business activities that must be fulfilled by business actors before carrying out their business activities. The formation of the Job Creation Law using the omnibus law concept is a solution offered by the Government to overcome complex overlapping regulations, including in the field of business licensing in Indonesia so that this effort is expected to encourage domestic investment activities. Risk-based business licensing is currently carried out through the Online Single Submission - Risk Based Approach (OSS-RBA) system, this system is a form of digitalization of public service mechanisms created by the government for business actors. OSS-RBA is expected to provide benefits because business actors can access the system anywhere and anytime, besides that the system is expected to increase and accelerate investment in Indonesia. Through a risk-based licensing concept, it not only makes it easier for investors to enter the Indonesian economic system, but also provides a structured system for the Government to carry out supervision with the aim of preventing misuse of issued permits. By emphasizing on the theory of law as a social engineering tool put forward by Roscoe Pound, Law is not only intended to provide regulation but Regulations provided by Law must be able to shape and create a climate of social life that is desired]]>
<![CDATA[POLITIK HUKUM KEKAYAAN INTELEKTUAL KOMUNAL DALAM SISTEM HUKUM NASIONAL ]]>
<![CDATA[Titis Adityo Nugroho]]>
<![CDATA[ Jurnal De Lege Ferenda Trisakti Volume 2, Nomor 1, Maret 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Trisakti ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25105/ferenda.v2i1.19702
<![CDATA[This study, titled "The Politics of Law in Communal Intellectual Property in the National Legal System," offers an in-depth insight into the challenges and potentials of protecting communal intellectual property (CIP) in Indonesia, a country which highly diverse in terms of ethnic groups and cultures. In this study, literature study method is used as part of a qualitative approach to understanding how the politics of law can facilitate and safeguard certain rights, especially in a national legal environment that predominantly highlights individual rights. Within the existing legal framework, this study shows that although Indonesia has taken some steps forward in CIP protection, such as the issuance of Government Regulation Number 56 of 2022, there are significant challenges remain in the implementation and effectiveness of legal protection. One of the main challenges identified is the lack of understanding and knowledge about CIP among indigenous communities. There is a need for a more comprehensive legal refinement to protect CIP, including better law enforcement and active participation from indigenous communities in policy-making and protection strategy processes. This study emphasizes the importance of considering communal perspectives in formulating and implementing legal policies related to CIP. The findings of this study provides a deeper perspective on the necessity of maintaining CIP as an integral element of national identity and a valuable asset to the country, as well as provides recommendations for improvements and enhancements in legal protection for CIP in Indonesia.]]>
<![CDATA[PENGINTEGRASIAN MEDIASI DALAM PROSES PERADILAN MERUPAKAN UPAYA MEWUJUDKAN TRILOGI ASAS PERADILAN ]]>
<![CDATA[Muriani, Muriani]]>;
<![CDATA[Ningrum, Rinandu Kusumajaya]]>
<![CDATA[ Jurnal De Lege Ferenda Trisakti Volume 2, Nomor 2, September 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Trisakti ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25105/ferenda.v2i2.21480
<![CDATA[Settlement of civil disputes through a negotiation process (mediation) in order to achieve peace between the disputing parties is actually regulated in Article 130 HIR/154 RBg, but the implementation of the provisions in these two articles is not yet optimal so it is necessary to optimize it by integrating mediation into the formal judicial process. With this integration, dispute resolution through a negotiation process to achieve peace is expected to be faster, simpler and less costly, so that the principle of simple, fast and low-cost justice can be realized. The problem is whether this integration can realize the trilogy of justice principles (simple, fast and low cost) and whether peaceful resolution of civil disputes can actually be realized. The research method used in this research is normative juridical, using secondary data supported by primary data obtained through interviews. The author concludes that integrating mediation in the formal justice process can realize the principles of simple, fast and low-cost justice, as long as peace is achieved between the disputing parties, but mediation does not by itself achieve peace]]>
<![CDATA[PERBANDINGAN SISTEM HUKUM INDONESIA DENGAN JEPANG, FILIPINA DAN BRUNEI DARUSSALAM TERKAIT PENEGAKKAN HUKUM PIDANA DI WILAYAH LAUT ]]>
<![CDATA[Kemalasari, Rani Purwanti]]>;
<![CDATA[Retnowulandari, Wahyuni]]>
<![CDATA[ Jurnal De Lege Ferenda Trisakti Volume 2, Nomor 2, September 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Trisakti ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25105/ferenda.v2i2.21519
<![CDATA[Upaya penegakan Hukum Pidana di wilayah Laut Indonesia diatur melalui 17 (tujuh belas) Peraturan Perundang-Undangan dan mendelegasikan kewenanganya kepada 13 ( tiga belas) lembaga. Sistem ini dikenal dengan nama “Multy Agency Single Task”. Banyaknya kementerian/lembaga negara yang terlibat dalam penegakan hukum di wilayah Laut membuat pelaksanaan penegakan hukum di wilayah laut menjadi terkendala dikarenakan tumpang tindih kewenangan, ego institusional, kurangnya alokasi anggaran penegakan hukum, kurangnya jumlah serta kualitas aparat penyidik dan kurangnya dukungan sarana dan prasarana. Hal tersebut membuat penegakkan hukum menjadi tidak efektif, efisien dan jauh dari kepastian hukum. Salah satu sistem hukum yang diyakini dapat menyelesaikan persoalan dalam pelaksanaan penegakan hukum, keamanan dan keselamatan di Laut Indonesia adalah dengan menerapkan Sistem “Single Agency Multy Task “yakni satu aturan hukum berbentuk Undang-Undang yang memberikan kewenangan kepada satu lembaga dan satu apparat penegak hukum di wilayah Laut. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan pembaharuan hukum nasional terkait penegakkan hukum Pidana di wilayah Laut melalui metode perbandingan hukum agar mendapatkan rekomendasi terbaik terkait sistem hukum yang akan digunakan oleh Indonesia kedepannya. Negara yang dijadikan penulis sebagai objek perbandingan sistem hukum adalah Philipina, Jepang dan Brunei Darussalam]]>
<![CDATA[KEBIJAKAN PIDANA KEKERASAN SEKSUAL YANG DILAKUKAN KEPADA LEBIH DARI SATU ORANG ANAK DALAM PERSPEKTIF KEADILAN, KEPASTIAN HUKUM DAN KEMANFAATAN ]]>
<![CDATA[Aprivella, Erika]]>;
<![CDATA[Wahid, Eriyantouw]]>
<![CDATA[ Jurnal De Lege Ferenda Trisakti Volume 2, Nomor 2, September 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Trisakti ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25105/ferenda.v2i2.21520
<![CDATA[The research discusses sexual violence, which is an act committed by a defendant who forces children to engage in sexual intercourse, resulting in 13 child victims, some of whom have given birth. This is based on case study Number 989/Pid.Sus/2021/PN.Bdg. The issues addressed are: 1) What are the criminal policies regarding sexual violence (intercourse) committed against more than one child? 2) How does the ruling of Judge Number 989/Pid.Sus/2021/PN.Bdg. reflect justice, legal certainty, and utility in cases of sexual violence (intercourse) against multiple children? The research employs a juridical-normative legal study method, is descriptive-analytical in nature, and utilizes both secondary and primary data. Data is collected through literature reviews and analyzed qualitatively. Conclusions are drawn using deductive logic. The answers to the problems are: 1) The criminal legal policy is an effort to combat crime and is an integral part of community protection efforts. The legal policies include: Law Number 23 of 2002 on Child Protection, Law Number 35 of 2014 amending Law Number 23 of 2002 on Child Protection, Law Number 17 of 2016 concerning the Establishment of Government Regulation in Lieu of Law Number 1 of 2016 on the Second Amendment to Law Number 23 of 2002 on Child Protection into Law, and Law Number 12 of 2022 on Sexual Violence Crimes. 2)The handling of the case in this instance does not reflect the principle of justice, as the death penalty was imposed despite the Constitutional Court Decision No. 2-3/PUU-V/2007 and the Criminal Code of 2023 stating that the death penalty can be executed with a 10-year probationary period. This period allows for the possibility of change in the Defendant, showing remorse or developing a good character, which could lead to the death penalty being commuted to a life sentence or a 20-year term, with eligibility for remission and conditional sentences. ]]>
<![CDATA[URGENSI PELINDUNGAN HAK PRIORITAS (PRIORITEITRECHTS) ATAS ASET TANAH BUMN YANG DIPEROLEH DARI UNDANG-UNDANG NASIONALISASI YANG DIKUASAI OLEH PIHAK KETIGA SECARA MELAWAN HUKUM ]]>
<![CDATA[Sumarno, Cecep]]>;
<![CDATA[Pandamdari, Endang]]>
<![CDATA[ Jurnal De Lege Ferenda Trisakti Volume 2, Nomor 2, September 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Trisakti ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25105/ferenda.v2i2.21521
<![CDATA[The complex land law issues upstream are affecting the stagnation of land law enforcement. Law enforcement by administrators is not adequately carried out, as the trend is always directed towards court resolutions (District Court Decision Selong No. 64/Pdt.G/2019/PN. Sel). Similarly, the enforcement of rights or certification often perceived as illegal is frequently seen as a discretionary matter, rather than a criminal one. The enforcement of land use and land utilization seems to be separated from land law enforcement, which should be carried out by the Ministry of Agrarian Affairs and Spatial Planning/National Land Agency (Ministry of ATR/BPN). The author believes that there should be a collaborative effort among the Ministry of ATR/BPN, including the Regional Office of ATR/BPN in the Province and the Land Offices at the District/City level, the Corruption Eradication Commission (KPK), the Provincial Government down to the District/City Governments, State-Owned Enterprises Branch Offices in the Province and District/City, as well as the High Prosecutor's Office and the District Prosecutor's Office to carry out land and building registration activities in their respective areas, in accordance with land law regulations and land registration, while also considering the relevant laws and their implementing regulations]]>
