cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Abdullah Syarofi
Contact Email
syarofi070693@insud.ac.id
Phone
+628563338053
Journal Mail Official
syarofi070693@insud.ac.id
Editorial Address
THE REPUBLIC : Journal of Constitutional Law Program Studi Hukum Tata Negara Institut Pesantren Sunan Drajat Lamongan Jalan Raden Qosim Komplek PP. Sunan Drajat Lamongan Telp. 0856-3338-053 (WA)
Location
Kab. lamongan,
Jawa timur
INDONESIA
The Republic: Journal of Constitutional Law
Published by Institut Pesantren Sunan Drajat Lamongan
ISSN : 29886767     EISSN : 29887070     DOI : https://doi.org/10.55352/htn.v1i1
Core Subject : Humanities, Education, Social,
Humanities Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal The Republic : Journal of Constitutional Law ini dikelola oleh Program Studi Hukum Tata Negara dan diterbitkan oleh Program Studi Hukum Tata Negara dan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) Institut Pesantren Sunan Drajat Lamongan. Tujuan jurnal ini adalah sebagai sarana bagi mahasiswa, akademisi, peneliti, dan praktisi untuk mempublikasikan artikel penelitian asli atau artikel ulasan. Jurnal ini terbit dua kali dalam setahun, yaitu bulan April dan Oktober. Ruang lingkup yang dimuat dalam jurnal ini membahas berbagai topik hukum tata negara, antara lain: Hukum Administrasi Negara Hukum Konstitusi Hukum Pemerintahan Daerah UU Pemerintahan Desa Hukum Keuangan Negara UU Pemilu Hukum Lingkungan Hukum Ketenagakerjaan Hukum Negara
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 61 Documents
 3   4   5   6   7 
TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM ACARA PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA Nurlaila, Masti’ah; Nurlaila, Mastiah; Hakim, Ahmad Burhan
The Republic : Journal of Constitutional Law Vol. 3 No. 2 (2025): THE REPUBLIC : Journal of Constitutional Law
Publisher : Program Studi Hukum Tata Negara dan diterbitkan oleh Program Studi Hukum Tata Negara dan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Sunan Drajat Lamongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55352/htn.v3i2.2357

Abstract

Islam telah mengatur kasus korupsi dalam fiqh Jinayah, Perbuatan korupsi Dalam istilah kriminologi di golongkan ke dalam kejahatan White Coller Crime. Dalam praktek Undang-Undang yang bersangkutan, Korupsi adalah tindak pidana pemperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yang secara langsung atau pun tidak secara langsung merugikan keuangan Negara dan perekonomian Negara. Hukum Islam memandang bahwa hukuman Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri merupakan suatu keharusan, karena dalam Al-Qur’an dan Hadist Pun tidak dijelaskan secara eksplisit mengenai hukuman yang detail kepada pelaku tindak pidana korupsi, namun hukuman hanya sebatas hukuman norma moral di masyarakat dan hukuman ancaman neraka, namun ketika memasuki harta  pencurian secara tegas dalam Al-Qur’an menyatakan bahwa hukuman bagi orang yang mencuri harta orang lain tersebut haruslah di potong tanganya. Dalam kasus korupsi yang terjadi pada saat ini, atau lebih tepatnya kasus korupsi yang ditangani oleh Pengadilan Negeri ini secara hukum formal, yaitu hukum yang berdasarkan undang-undang. sepenuhnya diberikan kepada kekuasaan Hakim yang mengadili, namun hakim harus mengingat norma-norma yang diterapkan di masyarakat, serta norma-norma agama.
ARBITRASE SEBAGAI SOLUSI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS DI LUAR PENGADILAN (Arbitrase sebagai salah satu metode penyelesaian sengketa di luar pengadilan) Bahri, Riki Saiful
The Republic : Journal of Constitutional Law Vol. 3 No. 2 (2025): THE REPUBLIC : Journal of Constitutional Law
Publisher : Program Studi Hukum Tata Negara dan diterbitkan oleh Program Studi Hukum Tata Negara dan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Sunan Drajat Lamongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55352/htn.v3i2.2359

Abstract

Sengketa bisnis adalah konsekuensi logis dari suatu aktifitas kegiatan bisnis. Dengan terjadinya sengketa bisnis dapat berimplikasi berupa kerenggangan hubungan diantara pihak, terganggunya produktivitas kerja dan mengganggu aktivitas bisnis yang sedang berjalan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis alasan-alasan para pihak yang bersengketa dalam memilih arbitrase sebagai alteratif penyelesaian sengketa. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada prinsipnya apabila terjadi sengketa bisnis para pihak menghendaki mekanisme penyelesaian sengketa yang paling menguntungkan diantara kedua belah pihak. Salah satu pilihan mekanisme penyelesaian sengketa adalah melalui arbitrase. Arbitrase memiliki beberapa keunggulan, diantaranya para pihak dapat memilih arbiter sendiri sehingga kualitas putusannya akan lebih terjamin, pengambilan putusan lebih cepat, adanya kerahasiaan putusan arbitrase dan hubungan para pihak akan tetap terjaga.
TINJAUAN SIYASAH MALIYAH TERHADAP PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) MITRA SEJAHTERA DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DESA TAHUN 2024: (Studi Kasus di Desa Payaman Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan) Mufidah, Athiyyatul; Sa’diyin, Moh.
The Republic : Journal of Constitutional Law Vol. 3 No. 2 (2025): THE REPUBLIC : Journal of Constitutional Law
Publisher : Program Studi Hukum Tata Negara dan diterbitkan oleh Program Studi Hukum Tata Negara dan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Sunan Drajat Lamongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55352/htn.v3i2.2369

Abstract

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh sekelompok masyarakat yang dipercaya oleh pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan menggali potensi desa secara terstruktur, yang diharapkan untuk meningkatkan pendapatan asli desa. Desa Payaman adalah bagian dari pemerintah Kabupaten Lamongan, yang menurut UU No. 6 tahun 2014 Desa disarankan untuk memiliki suatu badan usaha yang berguna untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terutama kebutuhan pokok. Pada tanggal 22 Maret 2016 didirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Payaman yang bernama BUMDes Mitra Sejahtera. Penelitian ini bertujuan menjawab beberapa rumusan masalah; 1.) Bagaimana Pengelolaan BUMDes Mitra Sejahtera dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Tahun 2024?. 2.) Bagaimana Tinjauan Siyasah Maliyah terhadap Pengelolaan BUMDes Mitra Sejahtera dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Tahun 2024?. Jenis penelitian ini termasuk penelitian kualitatif yang menghasilkan data dan dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif yang disesuaikan dengan BUMDes Mitra Sejahtera Desa Payaman. Data yang dihimpun menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sumber data penelitian ini ada dua jenis yaitu sumber data primer, dan data sekunder. Sumber data primer berasal dari Kepala Desa, Pengurus BUMDes Mitra Sejahtera dan masyarakat di Desa Payaman Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan. Data sekunder diperoleh dari buku-buku, website, Al-qur’an, Hadist dan jurnal yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Hasil dari penelitian ini, bahwa BUMDes Mitra Sejahtera Desa Payaman dinilai mampu memberikan kontribusinya dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes), karena telah berdiri beberapa program usaha seperti program simpan pinjam, pengelolaan sampah, penjualan perlengkapan kuburan, dan Agen BNI 46 & PKB (Pajak Kendaraan Bermotor) yang berperan dalam membantu masyarakat, dan meningkatkan pendapatan asli desa. Dalam Tinjauan Siyasah Maliyah terhadap pengelolaannya sudah menjalankan prinsip-prinsip dalam siyasah maliyah yaitu dengan membentuk sebuah lembaga untuk mengelola kekayaan negara dalam hal ini yaitu kekayaan desa dengan prinsip kemaslahatan yang bersifat sosial objektif (Al-Maslahah Al-Ammah) yaitu mementingkan kepentingan orang banyak dibandingkan kepentingan individu.       Kata Kunci: Siyasah Maliyah; Pemerintah Desa; BUMDes; Pendapatan Asli Desa
Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Camat dalam Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa di Kecamatan Rimbo Bujang Indra Shakti
The Republic : Journal of Constitutional Law Vol. 4 No. 1 (2026): THE REPUBLIC : Journal of Constitutional Law
Publisher : Program Studi Hukum Tata Negara dan diterbitkan oleh Program Studi Hukum Tata Negara dan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Sunan Drajat Lamongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55352/htn.v4i1.2393

Abstract

Pemerintahan desa merupakan bagian dari penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memiliki kewenangan dalam pelayanan publik dan pelaksanaan pembangunan di tingkat lokal. Pelaksanaan fungsi pemerintahan desa memerlukan kapasitas aparatur yang memadai serta mekanisme pembinaan dan pengawasan yang efektif dari pemerintah kecamatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan tugas dan fungsi Camat dalam pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa di Kecamatan Rimbo Bujang. Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Camat telah melaksanakan pembinaan melalui rapat koordinasi, pemberian arahan administrasi, serta penyampaian informasi kebijakan. Namun, pelaksanaan pengawasan belum optimal karena keterbatasan sumber daya aparatur, perbedaan kompetensi perangkat desa, serta tidak konsistennya jadwal evaluasi. Kondisi tersebut berdampak pada ketidakteraturan administrasi dan ketidaksamaan kualitas pelayanan antar desa. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kapasitas aparatur desa, peningkatan jumlah dan fungsi pendamping kecamatan, serta penyusunan jadwal pembinaan yang berkelanjutan untuk mendukung efektivitas penyelenggaraan pemerintahan desa di Kecamatan Rimbo Bujang.
IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 DIPERBARUI UNDANG- UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2024 DALAM MENINGKATKAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI DESA WOTAN KECAMATAN PANCENG KABUPATEN GRESIK DALAM PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH Agustian Firmansyah, Muh. Aldi; Agustian, Aldi; Sholihuddin; Moh. Sa’diyin
The Republic : Journal of Constitutional Law Vol. 4 No. 1 (2026): THE REPUBLIC : Journal of Constitutional Law
Publisher : Program Studi Hukum Tata Negara dan diterbitkan oleh Program Studi Hukum Tata Negara dan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Sunan Drajat Lamongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55352/htn.v4i1.2700

Abstract

Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Di Perbarui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024DalamMeningkatkanPemberdayaanMasyarakatDiDesaWotanKecamatanPancengKabupaten Gresik Dalam Perspektif Siyasah Dusturiyah. Skripsi Progam Studi Hukum Tata Negara Universitas SunanDrajat(UNSUDA)Lamongan.PembimbingI:Dr.H.Sholihuddin,M.A.,PembimbingII:Moh. Sa’diyin, S.I.P., M.Si. Skripsi yang berjudul “IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 DI PERBARUI UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2024 DALAM MENINGKATKAN   TheRepublic:JournalofConstitutionalLawVol. 02 No. 02 Oktober 2024   PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI DESA WOTAN KECAMATAN PANCENG KABUPATENGRESIKDALAMPERSPEKTIFSIYASAHDUSTURIYAH”iniadalahhasil penelitianlapanganyangbertujuanuntukmenjawabpertanyaantentang:1)Bagaimanaimplementasi UU. No. 6 Tahun 2014TentangMeningkatkan Pemberdayaan Masyarakatdi Desa Wotan Kecamatan PancengKabupatenGresik?2)BagaimanatinjaunFiqhal-Siyasahal-DusturiyyahtentangimplementasikewenanganpemerintahandesaterhadappemberdayaanmasyarakatdiDesaWotan Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik? Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (Field Research),denganmenggunakanpendekatandeskriptifkualitatif.Langkah-langkahyangdilakukan olehpenelitiyaitu,Pertama,Pengumpulandata,yangterdiridari(observasi,wawancaradan dokumentasi), langkah kedua yaitu tahap analisis data, yang menggunakan teknik deskriptif denganmembuatgambaranyangsistematisdanfaktualterhadapfokuspenelitian.Hasilpenelitianini menunjukan bahwa dalam melaksanakan tugas dan kewewenangnya, pemerintahan Desa Wotan tidak meralisasikan pembangunan desa secara maksimal sebab, selama ini pembangunan Desa Wotan yang sangatdigencarkanlebihkepadasektorinfrastruktur,sedangkansektorlaintidakmenjadiprioritas utama oleh pemerintahan Desa Wotan. Sejauh ini keadaan pembangunan desa wotan mulai dilesatkan, pasalnyaterdapatbeberapaaspekpembangunandiantaranyaadalahpemberdayaanmasyarakatdi bidang kerajinan dankesenian batik tulis, kemudian pembangunan infrastruktur dan terakhir adalahpelayananairbersihdenganmelakukanpengeborandisetiapRWyangdilandakekeringansaat kemarau panjang, selain itu promram tersebut di atas dianggarkan oleh pemerintahan Desa Wotan. Sejalandengankesimpulandiatas,makakepadapemerintahandesaWotanuntuklebihfokuslagidalam halmembangundanmengembangkanpotensiDesapadasegalasektorutamanyadalamhal pemberdayaan masyarakat, dengan tujuan agar masyarakat bisa lebih mandiri dan kreatif, selain ituperlu adanya pemerataan pembangunan.
IMPLEMENTASI ASAS KETERBUKAAN PADA PENGANGKATAN PERANGKAT DESA DI DESA KUWUREJO: Studi Kasus di Desa Kuwurejo Kecamatan Bluluk Kabupaten Lamongan Dwi Nur Kolipah; Ahmad Burhan; Muhyidin
The Republic : Journal of Constitutional Law Vol. 4 No. 1 (2026): THE REPUBLIC : Journal of Constitutional Law
Publisher : Program Studi Hukum Tata Negara dan diterbitkan oleh Program Studi Hukum Tata Negara dan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Sunan Drajat Lamongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55352/htn.v4i1.2705

Abstract

Penelitian ini mengkaji implementasi asas keterbukaan dalam proses pengangkatan Perangkat Desa di Desa Kuwurejo, Kecamatan Bluluk, Kabupaten Lamongan, periode 2024–2025. Studi ini didasarkan pada keharusan mewujudkan pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, dan partisipatif, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan normatif-empiris, data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi yang melibatkan informan kunci seperti Kepala Desa, BPD (Badan Permusyawaratan Desa), Panitia P3D (Panitia Pemilihan dan Pengangkatan Perangkat Desa), perangkat desa, dan anggota masyarakat . Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun upaya transparansi prosedural—seperti pengumuman terbuka melalui spanduk, musyawarah desa, dan pelaksanaan ujian publik—telah dilakukan dan sesuai dengan Peraturan Bupati Lamongan , penerapan asas keterbukaan tersebut masih belum optimal. Ditemukan kesenjangan signifikan dalam akses informasi, di mana sebagian masyarakat masih tidak mengetahui adanya proses pengangkatan akibat kurangnya jangkauan sosialisasi konvensional, menyoroti kegagalan dalam mencapai transparansi substantif . Selain itu, proses ini terkendala oleh faktor fungsional dan struktural, termasuk minimnya jumlah pendaftar (terkadang hanya dua calon), yang mengurangi kompetisi dan berdampak pada kompetensi perangkat desa terpilih (dibuktikan dengan nilai calon di bawah ambang batas minimum 60) . Hambatan kritis lainnya meliputi hambatan administratif selama verifikasi berkas dan keterbatasan anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa untuk mendukung sistem yang sepenuhnya kompetitif dan transparan berbasis teknologi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa untuk mencapai transparansi substantif diperlukan peningkatan mendesak dalam mekanisme sosialisasi, integrasi teknologi (seperti Sistem Informasi Desa), dan jaminan dukungan finansial yang memadai dari Pemerintah Kabupaten untuk meningkatkan integritas dan efektivitas proses rekrutmen lokal.   
ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN HAK ATAS ANAK YANG TERLIBAT DALAM PROSES HUKUM PIDANA AKIBAT KENAKALAN REMAJA MENURUT UNDANG-UNDANG NO 11 TAHUN 2012 DI KABUPATEN LAMONGAN Permata Sari, Irma; Sari, Irma Permata; Abd. Hadi; Nursalim
The Republic : Journal of Constitutional Law Vol. 4 No. 1 (2026): THE REPUBLIC : Journal of Constitutional Law
Publisher : Program Studi Hukum Tata Negara dan diterbitkan oleh Program Studi Hukum Tata Negara dan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Sunan Drajat Lamongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55352/htn.v4i1.2709

Abstract

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana sistem pengawasan pidana anak dan bagaimana proses penanganan perlindungan pidana anak. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, maka penelitian ini dapat disimpulkan: 1. Tinjauan yuridis terhadap Sistem Peradilan Pidana Anak yang telah diatur dalam Undang-undang No. 2. Proses Perlindungan anak harus melihat tujuan yaitu untuk mengutamakan kesehatan anak. Penanganan anak dalam proses hukumnya memerlukan pendekatan, pelayanan, perlakuan, perawatan, serta perlindungan yang khusus bagi anak yang bermasalah dengan hukum. 
SISTEM MANAJEMEN PERATURAN NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG DANA DESA DALAM PEMBANGUNAN IRIGASIPERSPEKTIF SIYASAH MALIYAH (Studi kasus di desa Babaktulung, Kecamatan Sarang, Kabupaten Rembang): (Studi Kasus di Desa Babaktulung, Kecamatan Sarang, Kabupaten Rembang) Nurlaila, Masti’ah; Nur Laila; Abd. Hadi; Moh. Sa’diyin
The Republic : Journal of Constitutional Law Vol. 4 No. 1 (2026): THE REPUBLIC : Journal of Constitutional Law
Publisher : Program Studi Hukum Tata Negara dan diterbitkan oleh Program Studi Hukum Tata Negara dan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Sunan Drajat Lamongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55352/htn.v4i1.2712

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis permasalahan Sistem Manajemen Peraturan Nomer 8 Tahun 2016 Tentang Dana Desa Dalam Pembangunan Irigasi Perspektif Siyasah Maliyah Studi Kasus di Desa Babaktulung, Kecamatan Sarang, Kabupaten Rembang dalam alokasi dana desa untuk pembangunan irigasi belum optimal, terbukti dengan banyaknya sawah yang belum diperbaiki. Selain itu, terdapat kendala keterlambatan penyaluran dana, kurangnya transparansi dan akuntabilitas, serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam musyawarah desa. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sistem manajemen siyasah maliyah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 mengenai dana desa dalam pembangunan irigasi di desa Babaktulung. Dari Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem manajemen siyasah maliyah dalam pengelolaan dana desa untuk pembangunan irigasi di Desa Babaktulung secara umum telah menerapkan prinsip keadilan, transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas, meskipun masih terdapat kekurangan pada sumber daya manusia dan birokrasi. Pembangunan irigasi telah dilaksanakan dengan melibatkan masyarakat dan sesuai regulasi, meskipun ada hambatan administratif. Program irigasi ini berkontribusi pada peningkatan produksi pertanian, efisiensi distribusi air, dan pemerataan akses. Pemerintah desa telah berupaya meningkatkan transparansi melalui papan anggaran desa dan forum musyawarah terbuka, namun partisipasi masyarakat masih menjadi tantangan karena kurangnya pemahaman. Bahwa dengan langkah-langkah yang dilakukan, Desa Babaktulung dapat mengelola dana desa secara lebih efektif, transparan, dan sesuai peraturan, sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya
KONSEP KEADILAN JOHN RAWLS DALAM PRAKTIK PENGUJIAN OPEN LEGAL POLICY OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI Rayhan, Alendra; Mufti Rayhan, Alendra Nauval
The Republic : Journal of Constitutional Law Vol. 4 No. 1 (2026): THE REPUBLIC : Journal of Constitutional Law
Publisher : Program Studi Hukum Tata Negara dan diterbitkan oleh Program Studi Hukum Tata Negara dan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Sunan Drajat Lamongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55352/htn.v4i1.2842

Abstract

Abstrak: Penelitian ini membahas penafsiran konstitusional terhadap doktrin Kebijakan Hukum Terbuka dalam praktik pengujian undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi di Indonesia serta kaitannya dengan prinsip keadilan dalam konsep John Rawls. Kebijakan hukum terbuka merupakan konsep yang menegaskan adanya kebebasan bagi pembentuk undang-undang untuk menentukan materi muatan hukum yang tidak secara eksplisit diatur dalam UUD NRI 1945. Namun, kebebasan tersebut tidak bersifat mutlak karena harus tunduk pada batasan tertentu. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus (case approach), serta mengkaji berbagai putusan penting Mahkamah Konstitusi seperti Putusan Nomor 10/PUU-III/2005, 51-52-59/PUU-VI/2008, 22/PUU-XV/2017, 90/PUU-XXI/2023, dan 62/PUU-XXII/2024. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemaknaan terhadap kebijakan hukum terbuka mengalami perkembangan dinamis. Pada periode awal, Mahkamah Konstitusi menerapkan prinsip judicial restraint dengan menahan diri untuk tidak memasuki ranah pembentuk undang-undang. Namun, dalam perkembangan selanjutnya, Mahkamah Konstitusi bertransformasi ke arah judicial activism dengan menilai substansi keadilan dari suatu kebijakan. Dalam berbagai putusannya, Mahkamah Konstitusi menjadikan keadilan sebagai ukuran utama dalam menentukan konstitusionalitas suatu norma yang bernilai kebijakan hukum terbuka, selaras dengan konsep keadilan dari John Rawls yang menekankan pure procedural justice. Oleh karena itu, penelitian ini menegaskan bahwa doktrin kebijakan hukum terbuka bukanlah wilayah kekuasaan mutlak pembentuk undang-undang, melainkan bagian integral dari mekanisme pengawasan konstitusional untuk mewujudkan keadilan substantif dalam negara hukum demokratis (rechtsstaat).  
IMPLEMENTASI PROGRAM JALAN MANTAP DAN ALUS LAMONGAN (JAMULA) TERHADAP PEMBANGUNAN KABUPATEN LAMONGAN DITINJAU DARI SIYASAH DUSTURIYAH(Studi Kasus Program Jamula di Kecamatan Solokuro): (Studi Kasus Program Jamula di Kecamatan Solokuro) Jiddan Gamal Qondas; Gamal Qondas, Jiddan; Abd. Hadi; Moh. Sa’diyin
The Republic : Journal of Constitutional Law Vol. 4 No. 1 (2026): THE REPUBLIC : Journal of Constitutional Law
Publisher : Program Studi Hukum Tata Negara dan diterbitkan oleh Program Studi Hukum Tata Negara dan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Sunan Drajat Lamongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55352/htn.v4i1.2861

Abstract

Penelitian ini membahas Implementasi Program Jalan Mantap dan Alus Lamongan (Jamula) terhadap pembangunan Kabupaten Lamongan ditinjau dari Siyasah Dusturiyah di Kecamatan Solokuro, sebagai bentuk pengawasan progress kinerja pemerintah kabupaten Lamongan terhadap program super prioritasnya.Tujuan penelitian ini untuk menganalisis implementasi Program Jalan Mantap dan Alus Lamongan (Jamula) dalam pembangunan infrastruktur di Kabupaten Lamongan, khususnya di Kecamatan Solokuro, dengan menggunakan perspektif Siyasah Dusturiyah sebagai landasan normatif dan etis. Program Jamula sebagai upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas jalan diharapkan dapat mempercepat mobilitas dan mendukung pembangunan ekonomi serta sosial. Jenis penelitian ini termasuk penelitian kualitatif dengan metode studi kasus untuk mengkaji bagaimana pelaksanaan program tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip siyasah dusturiyyah yang menekankan pada keadilan, kemaslahatan, dan tanggung jawab pemerintah dalam mengatur urusan publik. Data yang dihimpun menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sumber data penelitian ini ada dua jenis yaitu sumber data primer dan data sekunder. Sumber data primer berasal dari Bupati Kabupaten Lamongan, Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Bina Marga, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lamongan Daerah pilih (Dapil) V, Camat Solokuro dan masyarakat di Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan. Data sekunder diperoleh dari buku-buku, website, Al- qur‟an, Hadist dan jurnal yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Hasil dari penelitian ini bahwa program Jamula telah memberikan dampak positif terhadap pembangunan Kabupaten Lamongan, namun terdapat beberapa tantangan dalam pelaksanaannya yang perlu diperbaiki agar lebih efektif dan berkelanjutan. Kajian ini memberikan rekomendasi agar pelaksanaan program pembangunan infrastruktur dapat selalu berlandaskan pada prinsip-prinsip siyasah dusturiyah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan.

Page 6 of 7 | Total Record : 61

 3   4   5   6   7 

Filter by Year

2023 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 4 No. 1 (2026): THE REPUBLIC : Journal of Constitutional Law Vol. 3 No. 2 (2025): THE REPUBLIC : Journal of Constitutional Law Vol. 3 No. 1 (2025): THE REPUBLIC : Journal of Constitutional Law Vol. 2 No. 2 (2024): THE REPUBLIC : Journal of Constitutional Law Vol. 2 No. 1 (2024): THE REPUBLIC : Journal of Constitutional Law Vol. 1 No. 2 (2023): THE REPUBLIC : Journal of Constitutional Law Vol. 1 No. 1 (2023): THE REPUBLIC : Journal of Constitutional Law