cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Abdullah Syarofi
Contact Email
syarofi070693@insud.ac.id
Phone
+628563338053
Journal Mail Official
syarofi070693@insud.ac.id
Editorial Address
THE REPUBLIC : Journal of Constitutional Law Program Studi Hukum Tata Negara Institut Pesantren Sunan Drajat Lamongan Jalan Raden Qosim Komplek PP. Sunan Drajat Lamongan Telp. 0856-3338-053 (WA)
Location
Kab. lamongan,
Jawa timur
INDONESIA
The Republic: Journal of Constitutional Law
Published by Institut Pesantren Sunan Drajat Lamongan
ISSN : 29886767     EISSN : 29887070     DOI : https://doi.org/10.55352/htn.v1i1
Core Subject : Humanities, Education, Social,
Humanities Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal The Republic : Journal of Constitutional Law ini dikelola oleh Program Studi Hukum Tata Negara dan diterbitkan oleh Program Studi Hukum Tata Negara dan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) Institut Pesantren Sunan Drajat Lamongan. Tujuan jurnal ini adalah sebagai sarana bagi mahasiswa, akademisi, peneliti, dan praktisi untuk mempublikasikan artikel penelitian asli atau artikel ulasan. Jurnal ini terbit dua kali dalam setahun, yaitu bulan April dan Oktober. Ruang lingkup yang dimuat dalam jurnal ini membahas berbagai topik hukum tata negara, antara lain: Hukum Administrasi Negara Hukum Konstitusi Hukum Pemerintahan Daerah UU Pemerintahan Desa Hukum Keuangan Negara UU Pemilu Hukum Lingkungan Hukum Ketenagakerjaan Hukum Negara
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 53 Documents
 1   2   3   4   5 
TAWURAN DARI SUDUT PASAL 170 DAN PASAL 358 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA: (Tantangan dan Prospek) Rohmatillah, Arman; Sutopo
The Republic : Journal of Constitutional Law Vol. 2 No. 2 (2024): THE REPUBLIC : Journal of Constitutional Law
Publisher : Program Studi Hukum Tata Negara dan diterbitkan oleh Program Studi Hukum Tata Negara dan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) Institut Pesantren Sunan Drajat Lamongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55352/htn.v2i2.1287

Abstract

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana cakupan pasal 170 dan pasal 358 KUHP berkenaan dengan peristiwa tawuran (perkelahian beramai-ramai) dan bagaimana ketentuan tentang penyertaan tindak pidana dalam kaitannya dengan Pasal 170 dan Pasal 358 KUHP. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normative, dapat disimpulkan: 1. Penuntutan terhadap peristiwa tawuran (perkelahian beramai-ramai) yang mengganggu ketertiban umum/meresahkan masyarakat, baik yang mengakibatkan terjadinya korban (luka, luka berat, mati, atau kerusakan barang) maupun yang tidak mengakibatkan korban, lebih tepat dikenakan Pasal 170 KUHP. Jika tawuran menimbulkan korban luka berat atau mati barulah dapat dituntut berdasarkan Pasal 358 KUHP. 2. Peristiwa tawuranpada umumnya melibatkan cukup banyak orang sehingga akan selalu dikaitkan dengan ketentuan tentang penyertaan melakukan tindak pidana. Kata kunci: tawuran, pasal 170, pasal 358, kitab undang-undang hukum pidana.
PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM PIDANA Alfiah, Siti; Syarofi, Abdullah
The Republic : Journal of Constitutional Law Vol. 2 No. 2 (2024): THE REPUBLIC : Journal of Constitutional Law
Publisher : Program Studi Hukum Tata Negara dan diterbitkan oleh Program Studi Hukum Tata Negara dan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) Institut Pesantren Sunan Drajat Lamongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55352/htn.v2i2.1289

Abstract

Abstrak : Anak merupakan titipan Allah SWT, tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis, ciri, dan sifat khusus, sehingga wajib dilindungi dari segala bentuk perlakuan tidak manusiawi. Di antara bentuk perlakuan tidak manusiawi tersebut adalah perlakuan kejahatan seksual, yang mengakibatkan pelanggaran hak asasi anak. Kekerasan seksual merupakan isu yang telah lama menjadi perbincangan di tengah masyarakat Indonesia. Tindakan kriminal yang menyangkut kehormatan adalah perbuatan khalwat, Proses penyelesaian perkara khalwat ditemukan kendala-kendala oleh aparat penegak hukum sehingga perkara tersebut tidak dilimpahkan sampai ke Mahkamah Syar’iyah. Kendala perbedaan terhadap pengkategorikan khalwat, karena masih kentalnya hukum adat yang berlaku dalam masyarakat, hukum yang masih belum sempurna, masih kurangnya petugas wilayatul hisbah, masih kurangnya kesadaran dan pengetahuan hukum masyarakat, dan faktor lingkungan. Namun, hukum Indonesia belum sepenuhnya memberikan konsekuensi hukum yang tegas bagi pelaku dan perlindungan bagi korban. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang- undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa rancangan hukum pidana untuk kasus kekerasan seksual menjadi suatu hal yang urgensi, mengingat maraknya kasus kekerasan seksual di Indonesia. Pembuatan udang-undang yang melindungi korban kekerasan seksual, upaya perlindungan terhadap kekerasan seksual anak di bawah umur serta sanksi terhadap korban kasus kekerasan seksual dapat dijalankan dengan baik. Kata Kunci : kekerasan seksual, anak, hukum pidana, hukum islam
TUGAS DAN FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TERHADAP PENGAWASAN KINERJA KEPALA DESA SESUAI DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA: (Studi di Desa Sarirejo Kec. Balen Kab. Bojonegoro) Sholihuddin
The Republic : Journal of Constitutional Law Vol. 1 No. 1 (2023): THE REPUBLIC : Journal of Constitutional Law
Publisher : Program Studi Hukum Tata Negara dan diterbitkan oleh Program Studi Hukum Tata Negara dan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Sunan Drajat Lamongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55352/htn.v1i1.366

Abstract

BPD is an institution that has the power to approve village regulations which will serve as guidelines for implementing village development. BPD also has the power to convey the aspirations of citizens. Submitting aspirations is carried out through several work stages, namely the BPD must explore community aspirations, accommodate community aspirations submitted to the BPD and manage community aspirations as positive energy in formulating village policy steps. The type of research taken in this proposal is sociological juridical research. The location of this research is in Sarirejo Village, Balen District, Bojonegoro Regency. Where in Sarirejo Village. Data obtained primary or secondary, for quantitative analysis, is then presented descriptively, namely by explaining, describing and illustrating problems and their solutions which are closely related to the researcher's discussion. The results of this research are that the function in making regulations is more implemented and realized, in contrast to the function in accommodating community aspirations and supervising the performance of the Village Head which has not been optimal in its implementation due to a lack of understanding by BPD members of their duties and functions based on applicable regulations.
DIMENSI PRAGMATISME POLITIK DALAM BINGKAI NEGARA DEMOKRASI Satryo Pringgo Sejati; Ahmad Burhan Hakim
The Republic : Journal of Constitutional Law Vol. 1 No. 1 (2023): THE REPUBLIC : Journal of Constitutional Law
Publisher : Program Studi Hukum Tata Negara dan diterbitkan oleh Program Studi Hukum Tata Negara dan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Sunan Drajat Lamongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55352/htn.v1i1.371

Abstract

Democracy is a political system and ideologue that has been widely applied in various countries in the post-cold war world. Democracy tries to become an international political regime that is so gallant and ideal in terms of the system and the dimensions of its use. Democracy does not only discuss matters of state and government, but also issues of basic human values ​​in the form of human rights, humanity, egalitarianism, gender, femininity and even capitalist economic issues which are also closely related to democracy. But another fact occurred, the ideal dimension of democracy shifted to pragmatism and transactional politics with the emergence of the reality of the rampant practice of money politics in Indonesia. The emergence of these things is certainly not in a vacuum and without effort. The issue of money politics has become a big and terrible scourge amid the consolidation and development of democracy in Indonesia today. Political pragmatism occurs not only at the central level in the form of presidential elections but has reached the grass roots, namely elections to villages. So that this is suspected by many parties as part of the emergence of a culture of corruption in Indonesia. In other words, the rampant cases of corruption that occur in Indonesia are more likely to occur because of the extraordinarily large cost politics in the implementation of democracy. Both in terms of subject and political object in Indonesia. So this will become a political pathology that must be addressed immediately. The political pragmatism that occurs in Indonesia has an extraordinary transactional political economy dimension. So this should be a red note for democracy in Indonesia. So the ideals of reform that have been echoed since 1998 can be realized gradually. However, if the problem of money politics is still rife, then the ideals of reform in the form of realizing Indonesia as a democratic country will experience extraordinary distortions.
TINJAUAN SIYASAH MALIYAH TERHADAP PERAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) DALAM MENINGKATKAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT DAN PENDAPATAN ASLI DESA (PAD) Janeko, Janeko; Wahidah, Uzlah
The Republic : Journal of Constitutional Law Vol. 1 No. 1 (2023): THE REPUBLIC : Journal of Constitutional Law
Publisher : Program Studi Hukum Tata Negara dan diterbitkan oleh Program Studi Hukum Tata Negara dan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Sunan Drajat Lamongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55352/htn.v1i1.443

Abstract

Abstract : Village Owned Enterprises (BUMDES) is a business entity that is managed by a group of people who are trusted by the village government to explore village potential and advance the village economy in a structured manner, in order to obtain mutual benefits as a source of Village Original Income. This study aims to determine the role of village-owned enterprises in improving the community economy and Siyasah Maliyah's review of the role of village-owned enterprises in improving the community's economy and village original income (PAD). This type of research is qualitative research using statutory and conceptual approaches. There are three types of data sources for this research, namely primary data sources, secondary data and tertiary data. Primary data sources come from BUMDES management and the community in Tenggulun Village, Solokuro District, Lamongan Regency, secondary data are obtained from laws or regulations, books, Al-Qur'an, Hadith and journals related to the problem under study. Data collection techniques using interviews, observation, literature study and documentation. Then technical data analysis using qualitative data analysis. In terms of increasing Village Original Income (PAD), the Tenggulun BUMDES is considered capable of making a contribution. BUMDES plays a role in helping to improve the community's economy in the perspective of siyasah maliyah, that in terms of management BUMDES has carried out the principles in siyasah maliyah, namely by forming an institution to manage state assets in this case, namely village wealth with the principle of benefit that is socially objective (Al- Maslahah Al-Ammah) that is prioritizing the interests of the crowd rather than individual interests. Keywords : Siyasah Maliyah, Village owned enterprises Abstrak : Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) merupakan sebuah badan usaha yang di kelola oleh sekelompok orang yang dipercaya oleh pemerintah desa untuk menggali potensi desa dan memajukan perekonomian desa dengan terstruktur, dalam rangka memperoleh keuntungan bersama sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Desa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran badan usaha milik desa dalam meningkatkan ekonomi kemasyarakatan dan tinjauan Siyasah Maliyah terhadap peran badan usaha milik desa dalam meningkatkan ekonomi masyarakat dan pendapatan asli desa (PAD). Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan mengunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber data penelitian ini ada tiga jenis yaitu sumber data primer, data sekunder dan data tersier. Sumber data primer berasal dari pengurus BUMDES dan masyarakat di Desa Tenggulun Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan data sekunder diperoleh dari Undang-undang atau peraturan perundang-undangan, buku-buku, Al-qur’an, Hadist dan jurnal yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, study pustaka dan dokumentasi. Kemudian teknis analisis data menggunakan analisis data kualitatif. Dalam hal meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PAD) BUMDES Tenggulun dinilai mampu memberikan kontribusinya. BUMDES berperan dalam membantu meningkatkan perekonomian masyarakat dalam perspektif siyasah maliyah, bahwa dalam segi pengelolaannya BUMDES sudah menjalankan prinsip-prinsip dalam siyasah maliyah yaitu dengan membentuk sebuah lembaga untuk mengelola kekayaan negara dalam hal ini yaitu kekayaan desa dengan prinsip kemaslahatan yang bersifat sosial objektif (Al-Maslahah Al-Ammah) yaitu mementingkan kepentingan orang banyak dibandingkan kepentingan individu. Kata Kunci : Siyasah Maliyah, Badan Usaha Milik Desa
PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP MANTAN NARAPIDANA Novi Ismiasih
The Republic : Journal of Constitutional Law Vol. 1 No. 1 (2023): THE REPUBLIC : Journal of Constitutional Law
Publisher : Program Studi Hukum Tata Negara dan diterbitkan oleh Program Studi Hukum Tata Negara dan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Sunan Drajat Lamongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55352/htn.v1i1.466

Abstract

This study uses a qualitative descriptive research method. Data was obtained based on observation, interviews, and documentation. The location of the research implementation is in Glagahombo Village. Interview data were obtained from the community, ex-convicts, and families of ex-convicts, with the consideration that the selected informants knew and understood the problems to be studied. The results of this study indicate that the social interaction that is created between an ex-convict and the surrounding community needs to be done consistently. Because there are still people who have a negative opinion of ex-convicts, although there are also those who view them positively. If this continues, it is possible that ex-convicts will be mentally disturbed.
Indonesia Sunan Drajat Dalam Kajian Teori Konstitusi Nusantara Sudrajat, Hendra
The Republic : Journal of Constitutional Law Vol. 1 No. 1 (2023): THE REPUBLIC : Journal of Constitutional Law
Publisher : Program Studi Hukum Tata Negara dan diterbitkan oleh Program Studi Hukum Tata Negara dan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Sunan Drajat Lamongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55352/htn.v1i1.511

Abstract

This research provides a narrative on the solution to the current problems of national and state life, in which the phenomenon of disorientation in the life of the nation and state occurs which is marked by the emergence of an exemplary crisis in the state that has multidimensional impacts on constitutional life. The birth of the theory of the archipelago constitution provides a new narrative to explore the wisdom of the archipelago in the past constitutionally. One of the important messages presented in the theory of the constitution of the archipelago is the existence of Sunan Drajat who has left the exemplary footprint of the state and has relevance to the life of the nation and state today and in the future. The research method used in this study is legal history combined with state theory from several experts, with the grand theory of the archipelago constitution. This research first examines the value of Sunan Drajat's transformation in the life of the nation and state. The second is the application of Sunan Drajat's transformation values ​​in the life of the nation and state. The purpose of this study is to determine the value of Sunan Drajat's transformation in the life of the nation and state and its application in the contemporary context.
Kasus Konten Asusila Hotman Paris Sebagai Pelanggaran Kode Etik Hastuti, Mei
The Republic : Journal of Constitutional Law Vol. 3 No. 1 (2025): THE REPUBLIC : Journal of Constitutional Law
Publisher : Program Studi Hukum Tata Negara dan diterbitkan oleh Program Studi Hukum Tata Negara dan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Sunan Drajat Lamongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55352/htn.v3i1.1704

Abstract

Tingkah laku dan perilaku yang diharapkan dari seorang advokat diatur dalam kode etik advokat Indonesia yang melarang perilaku yang dapat merugikan martabat profesi hukum. Seorang pengacara ternama di Indonesia bernama Hotman Paris terlibat perselisihan atas materi tidak etis yang diposting di media sosial. Penelitian ini memadukan kajian literatur dengan prosedur peradilan normatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kasus, khususnya memanfaatkan contoh pelanggaran kode etik yang dilakukan Hotman Paris. Temuan penelitian menunjukkan adanya ketidaksepakatan mengenai profesionalisme dan etika dalam praktik hukum, serta penyebaran konten yang dianggap tidak sesuai dan merendahkan profesi hukum. Kasus konten tidak etis Hotman Paris menegaskan betapa pentingnya kepatuhan Kata Kunci: Kode etik, Advokat, Asusila
STATUS NASAB DAN KEWARISAN ANAK HASIL SEWA RAHIM PERPEKTIF FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM Saputri, Endah; Abdullah Syarofi
The Republic : Journal of Constitutional Law Vol. 3 No. 1 (2025): THE REPUBLIC : Journal of Constitutional Law
Publisher : Program Studi Hukum Tata Negara dan diterbitkan oleh Program Studi Hukum Tata Negara dan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Sunan Drajat Lamongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55352/htn.v3i1.1705

Abstract

Semakin majunya zaman sekarang ini khususnya dibidang teknologi dalam bidang ilmu kedokteran. Muncul berbagai penemuan teknologi dalam bidang ilmu kedokteran. Muncul berbagai penemuan teknologi dibidang rekayasa genetik, dalam upaya membantu dan menolong suami istri yang tidak dapat hamil, rekayasa genetik tersebut diantaranya dengan munculnya program tersebut dengan syarat sperma dan ovum dari suami istri kemudian ditransplantasikan kedalam rahim istri (wanita pemilik ovum). Penelitian ini berjudul Status Nasab Dan Kewarisan Anak Hasil Sewa Rahim Perspektif Fatwa Majelis Ulama Indonesia Dan Kompilasi Hukum Islam. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pendapata Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang status nasab dan kewarisan anak hasil sewa rahim dan juga bagaimana pendapat KHI tentang status nasab dan kewarisan anak hasil sewa rahim. Penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, yaitu dengan membaca dan memahami argumentasi dan dalil yang digunakan. Kajian dilakukan dengan menganalisa semua data secara deskriptif dan komparatif, jenis data yang diperlukan dalam penelitian ini berupa data primer, sekunder dan tersier. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Majelis Ulama Indonesia mengharamkan sewa rahim dalam segala bentuknya.Dari penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa nasab anak yang lahir dari proses sewa rahim kepada ibu yang mengandung dan melahirkan. Sedangkan dalam masalah kewarisannya berdasarkan perspektif fatwa Majelis Ulama Indonesia bahwa hak warisnya juga dari ibu yang melahirkan tersebut. Kata Kunci : Nasab; Waris; Fatwa
DINAMIKA FATWA DARI KLASIK KE KONTEMPORER: (TINJAUAN KARASTERISTIK FATWA EKONOMI SYARI’AH DEWAN SYARI’AH NASIONAL INDONESIA (DSN-MUI) Heriyanto; Ahmad Burhan Hakim
The Republic : Journal of Constitutional Law Vol. 3 No. 1 (2025): THE REPUBLIC : Journal of Constitutional Law
Publisher : Program Studi Hukum Tata Negara dan diterbitkan oleh Program Studi Hukum Tata Negara dan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Sunan Drajat Lamongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55352/htn.v3i1.1706

Abstract

Artikel ini membahas mengenai perubahan karakteristik fatwa dari fatwa klasik ke fatwa kontemporer, khususnya fatwa ekonomi syariah di Indonesia jika dibandingkan dengan fatwa-fatwa ulama terdahulu. Dari hasil penelitian ini, penulis menyimpulkan bahwa perubahan karakteristikfatwa DSN-MUI terletak pada; a) fatwa yang memiliki kekuatan hukum mengikat berdasarkan UndangUndang; b) fatwa ditujukan khusus bagi lembaga keuangan dan kewenangan khusus di bidang ekonomi syariah; c) fatwa tidak lagi merupakan jawaban atas suatu pertanyaan akan tetapi respon aktif dari DSN-MUI.  Kata Kunci: Fatwa Klasik, Fatwa Kontemporer, Fatwa Ekonomi Syariah

Page 3 of 6 | Total Record : 53

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2023 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 3 No. 2 (2025): THE REPUBLIC : Journal of Constitutional Law Vol. 3 No. 1 (2025): THE REPUBLIC : Journal of Constitutional Law Vol. 2 No. 2 (2024): THE REPUBLIC : Journal of Constitutional Law Vol. 2 No. 1 (2024): THE REPUBLIC : Journal of Constitutional Law Vol. 1 No. 2 (2023): THE REPUBLIC : Journal of Constitutional Law Vol. 1 No. 1 (2023): THE REPUBLIC : Journal of Constitutional Law