cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Khairuddin
Contact Email
Khairuddinazka15@gmail.com
Phone
+6282286180987
Journal Mail Official
Khairuddinazka15@gmail.com
Editorial Address
Desa Lipat kajang Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Aceh Singkil
Location
Kab. aceh singkil,
Aceh
INDONESIA
Jurnal Mediasas : Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah
Published by Sekolah Tinggi Agama Islam Syekh Abdur Rauf Singkil
ISSN : 26551497     EISSN : 28082303     DOI : 10.58824
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Focus Mediasas Journal Media Ilmu Syariah and Ahwal Al-Syakhsiyah provides scientific articles developed in attending to the publication of articles, original research reports, reviews, and scientific commentary on Sharia. Coverage The Mediasas Journal includes research from researchers, academics, and practitioners. In particular, papers considering the following general topics were promulgated family law in the Islamic world, Islamic law, Constitutional law (Siyasah), Sharia economic law, civil law, criminal law, Regulations invitation, law knowledge.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 164 Documents
 3   4   5   6   7 
Criminal Sanctions Against Perpetrators of Underhand Polygamy Azharuddin, Azharuddin
Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah Vol. 6 No. 2 (2023): Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syariah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah
Publisher : Islamic Family Law Department, STAI Syekh Abdur Rauf Aceh Singkil, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58824/mediasas.v6i2.88

Abstract

Polygamous marriages are strictly regulated in Indonesia, where the person carrying them out must fulfill very strict conditions, including the permission of the first wife. The difficulty of obtaining permission from the first wife results in frequent underhanded polygamy occurring, the legal consequences of which can sometimes turn to civil law sanctions and also criminal law. This research uses a qualitative research method by describing each data found in concrete terms. The data used is secondary because it is purely a normative discussion, while the legal approach used is a statutory, conceptual and also legal comparative approach. The results of the research show that the provisions of Islamic law justify polygamous marriages on the condition that they are fair. Meanwhile, according to national law, polygamous marriages are basically not permitted, but for Muslims they are permitted with very strict requirements, such as having the permission of the first wife. The absence of permission from the first wife requires men to carry out polygamy under their hands, so that polygamous marriages have implications for civil and criminal sanctions. In civil terms, all the rights of husband and wife are certainly not given to polygamous husband and wife couples, whereas in criminal terms criminal sanctions can be given in the form of imprisonment for five to seven years as regulated in Articles 279 and 280 of the Criminal Code. It is possible that a private polygamous marriage could be included in the legal realm of adultery as regulated in the Criminal Code, considering that the marriage is not recognized by the State, while there is a legitimate wife who feels disadvantaged, because her husband has had sexual relations with another woman Perkawinan poligami telah diatur secara ketat di Negara Indonesia, di mana orang yang melaksanakannya harus memenuhi syarat-syarat yang sangat ketat, di antaranya adalah izin istri pertama. Sulitnya izin istri pertama mengakibatkan sering terjadi poligami di bawah tangan, konsekwensi hukumnya terkadang bisa beralih ke sanksi hukum perdata dan juga hukum pidana. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan cara mendeskripsikan setiap data yang ditemukan secara konkrit, data yang digunakan adalah sekunder karena murni pembahasan secara normatif, sedangkan pendekatan hukum yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, konseptual dan juga perbandingan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan hukum Islam, membenarkan perkawinan poligami dengan syarat berlaku adil. Sedangkan dalam ketentuan hukum nasional perkawinan poligami pada dasarnya tidak dibolehkan, namun bagi umat Islam diperbolehkan dengan persyaratan yang sangat ketat seperti harus ada izin istri pertama. Tidak adanya izin istri pertama mengharuskan laki-laki melakukan poligami di bawah tangan, sehingga perkawinan poligami tersebut berimplikasi kepada sanksi keperdataan dan juga pidana. Secara perdata pastinya semua hak-hak suami istri tidak diberikan kepada pasangan suami istri poligami tersebut, sedangkan secara ketentuan pidana bisa diberikan sanksi hukuman pidana berupa penjara selama lima sampai tujuh tahun sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 279 dan 280 KUHP. Dan bisa saja perkawinan poligami di bawah tangan dimasukkan keranah hukum perzinaan sebagaimana yang diatur dalam KUHP, mengingat perkawinan tersebut tidak diakui Negara sedangkan ada istri yang sah merasa dirugikan, karena suaminya telah melakuan hubungan kelamin dengan wanita lain.
KEKUATAN HUKUM SURAT KETERANGAN AHLI WARIS YANG DIKELUARKAN KEPALA KAMPONG SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM MENETAPKAN AHLI WARIS DI MAHKAMAH SYARI’AH ACEH SINGKIL Hasan, Abi
Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah Vol. 3 No. 2 (2020)
Publisher : Islamic Family Law Department, STAI Syekh Abdur Rauf Aceh Singkil, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menganalisis tentang kekuatan hukum surat keterangan ahli waris dari kepala Kampong sebagai alat bukti dalam menetapkan ahli waris. Penelitian ini bersifat kualitatif. Metode pengumpulan data dengan cara observasi dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Surat Keterangan Ahli Waris yang dibuat ahli waris sendiri dengan diketahui Lurah dan dikuatkan oleh Camat bertujuan untuk menentuan siapa-siapa saja yang berhak untuk menjadi ahli waris dari si pewaris untuk mencegah sengketa diantara para ahli waris ataupun pihak ketiga dilakukan agar permasalahan warisan merupakan suatu masalah yang amat mudah untuk menimbulkan sengketa atau perselisihan diantara ahli waris ataupun dengan pihak ketiga. Kekuatan hukum Surat Keterangan Ahli Waris (SKW) sebagai alat bukti dalam menentukan ahli waris memiliki kekuatan hukum sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri (SE Mendagri) c,q. Dirjen Agraria Nomor. Dpt/12/63/69 tanggal 20 Desember 1969 dikuatkan oleh Surat Keputusan Mahkamah Agung (SKMA) tanggal Mei 1991 Nomor.MA/ Kundi/I7I/ V/K/1991, tentang adanya suatu peralihan hak atas suatu harta peninggalan dari pewaris kepada ahli waris.
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP LARANGAN PERKAWINAN SE-MARGA DI DESA LAE BALNO DANAU PARIS ACEH Khairuddin, Khairuddin
Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah Vol. 3 No. 2 (2020)
Publisher : Islamic Family Law Department, STAI Syekh Abdur Rauf Aceh Singkil, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menganalisis tentang larangan perkawinan se-marga di Desa Lae Balno Aceh dalam pandangan hukum Islam. Penelitian lapangan ini menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan studi pustaka. Teknik analisis menggunakan model interaktif. Hasil penelitian menunjukan bahwa, larangan perkawinan semarga pada masyarakat di Lae Balno disebabkan, pertama, adat istiadat, kedua, dianggap seperti menikahi adik kandung sendiri ketiga, pernikahan semarga mengakibatkan keturunan tidak baik, seperti cacat dan IQ yang lemah, dan bagi yang melanggar aturan tersebut akan dikenakan sanksi yang sangat tegas dengan cara dibunuh seperti yang terjadi pada masa nenek moyang tempo dahulu, dan bagi yang melanggar di era sekarang akan diusir dari kampung halaman. Pandangan tokoh masyarakat Lae Balno beragam, ada yang mengatakan tidak boleh menikahi wanita yang satu marga dan disisi lain ada yang menyatakan boleh dengan alasan tidak ada larangan dalam Islam Adapun solusi agar pemahaman masyarakat Lae Balno terhadap pernikahan sesuai dengan ajaran Islam maka dilakukan beberapa langkah pertama, meningkatkan pendidikan Islam kedua para tokoh agama, tokoh masyarakat, da’i memberikan penjelasan terkait hukum pernikahan semarga sehingga seiring dengan waktu pemahaman tentang pernikahan yang benarlah yang tertanam dalam jiwa mereka.
KONSEP KAFA’AH DALAM PERKAWINAN DAN URGENSINYA DALAM MEMBINA RUMAH TANGGA MENURUT FIKIH MAZHAB Hasan, Abi
Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah Vol. 3 No. 1 (2020)
Publisher : Islamic Family Law Department, STAI Syekh Abdur Rauf Aceh Singkil, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kafa’ah merupakan faktor yang penting dalam membina keluarga sakinah, mawaddah, warrahmah, karena keluarga Islami itu dapat membentuk masyarakat muslim. Adapun kafa’ah itu walau bukan merupakan syarat sah dalam pernikahan, namun ia merupakan peran yang besar bagi menjaga keharmonisan rumah tangga. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis konsep kafa’ah dalam perkawinan dan urgensinya dalam rumah tangga menurut ulsms mazhab. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis yaitu menggambarkan dan menguraikan semua persoalan yang ada secara umum, kemudian menganalisa, mengklasifikasikan, dan berusaha mencari pemecahan yang meliputi pencatatan dan penguraian terhadap masalah yang ada berdasarkan data-data yang dikumpulkan. Sedangkan metode pengumpulan data penulis lakukan dengan studi kepustakaan (library research) yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi dengan menelaah dan membaca sumber-sumber yang mempunyai relevansi dengan judul penelitian ini. Untuk pengolahan data yang sudah diperoleh yang dijadikan sebagai data primer adalah sumber-sumber dari kitab-kitab Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi’i, dan Imam Hanbali. Hasil penelitian menunjukkan bahwa walaupun para ulama’ berselisih pendapat namun mayoritas telah sepakat bahwa kafa’ah merupakan hak wanita dan walinya karena wanita merupakan pilar yang kuat dalam keluarga dan memiliki peranan yang sangat penting dalam membangun rumah tangga muslim. Justru kafa’ah dalam hal akhlak dan agamis merupakan hal utama yang harus dilihat oleh masyarakat muslim karena ianya memberi dampak yang positif kepada kemaslahatan masyarakat masa kini.
POLA PEMBAGIAN ZAKAT FITRAH DI KABUPATEN ACEH SINGKIL Andri, Andri
Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah Vol. 4 No. 1 (2021)
Publisher : Islamic Family Law Department, STAI Syekh Abdur Rauf Aceh Singkil, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

umhur ulama sepakat bahwa zakat fitrah hanya boleh dibagikan kepada delapan kelompok, sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur?an surat al-Taubah ayat 60. Namun, kejadian di lapangan terdapat perbedaan yang bertentangan dengan teori. Hal ini terjadi beberapa desa di Kabupaten Aceh Singkil. Mereka membagikan zakat fitrah kepada seluruh masyarakat, tanpa memperhatikan bagian kelompok yang ditetapkan al-Qur?an dan sunnah. Pembagianini sudah lama dipraktikkan masyarakat Aceh Singkil yang memeluk agama Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pola pembagian zakat fitrah di Kabupaten Aceh Singkil mengandung tiga nilai filosofi, yaitu, sebagai tradisi yang sudah lama hidup di tengah masyarakat, untuk menjaga kemaslahatan, dan solidaritas tinggi. Sedangkan pandangan masyarakat terhadap pola pembagian zakat fitrah, masyarakat Aceh Singkil banyak mendukung, karena dengan pola pembagian tersebut mereka merasakan keadilan, dan upaya yang dilakukan oleh badan amil adalah mensosialisasikankepada masyarakat bagaimana pola pembagian zakat fitrah yang tepat dan benar. Diharapkan kepada kapada Baitul Mal untuk mengkaji kembali bagaimana pola pembagian zakat fitrah yang sesuai dengan tuntunan alQur?an dan sunnah.
MATERI KEWIRAUSAHAAN TERHADAP TINGKAT MINAT MAHASISWA DALAM MELAKSANAKAN KEWIRAUSAHAAN DI STAI SYEKH ABDUR RAUF SINGKIL Ali Sibra Malisi
Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah Vol. 3 No. 1 (2020)
Publisher : Islamic Family Law Department, STAI Syekh Abdur Rauf Aceh Singkil, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tingkat minat mahasiswa jurusan hukum ekonomi syari’ah dalam melaksanakan kewirausahaan di sekolah STAI syekh abdur rauf adalah banyak sekali mahasiwa yang jiwa kewirausahaanya belum tumbuh dan berkembang setelah mendapatkan mata kuliah yang berbau kewirausahaan di jurusan hukum ekonomi syari’ah, dan menyatakan mata kuliah yang berbau kewirausahaan belum efektif untuk meningkatkan jiwa kewirausahaan dikalangan mahasiswa. Dikarenakan proses pembelajaran mata kuliah yang berbau kewirausahaan di jurusan hukum ekonomi syari’ah yang diberikan selama beberapa semester dengan bobot beberapa SKS masih didominasi teori-teori saja namun prakteknya masih sedikit. Kendala berwirausaha bagi mahasiswa jurusan hukum ekonomi syari’ah dalam melaksanakan kewirausahaan di sekolah STAI syekh Abdur Rauf adalah kurangnya jiwa kewirausahaan mahasiswa, minimnya modal mahasiswa, dan minimnya pelatihan kewirausahaan. Kata Kunci : Minat, Mahasiswa dan Kewirausahaan.
STATUS HAK WARIS ANAK ANGKAT (STUDI KOMPARASI HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF) Munthe, Mahyudin
Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah Vol. 3 No. 1 (2020)
Publisher : Islamic Family Law Department, STAI Syekh Abdur Rauf Aceh Singkil, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji hak waris anak angkat dari perspektif hukum Islam dan Hukum Positif. Jenis penelitiannya adalah penelitian pustaka atau library research dengan teknik analisa dengan menggunakan metode induktif dan metode deduktif. Adapun hasil penelitiannya adalah menurut hukum Islam anak angkat tidak mendapat bagian harta warisan, baik dalil Qur’an maupun sunnah. Anak angkat bisa mendapat harta peninggalan dengan jalur wasiat yang tidak melebih 1/3 harta pewaris. Jika lebih maka wasiat tersebut menjadi batal. Sedangkan menurut hukum Perdata, anak angkat tersebut mendapat bagian harta warisan sama halnya seperti bagian anak kandung dengan syarat pengangkatan anaknya tersebut dilakukan di depan notaris.
PERSEPSI MASYARAKAT GUNUNG MERIAH TENTANG ZAKAT SARANG WALET Khairuddin, Khairuddin
Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah Vol. 2 No. 2 (2019)
Publisher : Islamic Family Law Department, STAI Syekh Abdur Rauf Aceh Singkil, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Zakat memiliki hubungan yang erat dengan aspek kebaikan, ia berhubungan dengan ekonomi dan sosial. Permasalahan yang muncul adalah bagaimana persepsi masyarakat Gunung Meriah terhadap zakat walet. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi masyarakat Gunung Meriah melalui aturan Islam tentang zakat burung walet. Untuk menyelesaikan penelitian ini, penulis mendeskripsikan dan menganalisis data yang telah terkumpul, baik data primer maupun data skunder. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data primer adalah wawancara. Sebagai data skunder, teknik mengamati dan membaca banyak buku, dan website yang berhubungan dengan penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Ada beberapa persepsi masyarakat Gunung Meriah mengenai zakat sarang walet di antaranya: (a) masyarakat tidak mengakui akan kewajiban zakat sarang walet (b) masyarakat ada yang mengakui wajib zakat sarang walet namun enggan mengeluarkan zakatnya dengan alasan mereka mengikuti orang tuanya yang tidak pernah mengeluarkan zakat sarang walet baginya orang tua lebih tau dari anaknya, dan ada yang beralasan orang yang lebih kaya yang memiliki rumah walet tapi tidak mengeluarkan zakatnya maka diikutinya, anggapan seperti ini sudah ada sejak tahun 2006. (b) sebagian kecil masyarakat yang memiliki rumah walet mengeluarkan zakatnya setiap tahun bertepatan di bulan ramadhan dengan alasan agar lebih berkah, kadar yang dikeluarkan muzakk? seikhlas hati (c) sebagian masyarakat Gunung Meriah mengeluarkan zakatnya tidak sesuai dengan ajaran Islam, dimana mereka memberikan kepada kaum kerabat dan saudara kandung dengan tanpa melihat apakah mereka berhak menerima zakat atau tidak.
Joint Property in Polygamous Marriages: Practical Experience in Religious Courts Mansari, Mansari; Khairizzaman, Khairizzaman; Devy, Soraya; Wahyudani, Zulham; Sahara, Siti; Jusoh, Mohammad Kori bin
Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah Vol. 7 No. 1 (2024): Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syariah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah
Publisher : Islamic Family Law Department, STAI Syekh Abdur Rauf Aceh Singkil, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58824/mediasas.v7i1.101

Abstract

Regulations on joint property in polygamous marriages are not specifically addressed in legislation. This legal vacuum creates legal consequences and uncertainty for the community. This study aims to analyze the regulations related to the mechanism for dividing joint property acquired in marriage and the essence of separating joint property in polygamy applications. This research uses normative legal research. The primary legal materials used are the Marriage Law, Court Decisions, and the Compilation of Islamic Law (KHI). The secondary legal materials include reference books, journals, and research results. Data analysis was conducted qualitatively. The results of the study show that the mechanism for dividing property in polygamous marriages is not specifically regulated in legislation. Existing regulations only stipulate that joint property is divided between widows and widowers, whether the marriage ends due to divorce or death. In practice, the division of joint property in Religious Courts can be categorized into two types: the separation of property directly stipulated in the decision on the application for polygamy and after the occurrence of divorce or the death of one party, based on the general principles in the Marriage Law and KHI. There is a need for the reconstruction of the Marriage Law to ensure legal certainty in the context of the division of joint property. [Abstrak: Pengaturan harta bersama dalam perkawinan poligami tidak diatur secara spesifik pembagiannya dalam peraturan perundang-undangan. Kekosongan hukum ini menimbulkan konsekuensi hukum serta ketidakpastian hukum bagi masyarakat. Kajian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan terkait dengan mekanise pemilihan harta bersama yang diperoleh dalam perkawinan dan hakikat pemilahan harta bersama dalam permohonan poligami. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Bahan hukum primer yang digunakan yaitu UU Perkawinan, Putusan Pengadilan dan KHI. Bahan hukum sekunder yang digunakan yaitu buku referensi, jurnal dan hasil penelitian. Analisis data dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan mekanisme pembagian harta poligami belum diatur secara spesifik dalam peraturan perundang-undangan. Pengaturan yang ada hanya menentukan harta bersama di bagi kepada janda dan duda baik putusnya perkawinan maupun karena terjadinya perceraian. Pengalaman praktik pembagiannya harta bersama di Pengadilan Agama dapat dikategorikan menjadi dua yaitu pemilahan harta yang langsung dipilah dalam penetapan permohonan izin poligami dan pasca terjadinya perceraian maupun meninggal salah satu pihak dengan berpedoman pada prinsip umum dalam UU Perkawinan dan KHI. Perlunya rekonstruksi UU Perkawinan yang berdimensi kepastian hukum dalam konteks pembagian harta bersama.]
Family Law Transformation: Addressing Forced Child Marriage as a Criminal Offense in Indonesia Fauziati, Fauziati; Abbas , Syahrizal; Zainuddin , Muslim
Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah Vol. 7 No. 1 (2024): Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syariah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah
Publisher : Islamic Family Law Department, STAI Syekh Abdur Rauf Aceh Singkil, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58824/mediasas.v7i1.102

Abstract

Forced child marriage is a form of punishment following the enactment of Law Number 12 of 2022 concerning the Crime of Sexual Violence. The presence of this law has given a new nuance to changes in marriage law in Indonesia. This research aims to analyze the existence of Islamic marriage law reform in Indonesia through the prosecution of perpetrators of forced child marriages and the juridical implications for mujbir guardians in marriage. This research uses a type of normative legal research because the author analyzes the legal norms contained in the TPKS Law in the context of reforming Islamic family law and the juridical implications of the existence of this Law on the authority of mujbir guardians in marrying off children. Data was obtained by studying literature, materials in libraries, journals and research results. The primary legal materials used consist of the TPKS Law, the Marriage Law. Secondary legal materials are books, journals and research results, while tertiary legal materials are legal dictionaries and Islamic law encyclopedias. The research results show that the presence of the TPKS Law is a concrete answer to the problems faced by children, especially forced marriages that occur in society. The determination of punishment in cases of forced marriage is a form of ta'zir punishment and can be justified in Islamic teachings with the aim of realizing the benefit of children and ensuring the realization of maqashid syari'ah. The presence of the TPKS Law has contributed to efforts to reform Islamic family law. Guardians who force child marriages can be subject to imprisonment. The juridical implication for mujbir guardians is that they cannot marry off their underage daughters without the consent of the daughter being married.  Pemaksaan perkawinan anak merupakan bentuk pemidanaan pasca lahirnya UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Hadirnya UU tersebut telah memberikan nuansa baru terhadap perubahan hukum perkawinan di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis eksistensi pembaharuan hukum perkawinan Islam di Indonesia melalui pemidaan terhadap Pelaku pemaksaan perkawinan anak dan implikasi yuridis terhadap wali mujbir dalam perkawinan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif karena penulis menganalisis norma hukum yang terdapat dalam UU TPKS dalam konteks pembaharuan hukum keluarga Islam dan implikasi yuridis keberadaan UU tersebut terhadap kewenangan wali mujbir dalam menikahkan anak. data diperoleh dengan cara studi literatur bahan di perpustakaan, jurnal dan hasil penelitian. Bahan hukum primer yang digunakan terdiri dari UU TPKS, UU Perkawinan. Bahan hukum sekunder yaitu buku, jurnal dan hasil penelitian, sedangkan bahan hukum tersier yaitu kamus hukum dan ensiklopedia hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hadirnya UU TPKS merupakan jawaban konkrit terhadap permasalahan yang dihadapi oleh anak khususnya pemaksaan perkawinan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Penetapan hukuman pada kasus pemaksaan perkawinan merupakan bentuk hukuman ta’zir dan dapat dibenarkan dalam ajaran Islam dengan tujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi anak serta menjamin terwujudnya maqashid syari’ah. Hadirnya UU TPKS telah berkontribusi dalam upaya pembaharuan hukum keluarga Islam. wali yang memaksakan perkawinan anak dapat dikenakan dengan hukuman penjara. Implikasi yuridis bagi wali mujbir yaitu tidak dapat menikahkan anak perempuannya yang masih di bawah umur tanpa persetujuan dari anak perempuan yang dinikahkan.

Page 5 of 17 | Total Record : 164

 3   4   5   6   7 

Filter by Year

2019 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 8 No. 4 (2025): Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syariah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah Vol. 8 No. 3 (2025): Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syariah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah Vol. 8 No. 2 (2025): Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syariah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah Vol. 8 No. 1 (2025): Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syariah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah Vol. 7 No. 2 (2024): Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syariah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah Vol. 7 No. 1 (2024): Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syariah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah Vol. 6 No. 2 (2023): Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syariah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah Vol. 6 No. 1 (2023): Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syariah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah Vol. 5 No. 2 (2022): Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syariah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah Vol. 5 No. 1 (2022): Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syariah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah Vol. 4 No. 2 (2021): Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syariah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah Vol. 4 No. 1 (2021) Vol. 3 No. 2 (2020) Vol. 3 No. 1 (2020) Vol. 2 No. 2 (2019) More Issue