cover
Contact Name
Rusli
Contact Email
journal.egovwiyata@gmail.com
Phone
+6283826748762
Journal Mail Official
journal.egovwiyata@gmail.com
Editorial Address
Jalan Raya Pangandaran Cijulang Km 3.3 Kecamatan Pangandaran 46396 Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat
Location
Kab. pangandaran,
Jawa barat
INDONESIA
Kybernology : Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Administrasi Publik
ISSN : -     EISSN : 30311063     DOI : -
Core Subject : Social,
Focus : Kybernology Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Administrasi Publik adalah Jurnal nasional yang fokus pada Bidang Ilmu Pemerintahan dan Administrasi Publik. Jurnal ini menerima manuskrip hasil penelitian/riset dan hasil kajian literatur (literatur review). Scope : Administrasi Publik Kebijakan Pemerintahan. Manejemen Pemerintahan Birokrasi Pemerintah Politik Pemerintahan Kepemimpinan Pemerintahan Ekonomi Pemerintah Hukum Tata Pemerintah E- Government Pengawasan Pemerintahan Tata Kelola Pemerintahan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah Pusat dan Daerah Pembangunan Desa Perencanaan Pemerintah
Articles 34 Documents
Search results for , issue "Vol. 3 No. 1 (2025): Juni 2025" : 34 Documents clear
HUBUNGAN KERJA KEPALA DESA DENGAN LEMBAGA ADAT DESA DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA (STUDI KASUS DI DESA OJANDETUN KABUPATEN FLORES TIMUR) Onan, Yulius Charlos Gate; Djaha, Ajis Salim Adang; Andayana, Made Ngurah Demi
Kybernology Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Administrasi Publik Vol. 3 No. 1 (2025): Juni 2025
Publisher : Yayasan Panca Bakti Wiyata Pangandaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71128/kybernology.v3i1.262

Abstract

This study explores the working relationship between village heads and traditional village institutions in village governance, with a focus on land conflict resolution, infrastructure development, and tourism promotion in Ojandetun Village, Flores Timur. Using a qualitative case study method, data were collected through interviews, observations, and documentation. The study reveals that both entities collaborate in different capacities through communication, coordination, partnership, and social control. However, issues such as weak coordination and administrative communication hinder the process. This paper emphasizes the importance of mutual understanding and regular dialogue between both parties to support effective governance.
PERAN LEMBAGA ADAT DALAM PENGATURAN TANAH ULAYAT DI DESA RUIS KECAMATAN REOK KABUPATEN MANGGARAI Ngambol, Vinsensius Dedewidjayanto; Ajis Djaha; Pandie, Ardy
Kybernology Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Administrasi Publik Vol. 3 No. 1 (2025): Juni 2025
Publisher : Yayasan Panca Bakti Wiyata Pangandaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71128/kybernology.v3i1.263

Abstract

This study aims to describe the role of customary institutions in the regulation of ulayat land in Ruis Village, Reok Subdistrict, Manggarai Regency. Customary institutions play a crucial role in regulating, allocating, and resolving disputes over ulayat land through traditional values, customary law, and consensus-based mechanisms. However, since the implementation of government programs such as Gempar and Gerbades during the reform era, the authority of customary institutions has weakened due to the shift of land management rights from customary authorities to individual community members. This research employs a qualitative case study approach, with data collected through interviews, observations, and documentation. The findings reveal a significant decline in the role of customary institutions in ulayat land management, particularly in land allocation, boundary control, and conflict resolution. Both internal and external factors contribute to this decline, including weak leadership regeneration, lack of written customary law, and the growing dominance of formal governmental systems.
MENINGKATKAN TATA KELOLA DAN DIGITALISASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN MENGGUNAKAN PRINSIP GOOD GOVERNANCE DI KABUPATEN JEMBER Saputri, Maharani Dwi Saputri
Kybernology Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Administrasi Publik Vol. 3 No. 1 (2025): Juni 2025
Publisher : Yayasan Panca Bakti Wiyata Pangandaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71128/kybernology.v3i1.264

Abstract

This research aims to analyze the role of digitalization in improving government governance in Indonesia. Government digitalization is expected to increase efficiency, transparency and accountability in the management of public administration. The research method used is descriptive qualitative data analysis, by exploring information from related literature and government policies that focus on digital transformation. The data collected was analyzed thematically to see how the application of digital technology has influenced government bureaucratic structures and processes. The research results show that government digitalization can speed up the public service process, reduce corruption, and increase public access to public information. However, challenges in implementation, such as the digital divide between regions and limited skilled human resources, remain obstacles that need to be overcome. The implication of this research is the importance of careful planning and capacity development in implementing digitalization in order to realize better governance that is responsive to community needs.
IMPLEMENTASI PRINSIP-PRINSIP GOOD GOVERNANCE PADA PEMERINTAHAN DESA BUKIT MAS KECAMATAN PANTAR KABUPATEN ALOR Abang, Frengkison; Djaha, Ajis S. Adang; Pandie, Ardy Y.
Kybernology Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Administrasi Publik Vol. 3 No. 1 (2025): Juni 2025
Publisher : Yayasan Panca Bakti Wiyata Pangandaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71128/kybernology.v3i1.265

Abstract

Good governance is part of the reform agenda which is basically an ideal condition that is expected to be realized in every aspect of government, including at the village government level. This study aims to analyze the implementation of the principles of good governance in Bukit Mas Village, Pantar District, Alor Regency. The method used in this research is a qualitative approach with data collection techniques, namely interviews, observation and documentation. The data sources used are primary and secondary data, and data analysis consists of data collection, data reduction, data presentation, conclusion d rawing and data verification. The informants in this study consisted of the community and the Bukit Mas village government. This research focuses on identifying the four main principles of good governance including accountability, transparency, participation, and the rule of law. The results showed that the application of the principles of good governance is still not optimal, which has an impact on the low level of public trust in the village government.
AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA (DD) DI DESA WANGKA SELATAN DALAM UPAYA MENINGKATKAN PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT TAHUN 2023 Lingis, Yasinta; Nursalam, Nursalam; Oktavianto, Aspri Budi; Lino, Maria M.
Kybernology Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Administrasi Publik Vol. 3 No. 1 (2025): Juni 2025
Publisher : Yayasan Panca Bakti Wiyata Pangandaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71128/kybernology.v3i1.268

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis akuntabilitas pengelolaan dana desa di Desa Wangka Selatan untuk meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Pendekatan penelitian yang digunakan kualitatif dengan metode deskriptif. Pengumpulan data berasal dari 7 informan yang terbagi dengan rincian kepala desa wangka selatan, sekretaris desa wangka selatan, bendahara desa wangka selatan,ketua dan bendahara bpd desa wangka selatan, tokoh masyarakat,tokoh adat, dan masyarakat. Penelitian ini menjabarkan dan mendeskripsikan upaya meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat melalui akuntabilitas pengelolaan dana desa di desa wangka selatan tahun 2023 dengan berfokus pada akuntabilitas dalam perencanaan, akuntabilitas dalam pelaksanaan melalui daya serap anggaran dan efisiensi, akuntabilitas dalam pertanggungjawaban melalui laporan kegiatan dan akuntabilitas dalam pengawasan dilihat dari respon bpd dalam pertanggungjawaban dan pengendalian.
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI RENDAHNYA PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MENDUKUNG PROGRAM KELUARGA BERENCANA (KB) DI KECAMATAN UMALULU KABUPATEN SUMBA TIMUR Landupraing, Tresia; Lino, Maria M.; Long, Belandina Liliana; Daeng, Ernawati
Kybernology Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Administrasi Publik Vol. 3 No. 1 (2025): Juni 2025
Publisher : Yayasan Panca Bakti Wiyata Pangandaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71128/kybernology.v3i1.269

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi rendahnya partisipasi masyarakat dalam mendukung program Keluarga Berencana di kecamatan umalulu kabupaten Sumba Timur. Pendekatan ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pengumpulan data berasal dari 14 informan yang terbagi dengan rincian; Bidan sebagai penanggungjawab program KB, Masyarakat PUS dan masyarakat Kategori usia tua 49 keatas. Penelitian ini menjabarkan dan mendeskripsikan faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya partisipasi masyarakat dalam mendukung program keluarga Berencana di kecamatan Umalulu kabupaten Sumba Timur Hasil penelitian ini dapat dilihat dari faktor yang mempengaruhi rendahnya partisipasi masyarakat dalam mendukung program keluarga Berencana di kecamatan Umalulu kabupaten Sumba Timur terbagi menjadi empat faktor, yaitu; faktor usia, terdiri dari kategori pasangan usia subur (15-49 tahun) dan pasangan usia tua 49 tahun keatas, faktor jenis kelamin yang meliputi adanya anak laki-laki atau anak perempuan dalam keluarga, faktor ketiga yaitu pendidikan, tinggi renfahnya pendidikan dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat dan faktor keempat pekerjaan dan penghasilan yang meliputi jenis pekerjaan dan besarnya penghasilan.
INOVASI SISTEM PELAYANAN PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN PERKOTAAN (PBB-P2) BERBASIS ONLINE MELALUI QUICK RESPONSE INDONESIAN STANDARD (QRIS) DI BAPENDA TIMOR TENGAH SELATAN Banu, Yohan Siprianus; Therik , Jeni Jacoba; Rene , Mariayani O; Toda , Hendrik
Kybernology Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Administrasi Publik Vol. 3 No. 1 (2025): Juni 2025
Publisher : Yayasan Panca Bakti Wiyata Pangandaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71128/kybernology.v3i1.272

Abstract

Innovation is an idea, practice, or object that is considered new by an individual or group of individuals. Someone considers something a new idea because what is seen/heard is something that is justified without the opinions of others or personal views. Innovation in public services is currently a must in order to improve and improve the effectiveness of public services. In this case, the PBB-P2 Online payment service system through QRIS is an innovation carried out by the regional government of Timor Tengah Selatan (TTS) Regency. This study aims to determine the innovation of the PBB-P2 payment service system based on Online through QRIS at the Regional Revenue Agency of Timor Tengah Selatan Regency. The researcher conducted data analysis using the results of the study of Evert M. Rogers' (1995) Defusion of Innovation theory. That there are five stages in the innovation decision process, namely the knowledge, persuasion, decision, implementation and confirmation stages. The type of research used is descriptive research with a qualitative approach. The results of the study show that there are still many PBB-P2 taxpayers who do not know and do not use the PBB-P2 payment innovation through QRIS. Judging from the implementation of innovation to the innovation decision process, it has not been successful in TTS Regency. This can be seen from several problems found, namely the absence of regulations in the application of QRIS innovation in PBB-P2 payments, the absence of a budget for the implementation of QRIS innovation so that there is no socialization of how to use QRIS in PBB-P2 payments, TTS taxpayers still experience obstacles in using digital wallets such as inadequate RAM on Android phones, many people are not yet proficient in using Android phones to access the PBB-P2 payment system via QRIS, therefore cooperation is needed between various stakeholders in the implementation of the PBB-P2 payment service system via QRIS as a public service media.
MENINGKATKAN KINERJA PEMERINTAHAN DENGAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI DIGITAL MELALUI TINJAUAN TATA KELOLA DI KABUPATEN JEMBER Novelina, Mutiara
Kybernology Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Administrasi Publik Vol. 3 No. 1 (2025): Juni 2025
Publisher : Yayasan Panca Bakti Wiyata Pangandaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71128/kybernology.v3i1.273

Abstract

This research aims to explore the relationship between digitalization and the governance of public administration in Jember. The study focuses on how technological advancements have influenced the efficiency, transparency, and accountability of government operations. Using a qualitative data analysis approach, the research examines various case studies, policy documents, and expert opinions to understand the implementation of digital systems in public administration. The study finds that digitalization has significantly improved the accessibility and delivery of public services, but challenges such as infrastructure limitations, digital literacy, and data privacy concerns remain. Moreover, the research highlights the need for a comprehensive digital governance strategy to ensure sustainability and inclusivity. The implications of these findings suggest that further investments in technology and human resource development are essential to achieving an effective and transparent public administration system. By addressing the identified challenges, digitalization can foster a more responsive and accountable government, benefiting the overall functioning of the state and the well-being of its citizens.
KINERJA OMBUDSMAN RI PERWAKILAN NUSA TENGGARA TIMUR DALAM MENANGANI PENGADUAN MASYARAKAT DI KOTA KUPANG Selly, Astrid Nikita; Mau, Alfred O. Ena; Kolianan, Jim Briand
Kybernology Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Administrasi Publik Vol. 3 No. 1 (2025): Juni 2025
Publisher : Yayasan Panca Bakti Wiyata Pangandaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71128/kybernology.v3i1.277

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji Kinerja Ombudsman RI Perwakilan Nusa Tenggara Timur dalam menangani pengaduan masyarakat di Kota Kupang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, juga melalui observasi dan dokumentasi. Jenis dan sumber data yang diperoleh adalah data primer dan data sekunder. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.  Teori yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teori pengukuran kinerja menurut Agus Dwiyanto (2006) yang meliputi : Produktivitas, Responsivitas, Responsibilitas, Akuntabilitas dan Kualitas Layanan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam hal produktivitas belum sepenuhnya Optimal karena adanya variasi waktu dalam penanganan pengaduan dan capaian dari upaya-upaya yang dilakukan oleh Ombudsman yakni pengawasan dan sosialisasi di tingkat pemerintahan dan masyarakat belum dikatakan berhasil karena masih ada masyarakat yang belum mengetahui keberedaan Ombudsman sehingga Ombudsman belum bisa menjangkau seluruh masyarakat khususnya Kota Kupang, untuk responsivitas Ombudsman berupaya dengan baik untuk mendekatkakan diri dengan masyarakat dengan pengembangan program yang sedang dijalankan. Responsibilitas menunjukkan Ombudsman melaksanakan tugas dan fungsi sesuai undang-undang Ombudsman. Namun dalam proses pemberian layanan sesuai SOP masih mengalami kendala dalam penyesuaian di tingkat pusat dan daerah, akuntabilitas menunjukkan Ombudsman dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya dalam laporan tahunan, Kualitas layanan dinilai sudah cukup baik oleh masyarakat dalam hal pemberian layanan dan hasil akhir yang memuaskan. Temuan ini menggarisbawahi Ombudsman RI Perwakilan Nusa Tenggara Timur dalam melakukan evaluasi dan peningkatan Kinerja yang lebih baik.
KUALITAS PELAYANAN KESEHATAN TERHADAP PASIEN PENGGUNA KARTU BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS) KESEHATAN DI RUANG RAWAT INAP KELAS III RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) PROF. DR. W Z JOHANNES KUPANG Manno, Joshua Christiano A.; Lino, Maria M.; Long, Belandina L.
Kybernology Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Administrasi Publik Vol. 3 No. 1 (2025): Juni 2025
Publisher : Yayasan Panca Bakti Wiyata Pangandaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71128/kybernology.v3i1.278

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Kualitas pelayanan kesehatan terkhususnya pasien pengguna kartu BPJS kesehatan di ruang Rawat inap kelas III RSUD Prof W Z Johannes Kupang. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, juga melalui observasi dan dokumentasi. Jenis dan sumber data yang diperoleh adalah data primer dan data sekunder. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori Pengukuran Kualitas Layanan menurut Parasuraman, Zeithaml, & Berry (1998) yang meliputi Bukti Fisik, Daya Tanggap, Jaminan, Keandalan dan Empati. Analisis data dilakukan secara sistematis menggunakan metode kualitatif untuk menyusun pola dan menarik kesimpulan. Hasil penelitian menunjukan bahwa terkait dengan kualitas pelayanan disini sudah diterapkan dan berjalan baik di setiap aspeknya, seperti dimensi bukti fisik, daya tanggap, keandalan, jaminan, dan empati. Hasil penelitian menunjukkan bahwa semua dimensi kualitas pelayanan berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepuasan pelanggan. Temuan ini menegaskan pentingnya peningkatan kualitas pelayanan secara berkelanjutan untuk mempertahankan dan meningkatkan kepuasan, hasil analisis menunjukkan bahwa dimensi empati dan daya tanggap memiliki pengaruh paling signifikan terhadap kepuasan pasien. Temuan ini mengindikasikan bahwa peningkatan kualitas interaksi antara tenaga medis dan pasien menjadi kunci utama dalam meningkatkan kepuasan dan kepercayaan terhadap layanan, ada juga persepsi buruk yang para pasien rasakan namun hal itu bisa diselesaikan dengan baik oleh pihak perawat dan pasien.

Page 2 of 4 | Total Record : 34