cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Khairuddin
Contact Email
Khairuddinazka15@gmail.com
Phone
+6282286180987
Journal Mail Official
Khairuddinazka15@gmail.com
Editorial Address
Desa Lipat kajang Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Aceh Singkil
Location
Kab. aceh singkil,
Aceh
INDONESIA
Jurnal Mediasas : Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah
Published by Sekolah Tinggi Agama Islam Syekh Abdur Rauf Singkil
ISSN : 26551497     EISSN : 28082303     DOI : 10.58824
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Focus Mediasas Journal Media Ilmu Syariah and Ahwal Al-Syakhsiyah provides scientific articles developed in attending to the publication of articles, original research reports, reviews, and scientific commentary on Sharia. Coverage The Mediasas Journal includes research from researchers, academics, and practitioners. In particular, papers considering the following general topics were promulgated family law in the Islamic world, Islamic law, Constitutional law (Siyasah), Sharia economic law, civil law, criminal law, Regulations invitation, law knowledge.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 164 Documents
 5   6   7   8   9 
Sharia Fintech Business Analysis at PT. Indonesian Sharia Fund Huda, M. Ikhwanul
Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah Vol. 7 No. 1 (2024): Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syariah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah
Publisher : Islamic Family Law Department, STAI Syekh Abdur Rauf Aceh Singkil, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58824/mediasas.v7i1.123

Abstract

The development of technology also has an impact on the development of financial technology, which is currently popular with the term Financial Technology sharia. Sharia fintech is not only owned by banks but there is also a sharia fintech that is independent and has a licence from OJK. One of the Islamic fintechs that is developing in Indonesia in the property sector is dansyariah.id. and this study aims to analyze the contract formula, opportunities and challenges of one of the Islamic Fintechs in Indonesia, namely danasyariah.id. The method used in this research is a literature study that refers to various sources of documents, data and information derived from books, scientific journals, and official websites related to Islamic fintech, especially danasyariah.id to find out the contract formula used in operations, as well as to find out the opportunities and challenges faced by sharia funds.id. the results of this study indicate that danasyariah.id uses murabahah and wakalah bil Ujrah contracts. The challenges faced by Indonesian sharia funds are the lack of public knowledge in sharia fintech, people think that sharia fintech is the same as conventional fintech, limited nominal financing and the amount of capital set by sharia fintech. And among the prospects for Indonesian Sharia Funds are the increasing demand for property, Indonesia's majority Muslim population, capital needs for corporations, entrepreneurs, and MSMEs activists, sharia schemes such as profit sharing are an advantage for Islamic funds, rapid technological developments among the public, and the existence of regulations and legal umbrellas for Islamic fintech from the government. [Abstrak: Semakin berkembangnya tehnologi maka juga berdampak pada perkembangan teknologi keuangan, yang saat ini popular dengan istilah Financial Technology syariah. Fintech syariah tidak hanya dimiliki oleh Perbankan tetapi fintech syariah juga ada yang bersifat independent dan mempunyai Izin dari OJK. Salah satu fintech syariah yang berkembang di Indonesia di bidang property adalah dansyariah.id. dan Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis formula akad, peluang dan tantangan salah satu Fintech Syariah di Indonesia yaitu danasyariah.id. Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka yang memanfaatkan berbagai sumber dokumen, data, dan informasi dari buku, jurnal akademik, dan situs resmi fintech syariah, khususnya danasyariah.id. untuk mengetahui formula akad yang dipakai dalam operasional, serta mengetahui peluang dan tantangan yang dihadapi dana syariah.id. hasil penelitian ini menunjukkan bahwa danasyariah.id menggunakan akad murabahah dan wakalah bil Ujrah. Tantangan yang dihadapi oleh dana syariah Indonesia adalah minimnya pengetahuan Masyarakat dalam fintech syariah, masyarakat menganggap bahwa fintech syariah sama dengan fintech konvensional, pembiayaan yang dibatasi Nominalnya dan besarnya modal yang ditetapkan oleh fintech syariah. Dan diantara prospek Dana Syariah Indonesia adalah permintaan dalam property terus meningkat, penduduk Indonesia yang mayoritas Muslim, kebutuhan modal bagi koorporasi, pengusaha, dan pegiat UMKM, skema syariah seperti bagi hasil menjadi keunggulan bagi dana syariah, perkembangan teknologi secara pesat dikalangan Masyarakat, dan adanya regulasi dan payung hukum untuk fintech syariah dari pemerintah.]
Unraveling Conflict: Implementation of a Criminal Case Resolution Model With a Restorative Justice Approach in Sukoharjo Suciyani, Suciyani; Ariyani, Evi; Masrukhin, Masrukhin; Dona, Fery; Farkhan, Farkhan
Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah Vol. 6 No. 2 (2023): Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syariah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah
Publisher : Islamic Family Law Department, STAI Syekh Abdur Rauf Aceh Singkil, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58824/mediasas.v6i2.125

Abstract

Traditional law enforcement often focuses on punishing perpetrators without regard to restoring victims and damaged social relationships. Restorative Justice (RJ) has emerged as an alternative that emphasizes restoring victim harm, offender responsibility, and repairing social relationships. Sukoharjo Regency implemented RJ to resolve criminal cases more humanistically and efficiently. This study aims to analyze the implementation of RJ in handling criminal cases at Sukoharjo Police, evaluate its compliance with Standard Operating Procedures (SOPs), and assess public views on this approach. This research used a qualitative method type empirical juridical. Data were collected through in-depth interviews with police officers, victims, perpetrators, and community leaders, as well as analysis of official documents such as police reports and related regulations. The results showed that the implementation of RJ at Sukoharjo Regency was largely in accordance with the established SOPs. The mediation process is conducted transparently and involves all relevant parties. The community generally has a positive view of RJ, considering it a fairer and more efficient way to resolve criminal cases. However, there are several obstacles, such as limited trained human resources and a lack of public understanding of the RJ concept. RJ implementation at Sukoharjo District Police has successfully achieved the goals of recovery and restorative justice, although there is still room for improvement. Increased education and socialization to the community is needed, as well as additional training for police personnel to become more effective mediators. Sukoharjo Police are advised to increase RJ socialization programs, provide ongoing training for officers, and strengthen coordination with community leaders to support more optimal RJ implementation. Penegakan hukum tradisional seringkali berfokus pada penghukuman pelaku tanpa memperhatikan pemulihan korban dan hubungan sosial yang rusak. Restorative Justice (RJ) muncul sebagai alternatif yang menekankan pada pemulihan kerugian korban, tanggung jawab pelaku, dan perbaikan hubungan sosial. Di Kabupaten Sukoharjo sudah banyak pengimplementasian Restorative Justice untuk menyelesaikan perkara pidana secara lebih humanis dan efisien. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi RJ dalam penanganan perkara pidana di Sukoharjo, mengevaluasi kepatuhannya terhadap Standar Operasional Prosedur (SOP), serta menilai pandangan masyarakat terhadap pendekatan ini. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan aparat kepolisian, korban, pelaku, dan tokoh masyarakat, serta analisis dokumen resmi seperti laporan kepolisian dan regulasi terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi RJ di Sukoharjo sebagian besar sudah sesuai dengan SOP yang ditetapkan. Proses mediasi dilakukan dengan transparan dan melibatkan semua pihak terkait. Masyarakat secara umum memiliki pandangan positif terhadap RJ, menganggapnya sebagai cara yang lebih adil dan efisien dalam menyelesaikan perkara pidana. Namun, terdapat beberapa kendala, seperti keterbatasan sumber daya manusia terlatih dan kurangnya pemahaman masyarakat tentang konsep RJ. Implementasi RJ di Sukoharjo berhasil mencapai tujuan pemulihan dan keadilan restoratif, meskipun masih ada ruang untuk perbaikan. Diperlukan peningkatan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat, serta pelatihan tambahan bagi personel kepolisian untuk menjadi mediator yang lebih efektif.  Sukoharjo disarankan untuk meningkatkan program sosialisasi RJ, menyediakan pelatihan berkelanjutan bagi petugas, dan memperkuat koordinasi dengan tokoh masyarakat untuk mendukung pelaksanaan RJ yang lebih optimal.
Comparison of Ushul Al-Hukm With Western Legal Theory Latif, Muhammad Sabri; Hanafi, Yusuf; Hadi, Rizal; Zulhelmi, Zulhelmi; Ilyas, Ahmad Ghufran
Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah Vol. 6 No. 2 (2023): Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syariah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah
Publisher : Islamic Family Law Department, STAI Syekh Abdur Rauf Aceh Singkil, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58824/mediasas.v6i2.126

Abstract

This article is the result of a review of the book "Al-Islam Wa Ushul Al-Hukm" by 'Ali Abd al-Raziq, which offers an in-depth analysis of the relationship between politics and religion, especially regarding the concept of the caliphate in Islam. 'Ali Abd al-Raziq argues that the caliphate is not mandatory in Islam and that Islamic law can be interpreted flexibly according to the context of time and place, without being tied to the traditional caliphate system. This book highlights al-Raziq's view that the Prophet Muhammad was more of a spiritual leader than a head of state in the modern sense, so that Muslims were free to choose a form of government that suited their social and political needs, including a model that separated religion from state affairs. This view approaches the principle of secularism in Western legal theory, which advocates a separation between religious and state institutions. Although al-Raziq's views were controversial, especially among traditional ulama, he opened a new discourse about flexibility in the application of Islamic principles in modern governance. The book emphasizes that the primary goals of government are social justice and the welfare of the people, values ??that are in line with Western legal theory. This view shows that although the methods and sources of law are different, these two approaches both try to achieve a just and prosperous society.
Implementation of Deductions for Repayment of Murabahah Financing Debts Before Due Date : Case Study of Sharia Financial Institutions Tamba, Dheddy Abdi; Mukhlas, Oyo Sunaryo; Rusyana, Ayi Yunus
Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah Vol. 6 No. 2 (2023): Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syariah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah
Publisher : Islamic Family Law Department, STAI Syekh Abdur Rauf Aceh Singkil, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58824/mediasas.v6i2.138

Abstract

This research examines loan repayment at LKS (Sharia Financial Institutions) which provides reductions or deductions for debt repayment of debtors (customers) made before the maturity date of the murabahah contract. This research is also based on the frequent problems that arise between LKS (Sharia Financial Institutions) and customers regarding the absence of deductions for payments on murabahah contracts, because the rules for deductions are not included and are not agreed upon in the contract. This research method uses a descriptive qualitative method, namely with the subject and object being LKS, employees and debtors who use murabahah contract financing. And the data collection technique uses interview and documentation techniques. The research results explain that; (1) implementation of discounts for prepayment of remaining financing debts in murabahah financing transactions on LKS in Indonesia. This is the authority of the LKS in whether or not to grant deductions based on certain considerations, based on Fatwa DSN-MUIoNo.23/DSN-MUI/III/22002. In practice, customers can go directly to LKS to submit a request for a discount on payments before the due date. (2) The impact of deductions on repayment before the due date will have a positive impact on the Bank itself, namely creating trust in customers or consumers because they have given appreciation to customers who make repayment before the due date. Meanwhile, the postive impact for customers as business actors is getting relief. [Abstrak: Penelitian ini menelaah tentang pelunasan pinjaman pada LKS (Lembaga Keuangan Syariah) yang memberikan pengurangan atau potongan terhadap pelunasan utang debitur (nasabah) yang dilakukan sebelum jatuh tempo pada akad murabahah. Penelitian ini juga didasarkan dari sering munculnya permasalahan antara pihak LKS (Lembaga Keuangan Syariah) dan nasabah perihal tidak adanya potongan atas pelunasan pada akad murabahah, karena aturan potongan tidak dicantumkan dan tidak diperjanjikan didalam akad. Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif)deskripstif, yaitu dengan subjek dan objeknya LKS, pegawai serta debitur yang menggunakan)pembiayaan akad murabahah. Dan teknikkpengumpulan datanya dengan teknik wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menjelaskan bahwa; (1) pelaksanaan pemberian potongan untuk pelunasan sisa utang pembiayaan sebelum waktunya dalam transaksi pembiayaan murabahah pada LKS yang ada di Indonesia. Hal ini hak kewenangan pihak LKS dalam pemberian potongan atau tidak dengan pertimbangan tertentu, yang berdasarkan Fatwa DSN-MUIoNo.23/DSN-MUI/III/22002. Pada pelaksanaannya nasabah bisa langsung mendatangi ke pihak LKS untuk mengajukan permohonan meminta potongan atas pelunasan sebelum jatuh tempo. (2) Dampak dari pemotongan pada pelunasan sebelum jatuhhtempo, akan berdampak positif bagi pihak Bank itu sendiri, yaitu menimbulkan kepercayaan kepada nasabah atau konsumen karena telah memberikan apresiasi kepada nasabah yang melakukan pelunasan sebelum jatuh tempo. Sedangkan dampak postiffbagi pihak nasabah sebagai pelaku usaha yaitu mendapatkan keringanan.]
Prohibition of the Use of Mosques as Campaign Venues: A Comparative Study of the Constitutional Court's Decision Number 65/PUU-XXI /2023 and Siy?sah Dusturiy?h Siregar, Rahmat Insani; Khalid, Khalid
Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah Vol. 7 No. 1 (2024): Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syariah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah
Publisher : Islamic Family Law Department, STAI Syekh Abdur Rauf Aceh Singkil, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58824/mediasas.v7i1.142

Abstract

Historically, politics and mosques have been two things that are difficult to separate. Even though it is noted that mosques were once a place of political activity, nowadays this has become pro-political. For the reason that the use of mosques as political activities is considered a form of violation in election contestation and has very high practical political value. Here the author is interested in discussing the dynamics of the ban on mosques as campaign venues before and after the Constitutional Court Decision Number 65/PUU-XXI/2023. This research aims to analyze the provisions prohibiting mosques as campaign venues before and after the Constitutional Court Decision Number 65/PUU-XXI/2023 along with several cases that have occurred. This research focuses on text and literature analysis, library research or library studies. In this research, the approach used is a normative approach. This approach is used to analyze the causes or legal provisions that prohibit campaigns in places of worship. The results of this research show that the prohibition on campaigning in places of worship is regulated in Article 285 of Law Number 7 of 2017 concerning General Elections. Then the Constitutional Court Decision Number 65/PUU-XXI/2023 further emphasized the prohibition on campaigning in places of worship without exception. So this is considered to minimize identity politics that could occur in the future. In the view of siyasah fiqh, holding political campaigns in mosques may be justified, as long as it does not violate the sharia rules established by the Prophet Muhammad SAW. However, it should be remembered that the principle of siy?sah fiqh emphasizes the avoidance of harm (loss) more than the achievement of benefits [Abstrak Dalam sejarahnya, politik dan masjid menjadi dua hal yang sulit dipisahkan. Meski tencatat bahwa masjid pernah menjadi tempat kegiatan politik namun dimasa sekarang hal tersebut menjadi pro-kotra. Dengan alasan bahwa penggunaan masjid sebagai kegiatan politik dianggap sebagai bentuk pelanggaran dalam kontestasi pemilu dan memiliki nilai politik praktis yang sangat tinggi. Disini penulis tertarik mendiskusikan tentang dinamika larangan masjid sebagai tempat kampanye sebelum dan sesudah adanya Putusan MK Nomor 65/PUU-XXI/2023. Penelitian ini bertujuan menganalisa tentang ketentuan larangan masjid sebagai tempat kampanye sebelum dan sesudah adanya Putusan MK Nomor 65/PUU-XXI/2023 disertai bebera kasus yang perneh terjadi. Penelitian ini berfokus pada analisis teks dan literatur library research atau studi kepustakaan. Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif. Metode pendekatan ini digunakan untuk menganalisis sebab atau ketentua hukum yang melarang kampanye di tempat ibadah. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa larangan kampanye di tempat ibadah diatur pada pasal 285 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Kemdian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023 semakin menegaskan larangan tentang larangan kampanye di tempat ibadah tanpa pengecualian. Sehingga hal ini dianggap dapat meminimalisir politik indentitas yang dapat terjadi di kemudian hari. Dalam pandangan fiqih siy?sah, melakukan kampanye politik di masjid mungkin dapat dibenarkan, selama tidak melanggar aturan syariat yang telah ditetapkan oleh Nabi Muhammad SAW. Namun, perlu diingat bahwa prinsip fiqih siy?sah menekankan pada penghindaran mudharat (kerugian) lebih daripada pencapaian manfaat.]
The Urgency of Narcotics Law Certainty in Indonesia After the Ratification of the Single Convention for Medical Purposes Aringga, Rino Dedi; Saputra, Agung Arafat
Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah Vol. 6 No. 2 (2023): Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syariah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah
Publisher : Islamic Family Law Department, STAI Syekh Abdur Rauf Aceh Singkil, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58824/mediasas.v6i2.143

Abstract

Judicial Review of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics in Indonesia is currently a step to reform the law on the use of narcotics, one of which is marijuana, so that it can be used for medical purposes. Not a few, patients with diseases who need alternative treatment using marijuana extracts must be hindered by regulations that bind Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics. Indonesia adopted the results of The United Nation's Single Convention On Narcotic Drugs 1961 or (single convention) as a step to combat illicit trafficking and misuse of narcotics which was made into narcotics law in Indonesia which is contained in Law Number 35 of 2009 today. The purpose of this writing and research is so that the government and society can increase their concern for the rights of citizens in carrying out the constitutional mandate. As stated in Article 28 H of the 1945 Constitution, "Every person has the right to live in physical and spiritual prosperity, to have a place to live, and to receive protection from a good and healthy life and the right to obtain health services". The data collection technique used by researchers is library research, with qualitative methods, in order to contain the results of studies from collecting literacy data from literature and scientific journals. Therefore, the use of library research and qualitative methods in research can be used to analyze the results of the study and With this research, it will be studied to find legal reasons from the government in the case of medical marijuana in Indonesia. These problems will then be analyzed using analytical descriptive methods to find new concepts related to the legalization of medical marijuana in Indonesia. This study suggests that medical marijuana may have legal potential in the future. This urgency is also demonstrated by the political will of the Indonesian Ulema Council and the Ministry of Health. It is hoped that this research will provide recommendations regarding appropriate educational insights about medical marijuana and potential legalization in the future. Abstrak: Judicial Review Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika di Indonesia sampai saat ini menjadi langkah mereformasikan Undang-Undang tentang penggunaan narkotika salah satunya adalah marijuana agar dapat dimanfaatkan untuk keperluan medis. Tidak sedikit, pasien pengidap penyakit yang membutuhkan pengobatan alternatif menggunakan ekstrak marijuana ini harus terhalangi oleh peraturan yang mengikat pada Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika. Indonesia mengadopsi hasil dari The United Nation’s Single Convention On Narcotic Drugs 1961 atau (konvensi tunggal) sebagai langkah pemberatasan peradaran gelap dan salah guna penggunaan narkotika yang dijadikan Undang- undang narkotika di Indonesia yang dimuat pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 saat ini. Penulisan dan penelitian ini bertujuan agar pemerintah dan masyarakat dapat lebih meningkatkan kepeduliannya terhadap hak warga negara dalam menjalani amanat konstitusional. Sebagaimana termaktub dalam Pasal 28 H Undang-Undang Dasar Tahun 1945, bahwa “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan perlindungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah library research, denagn metode kualitatif, agar dapat memuat hasil studi dari pengumpulan data-data literasi dari kepustakaan maupun jurnal ilmiah. Oleh karenanya, penggunaan metode library research dan kualitatif dalam penelitian dapat menghasilkan kajian atas suatu fenomena dan yang lebih komprehensif dan Dengan penelitian ini akan dikaji untuk menemukan alasan hukum dari pemerintah dalam kasus ganja medis di Indonesia. Masalah-masalah tersebut kemudian akan dianalisis menggunakan metode deskriptif analitis dengan untuk menemukan konsep-konsep baru terkait legalisasi ganja medis di Indonesia. Studi ini menunjukkan bahwa ganja medis akan mungkin memiliki potensi legal di masa depan. Urgensi ini juga didemonstrasikan oleh kemauan politik Majelis Ulama Indonesia dan Kementerian Kesehatan. Dari penelitian ini diharapkan akan memberikan rekomendasi terkait wawasan pendidikan yang tepat tentang ganja medis dan potensi legalisasi di masa depan.
Justice in the Distribution of Inheritance: Perspectives of Islamic Law and the Malaysian Case Nuurussyifa, Nuurussyifa; Fatimah, Fatimah
Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah Vol. 7 No. 1 (2024): Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syariah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah
Publisher : Islamic Family Law Department, STAI Syekh Abdur Rauf Aceh Singkil, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58824/mediasas.v7i1.145

Abstract

This research discusses the considerations in making a decision by the High Court in Malaysia regarding claims for inheritance rights to the inheritance of his late mother according to farid law and law in Malaysia based on Islamic law. However, in these considerations the Court rejected the claim for several reasons. The research method used is descriptive qualitative research related to Islamic law and law in Malaysia. The results of decisions and law books in this research are used as sources of information. The decision made by the High Court in the claim for heirs' rights was unacceptable and unfair. This is because the arguments in the trial were not based on Islamic law and the laws in Malaysia. In fact, the High Court should be careful in giving decisions so as not to have a negative impact on other heirs. This research aims to determine the rights of heirs who are eligible to receive inheritance according to Islamic law and the law used in Malaysia regarding assets left behind by the deceased. [Studi ini membahas tentang pertimbangan dalam mengambil keputusan oleh Mahkamah Tinggi di Malaysia mengenai tuntutan hak kewarisan ke atas warisan mendiang ibunya menurut hukum faraid dan hukum di Malaysia berdasarkan hukum Islam. Namun, dalam pertimbangan tersebut pihak Mahkamah telah menolak tuntutan tersebut dengan beberapa alasan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif berkaitan dengan hukum Islam dan hukum di Malaysia. Hasil keputusan dan buku hukum dalam penelitian ini digunakan sebagai sumber informasi. Putusan yang ditetapkan oleh pihak Mahkamah Tinggi dalam tuntutan hak ahli waris tersebut adalah tidak relaven dan tidak adil. Hal ini dikarenakan, argumen di dalam sidang tidak berasaskan hukum Islam dan undang-undang di Malaysia. Justru itu, Mahkamah Tinggi seharusnya berhati-hati dalam memberikan putusan agar tidak menimbulkan dampak negatif terhadap ahli waris lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hak-hak ahli waris yang layak menerima harta warisan menurut hukum Islam dan hukum yang digunakan di Malaysia mengenai harta sepeninggalan Almarhumah.]
Tamkin Sempurna as a Condition for Exemption from Obligations Husband to Wife Khatimah, Husnul; Rahim, Raisa; AD, Muhammad Irfan; Al Latifa, Soraya; Shafia, Aqila
Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah Vol. 6 No. 2 (2023): Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syariah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah
Publisher : Islamic Family Law Department, STAI Syekh Abdur Rauf Aceh Singkil, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58824/mediasas.v6i2.146

Abstract

In Indonesia, the rights and obligations of husband and wife are regulated in Law No.1 of 1974 concerning Marriage and the Compilation of Islamic Law (KHI), but in KHI Article 80 paragraph 5, states that the husband's obligations towards his wife as mentioned in paragraph (4) letters a and b above come into effect after the perfect tamkin of his wife. This statement states that before the perfect tamkin the obligation to provide for a husband can be waived. This study aims to explore the exemption of the husband's obligation to his wife in the presence of Perfect Tamkin. The type of research used is normative research with a normative juridical approach. The results of the discussion of Imam Ash-Shafi'i provide exemption from the obligation of a husband to his wife required in the Perfect Tamkin in two circumstances, namely, the first situation when a man marries a woman who is still small (not yet baligh) / not yet worthy of intercourse. Secondly, the exemption of the obligation to provide maintenance by the husband towards the wife also applies when a wife refuses to be intimate, without reasons such as illness or menstruation, then the husband is exempted from the obligation to provide maintenance until the wife is willing to be intimate again. That way in these two circumstances, according to the view of Imam Asy-Shafi'i, the husband can be relieved of the obligation to provide maintenance for a wife, this is in accordance with Article 80 paragraph (5) KHI. [Di Indonesia hak dan kewajiban suami istri diatur dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), namun dalam KHI Pasal 80 ayat 5, menyatakan bahwa Kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari istrinya. Pernyataan tersebut menyatakan bahwa sebelum adanya tamkin sempurna kewajiban menfakahi bagi seorang suami dapat dibebaskan. Penelitian ini bertujuan untuk menggali tentang pembebasan kewajiban suami terhadap istri dengan adanya Tamkin Sempurna. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dengan pendekatan yuridis normatif. Hasil Pembahasan Imam Asy-Syafi’i memberikan pembebasan kewajiban seorang suami terhadap istri disyaratkan pada Tamkin Sempurna dalam dua keadaan yaitu, pertama keadaan ketika seorang laki-laki menikahi seorang perempuan masih kecil (belum baligh)/belum layak digauli. Kedua pembebasan kewajiban membarikan nafkah oleh suami terhadap istri juga berlaku ketika seorang istri yang menolak untuk digauli, tanpa alasan seperti sakit atau sedang haid, maka suami dibebaskan dari kewajiban memberikan nafkah sampai seorang istri mau untuk digauli kembali. Dengan begitu dalam dua keadaan ini menurut pandangan Imam Asy-Syafi’i suami dapat dibebeskan dari kewajiban memberikan nafkah terhadap seorang istri hal ini sesuai dengan Pasal 80 ayat (5) KHI.]
Marriage Age Limits in Islamic Context: A Comparative Study in Several Muslim Countries Rahim, Raisa; Khatimah, Husnul; Karyono, Quoies Hassan; Al Latifah, Soraya; Mahatta, Afdhalia
Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah Vol. 6 No. 2 (2023): Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syariah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah
Publisher : Islamic Family Law Department, STAI Syekh Abdur Rauf Aceh Singkil, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58824/mediasas.v6i2.147

Abstract

The issue of the age of marriage is often an attractive discussion and develops in line with different locations and times. This issue is very crucial in the discourse of Islamic legal studies because of its relevance to various provisions in every Muslim country, such as Pakistan, Jordan, Turkey, Egypt, Tunisia, Indonesia, Morocco and Malaysia. The rules of law that apply in each country must be obeyed by pubescent men and women who want to get married, but there are also those who violate them. This can certainly affect the legal protection of marriages or families that violate these rules. The purpose of this research is to see the existence of family law regarding differences in marriage age limits in each country, especially Muslim-majority countries. The research used is normative research with a comparative approach. It can be understood that the application of the age of marriage in these various countries varies, which shows that the application of the standard age of marriage in various countries depends on the policy guidelines of each country. Of the 8 countries, there are 6 countries that allow and permit marriages between two candidates who have not reached the lowest age limit for marriage. And there are 2 countries that do not allow their citizens to marry before reaching the minimum age of marriage, namely Pakistan and Egypt. Not only does it prohibit, both countries impose severe sanctions on citizens who do not comply. [Isu mengenai batas usia pernikahan seringkali menjadi pembahasan yang atraktif dan mengalami perkembangan sejalan dengan lokasi dan waktu yang berbeda. Isu tersebut berkedudukan sangat krusial dalam diskursus kajian hukum Islam dikarenakan relevansinya dengan berbagai ketetapan aturan disetiap negara Muslim, seperti, Pakistan, Yordania, Turki, Mesir, Tunisia, Indonesia, Maroko dan Malaysia. Aturan hukum yang berlaku di setiap negaranya wajib di patuhi oleh laki-laki dan perempuan baligh yang hendak melangsungkan pernikahannya namun ada juga yang melanggarnya. Hal ini tentunya dapat mempengaruhi perlindungan hukum terhadap perkawinan atau keluarga yang melanggar aturan tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat eksistensi hukum keluarga mengenai perbedaan batas usia pernikahan disetiap negaranya terutama negara mayoritas Muslim. Penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dengan pendekatan perbandingan (comparative approach). Dapat dipahami bahwa penerapan usia perkawinan di berbagai negara ini bervariasi, yang menunjukkan bahwa penerapan standar batas usia pernikahan di berbagai negara tersebut bergantung kepada kebijakan pedoman Negara masing-masing. Dari 8 negara tersebut, ada 6 negara yang memperbolehkan dan mengizinkan pernikahan yang dilakukan kedua calon yang belum mencapai batas umur paling rendah untuk melakukan pernikahan. Dan ada 2 negara yang tidak memperkenankan warga negaranya melakukan perkawinan sebelum mencapai batas usia minimum pernikahan yaitu Negara Pakistan dan Negara Mesir. Tidak hanya melarang, kedua Negara tersebut memberikan sanksi yang cukup berat bagi warga neganya yang tidak patuh.]
Protection of Children's Rights in the Application for Marriage Dispensation at the Sharia Court in Langsa Shafia, Aqila
Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah Vol. 6 No. 2 (2023): Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syariah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah
Publisher : Islamic Family Law Department, STAI Syekh Abdur Rauf Aceh Singkil, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58824/mediasas.v6i2.151

Abstract

In Indonesia, one of the main issues related to child protection is underage marriage, where there is a difference between Law Number 16 of 2019 concerning marriage and Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection in determining the age limit of children. This study aims to determine the factors that lead to the approval of marriage dispensation requests in the Sharia Court of Langsa and how children's protection rights in marriage dispensation requests are regulated in Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection at the Sharia Court of Langsa. This research uses field research with a normative juridical approach. The results of the discussion on marriage dispensation requests in the Sharia Court of Langsa are submitted for reasons such as economic, low education, and pregnancy out of wedlock. The judge's decision in the dispensation of marriage cases, when related to child protection, does not fully provide the rights of children who are getting married. As stipulated in Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection. However, on the other hand, the judge's decision in marriage dispensation cases is considered appropriate because it prioritizes the interests of the community, especially in urgent situations such as pregnancy out of wedlock and children getting married under age, the judge must ensure that the rights of the child are still obtained. [Abstrak: Di Indonesia salah satu masalah utama terkait perlindungan anak adalah perkawinan di bawah umur, dimana terdapat perbedaan antara undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dalam menetapkan batas usia anak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa yang menjadi faktor dapat dikabulaknnya permohonan dispensasi nikah yang terjadi di Mahkamah Syar’iyah Langsa dan bagaimana hak-hak perlindungan terhadap anak dalam permohonan dispensasi nikah dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada Mahkamah Syar’iyah Langsa. Jenis penelitian yang digunakan penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan yuridis normatif. Hasil pembahasan permohonan dispensasi nikah di Mahkamah Syar’iyah Langsa diajukan karena alasan ekonomi, pendidikan rendah, dan kehamilan di luar nikah. Putusan hakim dalam perkara Dispensasi Nikah jika dihubungkan dengan perlindungan anak memang belum sepenuhnya memberikan hak-hak anak yang akan menikah. Sebagaimana yang terdapat didalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Tetapi disatu sisi, putusan hakim dalam perkara dispensasi nikah dinilai telah sesuai dikarenakan lebih mementingkan kepada maslahat yang terjadi didalam masyarakat karena sesuatu yang urgent misalnya hamil diluar nikah dan anak harus menikah dibawah umur, maka hakim harus memastikan agar hak-hak anak tetap didapatkannya.]

Page 7 of 17 | Total Record : 164

 5   6   7   8   9 

Filter by Year

2019 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 8 No. 4 (2025): Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syariah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah Vol. 8 No. 3 (2025): Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syariah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah Vol. 8 No. 2 (2025): Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syariah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah Vol. 8 No. 1 (2025): Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syariah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah Vol. 7 No. 2 (2024): Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syariah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah Vol. 7 No. 1 (2024): Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syariah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah Vol. 6 No. 2 (2023): Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syariah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah Vol. 6 No. 1 (2023): Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syariah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah Vol. 5 No. 2 (2022): Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syariah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah Vol. 5 No. 1 (2022): Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syariah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah Vol. 4 No. 2 (2021): Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syariah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah Vol. 4 No. 1 (2021) Vol. 3 No. 2 (2020) Vol. 3 No. 1 (2020) Vol. 2 No. 2 (2019) More Issue