cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Khairuddin
Contact Email
Khairuddinazka15@gmail.com
Phone
+6282286180987
Journal Mail Official
Khairuddinazka15@gmail.com
Editorial Address
Desa Lipat kajang Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Aceh Singkil
Location
Kab. aceh singkil,
Aceh
INDONESIA
Jurnal Mediasas : Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah
Published by Sekolah Tinggi Agama Islam Syekh Abdur Rauf Singkil
ISSN : 26551497     EISSN : 28082303     DOI : 10.58824
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Focus Mediasas Journal Media Ilmu Syariah and Ahwal Al-Syakhsiyah provides scientific articles developed in attending to the publication of articles, original research reports, reviews, and scientific commentary on Sharia. Coverage The Mediasas Journal includes research from researchers, academics, and practitioners. In particular, papers considering the following general topics were promulgated family law in the Islamic world, Islamic law, Constitutional law (Siyasah), Sharia economic law, civil law, criminal law, Regulations invitation, law knowledge.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 164 Documents
 4   5   6   7   8 
A Gift to Return: The Tradition of Wedding Gifts Wrapped in Debt Among the People of Kerinci An Islamic Perspective Suar, Abi; Maulana, Syahrial; Zain, Zandy Pratama; Yunara, Lutia; Rozalinda, Rozalinda
Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah Vol. 7 No. 1 (2024): Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syariah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah
Publisher : Islamic Family Law Department, STAI Syekh Abdur Rauf Aceh Singkil, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58824/mediasas.v7i1.105

Abstract

Tradition is a habit carried out by the community that has existed since the ancestors. This research purpose to analyze the Tradition of Wedding Gifts Wrapped in Debt Among the Kerinci Community in an Islamic Perspective. This is considered important because there are many problems that occur in the community in the application of this culture. This research is a field study and library study to disseminate the tradition of gift giving in marriage among the people of Kerinci. The data collection method used is through interviews and library studies. The interview method was carried out on several people who carried out the tradition of giving gifts wrapped in debt and the library study method was carried out to add studies related to the application of the tradition of giving gifts wrapped in debt. In this case, the informants are related parties who understand and have knowledge, experience, and information related to the tradition of giving gifts in marriage among the Kerinci community. The tradition of giving wedding gifts in Kerinci is a tradition carried out in a wedding party in which there are gifts of both money and so on from the family, relatives, family and neighbors with the intention and purpose of strengthening the relationship, strengthening ukhuwah islamiyah and can help the person. In the process of practicing the tradition of giving wedding gifts, it will be found that there is a gift to the party holding the celebration, then if one of the givers one day holds a walimatul urs then, the recipient of this gift will later return the gift that was given. Tradisi merupakan suatu kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat yang sudah ada sejak nenek moyang. penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Tradisi Hadiah Pernikahan Berbalut Hutang Di Kalangan Masyarakat Kerinci dalam Perspektif Islam. Hal ini dianggap penting karena terdapat banyak permasalahan yang terjadi di masyarakat dalam pengaplikasian budaya ini. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field study) dan penelitian pustaka (library study) untuk menyebarkan tradisi pemberian hadiah dalam pernikahan di kalangan masyarakat Kerinci. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah melalui wawancara dan studi pustaka. Metode wawancara dilakukan pada beberapa orang masyarakat yang melakukan tradisi pemberian hadiah berbalut hutang dan metode studi pustakan dilakukan untuk menambah kajian terkait dengan penerapan tradisi pemberian hadiah berbalut hutang. Dalam hal ini, informan merupakan pihak-pihak terkait yang mengerti dan memiliki pengetahuan, pengalaman, serta informasi terkait tradisi pemberian hadiah dalam pernikahan di kalangan masyarakat Kerinci. Tradisi Pemberian hadiah pernikahan di Kerinci adalah suatu tradisi yang dilakukan dalam pesta pernikahan yang didalamnya terdapat pemberian hadiah baik itu uang dan lain sebagainya dari pihak keluarga, kerabat, family dan tetangga dengan maksud dan tujuan untuk memperkuat tali silaturahmi, mempererat ukhuwah islamiyah serta dapat membantu orang tersebut. Di dalam proses praktek tradisi pemberian hadiah pernikahan ini akan ditemukan adanya pemberian hadiah kepada pihak yang melaksanakan hajatan, kemudian apabila salah seorang pemberi suatu saat mengadakan walimatul urs maka, si penerima hadiah ini nantinya akan mengembalikan hadiah yang pernah diberikan dahulu kepadanya.
Mediation as an Alternative to Resolving Inherited Disputes of Congenital Children: Juridical and Economic Perspectives Arifin, Irvan Zidny; Azizah, Luthfi Nur; Raharjo, Dino Gautman; D, Karmila Sari Aprina; Asnawi, M. Natsir
Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah Vol. 7 No. 1 (2024): Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syariah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah
Publisher : Islamic Family Law Department, STAI Syekh Abdur Rauf Aceh Singkil, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58824/mediasas.v7i1.107

Abstract

Inherited children have their own problems when examined normatively in terms of inheritance. Juridical law states that rights are equalized between inherited children and heirs. In contrast to both, customary norms actually equalize the share of inherited assets. This is where the role of mediation is as a media consultant and legal mediator who weighs normative, juridical and customary law so that they can find a middle way between these things. This research uses a normative, juridical and economic approach using literature study. The aim of this research is to examine the role of mediation in dealing with customary inheritance which equalizes between inherited children and heirs, then followed by the flow of mediation, both the flow of registration and the costs incurred. There is a continuity between normative, juridical and customary issues related to inheritance, namely the existence of an element of blessing in the distribution of inheritance to heirs, mediation as a middle way that connects these three problems with the flow of registration and the amount of costs incurred. [Abstrak: Anak bawaan memiliki problem tersendiri apabila ditelisik secara normatif dalam hal kewarisan, hukum yuridis mengatakan penyamarataan hak antara anak bawaan dengan ahli waris, berbeda dengan keduanya norma adat justru menyamaratakan bagian harta tinggalan. Disinilah peran mediasi sebagai media konsultan dan penengah hukum yang menimbang antara hukum normatif, yuridis dan adat sehingga dapat menemukan jalan tengah diantara hal tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif, yuridis, dan ekonomis dengan menggunakan studi kepustakaan. Tujuan penelitian ini adalah untuk meneliti terkait peran mediasi dalam menyikapi kewarisan adat yang menyamaratakan antara anak bawaan dengan ahli waris, kemudian disusul dengan alur mediasi baik itu alur pendaftaran, dan biaya yang dikeluarkan. Terdapat tali kesinambungan antara normatif, yuridis, dan adat terkait kewarisan yakni adanya unsur ridho dari pembagian waris kepada ahli waris, mediasi sebagai jalan tengah yang menghubungakan ketiga problem tersebut memiliki alur pedaftaran dan besaran biaya yang dikeluarkan.]
Crown Witness: Analysis of Position and Justice in Islamic Criminal Law Mansari, Mansari; bin Muhammaddiah, Muhammad Rusdi
Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah Vol. 6 No. 2 (2023): Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syariah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah
Publisher : Islamic Family Law Department, STAI Syekh Abdur Rauf Aceh Singkil, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58824/mediasas.v6i2.108

Abstract

Crown Witness has an important role in revealing a case. On the other hand, because the crown witness comes from the perpetrator of a crime, in Islamic law, they cannot serve as a witness because a criminal can be considered a fasik (immoral person). This study aims to analyze the position of the crown witness in Islamic law and the form of punishment for them. The research method used is normative legal research. Data were obtained by examining literature available in the library. Data analysis was conducted qualitatively. The research results show that in Islam, the term crown witness is not recognized. Islamic teachings emphasize the importance of just witnesses in revealing criminal cases. A crown witness can be used as a witness if there is indeed an emergency condition in revealing the case because there are no other witnesses who saw it. This is because the information provided by the crown witness can optimally handle the case. If the emergency condition ceases, for instance, if there are other witnesses who saw it, the crown witness cannot be used Saksi Mahkota memiliki peran penting guna mengungkapkan sebuah kasus. Pada sisi lain, karena saksi mahkota ini berasal dari pelaku tindak pidana secara hukum Islam tidak dapat menjadi saksi karena pelaku kejahatan dapat dikatan sebagai orang fasik. Kajian ini bertujuan menganalisis kedudukan saksi mahkota dalam hukum Islam dan bentuk hukuman kepadanya. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif. Data diperoleh dengan cara menelaah literatur yang terdapat di perpustakaan. Analisis data dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam Islam tidak mengenal istilah saksi mahkota. Ajaran Islam menenkankan pentingnya saksi yang adil dalam mengungkapkan kasus pidana. Saksi mahkota dapat digunakan sebagai saksi jika memang kondisi darurat dalam mengungkapkan kasus, karena tidak ada saksi lain yang melihatnya. Hal ini dikarenakan dengan keterangan yang disampaikan oleh saksi mahkota dapat ditangani kasus secara optimal. Jika kondisi darurat hilang, misalnya ada saksi lain yang melihatnya, saksi mahkota tidak dapat digunakan.
Reading MUI Fatwa No. 83 of 2023 on The Ruling of Supporting The Palestina: Maslahat Perspective Basya, Nabilah Tsuroya
Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah Vol. 7 No. 1 (2024): Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syariah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah
Publisher : Islamic Family Law Department, STAI Syekh Abdur Rauf Aceh Singkil, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58824/mediasas.v7i1.109

Abstract

Fatwas as a central instrument in the Islamic legal system, are often regarded as the ultimate guide for Muslims in facing the challenges of the times. However, in a complex modern era, it is important to see fatwas not only as a set of legal regulations, but also as a reflection of the values of maslahat or public interest. This research aims to read the fatwa of the Indonesian Ulema Council (MUI) no. 83 of 2023 on the Law of Supporting the Palestinian Struggle through the lens of maslahat. Through this approach, this research aims to understand how these fatwas can contribute to the welfare of the people (maslahat). By utilizing literature analysis, this research also aims to investigate the conception of maslahat in the context of fatwas. This research is a literatureresearch by using various literature sources as sources of existing research data. This research is conducted based on literature data related to the subject matter discussed with the concept of maslahat regarding reading fatwa No. 83 of 2023 concerning the Law of Support for the Palestinian Struggle with a maslahat perspective. Data sources are obtained from literature that discusses fatwas and maslahat such as articles, news, social media, and other written materials.  Fatwa sebagai instrumen sentral dalam sistem hukum Islam, sering dianggap sebagai panduan utama bagi umat Islam dalam menghadapi tantangan zaman. Namun, dalam era modern yang kompleks, penting untuk melihat fatwa bukan hanya sebagai serangkaian peraturan legal, melainkan juga sebagai refleksi dari nilai-nilai maslahat atau kepentingan umum. Penelitian ini bertujuan membaca fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) no. 83 Tahun 2023 tentang Hukum Dukungan terhadap Perjuangan Palestina dengan kacamata maslahat. Melalui pendekatan ini, penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana fatwa-fawa tersebut dapat memberikan kontribusi pada kesejahteraan umat (maslahat). Dengan memanfaatkan analisis literatur penelitian ini juga bertujuan untuk menyelidiki konsepsi maslahat dalam konteks fatwa. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan dengan menggunakan berbagai sumber literatur sebagai sumber data penelitian yang telah ada. Penelitian ini merupakan dilakukan berdasarkan data kepustakaan yang berkaitan dengan pokok bahasan yang dibahas dengan konsep maslahat mengenai membaca fatwa Nomor 83 Tahun 2023 tentang Hukum Dukungan terhadap Perjuangan Palestina dengan kacamata maslahat. Sumber data diperoleh dari literatur-literatur yang membahas tentang fatwa dan maslahat seperti artikel, berita, sosial media, dan bahan tertulis lainnya.
Rights and Obligations of Husband Wife of Factory Workers in Semarang: According to Social Construction Theory Muhammad Mustolich, Muhammad Mustolich
Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah Vol. 7 No. 1 (2024): Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syariah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah
Publisher : Islamic Family Law Department, STAI Syekh Abdur Rauf Aceh Singkil, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58824/mediasas.v7i1.110

Abstract

Household life cannot be separated between husband and wife who have rights and obligations to each other in fulfilling them, so this must be fulfilled. The purpose of this study is to determine the extent of the application of the rights and obligations of husband and wife who work as factory workers in Semarang according to social construction theory. This research method is qualitative. This type of research is empirical, with a sociological approach, and the nature of the research is descriptive analytical. The data sources of this research include primary data obtained from observations and several interviews with people in the Semarang area. The result of this study is that with the social construction theory by Peter L. Berger, we can understand that the rights and obligations of husband and wife of factory workers in Semarang are the result of a social process involving externalization, objectivation, and internalization. Although there are challenges in terms of gender inequality and double burden, increased awareness and policy changes can help steer towards a more just and equal division of roles. Communities in the Semarang area have undergone a social construction process in which the environment is the main factor in changing the order in the family, especially in fulfilling the rights and obligations between husband and wife, but with these changes inseparable from the urgent conditions and utilizing existing potential in order to strengthen the family economy so as to make a strong household.  Kehidupan rumah tangga tidak dapat dipisahkan antara suami dan istri yang memiliki hak dan kewajiban satu sama lain dalam memenuhinya, sehingga hal ini harus dipenuhi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana penerapan hak dan kewajiban suami istri yang bekerja sebagai buruh pabrik di Semarang menurut teori kontruksi sosial. Metode penelitian ini adalah kualitatif. Jenis penelitian ini adalah empiris, dengan pendekatan sosiologis, dan sifat penelitiannya adalah deskriptif analitis. Sumber data dari penelitian ini meliputi data primer yang diperoleh dari hasil observasi dan beberapa wawancara dengan masyarakat di wilayah Semarang. Hasil dari penelitian ini bahwa dengan teori konstruksi sosial oleh Peter L. Berger, kita dapat memahami bahwa hak dan kewajiban suami istri buruh pabrik di Semarang adalah hasil dari proses sosial yang melibatkan eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi. Meskipun ada tantangan dalam hal ketidakadilan gender dan beban ganda, kesadaran yang meningkat dan perubahan kebijakan dapat membantu mengarahkan menuju pembagian peran yang lebih adil dan setara. Masyarakat yang ada di daerah Semarang telah menjalani proses kontruksi sosial yang mana lingkungan menjadi faktor utama dengan adanya perubahan tatanan dalam keluarga khususnya dalam pemenuhan hak dan kewajiban antara suami dengan istri, namun dengan adanya perubahan tersebut tidak terlepas dari adanya kondisi terdesak serta memanfaatkan potensi yang ada guna untuk memperkokoh perekonomian keluarga sehingga menjadikan rumah tangga yang kokoh.
The Efforts of Couples with Blind Disabilities in Realizing the Sakinah Family Perspectives on the Hierarchy of Needs Theory: Case Study of Pertuni Malang Regency Ritonga, Raja Doli Jaya; Ch, Mufidah; Wahidi, Ahmad; Muhammad, Hasman Zhafiri
Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah Vol. 7 No. 1 (2024): Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syariah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah
Publisher : Islamic Family Law Department, STAI Syekh Abdur Rauf Aceh Singkil, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58824/mediasas.v7i1.112

Abstract

Marriage is a fundamental right for all citizens, including individuals with visual impairments. It aims to achieve a harmonious, loving, and compassionate (sakinah, mawaddah, rahmah) family life. This study explores the concept of the sakinah family and the efforts to realize it from the perspective of visually impaired couples in Pertuni Malang Regency, using Maslow's hierarchy of needs theory. Employing a qualitative approach and empirical legal research, the study identifies six key components of a sakinah family: reciprocation, harmony, gratitude, community contribution, independence, and nurturing beloved, righteous children. The research reveals that visually impaired couples fulfill their physiological needs by working as therapists, teachers in special education, and Quranic reciters (Qariah). They achieve a sense of security through stable income, savings, frugality, good relations, home ownership, trust in government, and family support. Love and belonging are fostered through spousal attention, children's care, family involvement, community support, and government assistance. Esteem needs are met through community engagement and participation in social activities. Lastly, self-actualization is pursued by passionately working, engaging in organizational activities, participating in community events, and channeling personal hobbies. The findings highlight the resilience and adaptability of visually impaired couples in meeting their needs and building a sakinah family, contributing to their overall well-being and societal inclusion. Perkawinan adalah hak setiap warga negara tidak terkecuali penyandang disabilitas tunanetra. Tujuan perkawinan sebagaimana dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam adalah mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Penelitian ini mengeksplorasi konsep keluarga sakinah dan upaya mewujudkannya dari sudut pandang pasangan disabilitas tunanetra di Pertuni Kabupaten Malang dengan menggunakan teori hierarki kebutuhan Maslow. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan penelitian hukum empiris, penelitian ini mengidentifikasi enam komponen utama keluarga sakinah: Mubadalah atau Kesalingan, keharmonisan, rasa syukur, berkontribusi bagi masyarakat, kemandirian, dan melahirkan keturunan yang sholih dan sholehah. Penelitian ini menunjukkan bahwa upaya Upaya pasangan penyendang disabilitas tunanetra Pertuni Kabupaten Malang dalam membentuk keluarga sakinah perspektif teori hierarki kebutuhan: Pemenuhan kebutuhan fisiologis diupayakan dengan bekerja sebagai terapis, mengajar sebagai Guru di sekolah luar biasa, dan menjadi Qariah. Pemenuhan rasa aman diupayakan dengan memiliki penghasilan, menabung dan berhemat, baik kepada orang lain, memiliki rumah sendiri, percaya kepada pemerintah dan kehadiran keluarga. Pemenuhan rasa cinta diupayakan dengan perhatian pasangan, perhatian anak, perhatian keluarga, perhatian masyarakat sekitar dan perhatian pemerintah. Pemenuhan rasa penghargaan diupayakan dengan dibutuhkan masyarakat, dibantu masyarakat, dan dilibatkan dalam kegiatan masyarakat. Pemenuhan aktualisasi diri yang diupayakan dengan bekerja penuh semangat, terlibat dalam organisasi Pertuni, aktif dalam kegiatan warga dan menyalurkan hobi. Temuan ini menyoroti ketahanan dan kemampuan beradaptasi pasangan tunanetra dalam memenuhi kebutuhan mereka dan membangun keluarga sakinah, sehingga berkontribusi terhadap kesejahteraan dan inklusi sosial mereka secara keseluruhan.  
Midlife Crisis Long-Term Psychological Effects of Fatherlessness: A Fiqh Hadhanah Perspective (Case Study in Temanggung) Na’imin, Na’imin; Mafiah, Yeni
Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah Vol. 7 No. 1 (2024): Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syariah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah
Publisher : Islamic Family Law Department, STAI Syekh Abdur Rauf Aceh Singkil, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58824/mediasas.v7i1.113

Abstract

Fatherlessness is a condition where a father does not play a significant role in the upbringing of his child. The impact of fatherlessness can be very significant even when a person who experiences it reaches middle age, also known as midlife crisis. This study aims to reveal how midlife crisis can be said to be a long-term psychological effect of fatherlessness. As well as looking from the perspective of fikih hadhanah about the fatherless phenomenon. The method used in this research is a descriptive qualitative method with a case study approach, with a sample of two cases of middle-aged adults, with a fatherless background in Temanggung Regency. As for the data collection method, the author uses interviews, observations and literature reviews. The results of this study indicate that there is a correlation between midlife crisis and the fatherless phenomenon. A person with a fatherless experience in the past can cause a person to experience midlife crisis, but this does not mean that fatherless is the only cause of midlife crisis because there are several other factors that influence it. This research is expected to add scientific contributions in the field of Islamic family law and also family psychology. Fatherless merupakan suatu kondisi dimana seorang ayah tidak memiliki peran yang maksimal dalam pengasuhan anaknya. Faktor-faktor yang menyebabkan fatherless di Indonesia meliputi kematian ayah, perceraian orang tua, atau ayah yang tidak bertanggung jawab. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap bagaimana seseorang dapat mengalami midlife crisis sebagai efek psikologis jangka panjang akibat fatherless. Serta melihat dari perspektif fikih hadhanah tentang fenomena fatherless tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan case study, dengan sample dua kasus orang dewasa paruh baya, dengan latarbelakang fatherless di Kabupaten Temanggung. Adapun metode pengumpulan datanya penulis menggunakan metode wawancara, observasi dan tinjauan literatur. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada korelasi antara midlife crisis dengan fenomena fahterless. Seseorang dengan pengalaman fatherless di masa lalu dapat mengakibatkan seseorang tersebut mengalami midlife crisis, namun tidak berarti fatherless ini menjadi satu-satunya penyebab terjadinya midlife crisis karena ada beberapa faktor lain yang turut berpengaruh. Penelitian ini diharapkan dapat menambah kontribusi ilmiah di bidang hukum keluarga Islam dan juga psikologi keluarga.
The Principle of Checks and Balances in Islamic State Administration Studies Yandy, Eza Tri; Tauvani, A Yuli; Sulaeman, Sulaeman; Yusuf, M.; Isa, Muhammad
Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah Vol. 7 No. 1 (2024): Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syariah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah
Publisher : Islamic Family Law Department, STAI Syekh Abdur Rauf Aceh Singkil, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58824/mediasas.v7i1.118

Abstract

The principle of Checks and Balances is a concept of the constitutional system in Indonesia which is designed to create state stability because this concept emphasizes that existing power does not exceed limits and interestingly this concept has existed for a long time in Islamic state administration during the reign of the Prophet Muhammad SAW. This research aims to explain the concept and practice of sharing power in Islamic state administration. The type of research used is normative legal research with a conceptual approach because the author wants to explain how the principle of distribution of power in Islamic state administration is actually implemented. In this research, the author used primary data sources including legal regulations in Indonesia, and literature related to Siyasah fiqh, while secondary data was obtained through library literature in the form of books, journals or other research that can be used as a reference. The results of this research explain that the division of power in the government systems in Indonesia and Islam is compatible in that both systematically regulate power itself in an effort to avoid the behavior of authoritarian and tyrannical leaders. Power in Islamic government is known as legislative/sulthan at-tasri'iyah whose authority is to determine laws/cases and is tasked with supervising state finances, including planning, spending and controlling executive institutions. Sulthan tanfidziyah in an Islamic perspective uses the term Ulil Amri, led by the caliph or Amir, responsible for actualizing the rules of government. The sulthan qadhaiyyah judiciary is a judicial institution tasked with dealing with community problems from religious, social and political aspects, in carrying out its duties the Islamic judiciary is assisted by subordinate bodies, namely al-qadha, al-Hisbah, al-Mazhalim. [Abstrak: Prinsip Checks and Balances merupakan sebuah konsep system ketatanegaraan di Indonesia yang di desain untuk menciptakan stabilitas negara karena konsep ini menegaskan agar kekuasaan yang ada tidak melampaui batas dan menariknya konsep ini sudah ada sejak lama dalam ketatanegaraan Islam pada masa pemerintahan Rasulullah Muhammad SAW. Penelitian ini bertujuan untuk memaparkan bagaimana konsep dan praktik pembagian kekuasaan dalam ketatanegaraan Islam. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual karena penulis ingin menguraikan bagaiman sebenarnya prinsip pembagian kekuasaan dalam ketatanegaraan Islam di jalankan. dalam penelitan ini penulis menggunakan sumber data primer diantaranya peraturan perundang-undangan di Indonesia, dan literatur yang berkaitan denga fiqh Siyasah, sedangkan data skunder di dapatkan melalui literatur perpustakaan dalam bentuk buku, jurnal atau penelitian lain yang dapat dijadikan rujukan. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa pembagian kekuasaan dalam sistem pemerintahan di Indonesia dan Islam memiliki kesesuaian yang keduanya sama-sama mengatur secara sistematis kekuasaan itu sendiri upaya menghindari prilaku pemimpin otoriter dan zhalim. Kekuasaan dalam pemerintahan Islam dikenal dengan istilah legislatif/sulthan at-tasri’iyah yang wewenangnya melakukan penetapan hukum/perkara serta bertugas melakukan pengawasan terhadap keuangan negara baik rancangan, pengeluaran dan sebagai kontrol lembaga eksekutif. Sulthan tanfidziyah dalam perspektif Islam menggunakan istilah Ulil Amri yang dipimpin oleh khalifah atau Amir, bertanggungjawab mengaktualisasikan aturan-aturan pada pemerintahan. Yudikatif sulthan qadhaiyyah iyalah lembaga peradilan bertugas menangani masalah masyarakat baik dari aspek agama, sosial dan politik, dalam menjalankan tugasnya peradilan Islam dibantu badan-badan dibawahnya yaitu al-qadha, al-Hisbah, al-Mazhalim.]
Analysis of The “Coffee Cyanide” Case: Unveiling Judicial Decisions From A Constructivist Paradigm Perspective Febriyani, Emiliya; Tantimin, Tantimin; Alhakim, Abdurrakhman; Jaya, Febri
Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah Vol. 6 No. 2 (2023): Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syariah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah
Publisher : Islamic Family Law Department, STAI Syekh Abdur Rauf Aceh Singkil, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58824/mediasas.v6i2.121

Abstract

The judicial verdict fundamentally embodies the effort of legal enforcement to actualize the ideals of justice, certainty, and utility. It stands as the culmination of the paradigm believed by the judiciary. This study scrutinizes the judicial considerations within the constructivist paradigm, focusing on the case of cyanide coffee. Conducted qualitatively, this research delves into conceptual ideas examining the guidelines for legal discovery by judges in cases of premeditated murder involving cyanide coffee, employing a paradigmatic analysis through the lens of legal philosophy. The findings reveal that judicial decisions in cyanide coffee cases within the constructivist paradigm have yet to fully reflect a sense of justice. Therefore, legal efforts are imperative to instill a sense of fairness within society.
The Partiality of Family Law Reform towards Women: A Comparative Study of Women's Material Rights after Divorce in Muslim Countries Falah, Bahrul; Lukita, Jimmy; Sibawaihi, Muhammad; Ikhwan, Muhammad; Rohmatuszahroh, Anita Intan
Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah Vol. 6 No. 2 (2023): Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syariah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah
Publisher : Islamic Family Law Department, STAI Syekh Abdur Rauf Aceh Singkil, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58824/mediasas.v6i2.122

Abstract

This research examines post-divorce maintenance partiality in Indonesia, South Yemen, and Turkey. After that, the partiality will be correlated with legal reform from several aspects, including its historicity and political turmoil. The type of research used is normative research with a comparative approach. Primary data is obtained from legal materials regarding post-divorce maintenance in the three countries that are the object of study. The results showed that post-divorce maintenance in Turkey and South Yemen did not provide much material benefit to the ex-wife, in contrast to the condition of post-divorce maintenance in Indonesia. This is influenced by the description of the pattern of husband and wife relations in Turkish and South Yemeni law which was influenced by the secularism and feminism movements, while Indonesia did not experience these movements. This research implies that there are historical factors of legal reform and the influence of political turmoil on material partiality towards women. Penelitian ini mengkaji keberpihakan nafkah pasca perceraian di Indonesia, Yaman Selatan, dan Turki. Setelah itu, keberpihakan tersebut akan dikorelasikan dengan reformasi hukum dari beberapa aspek, termasuk historisitas dan gejolak politiknya. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dengan pendekatan komparatif. Data primer diperoleh dari bahan-bahan hukum mengenai nafkah pasca perceraian di tiga negara yang menjadi objek penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nafkah pasca perceraian di Turki dan Yaman Selatan tidak memberikan keuntungan yang banyak secara materiil kepada mantan istri. Berbeda dengan kondisi nafkah pasca perceraian di Indonesia. Hal ini dipengaruhi oleh gambaran pola relasi suami istri dalam hukum Turki dan Yaman Selatan yang dipengaruhi oleh gerakan sekularisme dan feminisme, sedangkan Indonesia tidak mengalami gerakan tersebut. Penelitian ini mengimplikasikan adanya faktor sejarah reformasi hukum dan pengaruh gejolak politik terhadap keberpihakan materiil terhadap perempuan.

Page 6 of 17 | Total Record : 164

 4   5   6   7   8 

Filter by Year

2019 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 8 No. 4 (2025): Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syariah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah Vol. 8 No. 3 (2025): Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syariah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah Vol. 8 No. 2 (2025): Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syariah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah Vol. 8 No. 1 (2025): Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syariah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah Vol. 7 No. 2 (2024): Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syariah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah Vol. 7 No. 1 (2024): Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syariah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah Vol. 6 No. 2 (2023): Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syariah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah Vol. 6 No. 1 (2023): Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syariah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah Vol. 5 No. 2 (2022): Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syariah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah Vol. 5 No. 1 (2022): Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syariah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah Vol. 4 No. 2 (2021): Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syariah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah Vol. 4 No. 1 (2021) Vol. 3 No. 2 (2020) Vol. 3 No. 1 (2020) Vol. 2 No. 2 (2019) More Issue