cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Nurani Ajeng Tri Utami
Contact Email
jurnal.soedirmanlawreview@unsoed.ac.id
Phone
+62281-638339
Journal Mail Official
jurnal.soedirmanlawreview@unsoed.ac.id
Editorial Address
Gedung Yustisia IV , Law Journal Center Jalan Prof. H.R. Boenyamin No. 708 Purwokerto, Central Java, Indonesia, 53122
Location
Kab. banyumas,
Jawa tengah
INDONESIA
Soedirman Law Review
Published by Universitas Jenderal Soedirman
ISSN : -     EISSN : 2716408X     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Soedirman Law Review merupakan jurnal ilmiah yang fokus pada bidang Hukum. Jurnal ini terbit sebanyak 4 (empat) nomor dalam setahun. Soedirman Law Review menerima naskah karya tulis ilmiah di bidang Hukum berupa hasil penelitian yang belum pernah dipublikasikan di media lain.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 5 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 7, No 1 (2025)" : 5 Documents clear
Default on Capital’s Returnment Contract for Parking Business Cooperation in the Perspective of Contract Law (A Case Study of Court Decision Number 2/Pdt.G/2023/Pn Bbs) Safitri, Fadia Rahma
Soedirman Law Review Vol 7, No 1 (2025)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.slr.2025.7.1.16085

Abstract

An agreement creates binding commitments for the parties to fulfill its terms, and failure to do so is considered a default. In business agreements, default can occur if obligations are unmet, making a business capital return agreement essential for legal certainty. This study examines the provisions and legal consequences of default in a business capital return agreement as seen in Decision Number 2/Pdt.G/2023/PN Bbs. Using a juridical-normative approach with descriptive analytical methods, the research relies on secondary data, including primary, secondary, and tertiary legal materials analyzed qualitatively. The study reveals that default provisions are linked to three key elements: the existence of a binding agreement, the debtor’s failure to perform, and the presence of fault. In Decision Number 2/Pdt.G/2023/PN Bbs, all these elements were met. The binding aspect was established as the defendant was obligated to return Rp 60,000,000.00 in business capital to the plaintiff by September 22, 2018, as per the agreed verval term. The debtor failed to fulfill this obligation, demonstrating non-performance and delay. Fault was confirmed under Article 1238 of the Civil Code, as the defendant did not return the capital by the specified date, thus being considered negligent. The legal consequences of the default included compensation of Rp 60,000,000.00 and court costs of Rp 1,180,000.00 imposed on the defendant. This case underscores the importance of fulfilling contractual obligations to avoid legal repercussions and reinforces the role of capital return agreements in maintaining business certainty.Keywords: Business Cooperation; Capital Returnment; Default.
Tantangan dan Peran Hukum Perlindungan Konsumen pada Era Ekonomi Digital Masturi, Frida Nurrahma; Herlan, Asep; Iryatin, Al Fiani Nenden; Mardianto, Agus
Soedirman Law Review Vol 7, No 1 (2025)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.slr.2025.7.1.16095

Abstract

Perkembangan ekonomi digital telah mengubah cara konsumen berinteraksi dalam transaksi bisnis, dimana sekarang ini dapat menghadirkan peluang sekaligus tantangan baru dalam perlindungan konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran hukum dalam melindungi hak-hak konsumen di era ekonomi digital, tantangan hukum yang dihadapi, serta perbandingan perlindungan konsumen di Indonesia, China, dan Jepang. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan melakukan analisis terhadap peraturan perundang-undangan seperti UUPK, UU ITE, dan PP PSTE. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi di Indonesia belum sepenuhnya mengakomodasi karakteristik transaksi digital, seperti perlindungan terhadap data pribadi dan transaksi lintas negara. Tantangan utama meliputi celah hukum, kurangnya literasi konsumen, serta kelemahan penegakan hukum. Dibandingkan dengan China dan Jepang, Indonesia perlu memperkuat regulasi dan penegakan hukum serta meningkatkan literasi digital kepada masyarakat. Penelitian ini memberikan rekomendasi untuk memperkuat perlindungan konsumen melalui kebijakan adaptif, pengawasan berbasis teknologi, dan kolaborasi lintas sektor guna menciptakan ekosistem ekonomi digital yang aman dan berkelanjutan.Kata Kunci: Tantangan dan Peran Hukum; Perlindungan Konsumen; Ekonomi Digital.
Tantangan dan Strategi Proses Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia Cahyani, Enny Dwi; Noerwianto, Fatiasha; Pangestu, Dwi Adha
Soedirman Law Review Vol 7, No 1 (2025)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.slr.2025.7.1.16093

Abstract

Peraturan perundang-undangan merupakan bagian yang sangat penting dari sistem hukum nasional dalam pembangunan hukum nasional untuk mewujudkan sistem hukum nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Permasalahan pelaksanaan peraturan perundang-undangan di Indonesia disebabkan oleh adanya tumpang tindih dari peraturan perundang-undangan yang sama tingkatannya dengan peraturan perundang-undangan tingkat pusat dan daerah serta masih terjadinya ego sektoral atau kepentingan dari Kementerian atau lembaga yang sebenarnya sangat dibutuhkan agar dapat meminimalisir terjadinya ketidakseimbangan dari pelaksanaan penyusunan peraturan perundang undangan. Dalam penelitian ini, proses harmonisasi peraturan perundang-undangan merupakan upaya atau proses untuk merealisasi keselarasan, kesesuaian, kecocokan, keseimbangan, di antara norma-norma hukum di dalam peraturan perundang-undangan sebagai sistem hukum dalam satu kesatuan kerangka sistem hukum nasional sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang komparatif, dan konseptual. Hasil penelitian ini menegaskan proses, faktor penghambat, dan solusi dari terhambatnya proses harmonisasi peraturan perundang-undangan di Indonesia. Adapun Solusi dalam penelitian ini, yakni membentuk sistem monitoring dan evaluasi, merumuskan alur kerja dalam struktur kabinet, memperbaiki proses harmonisasi, mengintegrasikan fungsi tata kelola peraturan perundang-undangan, dan penerapan omnibus law. Kata Kunci: Tantangan; Strategi; Harmonisasi; Peraturan Perundang-Undangan.
Tanggung Jawab Notaris atas Kelalaian dalam Pembuatan Akta Wasiat Taufiq, Muhammad; Hartini, Sri; Taufiq, Hanifah Najmah; Shabrina, Jizan Ayu; Isgi, Nabilah
Soedirman Law Review Vol 7, No 1 (2025)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.slr.2025.7.1.16097

Abstract

Surat wasiat merupakan instrumen penting yang memungkinkan penerima waris untuk mewarisi harta peninggalan pewaris. Dalam proses pembuatan akta wasiat, Notaris memiliki kewajiban yang harus dipenuhi; kegagalan untuk memenuhi kewajiban ini dapat berujung pada tuntutan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tanggung jawab Notaris atas kelalaiannya dalam pembuatan akta wasiat di Indonesia. Penggunaan pendekatan yuridis normatif pada penelitian ini mengidentifikasi dan menganalisis peraturan perundang-undangan yang relevan serta praktik Notaris terkait akta wasiat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelalaian Notaris dalam pembuatan akta wasiat dapat mengakibatkan cacat hukum, yang berimplikasi pada sanksi perdata maupun pidana. Pihak yang dirugikan akibat kecacatan akta dapat menuntut ganti rugi dan menjatuhkan sanksi pada Notaris berdasarkan ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris atau KUHPerdata. Kata Kunci: Notaris; Tanggung Jawab Notaris; Akibat Hukum Kelalaian Notaris; Akta Wasiat.
MPIA as a Stopgap Measure: Tackling the Stagnation in the WTO Dispute Settlement System Nindyatami, Pawestri; Graceyela, Helsa Yohana Marela
Soedirman Law Review Vol 7, No 1 (2025)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.slr.2025.7.1.16098

Abstract

The paralysis of the World Trade Organization’s (WTO) Appellate Body (AB) in 2019 created a significant gap in the organization’s Dispute Settlement Mechanism (DSM), undermining its ability to enforce fair and timely resolutions for trade disputes. In response, the Multi-Party Interim Appeal Arbitration Arrangement (MPIA) emerged as a temporary, voluntary solution for WTO members seeking an alternative appellate mechanism. This paper explores the structure, processes, and implications of the MPIA, comparing it to the AB system to assess whether it offers a viable, efficient substitute. The study examines how MPIA’s arbitration-based approach and voluntary membership differ from AB’s mandatory, judicial review framework. Findings suggest that while MPIA provides flexibility, timeliness, and procedural efficiency, its limited membership and provisional nature present challenges to achieving consistency in dispute resolution. As WTO members continue to negotiate a path forward for the DSM, the MPIA serves as a testament to multilateral adaptability and highlights the potential role of arbitration in global trade governance. This analysis contributes to the ongoing discourse on WTO reform, emphasizing the need for a durable, balanced mechanism that meets both current efficiency demands and long-term objectives for fairness and consistency in international trade. Keywords: MPIA; WTO; DSM.

Page 1 of 1 | Total Record : 5

 1 

Filter by Year

2025 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 7, No 3 (2025) Vol 7, No 2 (2025) Vol 7, No 1 (2025) Vol 6, No 4 (2024) Vol 6, No 3 (2024) Vol 6, No 2 (2024) Vol 6, No 1 (2024) Vol 5, No 4 (2023) Vol 5, No 3 (2023) Vol 5, No 2 (2023) Vol 5, No 1 (2023) Vol 4, No 4 (2022) Vol 4, No 2 (2022) Vol 3, No 4 (2021) Vol 3, No 3 (2021) Vol 3, No 2 (2021) Vol 3, No 1 (2021) Vol 2, No 4 (2020) Vol 2, No 3 (2020) Vol 2, No 2 (2020) Vol 2, No 1 (2020) Vol 1, No 1 (2019) More Issue