cover
Contact Name
T Heru Nurgiansah
Contact Email
therunurgiansah@gmail.com
Phone
+6281322551635
Journal Mail Official
therunurgiansah@gmail.com
Editorial Address
Perumahan Puri Nirwana Bangunjiwo No.A-5 Dusun Kenalan Kelurahan Bangunjiwo Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
Location
Kab. bantul,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
Journal of Accounting Law Communication and Technology
Published by CV. Rayyan Dwi Bharata
ISSN : 30323495     EISSN : 30322758     DOI : https://doi.org/10.57235
JALAKOTEK: Journal of Accounting Law Communication and Technology dengan nomor ISSN terdaftar 3032-3495 (Cetak - Print) dan 3032-2758 (Online - Elektronik) adalah jurnal akses terbuka ilmiah yang diterbitkan oleh CV Rayyan Dwi Bharata. JALAKOTEK: Journal of Accounting Law Communication and Technology bertujuan untuk mempublikasikan hasil penelitian asli dan review hasil penelitian pada lingkup: 1. Akuntansi, Ekonomi, Management, Bisnis, Hak Cipta, Perpajakan 2. Hukum Pidana, hukum Perdata, Hukum Waris, dll 3. Teknologi Informasi JALAKOTEK: Journal of Accounting Law Communication and Technology diterbitkan 1 tahun 2 kali terbit pada bulan Januari dan Juli
Articles 198 Documents
Search results for , issue "Vol 2, No 1 (2025): Januari 2025" : 198 Documents clear
Fenomena Serangan Fajar pada Pemilihan Umum di Indonesia Rasji, Rasji; Manggal, Adam Tanzio; Kusniawan, Jovindi Fernando
Journal of Accounting Law Communication and Technology Vol 2, No 1 (2025): Januari 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jalakotek.v2i1.4593

Abstract

Serangan Fajar atau Politik Uang tentu sangat berkaitan dengan adanya pemilihan umum yang berlangsung setiap 5 tahun sekali, dikarenakan pemilihan itu sendiri juga berkaitan dengan keputusan-keputusan politik yang dimana bisa dikatakan hukum dengan politik saling berdampingan satu sama lain. Hukum itu ada dikarenakan adanya konsensus atau kesepakatan politik yang sejatinya ada untuk menentukan aturan main didalamnya yang harus dihormati oleh semua pihak. Namun ada beberapa oknum yang tidak menghormati hukum untuk mencapai kekuasaan dimana seorang pemimpin atau calon pemegang jabatan tidak mau berinteraksi dengan pemilihnya dalam hal ini rakyat , tidak mau terjun secara jujur bekerja, dan yang paling dahsyat tidak memiliki kapasitas untuk menjadi seorang pemimpin inilah yang melandasi adanya politik uang untuk melancarkan ambisi menggapai kekuasaan. Diharapkan dengan adanya tulisan ini para pembaca tau apa saja factor-factor yang melatarbelakangi mengapa bisa terjadinya politik uang atau serangan fajar.
Perancangan Enterprise Architecture Menggunakan TOGAF ADM pada PT. Antar Lintas Sumatra Ramadhan, Agung Wahyu; Ilham, Muhammad; Rambe, Rayhan Atricha; Fajrillah, Fajrillah
Journal of Accounting Law Communication and Technology Vol 2, No 1 (2025): Januari 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jalakotek.v2i1.4479

Abstract

PT. Antar Lintas Sumatra (ALS) adalah perusahaan yang bergerak di bidang transportasi dan logistik yang menghadapi kompleksitas operasional yang meningkat, sehingga memerlukan sistem informasi terintegrasi untuk mengelola proses seperti pemesanan tiket, pengadaan barang, pengelolaan gudang, dan pelaporan. Saat ini, proses tersebut masih dilakukan secara manual, yang mengakibatkan inefisiensi dan keterlambatan dalam pengambilan keputusan. Penelitian ini bertujuan merancang arsitektur enterprise menggunakan TOGAF ADM (Architecture Development Method), mencakup fase Preliminary, Architecture Vision, Business Architecture, Information System Architecture, Technology Architecture, dan Implementation Governance. Hasil penelitian ini adalah blueprint arsitektur enterprise yang terdiri dari arsitektur bisnis, arsitektur sistem informasi, dan arsitektur teknologi. Diharapkan dengan adanya sistem informasi yang terintegrasi, efisiensi operasional dapat meningkat dan proses pengambilan keputusan dapat dipercepat di PT. ALS.
Implementasi Hak Mogok Kerja Sebagai Salah Satu Bentuk Hak Pekerja Rasji, Rasji; Phua, Steven Cai Lee
Journal of Accounting Law Communication and Technology Vol 2, No 1 (2025): Januari 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jalakotek.v2i1.4584

Abstract

Mogok kerja adalah salah satu hak dasar pekerja yang telah diakui dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan di Indonesia yang pada dasarnya memberikan kesempatan bagi pekerja untuk menghentikan pekerjaan secara kolektif dalam rangka memperjuangkan kepentingan mereka. Penelitian ini menganalisis mengenai implementasi hak mogok kerja di Indonesia termasuk mekanisme pelaksanaannya, hambatan yang dihadapi, upaya hukum yang dapat dilakukan, serta peran para pemangku kepentingan, seperti pemerintah, pemberi kerja, dan serikat pekerja. Metode pendekatan yang digunakan bersifat yuridis normatif menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan non-hukum. Penelitian ini menunjukkan bahwa dengan pendekatan yang lebih inklusif dan penegakan hukum yang konsisten, hak mogok kerja dapat diimplementasikan sebagai instrumen yang mendukung terciptanya hubungan industrial yang harmonis dan berkeadilan
Hubungan Status Gizi Dengan Aktivitas Fisik pada Pekerja Vendor Pembangunan Sea Water Reverse Osmosis (SWRO) di PT PLN Nusantara Power UP Belawan Dhita, Ad’dhan; Salsabila, Lutfia Aina; Safitri, Novia; Qolbi, Rajab Khairul; Nabilah, Putri; Azizah, Wafiq; Susanti, Nofi
Journal of Accounting Law Communication and Technology Vol 2, No 1 (2025): Januari 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jalakotek.v2i1.4316

Abstract

Status gizi seseorang mempunyai dampak yang signifikan baik terhadap tingkat kesehatan maupun produktivitasnya dalam bekerja. Menjaga daya tahan tubuh hanyalah salah satu manfaat dari pola makan yang baik; itu juga mempengaruhi kapasitas fisik dan mental seseorang untuk melakukan tugas-tugas yang berhubungan dengan pekerjaan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana status gizi karyawan vendor konstruksi Sea Water Reverse Osmosis (SWRO) di PT PLN Nusantara Power UP Belawan berhubungan dengan aktivitas kerjanya. Penelitian ini menggunakan desain cross-sectional dan total sampling sebagai strategi pengambilan sampelnya. Sampel terdiri dari 40 karyawan vendor konstruksi SWRO di UP Belawan. Tiga puluh pertanyaan digunakan untuk mengukur data status gizi (kuesioner). Berdasarkan temuan penelitian, skor status gizi P-score (0,631) menunjukkan bahwa pada taraf signifikansi 5% (0,05), tidak terdapat korelasi nyata antara aktivitas persalinan dengan status gizi. Mengingat tidak adanya hubungan yang jelas antara keduanya dalam sampel ini, variasi dalam distribusi aktivitas pekerjaan berdasarkan status gizi mungkin disebabkan oleh faktor kebetulan. Temuan ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat perbedaan aktivitas kerja berdasarkan status gizi, namun tidak ada korelasi yang signifikan secara statistik antara keduanya. Meskipun karyawan dengan status gizi berlebih cenderung melakukan tugas-tugas ringan atau sangat ringan, karyawan dengan status gizi lebih mendistribusikan aktivitas pekerjaannya secara lebih merata.
Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Dalam Pembatalan Jual-Beli Secara Sepihak oleh Pelaku Usaha E-Commerce pada Flash Sale Ditinjau Hukum Perlindungan Konsumen (Studi Kasus Shopee Flash Sale) Salsabila, Ardhelia Putri; Effendi, Absarani Maharani; Chiessa, Cicelly; Putra, Moody Rizqy Syailendra
Journal of Accounting Law Communication and Technology Vol 2, No 1 (2025): Januari 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jalakotek.v2i1.4557

Abstract

Penelitian ini mengkaji perlindungan hukum bagi konsumen dalam transaksi flash sale e-commerce, khususnya terkait pembatalan sepihak oleh penjual di platform Shopee. Menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan tipologi deskriptif analitis, penelitian ini menganalisis bentuk-bentuk perlindungan hukum yang tersedia bagi konsumen dan upaya hukum yang dapat ditempuh ketika menghadapi pembatalan sepihak. Penelitian menemukan bahwa perlindungan hukum konsumen terutama diatur dalam UU No. 8/1999 tentang Perlindungan Konsumen, UU No. 19/2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan PP No. 71/2019. Studi ini mengungkapkan bahwa meskipun regulasi-regulasi tersebut menyediakan kerangka perlindungan konsumen, implementasinya masih menghadapi tantangan. Upaya hukum yang tersedia bagi konsumen meliputi pengajuan keluhan melalui platform e-commerce, penyelesaian melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), dan gugatan perdata di pengadilan negeri. Penelitian menyimpulkan bahwa penguatan mekanisme penegakan dan peningkatan kesadaran konsumen akan hak-hak hukum mereka sangat penting untuk perlindungan konsumen yang efektif dalam flash sale e-commerce.
Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Memutus Perkara Gugatan Cerai: Studi Kasus Putusan No. 31/Pdt.G/2024/PN Bnj Lumbansiantar, Roselli Anjelina; Siallagan, Abigael; Agustina, Gaby; Mahulae, Tri Santa; Siahaan, Parlaungan Gabriel; Batu, Dewi Pika Lumban
Journal of Accounting Law Communication and Technology Vol 2, No 1 (2025): Januari 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jalakotek.v2i1.4079

Abstract

Dalam sistem hukum Indonesia, proses peradilan khususnya perkara perceraian memerlukan pertimbangan yang sangat matang dan hati-hati oleh hakim. Putusan Studi Kasus Nomor 31/Pdt.G/2024/PN Bnj yang dikeluarkan Pengadilan Negeri Binjai pada tanggal 26 September 2024 memberikan wawasan penting tentang bagaimana hakim memutus perkara perceraian.Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam meneliti permasalahan pada penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian normatif adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Gugatan Penggugat tidak terbukti dan sebab musababnya pun tidak jelas sehingga tidak cukup alasan untuk melakukan perceraian dengan Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tidaklah dapat dijadikan alasan untuk perceraian, karena pertengkaran tersebut merupakan perselisihan yang masih dapat diharapkan untuk rukun kembali karena berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan dipersidangan tidak ada yang menerangkan bahwa telah ada usaha dari keluarga maupun saksi-saksi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat.
Pengaruh Karakter Eksekutif, Transfer Pricing dan Sales Growth Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris pada Perusahaan Makanan dan Minuman yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019-2023) Rizqia, Dhafa Manarul; Sadewa, Prima
Journal of Accounting Law Communication and Technology Vol 2, No 1 (2025): Januari 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jalakotek.v2i1.4801

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menguji secara empiris Pengaruh Karakter Eksekutif, Transfer Pricing, Dan Sales Growth Terhadap Penghindaran Pajak. Data yang digunakan dari penelitian ini adalah data sekunder. Penelitian ini menggunakan sampel Perusahaan Makanan dan Minuman yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019 - 2023. Jumlah perusahaan yang dijadikan populasi penelitian adalah 15 perusahaan dengan pengamatan selama 5 tahun. Penelitian ini menggunakan metode purposive sampling. Total sampel penelitian ini adalah 75 laporan keuangan. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis statistik deskriptif, model regresi data panel, teknik pemilihan model regresi data panel, uji model, uji asumsi klasik, uji hipotesis dan uji koefisien determinasi R2 dengan bantuan program Eviews 12. Karakter Eksekutif dan Sales Growth tidak berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak, Transfer Pricing berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak.
Penilaian Kondisi Jembatan Menggunakan Metode BMS pada Jembatan Sungai Deli Medan, Karang Berombak, Jl. Karya Dalam Simanungkalit, Firstdo Setiawan; Fauzan, Muhammad Ibnu; Kinanti, Canda; Butar, Laurensia Butar; Zebua, Kevin Sean Yasaro; Hasibuan, Tomi Dynosius
Journal of Accounting Law Communication and Technology Vol 2, No 1 (2025): Januari 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jalakotek.v2i1.4901

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi kondisi Jembatan Sungai Deli, yang terletak di Medan Karang Berombak, Jl. Karya Dalam. Penelitian ini akan menggunakan pendekatan Sistem Manajemen Jembatan (BMS). Meskipun jembatan adalah infrastruktur penting yang membantu mobilitas masyarakat, beban lalu lintas yang besar dapat menyebabkan kerusakan struktural. Hasil inspeksi menunjukkan banyak kerusakan, termasuk retakan di permukaan lantai jembatan dan masalah lingkungan seperti penumpukan sampah, yang dapat mempengaruhi integritas struktural. Data yang dikumpulkan mencakup tingkat kerusakan pada masing-masing bagian jembatan, jumlah elemen yang rusak, dan bagaimana kerusakan berdampak pada keselamatan pengguna. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Jembatan Sungai Deli memiliki kondisi rusak ringan dengan nilai rata-rata 1,3, yang menunjukkan bahwa diperlukan pemeliharaan berkala dan rutin. Diharapkan penelitian ini akan membantu pengelola jembatan membuat keputusan tentang pemeliharaan untuk menjaga keselamatan pengguna dan memperpanjang umur operasional jembatan.
Kepastian Hukum Kewenangan Perangkat Desa Terkait Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan pada Masyarakat Desa Ambarita, Dicki Candra; Carsnelly, Eileen; Mahieu, Feybiola Cecilia
Journal of Accounting Law Communication and Technology Vol 2, No 1 (2025): Januari 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jalakotek.v2i1.4673

Abstract

Kepastian hukum terkait kewenangan perangkat desa dalam penagihan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Indonesia, yang disebabkan oleh ketidakjelasan regulasi dan perbedaan pemahaman antara pemerintah desa dan daerah, serta dampaknya terhadap efektivitas pengumpulan pajak dan hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepastian hukum terkait kewenangan perangkat desa dalam penagihan Pajak Bumi dan Bangunan serta mengidentifikasi tantangan dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya di tingkat desa. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan, menganalisis bahan hukum primer, sekunder, dan tersier melalui studi kepustakaan, serta melakukan analisis kualitatif untuk mengkaji kepastian hukum terkait kewenangan perangkat desa dalam penagihan Pajak Bumi dan Bangunan. Hasil penelitian memaparkan bahwa kepastian hukum terkait kewenangan perangkat desa dalam penagihan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) masih belum jelas dan memadai. Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah yang ada tidak memberikan penjelasan spesifik mengenai hal ini, menimbulkan potensi masalah seperti konflik dengan masyarakat dan rendahnya kepatuhan pajak. Perangkat desa menghadapi berbagai tantangan dalam pelaksanaan penagihan PBB, termasuk kurangnya pemahaman hukum, keterbatasan kapasitas dan sumber daya, resistensi masyarakat, serta masalah koordinasi dengan pemerintah daerah. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan revisi regulasi, peningkatan kapasitas perangkat desa, koordinasi yang lebih baik, serta pengawasan dan evaluasi yang ketat terhadap pelaksanaan penagihan PBB di desa.
Tantangan dan Peluang Pemilu di Era Digital Memanfaatkan Peran Media Sosial dalam Kampanye Rasji, Rasji; Marina, Marina; Vaustine, Griselda
Journal of Accounting Law Communication and Technology Vol 2, No 1 (2025): Januari 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jalakotek.v2i1.4490

Abstract

Pemilu merupakan elemen penting dalam demokrasi yang memungkinkan masyarakat mengekspresikan preferensi politik mereka. Dalam era digital, media sosial memegang peran signifikan dalam mendukung partisipasi politik, sekaligus menghadirkan tantangan baru seperti penyebaran hoaks. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tantangan dan peluang pemilu di era digital, dengan fokus pada pengaruh media sosial dalam kampanye politik, penyebaran informasi, dan partisipasi masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan data sekunder dari literatur hukum dan teknologi informasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa media sosial meningkatkan akses informasi dan membentuk persepsi publik, tetapi juga memunculkan risiko penyebaran hoaks dan polarisasi. Upaya yang direkomendasikan meliputi peningkatan literasi digital, pengawasan informasi, dan inovasi teknologi seperti blockchain untuk transparansi pemilu. Temuan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam penguatan integritas pemilu dan menciptakan lingkungan digital yang lebih sehat dan adil.

Page 5 of 20 | Total Record : 198