cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Arif Fiandi
Contact Email
ariffiandi03@gmail.com
Phone
+6285274823488
Journal Mail Official
admin@jicnusantara.com
Editorial Address
Jorong Nyiur, AGAM, Sumatera Barat
Location
Kab. agam,
Sumatera barat
INDONESIA
Jurnal Intelek Insan Cendikia
Published by PT Intelek Cendikiawan Nusantara
ISSN : -     EISSN : 30477824     DOI : -
Core Subject : Religion, Economy, Science, Education, Social,
Religion Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Jurnal Intelek Insan Cendikia (JIIC) adalah jurnal MULTI DISIPLIN ILMU. Jurnal ini menerima artikel ilmiah dari seluruh bidang ilmu, seperti : keagamaan, pendidikan, ekonomi, sosial, kesehatan, hukum, manajemen, dan seluruh bidang keilmuan lainnya.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 3,218 Documents
 318   319   320   321   322 
Batas Antara Risiko Bisnis dan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengadaan Proyek Geothermal: Studi Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt.Pst Raden Wingi Mukti; Hudi Yusuf
Jurnal Intelek Insan Cendikia Vol. 3 No. 05 (2026): MEI 2026
Publisher : PT. Intelek Cendikiawan Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang dan jasa tidak hanya terjadi pada sektor pemerintahan secara langsung, tetapi juga dapat muncul dalam hubungan bisnis yang melibatkan badan usaha milik negara, rekanan, dan pihak penyedia barang atau jasa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan hukum pidana korupsi terhadap terdakwa Yusak Kusna Wibawa dalam Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt.Pst, khususnya terkait penyimpangan pembayaran pengadaan dan sewa alat pemboran sumur geothermal oleh PT PGAS Solution pada tahun 2018. Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah bagaimana fakta hukum dalam perkara tersebut dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi serta bagaimana pertimbangan hakim dalam menilai unsur perbuatan melawan hukum, memperkaya diri sendiri atau orang lain, kerugian keuangan negara, penyertaan, dan perbuatan berlanjut. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Data yang digunakan berupa bahan hukum primer, yaitu Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt.Pst serta ketentuan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, KUHP, dan peraturan terkait pengadaan barang/jasa pada lingkungan BUMN. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkara ini berkaitan dengan pembayaran pengadaan material, peralatan pemboran, dan Blow Out Preventer yang menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp23.846.313.000,00 berdasarkan hasil audit. Dalam tuntutannya, Penuntut Umum meminta agar terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut, dijatuhi pidana penjara, denda, serta pembayaran uang pengganti. Penerapan hukum dalam putusan ini menunjukkan pentingnya pembuktian hubungan antara perbuatan terdakwa, mekanisme pengadaan, aliran pembayaran, serta timbulnya kerugian pada keuangan PT PGAS Solution. Berbeda dengan perkara korupsi yang menitikberatkan pada pertanggungjawaban korporasi, perkara ini lebih menonjolkan tanggung jawab pidana individu dalam relasi bisnis antara perusahaan pengguna jasa, kontraktor, dan penyedia barang. Oleh karena itu, perkara ini menjadi penting untuk dikaji sebagai gambaran mengenai penegakan hukum terhadap penyimpangan pengadaan dalam proyek energi yang berpotensi merugikan keuangan negara
Analisis Yuridis Tindak Pidana Korupsi dalam Pengelolaan Anggaran Kegiatan Seni Budaya (Studi Putusan Nomor: 57/Pid.Sus-Tpk/2025/Pn Jkt Pst) Wulandari Agustin; Hudi Yusuf
Jurnal Intelek Insan Cendikia Vol. 3 No. 05 (2026): MEI 2026
Publisher : PT. Intelek Cendikiawan Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tindak pidana korupsi dalam pengelolaan anggaran pemerintah merupakan salah satu bentuk kejahatan yang memiliki dampak luas terhadap keuangan negara dan kepercayaan publik. Praktik korupsi tidak hanya terjadi dalam bentuk suap, tetapi juga melalui penyalahgunaan kewenangan dalam pengelolaan anggaran, termasuk manipulasi laporan pertanggungjawaban dan rekayasa kegiatan. Fenomena ini menunjukkan bahwa korupsi telah berkembang menjadi kejahatan yang bersifat sistemik dan melibatkan berbagai pihak dalam suatu jaringan kerja yang terstruktur. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk tindak pidana korupsi dalam pengelolaan anggaran kegiatan seni budaya serta mengkaji penerapan hukum terhadap pelaku berdasarkan Putusan Nomor: 57/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt Pst. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdakwa selaku pejabat pada Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta telah menyalahgunakan kewenangannya dalam pengelolaan anggaran kegiatan Pergelaran Seni Budaya Berbasis Komunitas (PSBB), Pergelaran Kesenian Terpilih (PKT), dan kegiatan Jakarnaval. Penyimpangan dilakukan melalui kerja sama dengan pihak vendor dengan cara merekayasa dokumen pertanggungjawaban, melakukan markup terhadap biaya kegiatan, serta menggunakan identitas pihak lain untuk menciptakan transaksi yang seolah-olah sah. Dalam praktiknya, terdapat perbedaan yang signifikan antara nilai anggaran yang dicairkan dengan biaya riil pelaksanaan kegiatan. Berdasarkan fakta persidangan, total realisasi pembayaran mencapai sekitar Rp38,6 miliar, sedangkan pengeluaran riil hanya sekitar Rp8,1 miliar, sehingga terdapat selisih dana sebesar kurang lebih Rp30,4 miliar yang disalahgunakan oleh para pelaku. Secara yuridis, perbuatan tersebut memenuhi unsur tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu perbuatan melawan hukum yang memperkaya diri sendiri atau orang lain yang merugikan keuangan negara. Selain itu, keterlibatan beberapa pihak dalam perkara ini menunjukkan adanya praktik korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan berkelanjutan. Temuan penelitian ini mengindikasikan bahwa lemahnya pengawasan dalam pengelolaan anggaran serta adanya kolusi antara pejabat dan pihak swasta menjadi faktor utama yang memungkinkan terjadinya tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sistem pengendalian internal, transparansi dalam pengelolaan keuangan, serta penegakan hukum yang tegas untuk mencegah terjadinya praktik serupa di masa yang akan datang.
Penerapan Pasal 12b Undang-Undang Tipikor dalam Perkara Gratifikasi oleh Pejabat Swasta (Analisis Putusan Nomor 03/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst) ⁠Agus Irfan Setiawan; Hudi Yusuf
Jurnal Intelek Insan Cendikia Vol. 3 No. 05 (2026): MEI 2026
Publisher : PT. Intelek Cendikiawan Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tindak pidana korupsi dalam bentuk gratifikasi merupakan salah satu bentuk kejahatan yang sering terjadi dalam praktik hubungan bisnis dan jabatan, terutama dalam sektor strategis seperti energi dan asuransi. Gratifikasi yang diberikan dalam konteks relasi pekerjaan berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dan penyalahgunaan kewenangan, sehingga dapat merugikan keuangan negara maupun merusak integritas sistem pengadaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dalam Putusan Nomor 03/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst, khususnya terkait pembuktian unsur gratifikasi serta pertanggungjawaban pidana terdakwa. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdakwa Kiagus Emil Fahmy Cornain terbukti menerima sejumlah keuntungan dalam bentuk komisi atau fee yang berkaitan dengan kegiatan pengadaan jasa asuransi di lingkungan proyek migas. Penerimaan tersebut tidak dilaporkan dan memiliki keterkaitan dengan jabatan atau kewenangan yang dimiliki terdakwa, sehingga memenuhi unsur gratifikasi sebagaimana diatur dalam Pasal 12B Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Penerapan pasal tersebut menunjukkan bahwa hakim menitikberatkan pada hubungan antara pemberian dan jabatan, serta adanya indikasi konflik kepentingan dalam proses pengadaan. Hal ini mencerminkan bahwa gratifikasi tidak hanya dipahami sebagai pemberian dalam arti sempit, tetapi juga mencakup keuntungan ekonomi yang diperoleh melalui relasi bisnis yang tidak wajar. Dengan demikian, penegakan hukum terhadap tindak pidana gratifikasi memiliki peran penting dalam menjaga integritas sektor publik dan mencegah praktik korupsi yang terselubung dalam hubungan profesional.
Pengaturan Alih Fungsi Lahan Sawah dalam Perspektif Tata Guna Tanah dan Implikasinya terhadap Kepastian Hak serta Ketahanan Pangan Nasional Eva Nurlita Widanti; Hilda Dara Puspita; Shaina Nur Tifara; Friska Adyla Naura; Muhammad Adymas Hikal Fikri
Jurnal Intelek Insan Cendikia Vol. 3 No. 05 (2026): MEI 2026
Publisher : PT. Intelek Cendikiawan Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Alih fungsi lahan sawah merupakan fenomena yang semakin meningkat seiring dengan pesatnya pembangunan dan kebutuhan ruang untuk sektor non-pertanian. Kondisi ini menimbulkan persoalan hukum dan kebijakan, terutama terkait dengan pengaturan tata guna tanah, kepastian hak atas tanah, serta perlindungan terhadap ketahanan pangan nasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum mengenai alih fungsi lahan sawah dilindungi dalam kaitannya dengan rencana tata ruang wilayah serta kepastian hak atas tanah, sekaligus mengkaji implikasi alih fungsi lahan sawah terhadap perlindungan ketahanan pangan nasional dan proses legalisasi hak atas tanah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan alih fungsi lahan sawah di Indonesia telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang menekankan pentingnya pengendalian pemanfaatan ruang serta perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Namun dalam praktiknya, implementasi pengaturan tersebut masih menghadapi berbagai tantangan, seperti lemahnya pengawasan, ketidaksinkronan kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah, serta tekanan pembangunan yang mendorong terjadinya alih fungsi lahan secara masif. Alih fungsi lahan sawah juga berdampak pada berkurangnya luas lahan pertanian produktif yang berpotensi mengancam ketahanan pangan nasional serta menimbulkan persoalan dalam proses legalisasi hak atas tanah. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pengaturan dan pengawasan terhadap alih fungsi lahan sawah melalui sinkronisasi kebijakan tata ruang, tata guna tanah, serta sistem administrasi pertanahan guna menjamin kepastian hukum atas hak tanah sekaligus menjaga keberlanjutan ketahanan pangan nasional.
Studi Komparatif Efisiensi CC-CV pada BESS Skala Rumah Tangga dan Grid Muhammad Ikhsan Satria Yasin; Muhammad Raka Riskia Putera; Andika Putra Pratama; Yoga Yudi Pratama
Jurnal Intelek Insan Cendikia Vol. 3 No. 05 (2026): MEI 2026
Publisher : PT. Intelek Cendikiawan Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Battery Energy Storage System (BESS) berperan penting dalam meningkatkan efisiensi penyimpanan energi dan stabilitas operasional pada aplikasi skala rumah tangga maupun skala grid. Di antara berbagai strategi pengisian, metode Constant Current–Constant Voltage (CC-CV) banyak digunakan, namun karakteristik efisiensinya berbeda bergantung pada skala sistem dan kompleksitas operasionalnya. Analisis komparatif dilakukan untuk mengevaluasi performa efisiensi metode CC-CV pada BESS skala rumah tangga dan skala grid menggunakan pendekatan studi literatur semi-kuantitatif. Analisis difokuskan pada karakteristik fase constant current (CC) dan constant voltage (CV), distribusi efisiensi pengisian, serta faktor operasional yang memengaruhi kinerja sistem pada masing-masing skala implementasi. Hasil analisis menunjukkan bahwa fase CC memiliki efisiensi pengisian yang relatif lebih tinggi karena transfer energi berlangsung stabil, sedangkan fase CV menjadi titik kritis penurunan efisiensi akibat durasi pengisian yang lebih panjang dan meningkatnya rugi-rugi energi. BESS skala rumah tangga umumnya menunjukkan efisiensi yang lebih stabil karena kompleksitas sistem yang lebih rendah dan kondisi operasi yang moderat, sedangkan BESS skala grid menghadapi tantangan efisiensi yang lebih besar akibat variasi beban dinamis, kompleksitas konverter multi-tahap, serta kebutuhan manajemen termal yang lebih tinggi. Hasil kajian mengindikasikan bahwa optimasi metode CC-CV perlu disesuaikan dengan karakteristik operasional pada masing-masing skala sistem guna meningkatkan efisiensi pengisian dan keandalan BESS secara keseluruhan.
Pelecehan Seksual di Fakultas Hukum Universitas Indonesia dalam Perspektif Viktimologi Kritis) Adam Zulhimmatul Ali; Hudi Yusuf
Jurnal Intelek Insan Cendikia Vol. 3 No. 05 (2026): MEI 2026
Publisher : PT. Intelek Cendikiawan Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kasus pelecehan seksual yang terjadi di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Indonesia menunjukkan bahwa ruang akademik tidak sepenuhnya bebas dari praktik kekerasan berbasis relasi kuasa. Peristiwa ini menjadi perhatian publik karena memperlihatkan bagaimana posisi korban berada dalam kondisi yang rentan, tidak hanya akibat tindakan pelaku, tetapi juga karena adanya dinamika sosial dan institusional yang mempengaruhi proses pelaporan dan penanganan kasus. Pelecehan seksual dalam konteks ini tidak hanya berdampak pada kondisi psikologis korban, tetapi juga menimbulkan tekanan sosial yang dapat memperburuk situasi yang dialami. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kasus tersebut melalui perspektif viktimologi kritis, dengan menitikberatkan pada relasi kuasa yang mempengaruhi terjadinya viktimisasi, bentuk dampak yang dialami korban, serta respons yang diberikan dalam lingkungan akademik. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan pendekatan kasus, yang didasarkan pada kajian terhadap regulasi serta fenomena kekerasan seksual dalam lingkungan pendidikan tinggi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa korban mengalami viktimisasi yang bersifat kompleks, mencakup dampak psikologis, sosial, dan akademik. Selain itu, ketimpangan relasi kuasa serta adanya tekanan sosial berkontribusi terhadap terbatasnya ruang bagi korban untuk menyampaikan pengalaman yang dialaminya. Penanganan kasus juga memperlihatkan bahwa respons institusi belum sepenuhnya berorientasi pada korban, sehingga berpotensi menimbulkan viktimisasi lanjutan dalam proses penanganan. Dengan demikian, pendekatan viktimologi kritis menjadi penting untuk memahami bahwa pelecehan seksual tidak dapat dilihat sebagai peristiwa individual semata, melainkan sebagai bagian dari struktur sosial yang lebih luas. Pendekatan ini menekankan perlunya sistem perlindungan yang tidak hanya berfokus pada pelaku, tetapi juga pada pemulihan dan perlindungan korban secara komprehensif, guna menciptakan lingkungan akademik yang lebih aman dan berkeadilan.
Viktimisasi dalam Kejahatan Kekerasan: Analisis Pembacokan Mahasiswi UIN Suska Riau dalam Perspektif Viktimologi Indra lukman Wibowo; Hudi Yusuf
Jurnal Intelek Insan Cendikia Vol. 3 No. 05 (2026): MEI 2026
Publisher : PT. Intelek Cendikiawan Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kekerasan fisik berat merupakan salah satu bentuk kejahatan yang memiliki dampak serius terhadap korban, baik dari aspek fisik maupun psikologis. Kasus pembacokan terhadap mahasiswi Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau menjadi contoh nyata bagaimana tindakan kekerasan dapat terjadi dalam lingkungan yang seharusnya aman, seperti ruang pendidikan. Peristiwa ini tidak hanya menimbulkan luka fisik yang signifikan, tetapi juga menimbulkan trauma yang berpotensi mempengaruhi kondisi psikologis korban dalam jangka panjang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis posisi korban dalam kasus kekerasan fisik berat melalui perspektif viktimologi, dengan menitikberatkan pada faktor kerentanan korban, bentuk viktimisasi yang dialami, serta perlindungan yang diberikan dalam sistem hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan pendekatan kasus, yang didasarkan pada kajian terhadap regulasi serta fenomena kekerasan yang terjadi dalam masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa korban dalam kasus ini mengalami viktimisasi yang bersifat langsung dan berdampak luas, mencakup luka fisik, trauma psikologis, serta gangguan terhadap aktivitas sosial dan akademik. Selain itu, kasus ini juga mengindikasikan adanya kebutuhan untuk memperkuat sistem perlindungan terhadap korban kekerasan, khususnya dalam lingkungan pendidikan yang seharusnya memberikan rasa aman. Penanganan kasus yang berfokus pada pelaku belum sepenuhnya diimbangi dengan upaya pemulihan korban secara komprehensif. Dengan demikian, pendekatan viktimologi menjadi penting untuk memahami kebutuhan korban secara lebih menyeluruh, serta untuk mendorong kebijakan yang tidak hanya menitikberatkan pada penegakan hukum, tetapi juga pada perlindungan dan pemulihan korban. Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam menciptakan lingkungan yang lebih aman dan responsif terhadap korban kekerasan.
Perlindungan Anak Sebagai Korban Kekerasan di Daycare dalam Perspektif Viktimologi Rizky Ramadhan; Hudi Yusuf
Jurnal Intelek Insan Cendikia Vol. 3 No. 05 (2026): MEI 2026
Publisher : PT. Intelek Cendikiawan Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kekerasan terhadap anak merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang memiliki dampak jangka panjang terhadap perkembangan fisik, psikologis, dan sosial korban. Dalam beberapa tahun terakhir, kasus kekerasan anak yang terjadi di lingkungan daycare menunjukkan adanya pergeseran locus kejahatan, dari ruang domestik menuju institusi pengasuhan yang seharusnya menjadi tempat aman bagi anak. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran terkait efektivitas sistem perlindungan anak, khususnya dalam konteks pengawasan dan tanggung jawab lembaga pengasuhan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan anak sebagai korban kekerasan dalam perspektif viktimologi, dengan menekankan pada posisi anak sebagai kelompok rentan serta dinamika relasi antara pengasuh dan anak dalam lingkungan daycare. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan pendekatan kasus, yang didasarkan pada kajian terhadap regulasi perlindungan anak serta fenomena kekerasan yang terjadi dalam institusi pengasuhan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa anak sebagai korban kekerasan di daycare berada dalam posisi yang sangat rentan karena ketergantungan penuh terhadap pengasuh serta keterbatasan kemampuan untuk mengungkapkan pengalaman yang dialami. Kekerasan yang terjadi tidak hanya menimbulkan dampak fisik, tetapi juga berpotensi mengganggu perkembangan psikologis anak dalam jangka panjang. Selain itu, kasus ini juga mengindikasikan adanya kelemahan dalam sistem pengawasan dan standar operasional lembaga daycare, yang berkontribusi terhadap terjadinya kekerasan. Dengan demikian, diperlukan penguatan pendekatan viktimologi dalam perlindungan anak, khususnya dalam memastikan bahwa institusi pengasuhan memiliki sistem yang mampu mencegah terjadinya kekerasan serta memberikan perlindungan yang optimal bagi anak sebagai kelompok rentan. Pendekatan ini diharapkan dapat mendorong terciptanya lingkungan pengasuhan yang aman, responsif, dan berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak.
Penyalahgunaan Kewenangan dalam Hubungan Kerja: Perspektif Viktimologi atas Kasus Penggadaian SK Anggota Satpol PP Bogor Arya Samodra; Hudi Yusuf
Jurnal Intelek Insan Cendikia Vol. 3 No. 05 (2026): MEI 2026
Publisher : PT. Intelek Cendikiawan Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kejahatan dalam lingkungan kerja birokrasi tidak selalu berbentuk kekerasan fisik atau penipuan konvensional, melainkan dapat muncul dalam bentuk penyalahgunaan kewenangan yang memanfaatkan relasi hierarkis. Salah satu kasus yang mencerminkan fenomena tersebut adalah penggadaian surat keputusan (SK) milik anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) di Bogor oleh atasan mereka. Peristiwa ini menunjukkan adanya penyimpangan dalam hubungan kerja yang seharusnya dilandasi oleh profesionalitas dan tanggung jawab, namun justru dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis posisi korban dalam kasus penyalahgunaan kewenangan tersebut melalui perspektif viktimologi, dengan menitikberatkan pada relasi kuasa antara atasan dan bawahan serta bentuk viktimisasi yang dialami dalam struktur organisasi. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan pendekatan kasus, yang didasarkan pada kajian terhadap regulasi serta fenomena yang terjadi dalam praktik birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa korban dalam kasus ini berada dalam posisi yang rentan akibat adanya ketergantungan struktural terhadap atasan, sehingga sulit untuk menolak atau melaporkan tindakan yang merugikan. Viktimisasi yang terjadi tidak hanya bersifat ekonomi, tetapi juga mencakup tekanan psikologis dan ketidakpastian dalam hubungan kerja. Selain itu, kasus ini juga mengindikasikan adanya kelemahan dalam sistem pengawasan internal yang memungkinkan terjadinya penyalahgunaan kewenangan. Dengan demikian, pendekatan viktimologi menjadi penting untuk memahami dinamika korban dalam relasi kerja yang hierarkis, serta untuk mendorong penguatan sistem pengawasan dan perlindungan terhadap pegawai dalam lingkungan birokrasi. Upaya ini diharapkan dapat mencegah terjadinya praktik serupa dan menciptakan hubungan kerja yang lebih adil dan akuntabel.
Analisis Yuridis Perlindungan Hukum terhadap Korban Kekerasan Seksual Melalui Mekanisme Restitusi dalam UU No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Ozzy Yoshiyuki; Hudi Yusuf
Jurnal Intelek Insan Cendikia Vol. 3 No. 05 (2026): MEI 2026
Publisher : PT. Intelek Cendikiawan Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan mekanisme restitusi sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual serta pelaksanaan dan kendala dalam pemberian restitusi berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan analitis. Sumber data yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan mekanisme restitusi dalam UU TPKS telah diatur secara komprehensif dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 36, yang mencakup pengertian, ruang lingkup, serta prosedur pengajuan dan penetapannya. Restitusi merupakan bentuk pemulihan bagi korban yang meliputi kerugian materiil dan immateriil, sehingga mencerminkan pendekatan keadilan restoratif yang berorientasi pada korban. Namun, dalam pelaksanaannya, pemberian restitusi masih menghadapi berbagai kendala, seperti kurangnya pemahaman aparat penegak hukum, kesulitan dalam menghitung kerugian immateriil, keterbatasan kemampuan finansial pelaku, serta belum optimalnya regulasi teknis dan koordinasi antar lembaga. Dengan demikian, meskipun secara normatif mekanisme restitusi telah memberikan perlindungan hukum yang kuat bagi korban kekerasan seksual, namun implementasinya masih perlu ditingkatkan agar tujuan perlindungan hukum dapat tercapai secara efektif.

Page 320 of 322 | Total Record : 3218

 318   319   320   321   322 

Filter by Year

2024 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 3 No. 05 (2026): MEI 2026 Vol. 3 No. 04 (2026): April 2026 Vol. 3 No. 3 (2026): MARET 2026 Vol. 3 No. 2 (2026): Februari 2026 Vol. 3 No. 1 (2026): JANUARI 2026 Vol. 2 No. 12 (2025): Desember 2025 Vol. 2 No. 11 (2025): November 2025 Vol. 2 No. 10 (2025): OKTOBER 2025 Vol. 2 No. 9 (2025): September 2025 Vol. 2 No. 8 (2025): AGUSTUS 2025 Vol. 2 No. 7 (2025): JULI 2025 Vol. 2 No. 6 (2025): JUNI 2025 Vol. 2 No. 5 (2025): MEI 2025 Vol. 2 No. 4 (2025): APRIL 2025 Vol. 2 No. 3 (2025): MARET 2025 Vol. 2 No. 2 (2025): Februari 2025 Vol. 2 No. 1 (2025): JANUARI 2025 Vol. 1 No. 10 (2024): Desember 2024 Vol. 1 No. 9 (2024): NOVEMBER 2024 Vol. 1 No. 8 (2024): Oktober 2024 Vol. 1 No. 7 (2024): SEPTEMBER 2024 Vol. 1 No. 6 (2024): Agustus 2024 Vol. 1 No. 5 (2024): JULI 2024 Vol. 1 No. 4 (2024): JUNI 2024 Vol. 1 No. 3 (2024): Mei 2024 Vol. 1 No. 2 (2024): APRIL 2024 Vol. 1 No. 1 (2024): Maret 2024 More Issue