cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Khairuddin
Contact Email
Khairuddinazka15@gmail.com
Phone
+6282286180987
Journal Mail Official
Khairuddinazka15@gmail.com
Editorial Address
Desa Lipat kajang Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Aceh Singkil
Location
Kab. aceh singkil,
Aceh
INDONESIA
Jurnal Mediasas : Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah
Published by Sekolah Tinggi Agama Islam Syekh Abdur Rauf Singkil
ISSN : 26551497     EISSN : 28082303     DOI : 10.58824
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Focus Mediasas Journal Media Ilmu Syariah and Ahwal Al-Syakhsiyah provides scientific articles developed in attending to the publication of articles, original research reports, reviews, and scientific commentary on Sharia. Coverage The Mediasas Journal includes research from researchers, academics, and practitioners. In particular, papers considering the following general topics were promulgated family law in the Islamic world, Islamic law, Constitutional law (Siyasah), Sharia economic law, civil law, criminal law, Regulations invitation, law knowledge.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 164 Documents
 1   2   3   4   5 
Rekonstruksi Hukum Islam Melalui Pendekatan Maqashid Syari’ah Arifin, Samsul
Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah Vol. 5 No. 1 (2022): Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syariah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah
Publisher : Islamic Family Law Department, STAI Syekh Abdur Rauf Aceh Singkil, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Di akhir zaman ini ummat muslim sering dihadapkan kepada persoalan-persoalan keagaman, politik, sosial dan budaya, baik dari pola pikir maupun tingkah laku. didukung dengan begitu cepatnya perkembangan teknologi diera mudern ini tentu akan merubah pola pikir manusia. Sehingga agama mengalami pergeseran makna yang awalnya agama mensyari’atkan Islam untuk membawa kemaslahatan kepada manusia dan menghindari kemudaratan sesuai dengan perkembangan manusia itu sendiri. Namun agama kaku di dalam menyikapinya, Oleh karena itu, menitik beratkan bagaimana agama responsif terhadap persoalan tersebut. Hal ini akan menjadikan konsep dasar dari maqashid al-syari’ah diera klasik kemudian dikembambangkan menjadi sebuah pradigma ilmu baru dalam pemikiran Islam kontemporel yaitu maqashid yang dipopulerkan oleh jesser auda dengan menggunakan pendekatan sistemnya. Ada enam sitem yang digunakan oleh jesser auda : sifat koqnitif (coknitive nature), saling keterkaitan (interrelated), keutuhan (wholennes), keterbukaan (openess), herarki (hierachy), kebermaknaan (purposefulness). Disini jesser auda menawarkan rekontroksi hukum Islam melalui pendekatan sistemnya sehingga agama akan selalu resposif terhadap perkembangan zaman.
Tinjauan Etika Bisnis Terhadap Persaingan Antara Produsen Tahu di Kampong Blok VI Aceh Dinata, Muhd.Farabi
Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah Vol. 5 No. 1 (2022): Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syariah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah
Publisher : Islamic Family Law Department, STAI Syekh Abdur Rauf Aceh Singkil, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini membahas masalah tinjauan etika bisnis Islam terhadap persaingan antara produsen tahu di desa Blok VI Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil. Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan persaingan produsen tahu bagai menganalisis bagaimana tinjauan etika bisnis terhadap hal tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, yaitu riset yang bersifat deskriptif, pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan Keadaan produsen tahu di desa Blok VI Kecamatan adalah kadang-kadang saling menjatuhkan sesama produsen, ada yang bersaing secara sehat terhadap produk dan ada juga yang tidak bersaing secara sehat, serta kadang-kadang ada produsen yang sengaja menjatuhkan harga. Bentuk masalah persaingan usaha antar produsen tahu di desa Blok VI masalah persaingan produk, masalah persaingan harga, dan masalah persaingan pemasaran. Jika melihat etika bisnis Islam terhadap praktik persaingan antar produsen tahu di desa Blok VI Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil adalah sebagian ada yang sudah sesuai dengan etika bisnis Islam dan sebagian ada juga yang tidak sejalan dengan etika bisnis Islam
Efektivitas Penerapan Sistem E-Court Pengadilan Agama Dalam Perkara Perceraian Shodikin, Akhmad; Saepullah, Asep; Lestari, Imas Indah
Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah Vol. 4 No. 2 (2021): Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syariah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah
Publisher : Islamic Family Law Department, STAI Syekh Abdur Rauf Aceh Singkil, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

E-court adalah sebuah instrument pengadilan sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat dalam hal pendaftaran perkara secara online, pemabayaran secara online, mengirim dokumen persidangan (Jawaban, replik, duplik dan kesimpulan) dan pemanggilan secara online aplikasi e-court diharapkan mampu meningkatkan pelayanan dalam fungsinya menerima pendaftaran perkara secara online dimana masyarakat akan menghemat waktu dan baiaya saat melakukan pendaftaran perkara. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari rumusan masalah : “bagaimana penerapan sistem e-court dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Kota Cirebon”, “Bagaimana dampak penerapan sistem e-court di Pengadilan Agama Kota Cirebon bagimasyarakatpencarikeadilan” Metodologi penelitian menggunakan metodologi penelitian kualitatif, yakni metode penelitian yang berdasarkan dari sumber data asli, baik secara tekstual maupun non tekstual. Adapun hasil dari penelitian in ialah penerapan penggunaan aplikasi e-court dalam perkara perceraianya itu setelah penggugat mendapatkan panggilan elektronik selanjutnya dilakukan persidangan elektronik dalam persidangan pihak penggugat dan tergugat setuju melakukan persidangan elektronik dengan mengisi persetujuan prinsip almakapara pihak bisa melakukannya sesuai dengan e-summons untuk jadwal persidangan sudah terintegrasi dengan tundaan sidang SIPP, untuk mekanisme kontrol (menerima, memeriksa dan meneruskan) dari semua dokumen yang diupload selama belum diverifikasi oleh hakim para pihak tidak dapat mendownload dokumen yang dikirim. Sistem e-court mendatangkan kelancaran, kemudahan dan kesuksesan bagi penggunannya karena dengan adanya aplikasi e-court para pihak tidak perlu datang kePengadilan sehingga tidak mengeluarkan biaya transportasi dan bisa mengefisiensi waktu yang digunakan.
Kajian Hukum Islam Terhadap Larangan Membunuh Binatang Saat Istri Sedang Hamil Khairuddin, Khairuddin
Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah Vol. 4 No. 2 (2021): Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syariah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah
Publisher : Islamic Family Law Department, STAI Syekh Abdur Rauf Aceh Singkil, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Di era modern ini masih ditemukan adanya pandangan masyarakat terhadap larangan membunuh binatang disaat istri sedang hamil tepatnya di Desa Suka Jaya Kecamatan Kuala Baru Kabupaten Aceh Singkil. Pandangan ini perlu untuk diteliti lebih lanjut untuk mengetahui penyebab persepsi masyarakat Suka Jaya. Hasil temuan menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat Suka Jaya memiliki pandangan bahwa membunuh binatang saat istri sedang hamil merupakan perbuatan yang dilarang karena berdampak kepada ibu dan anaknya seperti susahnya melahirkan dan anak terlahir dalam keadaan cacat, sebagian masyarakat lainnya tidak percaya terhadap pandangan tersebut, karena anggapan seperti itu merupakan pandangan yang salah yang tidak sesuai dengan tuntunan agaama. Pada dasarnya ada beberapa faktor yang melatarbelakangi pandangan tersebut yakni lemahnya pendidikan, kurangnya pemahaman dibidang agama dan budaya yang telah ada dari sejak dahulu kala.  
Preserving Spiritual Rights through Halal Certification for MSME Products: Voluntary vs. Mandatory Disemadi, Hari Sutra; Putri, Arya Salsabila Auliana
Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah Vol. 6 No. 2 (2023): Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syariah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah
Publisher : Islamic Family Law Department, STAI Syekh Abdur Rauf Aceh Singkil, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58824/mediasas.v6i2.37

Abstract

Halal certification of products is a manifestation of legal protection for Muslim consumers related to efforts to safeguard their spirituality. As a predominantly Muslim country, Indonesia is expected to protect its citizens by fulfilling their fundamental rights. Furthermore, the state strives to develop the domestic halal food industry to promote its growth. Following the enactment of Law Number 33 of 2014 concerning Halal Products Assurance, every business entity that sells essential goods utilized by the public is required to have halal certificate and label, including micro, small, and medium enterprises (MSME). This normative legal or doctrinal research is a qualitative examination that analyzes legal materials related to the protection of spiritual rights through halal certification. The results show the role of the government in ensuring the safety, comfort, and smoothness of Muslim consumers in practicing their religious teachings. Obligation imposed on every business entity to obtain certification creates legal protection for users of these products. Certification registration by business entities, including MSME, provides legal certainty for the protection of consumers' spiritual rights.
Konstruksi Epistemologi Islam: Studi Komparatif Konsep Mushawwibah dan Mukhaththiah dalam Ushul Fiqh Ahyani, Hisam; Mutmainah, Naeli
Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah Vol. 4 No. 2 (2021): Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syariah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah
Publisher : Islamic Family Law Department, STAI Syekh Abdur Rauf Aceh Singkil, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dalam artikel ini penulis mencoba mengekplorasi bagaimana konstruksi epistemologi Islam, melalui satu telaah dalam bidang fiqh dan usul fiqh mengenai Teori Mushawwibah dan Mukhaththiah dalam Ushul Fiqh. Pemahaman terhadap masalah ini sangat penting, mengingat saat ini begitu banyak kalangan yang menyerukan perlunya pambaruan dalam bidang fiqh dan usul fiqh akibat meluapnya serbuan ilmu-ilmu dari sosial Barat. Kita dituntut untuk tidak terburu-buru menolak yang baru dan juga tidak meninggalkan khazanah keilmuan Islam klasik, sebelum memahaminya dengan baik dan benar dengan Teori Mushawwibah dan Mukhaththiah dalam Ushul Fiqh ini. Ushul Fqh lebih mampu memasuki sisi-sisi persoalan hukum yang berkaitan dengan perilaku umat Islam. Sehingga Bagi pengikut teori mushawwibah dijelaskan bahwa semua kesimpulan yang beda-beda itu, yang benar tidaklah satu, bahkan bisa juga semuanya benar. Demikian jika semua mujtahidnya menampilkan kerangka berfikir yang sejalan dengan jalur ushul-fiqh. Sedangkan pengikut mukhaththiah berpendapat bahwa semua kesimpulan yang banyak itu, yang benar cuma satu saja, apalagi jika beberapa kesimpulan tadi ada nilai kontradiktifnya. Metode yang digunakan adalah penelitian kepustakaan, kualitatif, dengan pendekataan perundang-undangan, sejarah, perbandingan dan konseptual serta penelitian ini bersifat normatif. Penelitian ini ditemukan bahwa Islam mengkaji semua teks baik yang tersirat dalam al-Qur’an maupun al-Hadits, baik yang berbentuk zhanni (dugaan), dengan demikian maka makna yang muncul dari teks itu selalu dirumuskan dalam kesimpulan yang berbeda-beda, artinya masih mukhtalaf fih atau perbedaan pendapat. Dalam kajian yang ditawarkan oleh Teori mushawwibah dijelaskan bahwa semua kesimpulan yang beda-beda itu, yang benar tidaklah satu, bahkan bisa juga semuanya benar. Demikian jika para mujtahid dalam menampilkan kerangka berfikir yang sejalan dengan kaidah ushul-fiqh. Berbeda dengan teori mukhaththiah yang berpendapat bahwa semua kesimpulan yang banyak itu tadi, maka yang benar hanyalah satu saja, hal ini dikarenakan jika beberapa kesimpulan ada memiliki nilai kontradiktif. Penilaian semacam itu muncul karena ushul fiqh atau kerangka berfikir fiqh memanfaatkan penalaran subjektif dan paradigma kualitatif. Penalaran jenis ini kurang begiitu memiliki kebenaran pada tingkat tertentu. Kebenaran ushul fiqh dianggap diada-adakan dan sifat kebenarnnya itu bersifat spekulasi.
Perspektif Fiqh Muamalah Tentang Jual Beli Sembako Kadaluarsa Wahidah Z
Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah Vol. 4 No. 2 (2021): Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syariah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah
Publisher : Islamic Family Law Department, STAI Syekh Abdur Rauf Aceh Singkil, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Jual beli sembako yang telah kadaluarsa kerap kali dilakukan oleh masyarakat demi meraup keuntungan yag banyak, oleh karenanya arttikel ini berusaha mengkaji lebih dalam terkait bagaimana pelaksanaan jual beli sembako yang kadaluwarsa dan Bagaimana Tinjauan hukum Islam terhadap jual beli sembako yang kadaluwarsa?. Penelitian ini bertujuan mengetahui bagaimana praktik jual beli sembako dimasyarakat Bukit Harapan dan bagaimana tinjauan hukum Islam terkait praktik jual beli sembako yang telah kadaluarsa. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang dimaksudkan untuk mengetahui dan mendeskripsikan secara jelas dan rinci tentang jual beli sembako yang kadaluwarsa di Desa Bukit Harapan Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil. Adapun tehnik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi dan wawancara. Adapun hasil penelitiannya adalah adanya pelaksanaan jual beli sembako yang kadaluwarsa kepada masyarakat, jual beli sembako terjadi karena ketidaktahuan pedagang atau kurang telitinya para pembeli sehingga jual beli sembako kadaluwarsa terjadi. Jika ditinjau dalam pandangan Islam, bahwa menjual barang sembako yang telah kadaluwarsa merupakan perbuatan yang sangat dilarang, karena dapat membahayakan yang mengkonsumsinya, oleh karenanya Islam memerintahkan kepada seluruh umat manusia agar memperhatikan makanan dan minumannya agar terhindar dari makanan dan minuman yang tidak baik.
Konteks Pernikahan Siri dan Implementasi Keluarga Sakinah Herlina, Herlina
Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah Vol. 4 No. 2 (2021): Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syariah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah
Publisher : Islamic Family Law Department, STAI Syekh Abdur Rauf Aceh Singkil, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Di lingkungan masyarakat masih banyak ditemui praktik nikah siri karena alasan utama yaitu menghindari dosa dan kemaksiatan. Tujuan penelitian ini untuk mengarahkan masyarakat ke makna pernikahan yang sesungguhnya dan lebih kritis terhadap praktik pernikahan siri. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe dan strategi fenomenologi. Tingkat eksplanasi secara deskriptif dan pemaparan menggunakan tabulasi dan grafik. Rancangan yang digunakan non probability. Teknik pengumpulan dan analisis data diuraikan pada metodelogi materi penelitian. Hasil penelitian menemukan konteks dan konsep yang tepat bahwa pernikahan siri dapat dilakukan dengan tingkat urgensi dan faktor penyebab yang benar sesuai tuntunan Rasulullah saw. Masyarakat, lembaga perkawinan dan para pelaku nikah siri harus mencermati dan teliti dalam mengambil keputusan. Pernikahan siri yang telah terjadi diarahkan untuk melakukan pencatatan pada Kantor Urusan Agama agar terjaga dan terpenuhi hak istri dan anak-anak. Kesimpulan dari penelitian ini adalah mengarahkan terwujudnya keluarga sakinah pada pelaku pernikahan siri yang masih bertahan, Pernikahan siri dapat dilakukan dalam kondisi yang sangat darurat, bersifat temporer dan segera dilakukan pencatatan agar sah secara hokum agama dan negara, Pengalaman dari responden menunjukkan banyak kerugian dan dampak negatif dari pernikahan siri terutama pada hubungan silaturahmi dan perwujudan keluarga sakinah.
Alternatif Bentuk Wasiat Bagi Anak Angkat Era 4.0 : Studi Pemikiran Najmuddin Al Thufi dan Kompilasi Hukum Islam Naibul Kholili, Akhmad; Makturidi, Muhamad Ghofir; Muharir, Muharir
Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah Vol. 4 No. 2 (2021): Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syariah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah
Publisher : Islamic Family Law Department, STAI Syekh Abdur Rauf Aceh Singkil, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Berangkat dari dualisme pandangan dimana Wasiat ikhtiariyah yang merupakan wasiat yang diberikan secara sukarela dan wasiat wajibah yakni wasiat yang diwajibkan sesuai dengan undang-undang, maka peneliti berusaha menguak serta menggali tentang Alternatif Bentuk Wasiat Bagi Anak Angkat Era 4.0 dengan membandingkan Pemikiran Najmuddin Al Thufi dan Kompilasi Hukum Islam. Metode dalam penelitian ini termasuk kategori penelitian kepustakaan (Library Research) dimana data dan sumber data peneliti peroleh dari berbagai literatur (buku, jurnal, internet, dan sumber data lainnya yang relevan). Sehingga penelitian ini membuktikan bahwa di era 4.0 seperti sekarang ini Alternatif Bentuk Wasiat Bagi Anak Angkat Era 4.0 adalah dengan konsep maslahat, dimana konsep ini dicetuskan oleh Najmuddin Al Thufi, yakni wasiat ini dapat dilakukan dengan Sistem perdamaian dan Pembagian Harta Waris saat Pewaris masih hidup yang tentunya dengan mengedepankan konsep islam rahmatan lil ‘alamin.
Pragmatism of Smart Contracts in Legal Perspective: A Comparative Analysis Between Indonesia and The United States Warianto, Wahyudi; Amboro, Florianus Yudhi Priyo; Sudirman, Lu
Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah Vol. 7 No. 1 (2024): Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syariah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah
Publisher : Islamic Family Law Department, STAI Syekh Abdur Rauf Aceh Singkil, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58824/mediasas.v7i1.42

Abstract

Smart Contracts offer significant potential for contractual processes in Indonesia, much like their utilization in the United States under the prevailing regulations of both countries, including the Electronic Information and Transactions Law Number 11 of 2008, the Civil Code, the Uniform Electronic Transaction Act, the Electronic Signatures in Global and National Commerce Act, the Blockchain Technology Act, as well as Arizona House Bill 2417 and Nevada Senate Bill No. 398. This study aims to pragmatically analyze the legal perspective regarding the legal capacity to facilitate the use of Smart Contracts as a form of blockchain technology, using the legal framework of the United States as a comparative basis. The research employs a comparative legal research method with a legislative approach. The analysis reveals the inadequacy of the legal framework in Indonesia, despite recent revisions, which still exhibit numerous shortcomings in facilitating the utilization of Smart Contracts. Suggestions for regulatory aspects are proposed to support comprehensive legal development, as an effort to adapt to the evolving times. Smart Contract menawarkan potensi pemanfaatan yang baik dalam proses berkontrak di Indonesia, sebagaimana yang telah mulai dimanfaatkan di Amerika Serikat melalui peraturan perundag-undangan yang berlaku di kedua belah negara, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Uniform Electronic Transaction Act, Electronic Signatures in Global and National Commerce Act, Blockchain Technology Act, dan Arizona House Bill 2417, Nevada Senate Bill No. 398. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara pragmatisme dalam perspektif hukum perihal kecakapan hukum untuk memfasilitasi pemanfaatan Smart Contract sebagai bentuk teknologi blockchain, dengan menggunakan kerangka hukum Amerika Serikat sebagai bahan komparasi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian komparatif dengan pendekatan perundang-undangan. Analisis menemukan adanya ketidakcakapan kerangka hukum di Indonesia, meskipun telah didukung dengan revisi pengaturan terbaru, yang nyatanya masih memiliki banyak kekurangan dalam kecakapan untuk memfasilitasi pemanfaatan Smart Contract. Usulan aspek pengaturan diusulkan oleh pengaturan ini untuk mendukung perkembangan hukum yang komprehensif, sebagai upaya beradaptasi terhadap perkembangan zaman

Page 3 of 17 | Total Record : 164

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2019 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 8 No. 4 (2025): Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syariah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah Vol. 8 No. 3 (2025): Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syariah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah Vol. 8 No. 2 (2025): Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syariah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah Vol. 8 No. 1 (2025): Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syariah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah Vol. 7 No. 2 (2024): Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syariah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah Vol. 7 No. 1 (2024): Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syariah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah Vol. 6 No. 2 (2023): Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syariah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah Vol. 6 No. 1 (2023): Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syariah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah Vol. 5 No. 2 (2022): Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syariah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah Vol. 5 No. 1 (2022): Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syariah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah Vol. 4 No. 2 (2021): Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syariah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah Vol. 4 No. 1 (2021) Vol. 3 No. 2 (2020) Vol. 3 No. 1 (2020) Vol. 2 No. 2 (2019) More Issue