Articles
15 Documents
Search results for
, issue
"Vol 3, No 1 (2021)"
:
15 Documents
clear
<![CDATA[KEBIJAKAN PENYEDERHANAAN BIROKRASI YANG BERIMPLIKASI PENATAAN JABATAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA ]]>
<![CDATA[Muhammad Fariz Gumay]]>;
<![CDATA[Tedi Sudrajat]]>;
<![CDATA[Sri Hartini]]>
<![CDATA[ Soedirman Law Review Vol 3, No 1 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20884/1.slr.2021.3.1.121
<![CDATA[Kebijakan Penyederhanaan Birokrasi adalah salah satu kebijakan prioritas dalam periode kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo yang diimplementasikan dengan cara memangkas jabatan administrasi dan di disetarakan menjadi jabatan fungsional. Mekanisme pelaksanaan kebijakan ini diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2019 Tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Fungsional Melalui Penyesuaian/Inpassing. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana bentuk kebijakan pemerintah terhadap penyederhanaan Birokrasi di instansi pemerintah dan implikasi hukum yang timbul dengan adanya kebijakan penyederhanaan birokrasi terhadap penataan jabatan menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Data yang digunakan adalah data sekunder. Data-data tersebut diperoleh dianalisis dan dijabarkan berdasarkan norma hukum yang berkaitan dengan objek penelitian. Analisis penelitian dilakukan dengan normative kualitatif dan menggunakan penafsiran hukum gramatikal. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa kebijakan ini berlaku bagi intansi pemerintah pusat dan daerah dengan cara menyetarakan jabatan administrator, pengawas dan pelaksana menjadi jabatan fungsional dan menimbulkan implikasi hukum terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Apartur Sipil Negara yang termasuk didalamnya perubahan terhadap tunjangan kinerja, jabatan dan pengembangan karier PNS yang jabatannya disetarakan.Kata Kunci : Kebijakan, Birokrasi, Pegawai Negeri Sipil]]>
<![CDATA[EFEKTIVITAS HUKUM PELAKSANAAN KEWENANGAN FISIOTERAPIS DALAM PELAYANAN FISIOTERAPI (STUDI DI RUMAH SAKIT WILAYAH JAKARTA) ]]>
<![CDATA[Mutiara Ramadhanty]]>;
<![CDATA[Alef Musyahadah Rahmah]]>;
<![CDATA[Saryono Hanadi]]>
<![CDATA[ Soedirman Law Review Vol 3, No 1 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20884/1.slr.2021.3.1.126
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas hukum pelaksanaan kewenangan fisioterapis dalam pelayanan fisioterapi di Rumah Sakit Wilayah Jakarta dan faktor yang cenderung berpengaruh terhadap efektivitas hukum pelaksanaan kewenangan fisioterapis dalam pelayanan fisioterapi di Rumah Sakit Wilayah Jakarta. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan pendekatan yuridis sosiologis dan spesifikasi penelitian deskriptif. Penelitian ini berlokasi di Rumah Sakit Wilayah Jakarta yaitu Rumah Sakit Umum Pusat Fatmawati dan Rumah Sakit Pusat Otak Nasional dengan responden sebanyak 24 (dua puluh empat) orang fisioterapis. Pengambilan sampel menggunakan simple random sampling. Data yang digunakan meliputi data primer dan data sekunder yang diperoleh melalui metode angket, dokumenter dan kepustakaan. Data diolah menggunakan teknik coding, editing, dan tabulasi kemudian dianalisis dengan distribusi frekuensi analisis, tabel silang analisis, analisis isi dan analisis perbandingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat efektivitas hukum pelaksanaan kewenangan fisioterapis dalam pelayanan fisioterapi di Rumah Sakit Wilayah Jakarta adalah efektif. Hal ini dibuktikan dengan hasil penelitian terhadap 5 (lima) indikator meliputi efektifnya assesmen fisioterapi, efektifnya diagnosis fisoterapi, efektifnya perencanaan intervensi fisioterapi, efektifnya intervensi fisioterapi dan efektifnya evaluasi fisioterapi. Faktor-faktor yang cenderung memengaruhi efektivitas hukum pelaksanaan kewenangan fisioterapis dalam pelayanan fisioterapi di Rumah Sakit Wilayah Jakarta meliputi faktor kedisiplinan, faktor sarana prasarana dan faktor masa kerja.Kata Kunci : Efektivitas Hukum; Pelaksanaan Kewenangan Fisioterapis, Kedisiplinan, Sarana Prasarana, Masa Kerja]]>
<![CDATA[KESADARAN HUKUM PENGEMUDI SEPEDA MOTOR GOJEK TENTANG LARANGAN AKTIVITAS MEROKOK TERHADAP UPAYA PENINGKATAN KETERTIBAN BERLALU LINTAS (STUDI DI KOTA PURWOKERTO) ]]>
<![CDATA[Feggy Siqihadi]]>;
<![CDATA[Saryono Hanadi]]>;
<![CDATA[Nayla Alawiya]]>
<![CDATA[ Soedirman Law Review Vol 3, No 1 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20884/1.slr.2021.3.1.117
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesadaran hukum pengemudi sepeda motor gojek tentang larangan aktivitas merokok dan kontribusi tingkat kesadaran hukum pengemudi sepeda motor gojek tentang larangan aktivitas merokok terhadap upaya peningkatan ketertiban berlalu lintas. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan pendekatan yuridis sosiologis dan spesifikasi penelitian deskriptif. Penelitian ini berlokasi di Kota Purwokerto dengan responden sebanyak 80 (delapan puluh) pengemudi sepeda motor gojek. Pengambilan sampel penelitian menggunakan simple random sampling. Jenis data meliputi data primer dan data sekunder yang diperoleh dengan menggunakan metode angket, studi dokumenter dan studi kepustakaan. Data yangterkumpul diolah menggunakan teknik coding, editing, dan tabulasi serta dianalisis dengan distribusi frekuensi analisis, tabel silang analisis, analisis isi dan analisis perbandingan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat kesadaran hukum pengemudi sepeda motor gojek tentang larangan aktivitas merokok terhadap upaya peningkatan ketertiban berlalu lintas adalah tinggi. Hal ini dibuktikan dengan hasil penelitian menggunakan 4 (empat) indikator kesadaran hukum pengemudi sepeda motor gojek tentang larangan aktivitas merokok meliputi tingginya pengetahuan hukum pengemudi sepeda motor gojek tentang larangan aktivitas merokok, tingginya pemahaman hukum pengemudi sepeda motor gojek tentang larangan aktivitas merokok, setujunya sikap hukum pengemudi sepeda motor gojek tentang larangan aktivitas merokok, sesuainya pola perilaku pengemudi sepeda motor gojek tentang larangan aktivitas merokok. Kesadaran hukum pengemudi sepeda motor gojek tentang larangan aktivitas merokok cenderung memberikan kontribusi secara positif terhadap upaya peningkatan ketertiban berlalu lintas.Kata Kunci : Kesadaran Hukum Pengemudi Sepeda Motor Gojek; Larangan Aktivitas Merokok; Ketertiban Berlalu Lintas]]>
<![CDATA[SENGKETA KONTRAK PEMBELIAN MINYAK SOLAR ANTARA PT. KIM MANDIRI ABADI DENGAN PT. PALMA SATU (Suatu Kajian Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 453 K/PDT/2019) ]]>
<![CDATA[Hamka Sesario Pamungkas]]>
<![CDATA[ Soedirman Law Review Vol 3, No 1 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20884/1.slr.2021.3.1.122
<![CDATA[Perjanjian jual beli dianggap lahir sejak tercapainya kesepakatan antara penjual dan pembeli mengenai barang dan harga. Salah satu barang yang bisa menjadi obyek jual beli adalah Bahan Bakar Minyak (BBM) khususnya minyak solar. Harga solar dipengaruhi oleh harga minyak dunia serta dalam Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014, dimungkinkan bagi Badan Usaha Niaga Migas menentukan harga solar yang dijual berdasarkan mekanisme pasar, sehingga harga solar sewaktu- waktu dapat berubah serta harga solar yang dijual antara Badan Usaha Niaga Migas yang satu dengan yang lain dapat berbeda-beda. Penelitian ini menggambarkan PT. Palma Satu sebagai pihak pembeli keberatan membayar tagihan harga sesuai yang telah disepakati dalam kontrak pembelian minyak solar industri kepada PT. Kim Mandiri Abadi sebagai penjual, karena menemukan selisih harga yang signifikan dengan tagihan pembelian minyak solar sejenis di lokasi yang lain. sehingga PT. Palma Satu merasa dirugikan jika harus membayar selisih harga tersebut, dan karena itu belum mau untuk melakukan pembayaran. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan gugatan wanprestasi dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 453 K/PDT/2019. Metode Penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Berdasarkan hasil analisis, diperoleh simpulan bahwa perbuatan PT. Palma Satu sebagai pembeli dipandang sebagai pihak yang tidak melaksanakan prestasi dengan baik, maka PT. Palma Satu dipandang sebagai pihak yang wanprestasi karena selisih harga solar yang ditemukan, tidak dapat dijadikan alasan bagi PT. Palma Satu untuk tidak melaksanakan pembayaran sebagaimana telah disepakati.Kata Kunci : Perjanjian Jual Beli, Harga, Minyak Solar, Wanprestasi]]>
<![CDATA[PENERAPAN PASAL 363 KUHP TINDAK PIDANA PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN (Tinjauan Yuridis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 235/Pid.B/2015/PN.Clp) ]]>
<![CDATA[Haryo Wicaksono]]>;
<![CDATA[Budiyono Budiyono]]>;
<![CDATA[Haryanto Dwiatmodjo]]>
<![CDATA[ Soedirman Law Review Vol 3, No 1 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20884/1.slr.2021.3.1.127
<![CDATA[Tujuan penelitian ini untuk mengetahui penerapan unsur-unsur Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP, dan untuk mengetahui dasar pertimbangan hukum Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dalam putusan Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 235/Pid.B/2015/PN.Clp. Dengan metode pendekatan yuridis normatif. Spesifikasi deskriptif analisis, Sumber data sekunder Putusan Pengadilan Negeri Cilacap Nomor : 235/Pid.B/2015/PN.Clp. Pengumpulan data studi kepustakaan, disajikan dalam bentuk teks naratif sistematis dan dianalisis dengan metode normatif kualitatif. Penerapan unsur-unsur Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP, tindak pidana pencurian dalam putusan Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 235/Pid.B/2015/PN.Clp. Majelis Hakim telah sesuai dalam menerapkan unsur- unsur rumusan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yaitu: Unsur Barangsiapa; Mengambil sesuatu barang; Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain; Dengan maksud untuk dikuasai secara melawan hukum; Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Dasar pertimbangan hukum Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, putusan Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 235/Pid.B/2015/PN.Clp, sebagai berikut: a) Pertimbangan yuridis: Perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP. Terpenuhinya pembuktian berdasarkan alat-alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 183 dan Pasal 184 KUHAP. Majelis Hakim menyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan, dan terdakwa adalah pelakunya. b) Pertimbangan non yuridis: Pertimbangan terhadap hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terdakwa, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP. Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.Kata Kunci : Tindak Pidana, Pencurian, Keadaan Memberatkan]]>
<![CDATA[DASAR PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN PIDANA DALAM TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (Studi Putusan Nomor: 1025/Pid.Sus/2018/PN.Sby) ]]>
<![CDATA[Rissadika Cahyani]]>;
<![CDATA[Dwi Hapsari Retnaningrum]]>;
<![CDATA[Rahadi Wasi Bintoro]]>
<![CDATA[ Soedirman Law Review Vol 3, No 1 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20884/1.slr.2021.3.1.118
<![CDATA[Perkembangan teknologi yang semakin canggih berdampak pada perubahan sistem perdagangan orang khususnya perempuan menjadi lebih mudah dengan memanfaatkan internet atau sosial media yang disebut dengan prostitusi online. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alasan putusan hakim dalam memutus Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1025/Pid.Sus/2018/PN.Sby hanya menggunakan Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang dan tidak menggunakan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan untuk mengetahui apakah putusan tersebut sudahkah penjatuhan putusan tepat dan adil. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif yang bersifat kualitatif dengan spesifikasi penelitian preskriptif. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah data primer, data sekunder dan data tersier. Metode pengumpulan dan pengolahan bahan hukum adalah studi dokumen (studi kepustakaan) serta dianalisis dengan menggunakan analisis normatif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, menganalisa penerapan sanksi dan memperhatikan unsur keadilan pada Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1025/Pid.Sus/2018/PN.Sby. Majelis hakim menjatuhkan hukuman pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang. Teknologi yang turut berperan dalam kasus tersebut adalah Twitter, berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Pasal 44 Twitter dapat digunakan sebagai alat bukti, karena setiap akun sosial media memiliki dokumen atau informasi secara elektronik. Hakim dalam memutus perkara telah berusaha dengan seadil-adilnya dengan menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana pokok yang berupa pidana penjara.Kata Kunci : Tindak Pidana Perdagangan Orang, Prostitusi Online, Dasar Pertimbangan Hakim]]>
<![CDATA[PENERAPAN KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2012 DI KOTA TASIKMALAYA ]]>
<![CDATA[Azmi Yasmin]]>
<![CDATA[ Soedirman Law Review Vol 3, No 1 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20884/1.slr.2021.3.1.123
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penerapan kebijakan pengelolaan sampah sampah berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 di Kota Tasikmalaya. Karena di kota tasikmalaya volume sampah yang dihasilkan semakin tahun semakin meningkat. Pengelolaan sampah yang kurang efisien karena perilaku dan pola hidup masyarakat yang masih kurang peduli sehingga menyebabkan terjadinya peningkatan timbulnya sampah serta ditambah karena kurangnya sumber daya yang ada, sehingga pengelolaan kebersihan belum mampu untuk dikendalikan agar tidak terjadinya timbunan sampah, fenomena ini menarik untuk dikaji adalah bagaimana penerapan kebijakan pengelolaan sampah sampah di kota tasikmlaya, apakah penerapannya sudah sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku serta dilaksanakan atau tidaknya pengelolaan sampah itu sendiri dan faktor apa yang menjadi penghambat dalam penerapan kebijakan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, data-data sekunder yang terkumpul diolah, disajikan dalam bentuk teks naratif dan dianalisis dengan metode kuantitatif. Bedasarkan hasil penelitian, pada dasarnya pemerintah Kota Tasikmalaya telah melaksanakan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah di Kota Tasikmalaya sebagai dasar hukum dan acuan dalam rangka melaksanakan pengelolaan sampah di kota tasikmalaya sesuai dengan tugas serta wewenang yang dipangku oleh pemerintah Kota Tasikmalaya. Meski fakta di lapangan ditemukan adanya perrmasalahan- permasalahan yang sudah sampai tahap kritis seperti yang sudah diuraikan di atas, hal ini dikarenakan banyak masyarakat yang menganggap remeh dan membiarkan masalah sampah ini terjadi Kota Tasikmalaya baik karena pengelolaan yang belum optimal dikarenakan berbagai faktor yang menghambat seperti perilaku kebiasaan masyarakat yang masih belum sadar akan pentingnya PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat) yang membuat masyarakat masih membuang sampah sembarangan, kurangnya tambahan sarana dan prasarana baik dari segi kuantitas maupun kualitas yang keadaannya sudah dibawah standar operasional dikarenakan intensitas dari pemakaian tanpa ada tambahan sarana prasarana yang baru. Sehingga dapat dikatakan bahwa penerapan kebijakan pengelolaan sampah di Kota Tasikmalaya masih belum optimal penerapannya.Kata Kunci : Penerapan, Kebijakan, Pengelolaan Sampah]]>
<![CDATA[HUKUMAN TAMBAHAN PIDANA TERHADAP ANGGOTA MILITER YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI PENGADILAN MILITER II-11 YOGYAKARTA (Tinjauan Putusan No.50-K/PM.II-11/AU/VII/2019) ]]>
<![CDATA[Andika Darmawan Ricco Permana]]>;
<![CDATA[Hibnu Nugroho]]>;
<![CDATA[Dessi Perdani Yuris Puspita Sari]]>
<![CDATA[ Soedirman Law Review Vol 3, No 1 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20884/1.slr.2021.3.1.114
<![CDATA[Kekerasaan dalam Rumah Tangga tidak hanya dalam bentuk fisik melainkan bisa berupa Psikis, Menelantarkan rumah tangga, Kekerasaan Seksual dan lain-lain. Masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah hukuman tambahan pidana terhadap anggota militer yang melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan dengan asas-asas Peradilan Militer dalam Putusan Nomor 50-K/PM.II-11/AU/VII/2019 dan akibat hukum terhadap putusan hakim dalam menjatuhkan hukuman tambahan pidana terhadap anggota militer yang melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga dengan berdasarkan asas-asas peradilan militer dalam putusan Pengadilan Militer Nomor 50-K/PM.II-11/AU/VII/2019. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hukuman tambahan pidana terhadap anggota militer yang melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga dengan berdasarkan asas-asas Peradilan Militer dalam putusan Pengadilan Militer Nomor 50-K/PM.II-11/AU/VII/2019 dan mengetahui akibat hukum terhadap putusan hakim dalam menjatuhkan hukuman tambahan pidana terhadap anggota militer yang melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga dengan berdasarkan asas-asas Peradilan Militer dalam putusan Pengadilan Militer Nomor 50-K/PM.II-11/AU/VII/2019. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti data sekunder. Sumber data yang digunakan data sekunder yang bersumber dari bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan. Analisis bahan hukum secara normatif kualitatif. Hasil penelitian diperoleh bahwa dasar pertimbangan hakim menjatuhkan hukuman tambahan pidana dalam Putusan Nomor 50-K/PM.II- 11/AU/VII/2019 didasarkan atas surat dakwaan Oditur Militer serta dari hasil pembuktian selama pemeriksaan persidangan dan hakim telah memperoleh keyakinan atas pembuktian tersebut sehingga Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana, putusan hakim telah memenuhi aspek kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan, serta asas kepentingan militer.Kata Kunci : Hukuman Tambahan Pidana, Anggota Militer, Kekerasan Dalam Rumah Tangga]]>
<![CDATA[EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA SIBER OLEH UNIT CYBERCRIME DI POLRESTA BANYUMAS ]]>
<![CDATA[Leon Caesar]]>;
<![CDATA[Angkasa Angkasa]]>;
<![CDATA[Dwi Hapsari Retna Ningrum]]>
<![CDATA[ Soedirman Law Review Vol 3, No 1 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20884/1.slr.2021.3.1.128
<![CDATA[Cybercrime ialah segala macam penggunaan jaringan komputer untuk tujuan criminal dan/atau kriminal berteknologi tinggi dengan menyalahgunakan kemudahan teknologi digital. Kasus cybercrime kini tidak hanya terjadi di kota besar saja, di Kabupaten Banyumas marak terjadi seperti kasus penipuan online, pencemaran nama baik, penyebaran video asusila melalui sosial media sehingga menimbulkan keresahan di masyarakat. Pada penelitian ini memunculkan permasalahan efektivitas penegakan hukum oleh Polresta Banyumas dan kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum cybercrime. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas penegakan hukum terhadap cybercrime oleh Polresta Banyumas dan meneliti hambatan atau kendala yang dihadapi Polresta Banyumas dalam penegakan hukum terhadap cybercrime. Penelitian ini menggunakan metode yuridis sosiologis, dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis, lokasi penelitian di Kepolisian Polresta Banyumas, dengan sumber data yang digunakan data primer dan data sekunder. Hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa praktik penegakan hukum terhadap cybercrime secara umum telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku, namun belum efektif dalam penegakannya. Kendala dalam penegakan hukum terhadap cybercrime antara lain karena kurangnya fasilitas dan sarana, minimnya kemampuan penegak hukum, dan tidak ada unit khusus yang menangani kasus cybercrime.Kata Kunci : Efektivitas, Penegakan Hukum, Cybercrime]]>
<![CDATA[KRITERIA DAN PROSEDUR PENILAIAN KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM PELAKSANAAN MUTASI DI KABUPATEN PURBALINGGA (Studi di Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Purbalingga) ]]>
<![CDATA[Rahma Dwi Safitri]]>;
<![CDATA[Sri Hartini]]>;
<![CDATA[Tedi Sudrajat]]>
<![CDATA[ Soedirman Law Review Vol 3, No 1 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20884/1.slr.2021.3.1.119
<![CDATA[Mutasi Pegawai Negeri Sipil merupakan salah satu bagian dari proses Manajemen Pegawai Negeri Sipil, tidak terkecuali di Kabupaten Purbalingga. Dalam hal pelaksanaan mutasi jabatan struktural Eselon II ke bawah dalam satu Instansi Daerah di Kabupaten Purbalingga diindikasikan terjadi ketidak- proporsionalan dalam hal pelaksanaannya sehingga terjadi jabatan yang tidak sesuai dengan kompetensi yang dimiliki. Dengan demikian dibutuhkan penilaian yang objektif berdasarkan kriteria dan prosedur yang tepat dalam pelaksanaan mutasi untuk mendukung hal tersebut. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana kriteria dan prosedur penilaian kinerja Pegawai Negeri Sipil dalam pelaksanaan mutasi di Kabupaten Purbalingga. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normative. Data yang digunakan adalah data sekunder. Data-data tersebut diperoleh dianalisis dan dijabarkan berdasarkan norma hukum yang berkaitan dengan objek penelitian. Analisis penelitian dilakukan dengan normative kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian bahwa pelaksanaan mutasi jabatan struktural Eselon II ke bawah dalam satu Instansi Daerah di Kabupaten Purbalingga mempertimbangkan kriteria khusus dan kriteria umum berdasarkan sistem merit yaitu kualifikasi, kompetensi, kinerja dan non diskriminasi yang telah ditentukan oleh Baperjakat. Hasil temuan lain menunjukan bahwa prosedur pelaksanaan mutasi jabatan struktural Eselon II ke bawah dalam satu Instansi Daerah di Kabupaten Purbalingga mengacu pada Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi, sedangkan prosedur penilaian kinerja Pegawai Negeri Sipil masih berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil.Kata Kunci : Penilaian Kinerja, Mutasi, Pegawai Negeri Sipil]]>
