cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Abdullah Syarofi
Contact Email
syarofi070693@insud.ac.id
Phone
+628563338053
Journal Mail Official
syarofi070693@insud.ac.id
Editorial Address
THE REPUBLIC : Journal of Constitutional Law Program Studi Hukum Tata Negara Institut Pesantren Sunan Drajat Lamongan Jalan Raden Qosim Komplek PP. Sunan Drajat Lamongan Telp. 0856-3338-053 (WA)
Location
Kab. lamongan,
Jawa timur
INDONESIA
The Republic: Journal of Constitutional Law
Published by Institut Pesantren Sunan Drajat Lamongan
ISSN : 29886767     EISSN : 29887070     DOI : https://doi.org/10.55352/htn.v1i1
Core Subject : Humanities, Education, Social,
Humanities Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal The Republic : Journal of Constitutional Law ini dikelola oleh Program Studi Hukum Tata Negara dan diterbitkan oleh Program Studi Hukum Tata Negara dan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) Institut Pesantren Sunan Drajat Lamongan. Tujuan jurnal ini adalah sebagai sarana bagi mahasiswa, akademisi, peneliti, dan praktisi untuk mempublikasikan artikel penelitian asli atau artikel ulasan. Jurnal ini terbit dua kali dalam setahun, yaitu bulan April dan Oktober. Ruang lingkup yang dimuat dalam jurnal ini membahas berbagai topik hukum tata negara, antara lain: Hukum Administrasi Negara Hukum Konstitusi Hukum Pemerintahan Daerah UU Pemerintahan Desa Hukum Keuangan Negara UU Pemilu Hukum Lingkungan Hukum Ketenagakerjaan Hukum Negara
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 53 Documents
 2   3   4   5   6 
FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) TENTANG BERPEDOMAN DALAM BERMEDIA SOSIAL: (Upaya Mencegah Konten Media Sosial yang Berisi Berita Bohong dan Penyebaran Permusuhan) Muhammad Khoirul Ngarifin; Sutopo
The Republic : Journal of Constitutional Law Vol. 3 No. 1 (2025): THE REPUBLIC : Journal of Constitutional Law
Publisher : Program Studi Hukum Tata Negara dan diterbitkan oleh Program Studi Hukum Tata Negara dan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Sunan Drajat Lamongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55352/htn.v3i1.1707

Abstract

Fatwa MUI No. 24 Tahun 2017 sebagai pedoman dalam penggunaan media sosial bagi Masyarakat Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami secara mendalam eksistensi Fatwa MUI No. 24 Tahun 2017 yang diharapkan menjadi pedoman dalam penggunan media sosial bagi masyarakat Islam.  Kedudukan Fatwa MUI termasuk Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 24 Tahun 2017 tentang Hukum dan Pedoamn Bermuamalah melalui Media Sosial bukan merupakan suatu jenis peraturan perundang-undangan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat. Meskipun begitu pada umumnya pengguna media sosial khususnya masyarakat muslim telah bermuamalah melalu media sosial sesuai dengan al-qur’an dan hadis yang pada dasarnya sejalan dengan hukum dan pedoman bermuamalah melalui media sosial yang ada dalam Fatwa MUI. Sekalipun MUI menghadapi banyak kendala dalam sosialisasi namun semangat dan upaya MUI untuk mengingatkan kepada pengguna media sosial agar bermuamalah sesuai dengan ajaran agama Islam sangat patut untuk diparesiasi dan dihimbau kepada masyarakat muslim untuk terus meningkatkan rasa kepedulian untuk membantu menyebarkan kebaikan termasuk isi dari fatwa ini. Implikasi penelitian ini yakni dengan adanya Fatwa MUI No. 24 Tahun 2017 juga dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat berdampak pada pemerintah agar lebih memberikan perhatian terhadap Majelis Ulama Indonesia sehingga dapat bekerja maksimal demi bangsa dan dapat menghasilkan lebih banyak fatwa yang diserap menjadi Undang-Undang agar secara langsung dapat memberikan kekuatan hukum yang mengikat. Kata Kunci: MUI, Sosial Media, Fatwa
FATWA MUI NO. 33 TAHUN 2011 TENTANG HUKUM PEWARNA MAKANAN DAN MINUMAN DARI SERANGGA COCHINEAL (KARMIN) Malika Ulin Najihah; Muhyidin
The Republic : Journal of Constitutional Law Vol. 3 No. 1 (2025): THE REPUBLIC : Journal of Constitutional Law
Publisher : Program Studi Hukum Tata Negara dan diterbitkan oleh Program Studi Hukum Tata Negara dan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Sunan Drajat Lamongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55352/htn.v3i1.1708

Abstract

MUI merupakan badan pemerintah yang menjadi naungan kalangan umat Islam dalam menyelesaikan kemaslahatan umat baik tentang kehalalan suatu produk maupun hal-hal yang menunjang kemaslahatan umat Islam. Seperti yang kita ketahui MUI meluncurkan fatwa yang menjadi pro dan kontra di berbagai kalangan lembaga tentang hukum pewarna makanan dan minuman dari serangga cochineal (Karmin). Dengan berbagai fatwa yang mencuat didukung dengan gagasan-gagasan ilmuwan serta ulama yang dapat membantu meluruskan hal yang sepatutnya dijelaskan kepada kalangan masyarakat Islam tentunya yang merasa cemas dengan beredarnya makanan dan minuman yang mengandung pewarna Karmin. Sejatinya pewarna makanan Karmin ini dianggap halal oleh MUI karena tidak terdapat madharat didalamnya, melalui ijtihad dari berbagai kalangan ulama diharapkan lewat fatwa ini memunculkan efek yang baik untuk umat. Kata Kunci: Fatwa, MUI, Pewarna Karmin.
PERAN ADVOKASI DALAM MENCEGAH KORUPSI DI DUNIA USAHA Maulidyatul Hasanah
The Republic : Journal of Constitutional Law Vol. 3 No. 1 (2025): THE REPUBLIC : Journal of Constitutional Law
Publisher : Program Studi Hukum Tata Negara dan diterbitkan oleh Program Studi Hukum Tata Negara dan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Sunan Drajat Lamongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55352/htn.v3i1.1709

Abstract

Profesi hukum sangatlah lekat mengenai advokasi. Advokasi secara bahasa Belanda Advocaat/Advocateur yang berarti pengacara atau pembela. Oleh karena itu advokasi sering diartikan sebagai kegiatan pembelaan kasus atau perkara dipengadilan. Advokasi merupakan suatu usaha yang sistematis dan terorganisir untuk mempengaruhi dan mendesakkan terjadinya perubahan kebijakan yang berpihak Kemasyarakat secara bertahap maju. Sedangkan korupsi adalah suatu bentuk ketidak jujuran atau tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang atau suatu organisasi yang dipercayakan dalam suatu jabatan kekuasaan, untuk memperoleh keuntungan yang haram atau penyalah gunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi seseorang. Maka dari itu hubungan advokasi terhadap pencegahan korupsi sangatlah mempunyai peranan yang penting yaitu untuk membangun hubungan yang baik antara regulator dan pelaku dunia usaha, menghimpun keluhan, mendorong perbaikan dan solusi, serta melakukan pemetaan titik rawan korupsi, advokasi daerah dapat membantu menciptakan iklim bisnis yang lebih adil dan terhindar dari korupsi. Kata Kunci: Pengertian Advokasi, Pengertian Korupsi, Peran Advokasi
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PRODUK SKINCARE TANPA SERTIFIKASI HALAL: (Studi Putusan Nomor.171/PID.SUS/2020/PN.PTK) Nur Lailatul Istiqomah
The Republic : Journal of Constitutional Law Vol. 3 No. 1 (2025): THE REPUBLIC : Journal of Constitutional Law
Publisher : Program Studi Hukum Tata Negara dan diterbitkan oleh Program Studi Hukum Tata Negara dan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Sunan Drajat Lamongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55352/htn.v3i1.1710

Abstract

Pelanggaran yang telah dilakukan oleh pelaku usaha dalam mengedarkan sediaan farmasi berupa jenis skincare, yang didapati bahwa produk tersebut tidak memiliki sertifikasi halal dan izin edar BPOM, sehingga dapat mnimbulkan kerugian terhadap para penggunanya. Penggunaan sediaan farmasi tanpa sertifikai halal yang tidak diketahui komposisinya sehingga dapat menimbulkan dan menyebabkan efek samping yang membuat kulit menjadi merah-merah, gatal-gatal, dan iritasi. Tujuannya untuk menjelaskan upaya penylesaian sengketa pada produk sediaan farmasi yaitu skincare tanpa sertifikasi halal, efektivitas perlindungan hukum terhadap pelaku usaha yang mengedarkan, atau terhadap konsumen sebagaimana putusan Nomor.171/PID.SUS/2020/PN.PTK. hasil penenlitian menunjukkan bahwa: a) perbuatan pelaku usaha dalam mengedarkan sediaan farmasi tanpa sertifikasi halal dan tidak memiliki izin edar, menunjukkan bahwa pelaku usaha tersebut melanggar hukum, b) terdapat beberapa faktor yang menybabkan pelaku usaha mengedarkan poduksediaan farmasi tanpa sertifikasi halal, c.) efektivitas perlindungan hukum terhadap pelaku usaha yang mengedarkan, atau terhadap konsumen sebagaimana putusan Nomor.171/PID.SUS/2020/PN.PTK belum memenuhi hak-hak konsumen pasal 4 huruf a UUPK. Kata Kunci: Legal, Konsumen, Perlindungan, Skincare
PRAKTIK POLITIK UANG (MONEY POLITIC) DALAM PEMILU (Studi Analisis Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam): (Studi Analisis Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam) Janeko; Uzlah Wahidah
The Republic : Journal of Constitutional Law Vol. 2 No. 1 (2024): THE REPUBLIC : Journal of Constitutional Law
Publisher : Program Studi Hukum Tata Negara dan diterbitkan oleh Program Studi Hukum Tata Negara dan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Sunan Drajat Lamongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55352/htn.v1i2.837

Abstract

Money Politics is an attempt to influence other people by using material rewards or can be interpreted as buying and selling votes in the political process, power and the act of distributing money, whether personal or party property, to influence voters' votes ahead of the day of the general election. The practice of Money Politics is carried out by giving money, basic necessities including rice, oil and sugar to the public with the aim of attracting public sympathy so that they vote for the party concerned. This type of research is library research (Library Research is a data collection technique by conducting a review study of books, literature, notes and reports. Islamic law and law view money politics, that is, they both consider money politics in elections is haram or prohibited. Meanwhile, the difference is that in Islamic law and law, money politics is viewed as an act that is prohibited by the Shari'a and acts of money politics are included in the category of risywah, whereas in positive law, money politics is viewed as an act that violates the law. -laws governing elections. Money Politics is an attempt to influence other people by using material rewards or can be interpreted as buying and selling votes in the political process, power and the act of distributing money, whether personal or party property, to influence voters' votes ahead of the day of the general election. The practice of Money Politics is carried out by giving money, basic necessities including rice, oil and sugar to the public with the aim of attracting public sympathy so that they vote for the party concerned. This type of research is library research (Library Research is a data collection technique by conducting a review study of books, literature, notes and reports. Islamic law and law view money politics, that is, they both consider money politics in elections is haram or prohibited. Meanwhile, the difference is that in Islamic law and law, money politics is viewed as an act that is prohibited by the Shari'a and acts of money politics are included in the category of risywah, whereas in positive law, money politics is viewed as an act that violates the law. -laws governing elections.
POLITIK PEMBANGUNAN DALAM LOGIKA DEMOKRASI REPRESENTATIF : (Studi Kasus Pembangunan di Kabupaten Lamongan) Burhan Hakim, Ahmad; Sejati, Satryo Pringgo
The Republic : Journal of Constitutional Law Vol. 2 No. 1 (2024): THE REPUBLIC : Journal of Constitutional Law
Publisher : Program Studi Hukum Tata Negara dan diterbitkan oleh Program Studi Hukum Tata Negara dan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Sunan Drajat Lamongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55352/htn.v2i1.842

Abstract

Democracy is a political system that is widely used by many countries in the world, including Indonesia. Elections are something that is closely related to democracy. So it has a series of presidential elections, regional head elections and legislative elections. In its development, regional elections have become a magnet that attracts many parties to conduct research. On the basis that there will be good development in a democratic manner with regional elections as an integral part of the regional autonomy system. Thus, there is great hope that the results of the regional elections will create equitable development with the assumption that regional money management will be maximized. It's just that that's not what happened, so we tried to carry out a simple study about development based on representation of support, not because of the needs of the area. This then happened in Lamongan, where there was a development gap, the Pantura area saw more massive development than the development in the South Lamongan area.
POLITIK DINASTI DITENGAH SISTEM DEMOKRASI: MENYIMAK ISU REPUBLIK RASA KERAJAAN Jiddan Gamal Qondas; Sutopo
The Republic : Journal of Constitutional Law Vol. 2 No. 1 (2024): THE REPUBLIC : Journal of Constitutional Law
Publisher : Program Studi Hukum Tata Negara dan diterbitkan oleh Program Studi Hukum Tata Negara dan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Sunan Drajat Lamongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55352/htn.v2i1.867

Abstract

Dynastic politics is actually just a term in political science which means the process of directing the regeneration of power for the interests of certain groups with the aim of gaining or maintaining power in a country. In democratic countries, this term often appears, even though in democratic countries, power is in the hands of the people, which is where the term dynastic politics first appeared. is when royal power or absolute monarchy, where power is passed on/inherited from the previous ruler to the next ruler. Indonesia is a country that has a democratic system, namely sovereignty is in the hands of the people, this is in accordance with the preamble to the 1945 Constitution, a fragment of the fourth paragraph which states "then the independence of the Indonesian nation was formulated in a Constitution of the State of Indonesia, which was formed in the structure of the Republic of Indonesia. Indonesia has the sovereignty of the people, but in reality there are a handful of people who have influence and power in a region, giving rise to the ambition that with power, business and family interests can be secured, because the high price of political dowry when wanting to become a public official in Indonesia results in only people It is true that certain people can become officials, it is true that it is the people who determine the winning vote in a democratic country, but it should be noted that Money Politics still applies, from the ruler who is elected and has good prestige, this results in the ruler holding a great legacy so that family and close people can also enjoy it. as a Privilege.
HUBUNGAN ANTARA DEMOKRASI PARTAI POLITIK DALAM PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA: (Dalam Tinjauan Sosiologi Politik) Athiyyatul Mufidah; Abdullah Syarofi
The Republic : Journal of Constitutional Law Vol. 2 No. 1 (2024): THE REPUBLIC : Journal of Constitutional Law
Publisher : Program Studi Hukum Tata Negara dan diterbitkan oleh Program Studi Hukum Tata Negara dan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Sunan Drajat Lamongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55352/htn.v2i1.868

Abstract

Democracy is a form of government in which all citizens have equal rights to make decisions that can change their lives. Democracy allows citizens to participate either directly or through representatives in the formulation, development and creation of laws. The process of establishing democracy is a process of institutionalizing uncertainty, placing all interests in uncertainty. Political parties are autonomous groups of citizens, have the function of making nominations and participating in elections, have the desire to guide control over government power and continue to seize public positions within the organization. government. The main function of political parties is to seek and defend power to realize programs prepared based on ideology certain. The most substantial understanding of democracy is general elections. General elections are an opportunity for citizens to vote officials in government and decide what they want to be carried out by the government. When elections are used as a manifestation of the principle of popular sovereignty, from then on the people are given the freedom to determine candidates for people's representatives who are members of political parties. The will of the people is the basis of government power. This will will be born in periodic and honest elections carried out in general and equal elections. Thus, freedom, honesty, confidentiality and equality are essential things in holding elections.
PERATURAN DESA DAN KEDUDUKANNYA DALAM SISTEM HUKUM DI INDONESIA Dwi Nur Kolipah; Muhyidin
The Republic : Journal of Constitutional Law Vol. 2 No. 1 (2024): THE REPUBLIC : Journal of Constitutional Law
Publisher : Program Studi Hukum Tata Negara dan diterbitkan oleh Program Studi Hukum Tata Negara dan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Sunan Drajat Lamongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55352/htn.v2i1.869

Abstract

As we know at the village government level, power is held by the Village Head together with village officials who are under the leadership of a Regent as the highest government authority at the Regency and/or Mayor at the City level. The implementation of village governance is also good in terms of development, the development of village communities must be based on Pancasila as the Staaffundamentalnorm, the 1945 Constitution, the concept of the Unitary State of the Republic of Indonesia and also Bhineka Tunggal Ika. Absolute guidelines for administering village administration are regulated in Article 2 of Law Number 6 of 2014 concerning Villages. running the government, holders of governmental power both at the center and in the regions have the authority to issue a policy related to discretion in their position. Even so, the policy must still be based on the applicable positive law. In forming government regulations, both central and regional must still be guided by the provisions in Law Number 12 of 2011 concerning the Formation of Legislation. In relation to village government, there is a form of regulation known as Village Regulation or Perdes. This is regulated in Article 26 of the Village Law as a juridical basis. However, Article 7 of Law Number 12 of 2011 does not find this form of regulation in the hierarchy of laws and regulations in Indonesia. Perdes is a form of government apparatus discretion at the village level, according to Freies Ermessen. Nevertheless, its implementation is not without limitations. The law is tasked with taking the role of preventing and anticipating arbitrariness.
ANALISIS PERBUATAN OBSTRUCTION OF JUSTICE & PENYELEWANGAN NILAI PANCASILA YANG DILAKUKAN APARAT KEPOLISIAN: (Studi Kasus Ferdi Sambo & Brigadir J) Ida Arodatul Jannah
The Republic : Journal of Constitutional Law Vol. 2 No. 1 (2024): THE REPUBLIC : Journal of Constitutional Law
Publisher : Program Studi Hukum Tata Negara dan diterbitkan oleh Program Studi Hukum Tata Negara dan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Sunan Drajat Lamongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55352/htn.v2i1.870

Abstract

The governor the case regarding Obstruction of Justice became a hot topic of conversation among the people. Now, problems related to law enforcement officials, namely the police, continue to be in the public spotlight and make people wonder what the role and law enforcement is, which is one of the offenses in the occurrence of Obstruction of Justice in premeditated murder cases, and what is the relationship between police rules and police officers? others who also investigated Obstruction of Justice's actions in this premeditated murder case. The purpose of this paper is to analyze and find out whether there are problems with the disappearance of evidence in cases of premeditated murder committed by elements of the police which ultimately lead to Obstruction of Justice. The results of this paper emphasize that there is a need for firmness in applying criminal sanctions to enforce police officers who commit Obstruction of Justice in the article on premeditated murder.

Page 4 of 6 | Total Record : 53

 2   3   4   5   6 

Filter by Year

2023 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 3 No. 2 (2025): THE REPUBLIC : Journal of Constitutional Law Vol. 3 No. 1 (2025): THE REPUBLIC : Journal of Constitutional Law Vol. 2 No. 2 (2024): THE REPUBLIC : Journal of Constitutional Law Vol. 2 No. 1 (2024): THE REPUBLIC : Journal of Constitutional Law Vol. 1 No. 2 (2023): THE REPUBLIC : Journal of Constitutional Law Vol. 1 No. 1 (2023): THE REPUBLIC : Journal of Constitutional Law