cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Nurani Ajeng Tri Utami
Contact Email
jurnal.soedirmanlawreview@unsoed.ac.id
Phone
+62281-638339
Journal Mail Official
jurnal.soedirmanlawreview@unsoed.ac.id
Editorial Address
Gedung Yustisia IV , Law Journal Center Jalan Prof. H.R. Boenyamin No. 708 Purwokerto, Central Java, Indonesia, 53122
Location
Kab. banyumas,
Jawa tengah
INDONESIA
Soedirman Law Review
Published by Universitas Jenderal Soedirman
ISSN : -     EISSN : 2716408X     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Soedirman Law Review merupakan jurnal ilmiah yang fokus pada bidang Hukum. Jurnal ini terbit sebanyak 4 (empat) nomor dalam setahun. Soedirman Law Review menerima naskah karya tulis ilmiah di bidang Hukum berupa hasil penelitian yang belum pernah dipublikasikan di media lain.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 15 Documents
 1   2 
Search results for , issue "Vol 3, No 1 (2021)" : 15 Documents clear
Pendampingan dan Bimbingan oleh Pembimbing Kemasyarakatan terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum dalam Proses Peradilan Pidana Anak (Studi Kasus di Balai Pemasyarakatan Purwokerto) Rafida Rahmi Ichwandani Puri; Rahadi Wasi Bintoro; Antonius Sidik Marsono
Soedirman Law Review Vol 3, No 1 (2021)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.slr.2021.3.1.124

Abstract

Pembimbing Kemasyarakatan memiliki tugas menjadi Pendamping dan Pembimbing Anak yang Berkonflik dengan Hukum baik di dalam maupun di luar proses peradilan dalam menjalani setiap pemeriksaan atas kasus tindak pidana. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kegiatan Pendampingan dan Pembimbingan oleh Pembimbing Kemasyarakatan terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang menjadi Klien Anak di Balai Pemasyarakatan Purwokerto beserta hambatan dalam melaksanakan tugas tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis, spesifikasi penelitian deskriptif, metode pengumpulan data berupa wawancara, buku literatur, peraturan perundang – undangan dan dokumen yang berkaitan dari Balai Pemasyarakatan Purwokerto. Penelitian ini mengambil lokasi penelitian di Balai Pemasyarakatan Purwokerto. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan bahwa kegiatan Pendampingan dan Bimbingan oleh Pembimbing Kemasyarakaran dari Balai Pemasyarakatan Purwokerto berjalan dengan baik, Pembimbing Kemasyarakatan menjalankan tugas sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku dan kerap mendapat bantuan oleh Pendamping Anak dari Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Korban Berbasis Gender dan Anak (PPT-PKBGA) Kabupaten Banyumas, Klien Anak, Keluarga dan masyarakat sekitar pun merasa terbantu, nyaman, aman dan mereka mendukung penuh kegiatan ini. Hambatan yang terjadi seperti terlambatnya waktu sidang, sarana dan prasana, anggaran dan kurangnya sumber daya manusia ini diharapkan untuk dapat diperhatikan oleh pemerintah setempat dengan harapan akan lebih mempermudah kegiatan ini.Kata Kunci : Pendampingan, Bimbingan, Anak yang Berkonflik dengan Hukum, Pembimbing Kemasyarakatan
TINDAK PIDANA TURUT SERTA MENGGUNAKAN SURAT PALSU ATAU YANG DIPALSUKAN (Tinjauan Yuridis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 84/Pid.Sus/2015/PN.Pwt.) Maruli Tigor Cesario; Budiyono Budiyono; Haryanto Dwiatmodjo
Soedirman Law Review Vol 3, No 1 (2021)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.slr.2021.3.1.115

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan unsur-unsur tindak pidana turut serta menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan dan dasar pertimbangan hukum Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dalam putusan Pengadilan Negeri  Purwokerto  Nomor  84/Pid.Sus/2015/PN.Pwt. Dengan metode pendekatan yuridis normatif. Spesifikasi penelitian deskriptif analisis, Sumber data sekunder Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 84/Pid.Sus/2015/PN.Pwt. Berdasarkan hasil penelitian, didapatkan hasil bahwa penerapan unsur- unsur tindak pidana turut serta menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan dalam putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 84/Pid.Sus/2015/PN.Pwt. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah sesuai dalam menerapkan unsur-unsur tindak pidana sebagaimana rumuskan dalam Pasal 263 Ayat (2) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP, unsur-unsurnya : Barang siapa; Dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan itu seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian; Sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan. Dasar pertimbangan hukum Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dalam putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 84/Pid.Sus/2015/PN.Pwt, sebagai berikut: 1. Pertimbangan unsur-unsur pasal yang didakwakan, perbuatan para terdakwa telah memenuhi unsur- unsur Pasal 263 Ayat (2)  KUHP jo Pasal 55 ayat (1)  ke – 1 KUHP; 2. Pertimbangan terhadap pembuktian berdasarkan alat-alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP, berupa: Keterangan saksi; Surat; Keterangan terdakwa; 3. Pertimbangan berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP, tentang hal-hal yang memberatkan dan meringankan para terdakwa. Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Efi Prihanti Yudiasih, S.Sos.,M.Si dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan Terdakwa II Supriyanto Afton Alias Afton Bin Sobihun dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan, Memerintahkan Para Terdakwa tetap ditahan.Kata Kunci : Melakukan Ketidakadilan, Memiliki Bagian, Surat Palsu Atau yang Dipalsukan
KEDUDUKAN REKAMAN CCTV SEBAGAI ALAT BUKTI DI PERSIDANGAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN DI MINIMARKET (Tinjauan Yuridis Putusan Nomor 284/Pid.B/2019/PN Sbr) Raden Fidela Raissa Ramadhanti; Rahadi Wasi Bintoro; Alef Musyahadah Rahmah
Soedirman Law Review Vol 3, No 1 (2021)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.slr.2021.3.1.120

Abstract

Pembuktian dalam proses pemeriksaan di muka persidangan mempunyai kedudukan yang penting untuk menentukan dapat atau tidaknya seorang terdakwa dijatuhi suatu pidana. Pembuktian dalam Hukum Acara pidana berpedoman pada Pasal 183 dan 184 KUHAP. Seiring dengan berkembangnya zaman, adanya perkembangan teknologi dan informasi yang sangat pesat serta didukung pula dengan kemajuan ilmu pengetahuan sehingga melahirkan aturan baru yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang mengatur mengenai aktivitas elektronik, termasuk alat bukti elektronik. Closed Circuit Television (CCTV) adalah salah satu dari banyak bukti yang diatur dalam UU ITE. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kedudukan rekaman CCTV sebagai alat bukti di persidangan terhadap tindak pidana pencurian di minimarket dalam Putusan Nomor 284/Pid.B/2019/PN Sbr dan untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim terhadap tindak pidana pencurian di Minimarket dalam Putusan Nomor 284/Pid.B/2019/PN Sbr. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian preskriptif analitis. Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder serta pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan serta studi dokumenter. Data yang diperoleh kemudian diolah dan dianalisis dengan metode normatif kualitatif kemudian disajikan dalam bentuk uraian yang sistematis. Hasil penelitian menujukkan bahwa rekaman CCTV dalam Putusan Nomor 284/Pid.B/2019/PN Sbr adalah sebagai barang bukti. Walaupun dalam putusan tersebut rekaman CCTV tidak dicantumkan secara eksplisit sebagai alat bukti, tetapi rekaman CCTV dalam putusan tersebut merupakan perluasan dari alat bukti berupa petunjuk menurut Pasal 5 ayat (2) UU ITE, serta dasar pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 284/Pid.B/2019/PN Sbr didasarkan pada aspek yuridis, aspek sosiologis dan aspek filosofis.Kata Kunci : Rekaman CCTV, Alat Bukti, Tindak Pidana Pencurian
PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA PENYUKA SESAMA JENIS (Tinjauan Yuridis Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 2723/Pdt.G/2019/PA.JS) Nuraeni Nuraeni; Siti Muflichah; Haedah Faradz
Soedirman Law Review Vol 3, No 1 (2021)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.slr.2021.3.1.125

Abstract

Syarat syahnya perkawinan diatur dalam Bab II dari Pasal 6 sampai dengan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Perkawinan dikatakan sah apabila memenuhi syarat dan hukum yang telah ditentukan. Apabila perkawinan dilaksanakan tidak sesuai dengan tata tertib hukum yang ditentukan maka perkawinan itu menjadi tidak sah dan perkawinan tersebut dapat diancam dengan pembatalan atau dapat dibatalkan. Perkawinan dapat dibatalkan salah satunya apabila dalam pelaksanaannya terdapat unsur penipuan atau salah sangka mengenai identitas, keadaan diri, atau status. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan Permohonan Pembatalan Perkawinan Karena Penyuka Sesama Jenis pada Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 2723/Pdt.G/2019/PA.JS. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, spesifikasi penelitian preskriptif analitis, teknik pengumpulan data studi kepustakaan dengan inventarisasi, data yang terkumpul kemudian disajikan dalam bentuk teks naratif dan analisis data normatif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa permohonan pembatalan perkawinan karena penyuka sesama jenis pada Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 2723/Pdt.G/2019/PA.JS. Hakim dalam memutus perkara ini mendasarkan pada Pasal 23 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 73 huruf b Kompilasi Hukum Islam, Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun Tentang Perkawinan 1974 jo Pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 72 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Menurut peneliti, pertimbangan hakim yang mendasarkan pada Pasal 72 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam tidak sesuai dengan isi pasal tersebut. Sehingga seharusnya hakim dapat menambahkan lagi Pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.Kata Kunci : Pembatalan Perkawinan, Penyuka Sesama Jenis (Homoseksual)
PEMENUHAN HAK-HAK ANAK SEBAGAI KORBAN DALAM TINDAK PIDANA PENCABULAN PADA PROSES PENYIDIKAN PADA PERKARA PUTUSAN NOMOR: 1/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Pwt Yasinta Damayanti; Hibnu Nugroho; Dessi Perdani Yuris Puspita Sari
Soedirman Law Review Vol 3, No 1 (2021)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.slr.2021.3.1.116

Abstract

Tindak Pidana Pencabulan terhadap anak merupakan suatu bentuk tindak pidana yang menyimpang dari norma kesusilaan yang ada di dalam masyarakat. Anak yang berkedudukan sebagai korban pencabulan sangat di rugikan karena selama ini hak-hak korban kurang mendapatkan perhatian.. Masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaiman pemenuhan hak-hak anak sebagai korban tindak pidana pencabulan pada proses penyidikan di dalam Putusan Nomor 1/Pid.Sus- Anak/2019/PN.Pwt dan juga untuk mmengetahui kendala penyidik dalam pemenuhan hak-hak anak korban tindak pidana pencabulan pada proses penyidikan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaiman pemenuhan hak- hak anak sebagai korban tindak pidana pencabulan pada proses penyidikan di dalam Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Pwt dan juga untuk mengetahui kendala penyidik dalam pemenuhan hak-hak anak korban tindak pidana pencabulan Pada Proses Penyidikan. Penelitian menggunakan metode yuridis Normatif dengan pendekatan deskriptif. Sumber data penelitian ini menggunakan data sekunder yang berupa peraturan perundang-undangan, buku literatur, jurnal ilmiah dan situs internet. Hasil penelitian menunjukan bahwa bentuk pemenuhan hak-hak anak korban dalam tndak pidana pencabulan dalam proses penyidikan yang terkait dengan Putusan Nomor: 1/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Pwt adalah penyidikan dengan suasana kekeluargaan, kerahasiaan identitas anak korban, pendampingan terhadap anak dalam membuat laporan, tidak menggunakan atribut kedinasan saat penyidikan, mendapat ruangan khusus, pemeriksaan korban di damping oleh orang tua, medapat bantuan pelayanan medis, melakukan konseling ke psikiater, mendapatkan informasi perkara. Adapun kendala yang di alami penyidik dalam pemenuhan hak anak korban yaitu edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan kesusiaaan karena dapat dilakukan pemenuhan di dalam masyarakat.Kata Kunci : Pemenuhan Hak-Hak Anak, Korban, Tindak Pidana Pencabulan, Penyidikan

Page 2 of 2 | Total Record : 15

 1   2 

Filter by Year

2021 2021


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 7, No 3 (2025) Vol 7, No 2 (2025) Vol 7, No 1 (2025) Vol 6, No 4 (2024) Vol 6, No 3 (2024) Vol 6, No 2 (2024) Vol 6, No 1 (2024) Vol 5, No 4 (2023) Vol 5, No 3 (2023) Vol 5, No 2 (2023) Vol 5, No 1 (2023) Vol 4, No 4 (2022) Vol 4, No 2 (2022) Vol 3, No 4 (2021) Vol 3, No 3 (2021) Vol 3, No 2 (2021) Vol 3, No 1 (2021) Vol 2, No 4 (2020) Vol 2, No 3 (2020) Vol 2, No 2 (2020) Vol 2, No 1 (2020) Vol 1, No 1 (2019) More Issue