cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Abdullah Syarofi
Contact Email
syarofi070693@insud.ac.id
Phone
+628563338053
Journal Mail Official
syarofi070693@insud.ac.id
Editorial Address
THE REPUBLIC : Journal of Constitutional Law Program Studi Hukum Tata Negara Institut Pesantren Sunan Drajat Lamongan Jalan Raden Qosim Komplek PP. Sunan Drajat Lamongan Telp. 0856-3338-053 (WA)
Location
Kab. lamongan,
Jawa timur
INDONESIA
The Republic: Journal of Constitutional Law
Published by Institut Pesantren Sunan Drajat Lamongan
ISSN : 29886767     EISSN : 29887070     DOI : https://doi.org/10.55352/htn.v1i1
Core Subject : Humanities, Education, Social,
Humanities Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal The Republic : Journal of Constitutional Law ini dikelola oleh Program Studi Hukum Tata Negara dan diterbitkan oleh Program Studi Hukum Tata Negara dan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) Institut Pesantren Sunan Drajat Lamongan. Tujuan jurnal ini adalah sebagai sarana bagi mahasiswa, akademisi, peneliti, dan praktisi untuk mempublikasikan artikel penelitian asli atau artikel ulasan. Jurnal ini terbit dua kali dalam setahun, yaitu bulan April dan Oktober. Ruang lingkup yang dimuat dalam jurnal ini membahas berbagai topik hukum tata negara, antara lain: Hukum Administrasi Negara Hukum Konstitusi Hukum Pemerintahan Daerah UU Pemerintahan Desa Hukum Keuangan Negara UU Pemilu Hukum Lingkungan Hukum Ketenagakerjaan Hukum Negara
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 53 Documents
 2   3   4   5   6 
GESTURE PROGRESIF BANGUNAN SISTEM HUKUM INDONESIA Fauzi, M; Musthafa; La Syarifuddin
The Republic : Journal of Constitutional Law Vol. 3 No. 2 (2025): THE REPUBLIC : Journal of Constitutional Law
Publisher : Program Studi Hukum Tata Negara dan diterbitkan oleh Program Studi Hukum Tata Negara dan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Sunan Drajat Lamongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55352/k7vtbt78

Abstract

Legal challenges arise as society continues to evolve, necessitating rules to guide people's actions and serve as the basis for decision-making by law enforcement. Progressive law operates in the realm of ideas and advocacy to make law more beneficial to humanity thru a legal system that is liberating, conscientious, and utilizes spiritual intelligence in serving law to humanity. This goal seems inconsistent with legal positivism, which is the general pattern for the structure of written legal systems in modern countries. The study results indicate that some joints of the Indonesian legal system have gestures that can be used to progressively move the existing legal system. Based on Article 1 paragraph (3) of the 1945 Indonesian Constitution, Indonesia is a state of law with a tendency toward the rule of law that prioritizes justice over legal certainty based on written law. The gap between societal norms and dynamics can be filled either thru responsive legislation or thru the progressive legal discovery by judges. Judges are obliged to explore, follow, and understand the legal values and sense of justice that exist within society. The development of judicial review of legislative products in the Constitutional Court and the Supreme Court also shows a shift in perspective from merely textual thinking toward a more progressive legal way of thinking. The task of enforcing and upholding the law is one that requires seriousness and steadfastness against temptation, so what is needed is a good societal culture and law enforcement resources in order for the legal system to improve.
PERAN PEMERINTAH DESA TERHADAP PELAKSANAAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) BERDASARKAN PERMENSOS NO 1 TAHUN 2018 DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT PERSPEKTIF SIYASAH MALIYAH (Studi di Desa Sembunglor Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro): (Studi di Desa Sembunglor Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro) Alfiyah, Siti; Alfiah, Siti; Muhyidin
The Republic : Journal of Constitutional Law Vol. 3 No. 2 (2025): THE REPUBLIC : Journal of Constitutional Law
Publisher : Program Studi Hukum Tata Negara dan diterbitkan oleh Program Studi Hukum Tata Negara dan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Sunan Drajat Lamongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55352/96jyc630

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Pemerintah Desa terhadap pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) berdasarkan Permensos No. 1 Tahun 2018 dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Sembunglor, Kecamatan Baureno, Kabupaten Bojonegoro dalam perspektif Siyasah Maliyah. Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan program bantuan sosial bersyarat yang ditujukan kepada keluarga miskin atau rumah tangga sangat miskin (RTSM) yang memiliki komponen ibu hamil, balita, anak sekolah, lansia, dan penyandang disabilitas. Jenis penelitian yang di gunakan oleh penulis yaitu penelitian lapangan (field research). Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yakni semua data yang telah didapat kemudian dijelaskan secara rinci dan sistematis dalam bentuk kata-kata tertulis.  Dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini terdiri dari kepala desa, sekretaris desa, staff desa, pendamping PKH dan para penerima KPM PKH. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peran Pemerintah Desa Sembunglor dalam pelaksanaan PKH sudah cukup baik. Dapat dilihat pemerintah desa Sembunglor berperan sebagai fasilitator, koordinator, pengawas, dan mediator. Pelaksanaan program ini sesuai dengan permensos no 1 tahun 2018 dan telah memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat khususnya di bidang pendidikan, kesehatan, dan sosial. Namun, masih terdapat beberapa kendala seperti keterlambatan pencairan dana dan ketidaksesuaian data penerima. Dalam perspektif Siyasah Maliyah, pelaksanaan PKH di desa sembunglor telah mencerminkan nilai-nilai Siyasah Maliyah seperti prinsip keadilan (al-‘adalah), amanah, musyawarah (syura), dan kemaslahatan umum (maslahah ‘ammah). namun masih ada beberapa yang belum berjalan dengan baik
PELUANG PELUANG DAN TANTANGAN: EKSISTENSI PASAR TRADISIONAL DAN PASAR MODERN DI ERA GLOBALISASI : Pasar tradisional, Pasar modern, Globalisasi Zahrotun Niswah
The Republic : Journal of Constitutional Law Vol. 2 No. 2 (2024): THE REPUBLIC : Journal of Constitutional Law
Publisher : Program Studi Hukum Tata Negara dan diterbitkan oleh Program Studi Hukum Tata Negara dan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Sunan Drajat Lamongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55352/htn.v2i2.1032

Abstract

The market is a place where sellers and buyers meet to carry out transactions and fulfill daily needs. As time goes by, the types of markets in Indonesia do not only contain traditional markets but there are also modern markets. Traditional markets and modern markets are proof that our country is increasingly developing. This development is influenced by the phenomenon of globalization in several countries, making it easier for traders to invest. This investment can take the form of building supermarkets, hypermarkets, etc. as modern markets. The emergence of this development will certainly give rise to new challenges in the world of trade. Apart from the emergence of challenges, of course there will also be opportunities that can be obtained from traditional markets and modern markets. It cannot be denied that in this era of globalization, the development of communication technology is also growing, where someone can shop for whatever goods they want just via cellphone, they can even make payments online. However, there are still many people who are still unable to move away from habits that have been their custom since ancient times, such as shopping at the market (not through online media). Surveys have proven that the distance between traditional markets and modern markets is not has a lot of influence in the world of commerce. Because each trader has their own way of promoting the goods they sell. Either from social media or from reviews from customers who have been to the merchant's location. Therefore, the researcher will discuss the challenges and opportunities that traders will get in traditional markets and modern markets.
P Pengaruh Pergantian Antar Waktu terhadap Refresentasi Konstitusi di Parlemen: Pergantian Antar Waktu mei, mei Hastuti; Mei Hastuti
The Republic : Journal of Constitutional Law Vol. 2 No. 2 (2024): THE REPUBLIC : Journal of Constitutional Law
Publisher : Program Studi Hukum Tata Negara dan diterbitkan oleh Program Studi Hukum Tata Negara dan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Sunan Drajat Lamongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55352/htn.v2i2.1171

Abstract

This study examines the influence of inter-time replacement on constituent representation in parliament with the research method used, namely normative research. This study uses secondary and primary data, the secondary data referred to here is in the form of references or libraries, including literature books, journals, articles, and legislation. Primary legal materials are laws and regulations, official documents, court decisions, and the constitution. The results of the study concluded that PAW can reduce public trust in legislative institutions, PAW has a major influence on political parties to determine who has the right to occupy parliamentary seats and PAW can influence legislative accountability. Keywords: legislature, parliament, constituents, inter-time change
Problematika atas Putusan MK terhadap Batasan Umur Capres - Cawapres ( Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017) Agus, Rizka Bintang; Satryo Pringgo Sejati; Ahmad Burhan Hakim
The Republic : Journal of Constitutional Law Vol. 2 No. 2 (2024): THE REPUBLIC : Journal of Constitutional Law
Publisher : Program Studi Hukum Tata Negara dan diterbitkan oleh Program Studi Hukum Tata Negara dan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Sunan Drajat Lamongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55352/htn.v2i2.1178

Abstract

The purpose of the Constitutional Court is to protect the Constitution so that it is in accordance with the principles of legal constitutionality. the public was shocked by the decision of the Constitutional Court (MK) which was considered controversial. This article uses a descriptive qualitative method using the library research analysis method. The author will conduct research on books, journals, magazines, newspapers both offline and online. In its decision, the Constitutional Court decided that regional heads under the age of 40 can nominate themselves as candidates for president or vice president, if they have previously served or are currently carrying out duties as regional heads. The impact of the Constitutional Court's decision to grant the addition of the narrative to Article 169 letter q of Law Number 7 of 2017 does not only have an impact on agitation and the political map ahead of the 2024 election. However, the impact could be even more dire. Not only among contestants in the 2024 election, heated escalation is also occurring in society. What state institutions can still be trusted, the Constitutional Court has become a tool of power, corruption is rampant in ministries, the Corruption Eradication Commission (KPK) should supervise the implementation of the Corruption Law. in fact, it turned out to have become a "vicious circle."
NASIONALISME DAN INTEGRASI INDONESIA: NASIONALISME PANCASILA Falah, Fajrul; Muhyidin
The Republic : Journal of Constitutional Law Vol. 2 No. 2 (2024): THE REPUBLIC : Journal of Constitutional Law
Publisher : Program Studi Hukum Tata Negara dan diterbitkan oleh Program Studi Hukum Tata Negara dan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Sunan Drajat Lamongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55352/htn.v2i2.1286

Abstract

Of course, all the people of this nation do not want to be said to be a "hypocrite", namely a person who denies existing values envisioned, formulated and enforced by our predecessors. In this case, Gaining independence and upholding national dignity are ideal swhich was fought for by the founders of this nation. However, what happened it seems that the ideals that had been realized have now been denied. Some in among us have become "hypocrites", so that our self-esteem as a nation seems to have disappeared and is even happy to be that nation "unjusted and colonized". In order to criticize current behavior seems off the mark, this article will invite all components to take a look go back to history, so you can see how noble the struggle of the people was the founders of this nation because they have upheld noble values seems to be reflected in Pancasila. Likewise, looking at history will visible, it is true that the spirit of nationalism has been embedded in the person as Indonesian people, or it turns out we are just hypocrites. In fact, many components of this nation have denied the values ​​of Pancasila, so it is difficult to be said to be a group with a soul nationalism. Why not, don't some people already attach importance? himself, for example, by carrying out corrupt practices or doing whatever even in order to obtain what he wants, for example power. As well as, It turns out that this nation's government doesn't have the power, so they let it go and even give other nations the opportunity to bully and oppress. It is clear that colonialism in its physical form has disappeared from this nation, of course but isn't neocolonialism already growing which is actually more painful, because it seems as if this nation has been tormented for a long time and did not immediately find healing. Keywords: Hypocrisy, nationalism, neocolonialism, corruption, Pancasila, and history.
TAWURAN DARI SUDUT PASAL 170 DAN PASAL 358 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA: (Tantangan dan Prospek) Rohmatillah, Arman; Sutopo
The Republic : Journal of Constitutional Law Vol. 2 No. 2 (2024): THE REPUBLIC : Journal of Constitutional Law
Publisher : Program Studi Hukum Tata Negara dan diterbitkan oleh Program Studi Hukum Tata Negara dan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Sunan Drajat Lamongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55352/htn.v2i2.1287

Abstract

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana cakupan pasal 170 dan pasal 358 KUHP berkenaan dengan peristiwa tawuran (perkelahian beramai-ramai) dan bagaimana ketentuan tentang penyertaan tindak pidana dalam kaitannya dengan Pasal 170 dan Pasal 358 KUHP. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normative, dapat disimpulkan: 1. Penuntutan terhadap peristiwa tawuran (perkelahian beramai-ramai) yang mengganggu ketertiban umum/meresahkan masyarakat, baik yang mengakibatkan terjadinya korban (luka, luka berat, mati, atau kerusakan barang) maupun yang tidak mengakibatkan korban, lebih tepat dikenakan Pasal 170 KUHP. Jika tawuran menimbulkan korban luka berat atau mati barulah dapat dituntut berdasarkan Pasal 358 KUHP. 2. Peristiwa tawuranpada umumnya melibatkan cukup banyak orang sehingga akan selalu dikaitkan dengan ketentuan tentang penyertaan melakukan tindak pidana. Kata kunci: tawuran, pasal 170, pasal 358, kitab undang-undang hukum pidana.
PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM PIDANA Alfiah, Siti; Syarofi, Abdullah
The Republic : Journal of Constitutional Law Vol. 2 No. 2 (2024): THE REPUBLIC : Journal of Constitutional Law
Publisher : Program Studi Hukum Tata Negara dan diterbitkan oleh Program Studi Hukum Tata Negara dan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Sunan Drajat Lamongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55352/htn.v2i2.1289

Abstract

Abstrak : Anak merupakan titipan Allah SWT, tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis, ciri, dan sifat khusus, sehingga wajib dilindungi dari segala bentuk perlakuan tidak manusiawi. Di antara bentuk perlakuan tidak manusiawi tersebut adalah perlakuan kejahatan seksual, yang mengakibatkan pelanggaran hak asasi anak. Kekerasan seksual merupakan isu yang telah lama menjadi perbincangan di tengah masyarakat Indonesia. Tindakan kriminal yang menyangkut kehormatan adalah perbuatan khalwat, Proses penyelesaian perkara khalwat ditemukan kendala-kendala oleh aparat penegak hukum sehingga perkara tersebut tidak dilimpahkan sampai ke Mahkamah Syar’iyah. Kendala perbedaan terhadap pengkategorikan khalwat, karena masih kentalnya hukum adat yang berlaku dalam masyarakat, hukum yang masih belum sempurna, masih kurangnya petugas wilayatul hisbah, masih kurangnya kesadaran dan pengetahuan hukum masyarakat, dan faktor lingkungan. Namun, hukum Indonesia belum sepenuhnya memberikan konsekuensi hukum yang tegas bagi pelaku dan perlindungan bagi korban. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang- undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa rancangan hukum pidana untuk kasus kekerasan seksual menjadi suatu hal yang urgensi, mengingat maraknya kasus kekerasan seksual di Indonesia. Pembuatan udang-undang yang melindungi korban kekerasan seksual, upaya perlindungan terhadap kekerasan seksual anak di bawah umur serta sanksi terhadap korban kasus kekerasan seksual dapat dijalankan dengan baik. Kata Kunci : kekerasan seksual, anak, hukum pidana, hukum islam
DISPARITAS PIDANA PENCURIAN DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA DAN HUKUM PIDANA ISLAM Kolipah, Dwi Nur
The Republic : Journal of Constitutional Law Vol. 3 No. 2 (2025): THE REPUBLIC : Journal of Constitutional Law
Publisher : Program Studi Hukum Tata Negara dan diterbitkan oleh Program Studi Hukum Tata Negara dan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Sunan Drajat Lamongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55352/jda5ka79

Abstract

Pencurian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) diatur dalam Buku Kedua Bab XXII tentang kejahatan terhadap harta benda dari Pasal 362 sampai dengan Pasal 367 KUHP, dengan acaman hukuman tergantung daripada jenis atau kriteria tindak pidana pencurian yang dilakukan. Pasal 36 KUHP menentukan bahwa “Barang siapa mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum karena pencurian, dengan hukuman penjara, selama-lamanya 5 tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp.900,-”, sedangkan pncurian dalam hukum pidana islam merupakan perbuatan pidana yang diaancam hukuman potong tangan. Sebagaimana dalam firman Allah SWT dalam Al-Qur’an surah Al-Maidah : 38, yang artinya : “Dan pencuri laki-laki dan pencuri perempuan, maka potonglah tangannya masing-masing”. Hukum pidana Indonesia dan hukum pidana islam memiliki sistem hukum dan sanksi yang berbeda bagi pelaku pencurian. Dalam hukum pidana Indonesia, latarnya berasal dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sedangkan dalam hukum pidana Islam, latarnya berasal dari Al-Qur'an dan Hadits. Ancaman pidana dalam KUHP lebih menekankan kepada ancaman pidana penjara/denda, sedangkan dalam hukum pidana Islam ancaman pidana berupa potong tangan (Had) dan ta’zir.
PANCASILA SEBAGAI PANDANGAN HIDUP BANGSA Jazuli, Iwan; Sutopo
The Republic : Journal of Constitutional Law Vol. 3 No. 2 (2025): THE REPUBLIC : Journal of Constitutional Law
Publisher : Program Studi Hukum Tata Negara dan diterbitkan oleh Program Studi Hukum Tata Negara dan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Sunan Drajat Lamongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55352/0706c758

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk memaparkan peranan Pancasila sebagai pedoman pandangan hidup bangsa. Pancasila merupakan dasar negara Indonesia yang termuat dalam Pembukaan UUD 1945, artinya setiap hal-hal dalam konteks penyelenggaraan negara harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, diantara hal-hal tersebut seperti peraturan, perundang-undangan, pemerintahan, sistem demokrasi, dan lain sebagainya. Pancasila harus dijunjung tinggi karena Pancasila itu adalah pandangan hidup pedoman dan ideologi negara, oleh karena itu kita sebagai warga Indonesia harus berpegang teguh pada nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Banyak oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab yang telah melanggar nilai-nilai Pancasila, oleh sebab itu kita sebagai warga negara Indonesia yang baik harus ikut andil dalam menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila. Semoga dengan adanya penelitian ini diharap banyak pihak-pihak masyarakat yang sadar akan pentingnya Pancasila sebagai pedoman pandangan hidup bangsa.

Page 5 of 6 | Total Record : 53

 2   3   4   5   6 

Filter by Year

2023 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 3 No. 2 (2025): THE REPUBLIC : Journal of Constitutional Law Vol. 3 No. 1 (2025): THE REPUBLIC : Journal of Constitutional Law Vol. 2 No. 2 (2024): THE REPUBLIC : Journal of Constitutional Law Vol. 2 No. 1 (2024): THE REPUBLIC : Journal of Constitutional Law Vol. 1 No. 2 (2023): THE REPUBLIC : Journal of Constitutional Law Vol. 1 No. 1 (2023): THE REPUBLIC : Journal of Constitutional Law