cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Khairuddin
Contact Email
Khairuddinazka15@gmail.com
Phone
+6282286180987
Journal Mail Official
Khairuddinazka15@gmail.com
Editorial Address
Desa Lipat kajang Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Aceh Singkil
Location
Kab. aceh singkil,
Aceh
INDONESIA
Jurnal Mediasas : Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah
Published by Sekolah Tinggi Agama Islam Syekh Abdur Rauf Singkil
ISSN : 26551497     EISSN : 28082303     DOI : 10.58824
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Focus Mediasas Journal Media Ilmu Syariah and Ahwal Al-Syakhsiyah provides scientific articles developed in attending to the publication of articles, original research reports, reviews, and scientific commentary on Sharia. Coverage The Mediasas Journal includes research from researchers, academics, and practitioners. In particular, papers considering the following general topics were promulgated family law in the Islamic world, Islamic law, Constitutional law (Siyasah), Sharia economic law, civil law, criminal law, Regulations invitation, law knowledge.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 164 Documents
 2   3   4   5   6 
Decisions and Authority of The Religious Courts on Sharia Economic Disputes Witro, Doli
Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah Vol. 4 No. 2 (2021): Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syariah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah
Publisher : Islamic Family Law Department, STAI Syekh Abdur Rauf Aceh Singkil, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This article discusses one of the court products focused on the verdict. The presentation of the decision is divided into three sub-discussions, namely the understanding of court decisions, types and developments of court decisions in sharia economic cases, and legal remedies against sharia economic decisions. This article aims to find out how the decisions of Religious Courts regarding sharia economic disputes are used. The method used in this article is normative juridical, which is carried out qualitatively. The materials in this article come from laws, decisions of the Constitutional Court, decisions of the Supreme Court, books, scientific articles from journals, internet websites and so on related to the theme being studied, namely Religious Court decisions on sharia economics disputes. The data analysis technique used content analysis techniques. The results of the analysis show that the court’s decision is the final result or conclusion in written form, which is decided by a state official (judge) who is given the authority to end or settle a lawsuit because there is contention between the disputing parties in court which must be submitted in a hearing.
Implementasi Walimatul Ursy Pernikahan Menurut Hukum Adat di Desa Rimo Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh Dinata, Muhd.Farabi
Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah Vol. 4 No. 2 (2021): Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syariah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah
Publisher : Islamic Family Law Department, STAI Syekh Abdur Rauf Aceh Singkil, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perkawinan merupakan suatu kebutuhan bagi setiap manusia, karena manusia\diciptakan berpasang-pasangan. Dalam proses perkawinan melalui tahapan di mulai dari ta’aruf, kemudian lamaran, akad dan resepsi pernikahan. Ada perbedaan dalam pelaksanaan perkawinan karena setiap daerah memiliki adat dan tradisi yang berbeda. Oleh karena itu bagaimana pelaksanaan adat istiadat dalam prosesi pernikahan di desa Rimo Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil? Dan bagaimana sanksi bagi orang yang tidak menjalankan walimah sesuai adat desa Rimo? Tujuan penelitian ini dilakukan untuk menjelaskan bagaimana pandangan hukum adat terhadap sanksi, serta ketetapan pemangku adat bagi laki-laki yang enggan mengikuti prosesi adat. Penelitian lapangan ini adalah hasil obesrvasi dan wawancara di Desa Rimo Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh. Hasil penelitian yang ditemukan, bahwa terdapat penerapan unsur-unsur adat perkawinan, sebelum pelaksanaan walimatul ursy ditemukan kegiatan-kegiatan seperti hinai menangko, yaitu proses memakai hinai bagi pengantin tanpa diketahui sintua (mukim atau gecik), selanjutnya hinai Sintua diawali dengan mengantarkan Nakan Gersing (nasi kunyit/ nasi tumpeng) ketempat sintua agar bersedia mendatangi walimatul ursy untuk melakukan tepung tawar (pesejuk), mengarakyaitu sebelum pengantin laki-laki diantarkan di kediaman pengantin wanita “anak dara” maka diadakan acara makan bersama “makan adat” dengan keluarga dekat yang dilakukan oleh mempule dirumahnya, dan sandingyaitu pengantin laki-laki disandingkan dengan pengantin perempuan “tandek” dipelaminan. bagi yang melanggar dikenakan sanksi adat dengan membayar 210.000 rupiah.
Perspektif Hukum Islam Tentang Hiburan Organ Tunggal (Keyboard) Munthe, Mahyudin
Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah Vol. 4 No. 2 (2021): Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syariah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah
Publisher : Islamic Family Law Department, STAI Syekh Abdur Rauf Aceh Singkil, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini merupakan usaha untuk mengetahui dasar kebiasaan masyarakat dalam melakukan hiburan keyboard. Pertanyaan utama yang ingin di jawab melalui penelitian ini adalah: 1) Bagaimana tinjauan hukum islam tentang organ tunggal (keyboard)? 2) apa saja dampak yang di timbul kan organ tunggal (keyboard)? Penelitian ini mempunyai tujuan yaitu untuk mengetahui hukum Islam tentang organ tunggal (keyboard) dan untuk mengetahui dampak yang di timbulkan dari organ tunggal (keyboard) kepada masyarakat sekitar. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, maka penelitian ini menggunakan jenis penelitian pustaka. Berdasarkan dari penelitian, mayoritas masyarakat dalam melaksanakan hiburan keyboard merupakan suatu kebiasaan yang sering di lakukan oleh masyarakat dan di jadikan sebagai tradisi yang kuat. padahal hiburan keyboard tidak sesuai dalam ajaran islam (haram). Dan adapun dampak organ tunggal (keyboard) yaitu banyaknya dosa yang di timbulkan seperti mabukan, menampilkan aurat, perkelahian, mengganggu ketenangan tetangga, menjadikan pusat pacaran, bahkan sampai melakukan kerusuhan yang mengakibatkan nyawa melayang.
KEBIJAKAN KHARAJ PADA MASA RASULULLAH SAW SERTA KAITANNYA DENGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI INDONESIA Asmuddin, Asmuddin
Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah Vol. 4 No. 1 (2021)
Publisher : Islamic Family Law Department, STAI Syekh Abdur Rauf Aceh Singkil, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dalam Al-Qur’an maupun Sunnah memberikan tekanan pada pembudidayaan tanah secara baik. Islam menganjurkan agar tanah yang kosong digarap menjadi kebun dengan menanaminya tanaman yang baik dan bermanfaat. Kharaj secara sederhana dapat diartikan sebagai pajak tanah. Pajak tanah ini dibebankan atas tanah non-muslim dan dalam hal-hal tertentu dapat dibebankan juga kepada umat Islam. Dari sistem kharaj yang diterapkan di masa Rasul ternyata ada nilai-nilai atau konsep yang bisa diterapkan untuk masa sekarang, terutama bila dikaitkan dengan Pajak Bumi dan Bangunan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kaitan antara kebijakan kharaj pada masa Rasulullah SAW dengan pajak bumi dan bangunan serta mekanisme penerapan nilai-nilai kharaj dalam pajak bumi dan bangunan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis yaitu dengan mengadakan perbandingan antara realita yang terjadi sekarang dengan aturan yang ada dalam ekonomi Islam serta praktek yang ada di masa Rasulullah SAW. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan kharaj pada masa Rasulullah SAW berkaitan erat dengan penerapan Pajak Bumi dan Bangunan di masa sekarang. Praktek kharaj yang dimulai di masa Rasul merupakan awal mula dari adanya ketetapan mengenai penarikan pajak untuk masa sekarang. Kharaj lebih berorientasi kepada pembayaran atau iuran yang dikutip dari si pemilik ataupun si penggarap tanah, baik zimmi maupun muslim. Sedangkan Pajak Bumi dan Bangunan, objeknya tidak hanya ditujukan terhadap permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman saja, tetapi mencakup juga bangunan yang dilekatkan secara tetap pada tanah dan atau perairan untuk tempat tinggal, tempat usaha dan tempat yang diusahakan Pajak bukan sesuatu yang baru dicetuskan di masa sekarang, tetapi telah dimulai dan diprakarsai jauh sebelum masa sekarang, yaitu di masa Rasulullah SAW, meskipun mekanisme kharaj di masa Rasul baru sekedar pelaksanaannya saja dan belum di atur secara sistematis seperti yang ada di masa kini.
PRAKTIK JUAL BELI ZAKAT FITRAH DI MASJID ANTARA MUZAKKI DAN AMIL DI DESA TANAH MERAH ACEH Dinata, Muhd.Farabi
Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah Vol. 3 No. 1 (2020)
Publisher : Islamic Family Law Department, STAI Syekh Abdur Rauf Aceh Singkil, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Zakat fitrah diwajibkan bagi setiap umat muslim mulai dari anak-anak sampai lensia. Pembayaran zakat firah biasanya di masjid atau di mushalla, baik berupa beras maupun uang. pembayaran zakat fitrah dengan uang, bukanlah ia membayar zakat fitrah dengan uang akan tetapi ia membeli beras kepada amil zakat fitrah seperti yang terjadi di desa Tanah Merah. Oleh karena itu penulis memfokuskan kajian terhadap bagaimana praktik pembelian beras zakat fitrah di masjid Tanah Merah (Ashabul Yamin) Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Simgkil. Metode penelitian ini ialah penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan sosiologis. Hasil penelitian menjunjukkan bahwa masyarakat desa Tanah Merah Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil kerap sekali mempraktikkan jual beli zakat fitrah di masjid. 40% masyarakat Tanah Merah mempraktikkan jual beli zakat fitrah, dengan alasan cara ini memudahkan orang banyak dengan tanpa membawa beras, mereka hanya membawa uang dan membeli beras yang disediakan oleh amil zakat fitrah. Namun, sebagian masyarakat tanah merah beranggapan hal tersebut kurang bagus, karena jual beli zakat fitrahnya di dalam masjid. Dalam tinjauan hukum Islam praktik jual beli dimasjid tidak menjadi masalah jika melengkapi seluruh syarat dan rukun jual beli. Namun, jika syarat dan rukunnya tidak terpenuhi maka jual beli zakat fitrah dalam masjid merupakan perbuatan yang dilarang.
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENETAPAN HAK GHARIM DALAM PEMBAGIAN ZAKAT Hasan, Abi
Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah Vol. 4 No. 1 (2021)
Publisher : Islamic Family Law Department, STAI Syekh Abdur Rauf Aceh Singkil, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Salah satu golongan yang berhak menerima zakat adalah Gharim. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis cara penetapan Hak Gharim dalam pembagian zakat di Kampong Rimo Kec. Gunung Meriah Kab. Aceh Singkil 2) Untuk menganalisis ketentuan Hukum Islam mengenai persyaratan gharimdalam pembagaian zakat di Kampong Rimo Kec. Gunung Meriah Kab. Aceh Singkil. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pengumpulan data dengan dua sumber yakni data primer dan data sekunder, selanjutnya data tersebut divalidasi maka pemeriksaan keabsahan data menggunakan metode triangulasi. Hasil penelitian menjelaskan, Pentapan Gharim sebagai penerima Zakat di Kampong Rimo ditentukan berdasarkan hasil observasi dan hasil musyawarah yang dilakukan dengan melihat ketentuan syariat Islam. Golongan Gharim diberi bagian zakat untuk membayar utangnya dengan beberapa syarat. Syarat pertama , ia memiliki kebutuhan untuk memiliki harta yang dapat digunakan untuk membayar utangnya. Syarat keduayaitu, orang yang memiliki kewajiban untuk melaksanakan atau mengerjakan sesuatu hal yang diperbolehkan agama. Syarat ketiga adalah hutangnya harus dibayar pada waktu itu juga atau disegerakan membayar pada waktunya . Syarat keempat , keadaan hutangnya itu adalah sesuatu yang dapat ditahannya, sehingga hutang tersebut beralih ke anaknya atau dari beralih ke orang tuanya atau hutang pada orang yang mengalami kesulitan.
SENSITIVITAS HAKIM TERHADAP PERLINDUNGAN HAK ISTERI DALAM KASUS CERAI GUGAT (Analisis Putusan Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh Nomor 157/Pdt.G/2020/Ms.Bna) Harianti, Hanik; Mansari, Mansari; Rizkal, Rizkal
Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah Vol. 4 No. 1 (2021)
Publisher : Islamic Family Law Department, STAI Syekh Abdur Rauf Aceh Singkil, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pasca lahirnya Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor.137/K/AG/2007 memberikan warna baru terhadap hak isteri pasca cerai gugat.Yakni isteri berhak mendapatkan nafkah iddah dan mut’ah dari bekas suami.Namun fakta empiris membuktikanaturan tersebut belum terwujud dalam putusan Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh Nomor. 157/Pdt.G/2020/MS.Bna.Oleh karena itu dibutuhkan sensitivitas dan kepekaan seorang hakim terhadap perlindungan hak-hak isteri pasca perceraian.Adanya aturan tersebut merupaan bentuk perlindungan terhadap hak-hak isteri pasca percerain.Tujuan dilakukanya penelitian ini untuk mengetahui sensitivitas hakim terhadap hak isteri dalam kasus cerai gugat serta mengetahui alasan hakim tidak memberikan nafkah tersebut.Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-empiris dengan jenis data primer dan data sekunder.Sumber data dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan studi dokumentasi kepustakaan.Data tersebut dianalisis menggunakan metode deskriptif analisis.Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwahakim di Mahkamah Syar’iyahtelah berupaya memiliki nilai sensitivitas terhadap perlindungan perempuan pasca perceraian.Sensitivitas tersebut dinilai menggunaka dua indikator pertama upaya hakim dalam pemenuhan nafkah mut’ah dan iddah terhadap isteri dalam kasus cerai gugat.kedua perealisasian terhadap hak-hak isteri pasca penetapan putusan Mahkamah Syar’iyah. Faktor yang menyebabkan hakim tidak menetapkan nafkah dalam putusan tersebut diantaranya: Hakim masih menggunakan dasar KHI, isteri tidak mengetahui haknya serta hanya meminta akta cerai.
PERTANGGUNG JAWAB WALI TERHADAP ANAK YATIM DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus Panti Asuhan Putri ‘Aisyiyah Daerah Aceh Singkil) Pohan, Zakirun
Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah Vol. 4 No. 1 (2021)
Publisher : Islamic Family Law Department, STAI Syekh Abdur Rauf Aceh Singkil, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Panti Asuhan Putri ‘Aisyiyah menerima anak-anak yatim atau fakir miskin dengan syarat memiliki surat keterangan dari Kepala kampong masing-masing dimana mereka bertempat tinggal (domisili) yang menyatakan bahwa anak tersebut adalah anak yatim atau fakir miskin. Kebanyakan orang tuan menitipkan anaknya karena ketidak mampuannya utuk mengurus dan menyekolahkannya. Penelitian ini akan menemukan sebuah hasil terkait pertanggungjawaban wali terhadap anak yatim. Metode Penelitian yang digunakan yakni penelitian lapangan selain itu juga penulis menggunakan penetian pustaka. Hasil penelitian, kurang perhatiannya wali terhadap anak yang telah dititipkan di panti Asuhan. Seharusnya setiap orang tua terus berupaya demi bisa bersama anak perwaliannya dan mengasuh dengan sebaik-baiknya..
IMPLIKASI YURIDIS TERHADAP PENERBITAN KARTU KELUARGA BAGI PASANGAN NIKAH SIRI DI INDONESIA Fadli, Fadli
Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah Vol. 4 No. 1 (2021)
Publisher : Islamic Family Law Department, STAI Syekh Abdur Rauf Aceh Singkil, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penerbitan Kartu Keluarga (KK) oleh Disdukcapil bagi pasangan nikah siri di satu sisi berdampak positif karena semangat memberikan perlindungan hukum terhadap warga negara. Pada sisi lain, penerbitan tersebut justeru menimbulkan implikasi hukum bagi masyarakat. Penelitian bertujuan untuk menganalisis implikasi yuridis terhadap penerbitan KK bagi pasangan nikah siri. Penelian menggunakan metode penelitian yuridis empiris karena mengkaji dan menganalisis secara normatif pengaturan terkait implikasi hukum sebagai konsekuensi dari penerbitan KK. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan cara memberikan penafsiran terhadap bahan hukum primer, sekunder dan bahan hukum tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerbitan KK bagi pasangan nikah siri merupakan sebuah terobosan yang dilakukan oleh Menteri dalam Negeri yang bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak dari nikah siri. Akan tetapi terobosan tersebut menimbulkan persoalan sebagai konsekuensi dari kebijakan tersebut yaitu dapat memungkinkan suburnya nikah siri di Indonesia, menambah jalur lain dalam pengurusan Buku Nikah yaitu jalur istbat nikah atas dasar putusan Mahkamah Syar’iyah, meningkatkannya permohonan istbat nikah ke Mahkamah Syar’iyah atau Pengadilan Agama dan tidak dapat merujuk kepada UU PDKRT dalam hal pasangan suami isteri melakukan kekerasan dalam rumah tangga.
The Phenomenon of Husbands Living with Their Wives: A Muslim Family Economic Perspective Al-Mu'min, A Khaerul
Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah Vol. 6 No. 2 (2023): Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syariah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah
Publisher : Islamic Family Law Department, STAI Syekh Abdur Rauf Aceh Singkil, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58824/mediasas.v6i2.52

Abstract

This research aims to analyze the public's view of the husband who rides to his wife. Researchers use qualitative phenomenological methods. The research was conducted for 3 months. The research method uses secondary data derived from previous research, while the researcher obtained primary data from interviews with two families in Kosambi and Cilampek. Based on the results of this research, researchers found that this phenomenon started with a public figure whose wife became the backbone of the family, which had an impact on society, so that many working wives said that their husbands were living. There are three categories of husbands in building the family economy with the help of their wives, namely firstly the husband's income is the same as the wife's, secondly the husband's income is less than the wife's and thirdly the husband who does not work then asks his wife for her husband's needs. An indicator of a husband who lives a life is a husband who doesn't think about providing for the family at all, while the wife is the backbone of the family. As long as the husband is still working, even though his income is the same or less than the wife's income, the wife must still respect her husband Penelitian ini bertujuan unutuk menganalisis pandangan masyarakat tentang suami menumpang hidup kepada sang istri. Peneliti menggunakan metode kualitatif fenomenologi. Penelitian dilakukan selama 3 bulan. Metode penelitian menggunkan data sekunder berasal dari penelitian-penelitan sebelumnya, sedangkan data primer peneliti dapatkan dari wawancara dua keluarga di Kosambi dan Cilampek. Berdasarkan hasil dari penelitan ini, peneliti menemukan bahwa fenomena ini berawal dari seorang publik figur istri menjadi tulang punggung keluarga, yang berdampak pada masyarakat, sehingga banyak istri bekerja mengatakan bahwa suaminya menumpang hidup. Ada tiga katagori suami dalam membangung ekonomi keluarga dibantu istri, yaitu pertama pendapatan suami sama dengan istri, kedua pendapatan suami lebih kecil dari istri dan ketiga suami yang tidak bekerja kemudian meminta kebutuhan suami kepada istrinya. Indikator suami yang menumpang hidup adalah suami yang sama sekali tidak memikirkan nafkah keluarga, sedangkan istri menjadi tulang punggung keluarga. Selama suami masih bekerja meskipun nafkahnya sama atau lebih kecil dari penghasilan istri, maka istri harus tetap menghormati suaminya

Page 4 of 17 | Total Record : 164

 2   3   4   5   6 

Filter by Year

2019 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 8 No. 4 (2025): Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syariah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah Vol. 8 No. 3 (2025): Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syariah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah Vol. 8 No. 2 (2025): Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syariah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah Vol. 8 No. 1 (2025): Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syariah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah Vol. 7 No. 2 (2024): Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syariah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah Vol. 7 No. 1 (2024): Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syariah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah Vol. 6 No. 2 (2023): Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syariah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah Vol. 6 No. 1 (2023): Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syariah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah Vol. 5 No. 2 (2022): Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syariah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah Vol. 5 No. 1 (2022): Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syariah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah Vol. 4 No. 2 (2021): Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syariah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah Vol. 4 No. 1 (2021) Vol. 3 No. 2 (2020) Vol. 3 No. 1 (2020) Vol. 2 No. 2 (2019) More Issue