cover
Contact Name
Abdullah Syarofi
Contact Email
syarofi070693@insud.ac.id
Phone
+628563338053
Journal Mail Official
syarofi070693@insud.ac.id
Editorial Address
THE REPUBLIC : Journal of Constitutional Law Program Studi Hukum Tata Negara Institut Pesantren Sunan Drajat Lamongan Jalan Raden Qosim Komplek PP. Sunan Drajat Lamongan Telp. 0856-3338-053 (WA)
Location
Kab. lamongan,
Jawa timur
INDONESIA
The Republic: Journal of Constitutional Law
ISSN : 29886767     EISSN : 29887070     DOI : https://doi.org/10.55352/htn.v1i1
Jurnal The Republic : Journal of Constitutional Law ini dikelola oleh Program Studi Hukum Tata Negara dan diterbitkan oleh Program Studi Hukum Tata Negara dan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) Institut Pesantren Sunan Drajat Lamongan. Tujuan jurnal ini adalah sebagai sarana bagi mahasiswa, akademisi, peneliti, dan praktisi untuk mempublikasikan artikel penelitian asli atau artikel ulasan. Jurnal ini terbit dua kali dalam setahun, yaitu bulan April dan Oktober. Ruang lingkup yang dimuat dalam jurnal ini membahas berbagai topik hukum tata negara, antara lain: Hukum Administrasi Negara Hukum Konstitusi Hukum Pemerintahan Daerah UU Pemerintahan Desa Hukum Keuangan Negara UU Pemilu Hukum Lingkungan Hukum Ketenagakerjaan Hukum Negara
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 61 Documents
PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PENGAWASAN TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS DANA DESA DI DESA BULUBRANGSI KECAMATAN LAREN KABUPATEN LAMONGAN DALAM PERSPEKTIF SIYASAH MALIYAH Bintang Agus Satriya, Rizka; Bintang, Rizka; Moh. Sa’diyin; Janeko
The Republic : Journal of Constitutional Law Vol. 4 No. 1 (2026): THE REPUBLIC : Journal of Constitutional Law
Publisher : Program Studi Hukum Tata Negara dan diterbitkan oleh Program Studi Hukum Tata Negara dan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Sunan Drajat Lamongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55352/htn.v4i1.2862

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mengawasi transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Dana Desa di Desa Bulubrangsi, Kecamatan Laren, Kabupaten Lamongan, serta meninjau pelaksanaannya dari perspektif Siyasah Maliyah. Transparansi dan akuntabilitas merupakan dua prinsip utama dalam pengelolaan keuangan publik yang tidak hanya dituntut oleh regulasi negara, tetapi juga sejalan dengan prinsip-prinsip dalam Islam. Dalam konteks ini, BPD memiliki fungsi penting sebagai lembaga representatif masyarakat yang menjalankan fungsi pengawasan terhadap kebijakan dan pelaksanaan program-program desa yang didanai oleh Dana Desa. Bagaimana Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pengawasan Transparansi dan Akuntabilitas Dana Desa di Desa Bulubrangsi Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan dalam Perspektif Siyasah Maliyah. Bagaimana efektivitas peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pengawasan Transparansi dan Akuntabilitas Dana Desa di Desa Bulubrangsi Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan ditinjau dari Perspektif Siyasah Maliyah. Dari hasil pengamatan lapangan dan analisis dokumen, BPD Desa Bulubrangsi menunjukkan upaya nyata dalam mendorong keterbukaan informasi publik, terutama terkait perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi penggunaan Dana Desa. Rapat-rapat musyawarah desa rutin digelar sebagai forum untuk menyerap aspirasi dan memberikan ruang bagi masyarakat untuk mengetahui alokasi anggaran dan pelaksanaannya. Namun, masih terdapat kendala seperti kurang dilibatkanya Masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi Dana Desa, dan yang lebih penting melibatkan dalam Pengawasan Transparansi dan Akuntabilitas Dana Desa.