Al-Mudharabah
Mudharabah: Journal of Sharia Economics and Finance is professionally managed and published by the Sharia Economic Law Study Programme, Faculty of Sharia and Law, UIN Ar-Raniry in helping academics, researchers and practitioners to disseminate their research results. Al-Mudharabah: Journal of Islamic Economics and Finance is a blind peer-reviewed journal dedicated to the publication of quality research results related to the field of Islamic Economics and Finance. All publications in Al-Mudharabah journal are open access allowing articles to be freely available without any subscription. THE SCOPE OF AL-MUDHARABAH: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah includes all the areas of research activities in all fields of Economics as theoritical and practical, Islamic Business Economics, Business Law, Economic Management, Microeconomics, Macroeconomics, International economics, International Trade, Experimental economics, Fiscal policy, Health Economics, Economics of Innovation and Entrepreneurship, Industrial Economics, Labour Economics, Inflation and monetary policy, Information economics, Environmental economics, and Agricultural economics etc and Finance as Public Finance, Personal finance, Securities and Investment Analysis, Institutional Finance, International Finance, Financial Management, Managerial finance, Corporate finance, Financial planner, Behavioral finance, Financial mathematics, Financial economics, Monetory, etc.
Articles
227 Documents
<![CDATA[PINJAMAN EMAS PADA UPK AMANAH SYARIAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM: (Studi di Kecamatan Samatiga Kabupaten Aceh Barat) ]]>
<![CDATA[Mahdalena Nasrun]]>;
<![CDATA[Bustamam Usman]]>;
<![CDATA[Yana Ilham Sari]]>
<![CDATA[ Al-Mudharabah: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah Vol. 1 No. 1 (2020): Al-Mudharabah : Jurnal ekonomi dan Keuangan Syariah ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22373/al-mudharabah.v2i1.817
<![CDATA[Lembaga-lembaga yang bergerak dibidang permodalan memiliki sistem atau cara tersendiri dalam menyalurkan modal, seperti pada UPK Amanah Syariah yang merupakan lembaga pengelola kegiatan untuk mengatasi dan membantu dalam bidang ekonomi, dilakukan secara swadaya dalam mengembangkan kesejahteraan masyarakat. Permodalan yang diberikan dalam bentuk pinjaman atau hutang-piutang dengan objeknya emas. Fokus permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pertimbangan UPK Amanah Syariah memberikan pinjaman dalam bentuk emas, penetapan bagi hasil dari tambahan jasa pinjaman dan bagaimana tinjauan ekonomi Islam terhadap pengelolaan bagi hasil dalam praktik pinjaman emas pada UPK Amanah Syariah. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan melakukan wawancara dan dokumentasi, adapun metode analisis data adalah deskriptif kualitatif. Penelitian ini menyimpulkan pertama pertimbangan pemberian pinjaman dalam bentuk emas karena berdasarkan hasil musyawarah beberapa pihak yang menghasilkan konvensi dari UPK konvensional ke UPK Amanah Syariah untuk menghindari adanya riba. Kedua Jasa yang ditetapkan adalah 10% pertahun lebih rendah dari sebelumnya yaitu 18%. Praktik yang dilakukan pada saat ijab qabul menggunakan akad murabahah. Peminjaman dan pengembalian sesuai dengan emas pada akad.]]>
<![CDATA[PERSYARATAN DALAM PENDISTRIBUSIAN ZAKAT PRODUKTIF MENURUT MAZHAB SYAFI’I ]]>
<![CDATA[Yuhasnibar]]>
<![CDATA[ Al-Mudharabah: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah Vol. 1 No. 1 (2020): Al-Mudharabah : Jurnal ekonomi dan Keuangan Syariah ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22373/al-mudharabah.v2i1.818
<![CDATA[Zakat merupakan salah satu rukun Islam. Praktek pelaksanaannya tidak terlepas dari tuntunan syara’. Tujuan zakat adalah menghilangkan kemiskinan yang terjadi dan menjamin hidup seluruh masyarakat khususnya muslim. Zakat bertindak sebagai alat yang diberikan Islam untuk menyadarkan akan tanggung jawab sosial bagi orang yang memiliki harta berlebih terhadap orang dibawahnya. Mazhab Syafi'i dalam literaturnya tidak ada yang membahas secara eksplisit tentang pendistribusian zakat secara produktif. Namun demikian ada dua orang tokoh mazhab Syafi'i yaitu Imam Abu Ishaq Asy-Syirazi dan Imam an-Nawawi dalam pembahasan kitabnya mengindikasikan kebolehan zakat didayagunakan (produktif) dengan persyaratan-persyaratan tertentu. Distribusi zakat di Indonesia ada dua jenis yaitu distribusi secara konsumtif dan distribusi secara produktif. Selama ini dalam prakteknya pendistribusian zakat masih lebih didominasi oleh pendistribusian zakat secara konsumtif. Dengan adanya batasan persyaratan sebelum pendistribusian zakat produktif oleh kedua ulama ini, zakat yang diberikan dapat didayagunakan hingga zakat itu menjadi tumbuh dan berkembang terus-menerus, dan hal ini akan menjamin kelangsungan hidup perekonomian kedepannya. Pendapat yang dikemukakan oleh kedua murid Imam Syafi’i ini sangat relevan sesuai dengan kebutuhan masyarakat pada masa kini, karena dengan produktifitas zakat ini diharapkan dapat mengubah tatanan perekonomian masyarakat secara luas dan menghilangkan kemiskinan dan menjamin kehidupan masyarakat menjadi lebih makmur, sesuai dengan fitrah yang Allah berikan kepada setiap manusia. Dengan demikian tujuan disyariatkannya zakat akan tercapai yaitu: zakat akan terus tumbuh dan berkembang]]>
<![CDATA[INTERVENSI BULOG TERHADAP KELANGKAAN BERAS MENURUT PERSPEKTIF TAS’IR AL-JABARI: (Studi Kasus pada Perum Bulog Divisi Regional Aceh) ]]>
<![CDATA[Bismi Khalidin]]>;
<![CDATA[Rahmi Wahyuni]]>
<![CDATA[ Al-Mudharabah: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah Vol. 1 No. 1 (2020): Al-Mudharabah : Jurnal ekonomi dan Keuangan Syariah ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22373/al-mudharabah.v2i1.821
<![CDATA[Beras pada waktu tertentu dapat mengalami kelangkaan dikarenakan berbagai macam permasalahan, Perum Bulog memiliki wewenang untuk mengatasi kelangkaan beras dengan melakukan intervensi. Pertanyaan penelitian dalam skripsi ini adalah bagaimanakah intervensi Perum Bulog Divisi Regional Aceh terhadap kelangkaan beras, bagaimanakah upaya Perum Bulog dalam menangani kelangkaan beras dan bagaimanakah perspektif tas’ir al-jabari terhadap intervensi Perum Bulog pada kelangkaan beras. Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (field research) dan penelitian kepustakaan (library research). Jenis penelitian ini adalah suatu penelitian yang menunjukkan pemecahan permasalahan yang aktual dengan jalan menyusun, menganalisa, dan menginterprestasi seluruh data yang berhubungan dengan penulisan. Hasil penelitian mengenai intervensi Perum Bulog terhadap kelangkaan beras dimana Bulog mengintervensi secara rutin setiap permasalahan yang terjadi berdasarkan surat perintah dari Bulog Pusat dan bekerjasama dengan Dinas Pertanian, Badan Pusat Statistik dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan untuk melakukan operasi pasar yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kelangkaan beras. Upaya Bulog dalam menangani kelangkaan beras Bulog akan melakukan operasi pasar dengan menyalurkan stok cadangan beras yang ada di gudang Bulog ke setiap toko yang ada di Aceh yang telah memiliki ikatan kerjasama, dan upaya terakhir yaitu melakukan impor beras. Intervensi yang dilakukan oleh Perum Bulog sesuai dengan konsep tas’ir al-jabari. Konsep tas’ir al-jabari ini dapat dilakukan oleh Bulog dalam menangani masalah kelangkaan beras. Dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa, intervensi pemerintah terhadap kelangkaan beras dapat dilakukan oleh Perum Bulog sesuai dengan perintah dari Bulog Pusat dimana intervensi yang dilakukan sesuai dengan hukum islam karena dilihat dari kemaslahatan masyarakat.]]>
<![CDATA[KEDUDUKAN PENCATATAN HUTANG PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH: (STUDI PANDANGAN M. MUTAWALLĪ AL-SYA’RĀWĪ) ]]>
<![CDATA[Riadhus Sholihin]]>
<![CDATA[ Al-Mudharabah: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah Vol. 1 No. 1 (2020): Al-Mudharabah : Jurnal ekonomi dan Keuangan Syariah ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22373/al-mudharabah.v2i1.823
<![CDATA[Perspektif Islam tentang akad utang-piutang masuk dalam akad sosial.Akad utang dibolehkan berdasarkan Alquran, hadis, dan ijmak para ulama.Hanya saja, para ulama tidak pada dalam menetapkan kedudukan hokum pencatatan utang. Jumhur ulama menyatakan pencatatan utang tidak wajib, sementara pendapat sebagian lainnya menyatakan wajib. Mutawallī Al-Sya’rāwī merupakan salah satu tokoh yang berpendapat wajibnya mencatat utang. Hal ini cenderung berbeda dengan pendapat mayoritas ulama. Pendapat al-Sya’rāwī menarik diteliti karena ada relevansinya dengan konteks akutansi modern. Fokus yang menjadi perhatian penelitian ini adalah untuk mengetahui Mutawallī al-Sya’rāwī mewajibkan pencatatan hutang, danmengetahui dalil dan metode istinbāṭ yang digunakan Mutawallī al-Sya’rāwī. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan study dipustaka (library research). Data-data yang dikumpulkan dianalisis melalui cara deskriptifanalisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa menurut Muḥammad Mutawallī al-Sya’rāwī, kedudukan hukum pencatatan utang adalah wajib. Hal ini didasari oleh perintah dalam Alquran QS. al-Baqarah ayat 282 yang mewajibkan menulis utang, serta beberapa manfaat dan kegunaan catatan utang.Dalil yang digunakan Muḥammad Mutawallī al-Sya’rāwī mengacu pada ketentuan QS. al-Baqarah ayat 282 dan QS. Yūsuf ayat 55. Ketentuan QS. al-Baqarah ayat 282 digunakan dalam soal perintah wajib mencatat utang. Sementara ketentuan QS. Yūsuf ayat 55 menurut Muḥammad Mutawallī al-Sya’rāwī berkaitan dengan syarat pencatat utang. Adapun metode istinbāṭ yang ia gunakan cenderung pada dua penalaran sekaligus, yaitu bayanī dan istiṣlāḥī. Metode bayanī tempat pada telaah atas lafaz “فَٱكۡتُبُوهُۚ”, yaitu sebagai lafaz amar “أمر” yang menunjukkan makna perintah wajib. Sementara penalaran istiṣlāḥī yang ia gunakan terlihat saat ia menerangkan kegunaan dan manfaat dari pencatatan utang. Menurutnya, pencatatan utang digunakan untuk melindungi hak dari pemilik harta, atau demi manfaat dan kemaslahatan kedua pihak yang melakukan akad.]]>
<![CDATA[TRANSAKSI PENJUALAN BAJU KONSUMEN SECARA SEPIHAK OLEH MANAJEMEN TAYLOR DI TUNGKOB DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM: (Studi tentang Keabsahan Transaksi pada Objek yang tidak Dimiliki Penjual) ]]>
<![CDATA[Mustaqim, Riza Afrian]]>;
<![CDATA[Zumara]]>
<![CDATA[ Al-Mudharabah: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah Vol. 1 No. 1 (2020): Al-Mudharabah : Jurnal ekonomi dan Keuangan Syariah ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22373/al-mudharabah.v2i1.824
<![CDATA[Dalam hukum Islam, jual beli harus terpenuhi rukun dan syarat, di antaranya yaitu barang yang diperjualbelikan harus milik penjual dan dimiliki secara sempurna (milk al-tam). Namun penjualan yang dilakukan salah satu toko taylor di gampong Tungkop Kec. Darussalam Kab. Aceh Besar, melakukan transaksi jual beli tanpa seizin pemiliknya jual beli tersebut dilakukan atas dasar klausula yang dibuat oleh pihak toko yang ditempelkan pada sebuah etalase kaca di toko tersebut. pihak manajemen toko melakukan penjualan atas dasar kerugian yang dialami dan untuk menutupi setiap pengeluaran yang telah dikeluarkan pada proses pembuatan baju tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengapa Lely taylor melakukan penjualan baju milik konsumen tanpa seizin pemiliknya, bagaimana penetapan harga yang dilakukan oleh pihak taylor pada penjualan baju konsumennya, dan perspektif hukum Islam terhadap keabsahan jual beli yang dilakukan oleh pihak Lely taylor terhadap baju konsumennya. Skripsi ini menggunakan jenis penelitian deskriptif analisi, dengan teknik pengumpulan data wawancara dan dokumentasi. Setelah melakukan analisis data, penulis menyimpulkan bahwa penjualan baju kosumen secara sepihak yang dilakukan oleh pihak manajemen toko Lely taylor dilakukan untuk menutupi kerugian yang dikeluarkan selama proses penjahitan baju tersebut dan juga untuk menutupi upah pekerja yang telah bekerja menjahit baju tersebut. Meskipun demikian, dalam hukum Islam tetap harus diupayakan menghubungi pemiliknya agar mendapatkan persetujuan dari pemilik untuk menghindari tindakan gharar, dan tindakan fasid pada barang yang diperjualbelikan dalam transaksi jual beli disebabkan tidak sempurnanya terpenuhi syarat dari transaksi jual beli. Dengan demikian jual beli yang dilakukan oleh pihak Lely Taylor tidak sah menurut ketentuan hukum Islam.]]>
<![CDATA[PERSEPSI DOKTER TERHADAP ZAKAT PENGHASILAN: Suatu Penelitian pada Asosiasi IDI Kota Banda Aceh ]]>
<![CDATA[Musa , Armiadi]]>;
<![CDATA[Maualana, Ilham]]>
<![CDATA[ Al-Mudharabah: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah Vol. 1 No. 2 (2020): Al-Mudharabah : Jurnal ekonomi dan Keuangan Syariah ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22373/al-mudharabah.v2i2.1285
<![CDATA[Zakat penghasilan merupakan zakat yang diwajibkan kepada setiap atau suatu keahlia profesional tertentu. Zakat penghasilan merupakan zakat muncul dari pada ijtihad ulama kotemporer. Zakat penghasilan di tunjukkan kepada pelaku profesi yang tidak dibahas sebelumnya didalam Al-Quran dan Hadist. Pada penelitian ini dilakukan untuk mengehatui bagaimana pemahaman pelaku profesi Dokter pada Asosiasi IDI kota Banda Aceh terhaap zakat penghasilan, dan yang menjadi fokus dari pembahasannya iyalah persepsi dai para Dokter tersebut terhadap zakat penghasilan dan apa saja yang menjadi faktor yang mempengaruhi pemahaman dari para Dokter tersebut terhadap zakat penghasilan]]>
<![CDATA[PERHITUNGAN BIAYA PADA PENGIRIMAN BARANG MENURUT PERSPEKTIF UJRAH DALAM AKAD IJARAH BI AL-AMAL : Studi Pada Terminal Mobil Barang di Kecamatan Ingin Jaya, Aceh Besar ]]>
<![CDATA[Khairuddin]]>;
<![CDATA[Rizqa, Haya]]>
<![CDATA[ Al-Mudharabah: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah Vol. 1 No. 2 (2020): Al-Mudharabah : Jurnal ekonomi dan Keuangan Syariah ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22373/al-mudharabah.v2i2.1287
<![CDATA[Dalam konsep fikih muamalah, perhitungan biaya pada pengiriman barang dapat dikategorikan sebagai ujrah dalam akad ijarah bi al-amal. Bahwa adanya imbalan dalam hal ini bersifat pekerjaan atau jasa dalam artian dengan cara memakai jasa seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. Berdasarkan perhitungan biaya pada pengiriman barang yang ada di Terminal Mobil barang Kec. Ingin Jaya, Aceh Besar sebagian perusahaan jasa angkutan melakukan perhitungan biaya terhadap penentuan ujrah dengan menggunakan timbangan dan volume. Pertanyaan penelitian dalam skripsi ini adalah bagaimana penentuan kriteria barang-barang dan perbedaan perhitungan biaya yang ditentukan dengan timbangan dan volume serta perspektif ujrah dalam akad ijarah bi al-amal terhadap perhitungan biaya pada pengiriman barang di Terminal Mobil barang Kec. Ingin Jaya, Aceh Besar. Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (field research). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada sebagian perusahaan penentuan kriteria barang-barang dan perhitungan biaya terhadap penentuan ujrah pada pengiriman barang menerapkan cara perhitungan yang sama yaitu ditentukan dengan menggunakan timbangan dan volume, maka tidak adanya perbedaan baik itu dari segi cara perhitungan biaya terhadap penentuan ujrahnya nanti. Dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa penetapan perhitungan biaya pada pengiriman barang telah memenuhi konsep ujrah dalam akad ijarah bi al-amal]]>
