cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Bahtiar Imran
Contact Email
bahtiarimranlombok@gmail.com
Phone
+6285337626083
Journal Mail Official
bahtiarimranlombok@gmail.com
Editorial Address
Perumahan Green Asia Blok I2-04, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat Nusa Tenggara Barat, Indonesia
Location
Kab. lombok barat,
Nusa tenggara barat
INDONESIA
IURIS NOTITIA : JURNAL ILMU HUKUM
Published by CV. Ninety Media Publisher
ISSN : -     EISSN : 30254477     DOI : https://doi.org/10.69916/iuris
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
IURIS NOTITIA : JURNAL ILMU HUKUM or abbreviated IURIS NOTITIA is a national journal published by the Ninety Media Publisher since 2023 with E-ISSN : 3025-4477 . IURIS NOTITIA is a peer-reviewed journal with a focus on the field of Legal Studies covering the scope of Criminal Law, Civil Law, Constitutional Law, State Administrative Law, International Law, Islamic Law, Agrarian Law, Customary law, Anthropological Law, Sociological Law, and other fields related to Legal Studies. All submissions are Single blind and reviewed by peer reviewers. All papers can be submitted in BAHASA INDONESIA or ENGLISH. The aims of this journal is provide a venue for academia, researcher and practitioner to publish original research or review on article. IURIS NOTITIA : JURNAL ILMU HUKUM is a legal journal that published by the Ninety Media Publisher published two times a year are April and October. This journal available in online and printed version. Scope of published article in this journal related to law and society.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 5 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol. 2 No. 1 (2024): April 2024" : 5 Documents clear
PELAKSANAAN PEMIDANAAN TERHADAP ANAK Megawati Iskandar Putri; Taufik, Zahratul’ain
IURIS NOTITIA : JURNAL ILMU HUKUM Vol. 2 No. 1 (2024): April 2024
Publisher : Ninety Media Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69916/iuris.v2i1.110

Abstract

Pemidanaan di dalam hukum Indonesia merupakan suatu cara atau proses untuk menjatuhkan sanksi atau hukuman untuk seseorang yang telah melakukan tindak pidana ataupun pelanggaran. Pemidanaan adalah kata lain dari sebuah penghukuman. Dengan semakin berkembangnya zaman, pemidanaan kini tidak lagi hanya berfokus pada konsep balas dendam atau efek jera, tetapi juga bagaimaan membina narapidana agar dapat kembali ke masyarakat menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Tentunya, pemidanaan yang diterapkan kepada orang dewasa berbeda dengan pemidanaan yang diberikan terhadap anak. anak yang di bawah umur masih dikatakan belum cakap. Artinya, anak tersebut dianggap belum dapat menentukan pilihannya sendiri dan dianggap belum mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.Oleh sebab itu, dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, di atur pemidanaan yang berbeda kepada anak. Mulai dari jenis pidana, proses peradilan, serta pelaksaaan pemidanaan kepada anak. Berdasarkan hal tersebut diatas, maka dirasa perlu untuk mengetahui bagaimana sistem pemidanaan di Indonesia dan bagaimana pelaksanaan pemidanan terhadap anak. Tulisan ini kemudian menggunakan metode penelitian normative dan empiris. Tulisan ini bertujuan untuk membahas lebih lanjut mengenai pelaksaan pemidaan kepada anak
RESTITUSI BAGI WARGA NEGARA ASING YANG MENJADI KORBAN TINDAK PIDANA TERORISME DI INDONESIA Yaumi Ramdhani; Ufran
IURIS NOTITIA : JURNAL ILMU HUKUM Vol. 2 No. 1 (2024): April 2024
Publisher : Ninety Media Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69916/iuris.v2i1.121

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis terkait restitusi bagi warga negara asing yang menjadi korban tindak pidana terorisme di Indonesia. Jenis penelitian ini adalah normatif. Hasil penelitian ini adalah Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) adalah lembaga utama yang dimandatkan oleh Undang-Undang Nomor 5 tahun 2018 tentang mekanisme tata cara memberikan bantuan. Kordinasi pemulihan korban dan penetapan katagori sebagai korban berada dalam koordinasi BNPT (Badan Nasional Penanggulangan Terorisme). Mekanisme mendapatkan restitusi sesuai dengan pasal 8 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana
ENVIRONMENTAL CRIME DARI PRESPEKTIF GREEN VIKTIMOLOGY Zafri ramadhoan; Hisyam, Muhammad Muslih; Ramdhani, Yaumi; Ufran
IURIS NOTITIA : JURNAL ILMU HUKUM Vol. 2 No. 1 (2024): April 2024
Publisher : Ninety Media Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69916/iuris.v2i1.122

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimana konsep green victimology dari prespektif environmental crime serta bagaimana prespektif green victimology dalam hukum Indonesia. Green viktimology menyarankan definisi korban yang lebih luas yang juga mencakup viktimisasi. oleh aktor non-manusia seperti hewan, pohon, dan sungai. green viktimology berkaitan dengan perspektif eco justice, yaitu keadilan lingkungan dengan manusia sebagai korbannya, keadilan ekologis dengan hewan dan tumbuhan sebagai korbannya, dan keadilan spesies yang korbannya adalah hewan dan tumbuh- tumbuhan. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Dari hasil penelitian diperoleh bahwa konsep green victimology ini penting diadopsi untuk kepentingan masa depan bangsa Indonesia khususnya di bidang lingkungan hidup, setelah itu dapat dapat diakomodir pemerintah dan masyarakat juga harus berupaya untuk meminimalisir kerusakan lingkungan yang terjadi. keadilan untuk dipakai dalam melindungi lingkungan: Keadilan Lingkungan (environmental justice), korbannya adalah manusia; Keadilan Spesies (species justice), korbannya adalah lingkungan tertentu; dan Keadilan Ekologi (ecological justice), korbannya adalah hewan dan tumbuhan
TEKNIK PENCEGAHAN KEJAHATAN CYBERBULLYING DALAM GAME ONLINE BERBASIS MULTIPLAYER ONLINE BATTLE ARENA (MOBA) Yaumi Ramdhani; Ufran
IURIS NOTITIA : JURNAL ILMU HUKUM Vol. 2 No. 1 (2024): April 2024
Publisher : Ninety Media Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69916/iuris.v2i1.123

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis terkait aspek cyber bullying dan teknik pencegahan tindak pidana cyber bullying dalam game online berbasis Multiplayer Online Battle Arena (MOBA). Jenis penelitian ini adalah normatif. Hasil penelitian ini adalah terdapat batasan interaksi antara pemain game online dalam berupa fitur chat antara pemain, fitur komentar akun, fitur chat global dan voice chat (interaksi suara secara langsung) dalam game online sehingga cyber bullying terhadap korban berbentuk flaming, harassment, dan exclusion. Didalam game online secara garis besar social crime prevention berupa pemahaman manfaat game dan self-control pemain, secara situtational crime prevention berupa pengembangan konsep keamanan aplikasi game, dan community based crime prevention berupa pemberdayaan komunitas-komunitas game online untuk memerang cyber bullying dalam game online berbasis Multiplayer Online Battle Arena (MOBA).
PANDANGAN KRIMINOLOGI ANARKIS TERHADAP SISTEM HUKUM PIDANA (STUDI PEMIKIRAN PIERRE-JOSEPH PROUDHON) Muhammad Farrel Alfarisi; Ufran
IURIS NOTITIA : JURNAL ILMU HUKUM Vol. 2 No. 1 (2024): April 2024
Publisher : Ninety Media Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69916/iuris.v2i1.124

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk meneliti pandangan kriminologi anarkis terhadap hukum pidana berdasarkan pemikiran Pierre-Joseph Proudhon. Jenis penelitian ini adalah penelitian socio-legal. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana kriminologi anarkis Proudhon, dan bagiamana ia memandang hukum pidana. Setelah melakukan penelitian, penelitian ini memperoleh hasil bahwa kejahatan dapat terjadi karena keburukan yang terlahir sebab sistem properti, sistem ekonomi, dan sistem kuasa serta perangkatnya. Kemudian cara untuk menghentikan kejahatan adalah dengan menghapuskan sistem properti dan mereformasi sistem-sistem dalam sebuah negara, salah satunya adalah dengan merubahnya menjadi sistem federalis progresif. Kemudian kriminologi anarkis Proudhon mengartikan bahwa kejahatan merupakan sebuah perbuatan yang dapat merugikan orang lain dan juga menciptakan ketidakadilan serta merebut kebebasan orang lain. Lalu, ditemukan sebuah kontradiksi juga pada hukum sehingga hukum perlu digantikan dengan kontrak bebas. Setelah itu, hukuman-hukuman yang ada perlu direformasi seperti penghapusan hukuman mati dan mereformasi sistem penjara.

Page 1 of 1 | Total Record : 5

 1 

Filter by Year

2024 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 3 No. 2 (2025): Oktober 2025 Vol. 3 No. 1 (2025): April 2025 Vol. 2 No. 2 (2024): Oktober 2024 Vol. 2 No. 1 (2024): April 2024 Vol. 1 No. 2 (2023): Oktober 2023 Vol. 1 No. 1 (2023): April 2023