cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Gusti muhammad Hidayatullah
Contact Email
stiappm@gmail.com
Phone
+6282251444434
Journal Mail Official
stiapppm@gmail.com
Editorial Address
Jl. Bihman Villa No.123, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan
Location
Kab. hulu sungai utara,
Kalimantan selatan
INDONESIA
Al Iidara Balad : Jurnal Administrasi Negara
Published by Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai
ISSN : -     EISSN : 26858541     DOI : https://doi.org/10.36658/aliidarabalad
Core Subject : Social,
Social Sciences
Governance, Leadership, Public organizations, Public policy, Public service, Management, Law ethics, Bureaucratic administration and government. Human resources.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Administrasi Publik
Articles 320 Documents
 28   29   30   31   32 
EFEKTIVITAS PENGELOLAAN SAMPAH PADA TPS 3R (REDUCE, REUSE, RECYCLE) DESA SUNGAI TABUKAN KECAMATAN SUNGAI TABUKAN KABUPATENHULU SUNGAI UTARA Siti Norkhalishah; Sugianor Sugianor; Nida Urahmah
Al Iidara Balad Vol. 8 No. 1 (2026): Al Iidara Balad
Publisher : PPPM STIA Amuntai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36658/aliidarabalad.8.1.2244

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kompleksitas permasalahan sampah yang meningkat seiring pertumbuhan penduduk di Desa Sungai Tabukan. Meskipun pemerintah telah mendirikan fasilitas Tempat Pengolahan Sampah 3R (TPS 3R) Berkah Sabumi sejak tahun 2016, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai hambatan seperti penumpukan akibat keterlambatan pengangkutan, minimnya pemilahan sampah organik dan anorganik dari tingkat rumah tangga, serta kerusakan fasilitas penunjang. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif kualitatif. Penelitian dilakukan langsung di TPS 3R Berkah Sabumi, Desa Sungai Tabukan. Data dikumpulkan melalui teknik observasi terstruktur, wawancara mendalam dengan 12 orang informan (terdiri dari unsur Dinas PERKIM-LH Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kepala Desa, Pengelola TPS 3R, dan masyarakat setempat), serta studi dokumentasi. Analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Uji kredibilitas dan keabsahan data dilakukan melalui teknik triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Efektivitas Pengelolaan Sampah pada TPS 3R (Reduce, Reuse, Recycle) Berkah Sabumi Desa Sungai Tabukan Kecamatan Sungai Tabukan Kabupaten Hulu Sungai Utara dapat diambil kesimpulan cukup efektif. Pertama, indikator waktu tergolong cukup efektif. Kedua, indikator sasaran/target tergolong cukup efektif. Ketiga, indikator sosialisasi tergolong cukup efektif. Keempat, indikator pengembangan konsensus tergolong cukup efektif. Kelima, indikator komunikasi tergolong cukup efektif. Keenam, indikator penyesuaian dengan lingkungan tergolong cukup efektif. Ketujuh, indikator rekrutmen tenaga kerja tergolong kurang efektif. Kedelapan, indikator pengisian tenaga kerja tergolong kurang efektif. Faktor yang mendukung terjalannya efektivitas pengelolaan sampah pada TPS 3R Berkah Sabumi yaitu terjalinnya kerja sama yang sinergis antara pemerintah desa, Dinas PERKIM-LH, dan pengelola berupa pemberian insentif tambahan, serta adanya pelaksanaan sosialisasi berkala dan pelatihan pembuatan maggot kepada masyarakat. Sedangkan faktor penghambatnya yaitu kurangnya jumlah tenaga kerja pengelola TPS 3R yang tidak sebanding dengan luas wilayah pelayanan, keterbatasan dana operasional, serta rusaknya fasilitas vital seperti kendaraan roda tiga (tossa) pengangkut sampah dan mesin pengayak. Guna meningkatkan efektivitas pengelolaan sampah pada TPS 3R Berkah Sabumi Desa Sungai Tabukan maka Kepala Dinas PERKIM-LH Kabupaten Hulu Sungai Utara hendaknya mengusulkan penambahan tenaga kerja pengelola serta perbaikan sarana pengangkutan sampah, Kepala Desa Sungai Tabukan hendaknya mendorong penyusunan peraturan desa terkait pengelolaan sampah sebagai pedoman bersama antara pengelola dan masyarakat, pengelola TPS 3R hendaknya meningkatkan koordinasi jadwal pengangkutan agar seluruh wilayah RT dapat terlayani secara merata, serta masyarakat hendaknya lebih aktif melakukan pemilahan sampah organik dan anorganik dari tingkat rumah tangga sebelum diangkut oleh petugas.
EFEKTIVITAS PROGRAM BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) BAGI KESEJAHTERAAN MASYARAKAT MISKIN DI DESA PULAU TAMBAK KECAMATAN AMUNTAI SELATAN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA Naila Rahma; Muhamad Arsyad; Yusran Fahmi
Al Iidara Balad Vol. 8 No. 1 (2026): Al Iidara Balad
Publisher : PPPM STIA Amuntai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36658/aliidarabalad.8.1.2245

Abstract

Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) merupakan instrumen kebijakan sosial pemerintah yang bertujuan mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya di daerah perdesaan. Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas program BLT serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhinya di Desa Pulau Tambak, Kabupaten Hulu Sungai Utara. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif, penelitian ini mengumpulkan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi terhadap 13 informan yang terdiri dari aparat desa, ketua RT, penerima BLT, dan masyarakat non-penerima. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas program BLT di Desa Pulau Tambak masih cukup efektif, dengan temuan utama: (1) pemahaman program rendah akibat minimnya sosialisasi; (2) ketepatan sasaran relatif baik namun seleksi tidak transparan; (3) keterlambatan penyaluran bantuan hingga 2-3 bulan; (4) tujuan pengurangan kemiskinan belum tercapai; dan (5) tidak terjadi peningkatan taraf hidup penerima. Faktor pendukung meliputi adanya regulasi pemerintah dan musyawarah desa, sementara faktor penghambat mencakup rendahnya sosialisasi, keterbatasan anggaran, dan kurangnya kesadaran petugas. Penelitian ini merekomendasikan penguatan sosialisasi program, transparansi seleksi penerima, dan pemberdayaan ekonomi penerima BLT untuk mencapai dampak berkelanjutan.
IMPLEMEMTASI PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 20 TAHUN 2021 TENTANG SERTIFIKASI PRODUK HALALPADA USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) DI KECAMATAN KELUA KABUPATEN TABALONG Siti Rahmah; Ramona Handayani; Ratna Sari
Al Iidara Balad Vol. 8 No. 1 (2026): Al Iidara Balad
Publisher : PPPM STIA Amuntai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36658/aliidarabalad.8.1.2246

Abstract

Kebijakan sertifikasi halal bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang diatur melalui Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2021 dimaksudkan untuk memperluas jaminan kehalalan produk sekaligus mendorong daya saing pelaku usaha kecil. Namun demikian, capaian kepemilikan sertifikat halal di banyak daerah masih jauh dari target, termasuk di Kecamatan Kelua, Kabupaten Tabalong, tempat baru enam dari 145 UMKM yang terdaftar memiliki sertifikat halal. Artikel ini menganalisis implementasi kebijakan tersebut serta faktor-faktor yang memengaruhinya dengan menggunakan enam variabel implementasi kebijakan Donald Van Meter dan Carl Van Horn, yaitu ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik agen pelaksana, sikap pelaksana, komunikasi antarorganisasi, serta lingkungan ekonomi, sosial, dan politik. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan data primer dari observasi dan wawancara mendalam terhadap 14 informan yang dipilih secara purposive, dilengkapi dokumentasi dan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan belum berjalan terimplementasi dengan baik pada hampir seluruh variabel, kecuali pada aspek kerja sama kelembagaan antara Kantor Urusan Agama, pendamping produk halal, dan aparat desa yang relatif berjalan baik. Hambatan utama meliputi rumitnya persyaratan administratif, terbatasnya jumlah pendamping halal yang hanya satu orang untuk 11 desa dan satu kelurahan, minimnya sosialisasi berkelanjutan, serta persepsi keliru sebagian pelaku UMKM bahwa penggunaan bahan halal semata sudah cukup tanpa sertifikat resmi. Faktor pendukung utama adalah pembiayaan sertifikasi yang gratis dan koordinasi lintas pihak yang sudah terbangun. Temuan ini menegaskan bahwa keberhasilan kebijakan sertifikasi halal berbasis UMKM tidak cukup ditopang oleh insentif fiskal, tetapi memerlukan penguatan kapasitas pendampingan dan komunikasi kebijakan yang berkelanjutan
IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA NOMOR 6 TAHUN 2022 PADA TAHAP PRABENCANA DALAM PENANGGULANGAN BANJIR DI KECAMATAN AMUNTAI TENGAH Muhammad Akram Ramadhani; Barkatullah Barkatullah; Hendrayani Hendrayani
Al Iidara Balad Vol. 8 No. 1 (2026): Al Iidara Balad
Publisher : PPPM STIA Amuntai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36658/aliidarabalad.8.1.2247

Abstract

Penelitian ini sangat penting karena Kecamatan Amuntai Tengah merupakan wilayah rawan banjir akibat pertemuan dua sungai besar, sehingga implementasi Perda HSU No. 6 Tahun 2022 mengenai penanggulangan bencana menjadi krusial. Meskipun regulasi telah ditetapkan, terdapat kesenjangan signifikan di lapangan, seperti kerusakan instrumen EWS dan rendahnya kesiapan masyarakat. Oleh karena itu, studi ini dilakukan untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan tersebut menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan kerangka teori implementasi kebijakan George C. Edwards III. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan berada pada kategori kurang baik. Variabel komunikasi mengalami kendala transmisi informasi, sumber daya manusia dan anggaran masih bersifat reaktif, disposisi birokrasi terjebak dalam rutinitas administratif, serta struktur birokrasi mengalami fragmentasi koordinasi yang panjang. Kesenjangan antara regulasi dan realitas ini menyebabkan efektivitas kebijakan rendah, di mana masyarakat lebih mengandalkan inisiatif mandiri daripada sistem resmi pemerintah. Temuan ini menegaskan perlunya reorientasi paradigma anggaran ke arah preventif, standarisasi SOP, serta penguatan sinergi lintas instansi agar ketahanan bencana yang tangguh dan berkelanjutan di akar rumput dapat segera terwujud.
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DI DESA PADANG BASAR HILIR KECAMATAN AMUNTAI UTARA KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA Djayeng Turano Gunade; Helsa Madina
Al Iidara Balad Vol. 8 No. 1 (2026): Al Iidara Balad
Publisher : PPPM STIA Amuntai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36658/aliidarabalad.8.1.2248

Abstract

Pengelolaan sampah rumah tangga merupakan isu penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah karena berkaitan dengan kualitas lingkungan, kesehatan masyarakat, dan pembangunan berkelanjutan. Keberhasilan pengelolaan sampah tidak hanya bergantung pada kapasitas pemerintah, tetapi juga pada partisipasi aktif masyarakat. Penelitian ini bertujuan menganalisis partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah rumah tangga di Desa Padang Basar Hilir, Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambatnya. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik purposive sampling. Informan meliputi aparat desa, Badan Permusyawaratan Desa, ketua RT, petugas kebersihan, dan masyarakat. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan model Miles, Huberman, dan Saldaña. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah masih cukup efektif. Kesempatan masyarakat untuk berpartisipasi masih terbatas akibat minimnya sarana dan sosialisasi. Dari aspek kemauan, kepedulian masyarakat mulai meningkat meskipun masih terdapat kebiasaan membuang dan membakar sampah sembarangan. Dari aspek kemampuan, pengetahuan mengenai pemilahan dan pengolahan sampah masih rendah. Faktor pendukung yaitu kemauan masyarakat dalam pengelolaan sampah melalui keterlibatan warga, sedangkan faktor penghambat meliputi kurangnya dana, tidak adanya sanksi yang tegas, dan kurangnya sosialisasi.
IMPLEMENTASI BANTUAN PANGAN NON TUNAI (BPNT) DI KECAMATAN AMUNTAI TENGAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA: STUDI KASUS DESA RANTAWAN DAN DESA DATU KUNING Ani Ani; Jumaidi Jumaidi; Erwin Maulana
Al Iidara Balad Vol. 8 No. 1 (2026): Al Iidara Balad
Publisher : PPPM STIA Amuntai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36658/aliidarabalad.8.1.2249

Abstract

Penelitian ini menganalisis implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Rantawan dan Desa Datu Kuning, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara. Penelitian berangkat dari belum meratanya informasi program, lambatnya pembaruan data penerima, penerimaan bantuan sosial secara bersamaan, dan rendahnya kesadaran administrasi sebagian penerima. Penelitian menggunakan desain deskriptif kualitatif. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi terhadap 12 informan yang dipilih secara purposif dari Dinas Sosial, pendamping sosial, pemerintah desa, dan keluarga penerima manfaat. Analisis data mencakup reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Peneliti memperkuat kredibilitas melalui triangulasi sumber, teknik, dan waktu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPNT secara umum telah berjalan cukup baik. Informasi tersedia melalui saluran formal dan informal, tujuan kebijakan sesuai dengan kebutuhan pangan rumah tangga, partisipasi masyarakat cukup positif, dan pembagian tanggung jawab relatif jelas. Namun, pelaksanaan belum optimal karena sosialisasi tidak rutin, pemahaman masyarakat tidak seragam, verifikasi data lambat, sasaran belum sepenuhnya akurat, jaringan dan kartu bermasalah, pencairan terlambat, serta kewenangan desa terbatas dalam memperbaiki data pusat. Perbaikan perlu diarahkan pada komunikasi terjadwal, pembaruan data yang cepat dan transparan, penguatan dukungan teknis, serta mekanisme pengaduan yang mudah diakses.
PENGELOLAAN SAMPAH DI PASAR AMPAH KECAMATAN DUSUN TENGAH KABUPATEN BARITO TIMUR Wulandari Wulandari; Irza Setiawan; Nida Urahmah
Al Iidara Balad Vol. 8 No. 1 (2026): Al Iidara Balad
Publisher : PPPM STIA Amuntai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36658/aliidarabalad.8.1.2250

Abstract

Pengelolaan sampah di Pasar Ampah, Kecamatan Dusun Tengah, Kabupaten Barito Timur, saat ini belum berjalan maksimal karena dipicu oleh penumpukan sisa buangan, fasilitas yang minim, nihilnya pemilahan, serta rendahnya kepedulian masyarakat sekitar. Melalui pendekatan kualitatif deskriptif dengan wawancara dan observasi terhadap 11 informan, riset ini membedah dinamika manajemen kebersihan di area tersebut. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa operasional lapangan seperti pengumpulan dan pengangkutan limbah harian sudah berjalan cukup konsisten berkat pembagian tugas yang jelas. Meski demikian, kelemahan mendasar masih terlihat pada buruknya perencanaan program kerja, tidak adanya target capaian yang terukur, serta absennya sistem pemilahan sejak dari sumbernya. Selain itu, perilaku pedagang dan pengunjung yang acuh terhadap kebersihan menjadi kendala pelik di lapangan. Faktor pendukung utama sejauh ini hanyalah rutinitas kerja petugas kebersihan yang terawasi dengan baik. Sebaliknya, keterbatasan armada, minimnya wadah pembuangan, dan kurangnya personel menjadi hambatan utama yang krusial. Oleh sebab itu, Dinas Lingkungan Hidup bersama UPTD pasar setempat didesak untuk segera menambah sarana prasarana, menggalakkan edukasi persuasif, serta memperketat pengawasan demi mewujudkan lingkungan niaga yang lebih sehat.
IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA NOMOR 9 TAHUN 2018 TENTANG KETERTIBAN UMUM DALAM PENATAAN PEDAGANG DIJALAN UMUM (Studi Kasus Pasar Selasa di Desa Sungai Tabukan Kecamatan Sungai Tabukan Kabupaten Hulu Sungai Utara) Nurul Hidayati; M. Ridha Anshari; Gusti Muhammad Hidayatullah
Al Iidara Balad Vol. 8 No. 1 (2026): Al Iidara Balad
Publisher : PPPM STIA Amuntai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36658/aliidarabalad.8.1.2251

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kurangnya kepatuhan pedagang, kurang memadainya lokasi berjualan, dan keterbatasan proses penertiban dan pengawasan. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 9 Tahun 2018 tentang ketertiban Umum Dalam Penataan Pedagang di Jalan Umum (Studi Kasus Pasar Selasa di Desa Sungai Tabukan Kecamatan Sungai Tabukan Kabupaten Hulu Sungai Utara). Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sumber data diambil melalui penarikan sampel dengan teknik purposive sampling yang meliputi 9 orang informan. Analisis data berupa teknik analisis sebelum lapangan, reduksi data, penyajian data dan verification. Uji kredibilitas data berupa perpanjangan pengamatan, meningkatkan ketekunan, dan menggunakan bahan referensi. Penelitian ini menunjukan bahwa implementasi cukup baik, yang dilihat dari: pertama, transmisi cukup baik, dilihat dari adanya penyampaian informasi mengenai aturan penataan pedagang. Kedua, kejelasan cukup baik, dilihat dari Informasi mengenai aturan penataan yang disampaikan secara langsung. Ketiga, konsistensi cukup baik, dilihat dari petugas secara rutin melakukan pengawasan. Keempat, staf kurang baik, dilihat dari kurangnya jumlah petugas. Kelima, fasilitas kurang baik, dilihat dari belum tersedianya lokasi berjualan yang memadai. Keenam, informasi cukup baik, dilihat dari petugas telah melakukan penyampaian informasi terkait penataan pedagang secara langsung. Ketujuh, kewenangan cukup baik, dilihat dari kewenangan petugas dalam pengawasan. Kedelapan, pengangkatan birokrat cukup baik, dilihat dari Aparatur yang memiliki pembagian tugas. Kesembilan, insentif cukup baik, dilihat dari adanya tambahan penghasilan. Kesepuluh, SOP baik, dilihat dari Adanya SOP yang menjadi pedoman. Kesebelas, fragmentasi cukup baik, dilihat dari adanya koordinasi berbagai instansi. Faktor pendukung yaitu adanya adanya koordinasi antarinstansi yang cukup baik. Faktor penghambat yaitu masih kurangnya kesadaran dan kepatuhan pedagang terhadap aturan yang berlaku, fasilitas dan lokasi berjualan yang masih kurang memadai, dan kurangnya jumlah petugas dalam pelaksanaan pengawasan.
IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH NOMOR 10 TAHUN 2013 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH DI DESA SUNGAI BULUH KECAMATAN LABUAN AMAS UTARA Syahrudin Syahrudin; Agus Surya Dharma; Akhmad Berkatillah
Al Iidara Balad Vol. 8 No. 1 (2026): Al Iidara Balad
Publisher : PPPM STIA Amuntai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36658/aliidarabalad.8.1.2252

Abstract

Sejak ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah, pelaksanaannya di lapangan masih kurang optimal khususnya pada kawasan pemukiman lahan basah Desa Sungai Buluh. Masalah utama yang ditemukan meliputi rendahnya kesadaran kritis warga yang terbiasa membuang limbah domestik ke bawah rumah panggung dan aliran sungai, ketiadaan infrastruktur Tempat Penampungan Sementara (TPS) komunal, serta kurangnya program pembinaan lingkungan dari pemerintah desa. Berdasarkan fenomena tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi Perda tersebut secara menyeluruh beserta faktor-faktor pendukung dan penghambatnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif kualitatif. Data dikumpulkan melalui teknik observasi lapangan, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Informan ditentukan lewat teknik purposive sampling dengan total sebanyak 13 orang informan. Analisis data menggunakan Model Miles & Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan secara sistematis. Uji kredibilitas data penelitian meliputi perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan, triangulasi sumber dan teknik, penggunaan bahan referensi, serta member check. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan persampahan secara keseluruhan berjalan kurang baik. Faktor pendukung dalam implementasi ini dikarenakan terpenuhinya dimensi disposisi, di mana terdapat kecenderungan sikap, pemahaman, dan komitmen positif dari para implementor serta aparatur desa untuk mendukung substansi aturan aturan daerah. Namun, keberhasilan tersebut tidak diikuti oleh dimensi komunikasi, sumber daya, dan struktur birokrasi yang belum berjalan maksimal. Adapun faktor penghambat utamanya meliputi: terbatasnya anggaran desa dan ketiadaan fasilitas fisik (lahan TPS dan armada angkutan) akibat kendala geografis perairan rawa; kemacetan transmisi sosialisasi serta ketidakkonsistenan instruksi di lapangan; kekosongan staf atau personel teknis eksekutor lapangan; serta keterbatasan wewenang formal akibat kekosongan regulasi lokal berupa Peraturan Desa (Perdes). Saran penelitian merekomendasikan Pemerintah Desa Sungai Buluh dan BPD segera merumuskan Perdes persampahan sebagai payung hukum lokal pedoman teknis pembinaan dan tata tertib lingkungan rawa, membentuk Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) selaku eksekutor lapangan, serta mengoptimalkan sosialisasi formal-terstruktur. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Hulu Sungai Tengah disarankan berkolaborasi memfasilitasi sarana pengelolaan sampah adaptif wilayah lahan basah, seperti inovasi TPS atau kontainer terapung, guna menyiasati tingginya biaya pengurukan lahan darat
EFEKTIVITAS PENGGUNAAN CASH MANAGEMENT SYSTEM PERBANKAN (CMSP) DALAM PENATAUSAHAAN KEUANGAN DESA DI KANTOR DESA BANGKILING KEC. BANUA LAWAS KABUPATEN TABALONG Nor Azmi; Ramona Handayani; Nida Urahmah
Al Iidara Balad Vol. 8 No. 1 (2026): Al Iidara Balad
Publisher : PPPM STIA Amuntai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36658/aliidarabalad.8.1.2253

Abstract

Studi deskriptif kualitatif ini mengevaluasi efektivitas Cash Management System Perbankan (CMSP) dalam mendukung transparansi serta akurasi tata kelola keuangan di Kantor Desa Bangkiling, yang kerap didera kendala teknis, data asinkron, dan koneksi internet buruk. Lewat pendekatan observasi dan wawancara bersama 14 informan, riset mengindikasikan bahwa implementasi sistem tersebut belum optimal menurut parameter teori Duncan. Hambatan fundamental ditemukan pada lambatnya durasi penyelesaian transaksi, minimnya edukasi pengguna, serta keterbatasan kompetensi operator dalam beradaptasi dengan pembaruan fitur digital yang dinamis. Meski sistem ini mampu mengarahkan manajemen finansial menjadi lebih terstruktur, fluktuasi sinyal internet tetap menjadi batu sandungan utama di lapangan. Oleh karena itu, pemerintah desa didesak untuk mengintensifkan bimbingan teknis secara berkala, mempererat kemitraan dengan otoritas perbankan, sekaligus meningkatkan kualitas infrastruktur jaringan lokal. Efektivitas CMSP, Tata Kelola Keuangan, Kendala Transaksi.

Page 32 of 32 | Total Record : 320

 28   29   30   31   32 

Filter by Year

2019 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 8 No. 1 (2026): Al Iidara Balad Vol. 7 No. 2 (2026): Al Iidara Balad Vol. 7 No. 1 (2025): Al Iidara Balad Vol. 6 No. 2 (2025): Al Iidara Balad Vol. 6 No. 1 (2024): Al Iidara Balad Vol. 5 No. 3 (2024): Al Iidara Balad Vol. 5 No. 2 (2023): Al Iidara Balad Vol. 5 No. 1 (2023): Al Iidara Balad Vol. 4 No. 2 (2022): Al Iidara Balad Vol. 4 No. 1 (2022): Al Iidara Balad Vol. 3 No. 2 (2021): Al Iidara Balad Vol. 3 No. 1 (2021): Al Iidara Balad Vol. 2 No. 2 (2020): Al Iidara Balad Vol. 2 No. 1 (2020): Al Iidara Balad Vol. 1 No. 2 (2019): Al Iidara Balad Vol. 1 No. 1 (2019): Al Iidara Balad More Issue