cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Azka Amalia Jihad
Contact Email
azka.jihad@ar-raniry.ac.id
Phone
+6285362117576
Journal Mail Official
almudharabah@ar-raniry.ac.id
Editorial Address
JOURNAL SECRETARIAT: Building A, Sharia Economic Law Department, Sharia and Law Faculty, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Indonesia. Jl. Syeikh Abul Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh, Indonesia, Postal Code 23111 E-mail: almudharabah@ar-raniry.ac.id | website: https://journal.ar-raniry.ac.id/index.php/mudharabah MAPS: https://maps.app.goo.gl/HE1rr2qDD8gdRMSY9
Location
Kota banda aceh,
Aceh
INDONESIA
Al-Mudharabah
Published by Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
ISSN : 26550547     EISSN : 28293665     DOI : http://doi.org/10.22373
Core Subject : Religion, Humanities, Social,
Religion Humanities Social Sciences
Mudharabah: Journal of Sharia Economics and Finance is professionally managed and published by the Sharia Economic Law Study Programme, Faculty of Sharia and Law, UIN Ar-Raniry in helping academics, researchers and practitioners to disseminate their research results. Al-Mudharabah: Journal of Islamic Economics and Finance is a blind peer-reviewed journal dedicated to the publication of quality research results related to the field of Islamic Economics and Finance. All publications in Al-Mudharabah journal are open access allowing articles to be freely available without any subscription. THE SCOPE OF AL-MUDHARABAH: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah includes all the areas of research activities in all fields of Economics as theoritical and practical, Islamic Business Economics, Business Law, Economic Management, Microeconomics, Macroeconomics, International economics, International Trade, Experimental economics, Fiscal policy, Health Economics, Economics of Innovation and Entrepreneurship, Industrial Economics, Labour Economics, Inflation and monetary policy, Information economics, Environmental economics, and Agricultural economics etc and Finance as Public Finance, Personal finance, Securities and Investment Analysis, Institutional Finance, International Finance, Financial Management, Managerial finance, Corporate finance, Financial planner, Behavioral finance, Financial mathematics, Financial economics, Monetory, etc.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 227 Documents
 9   10   11   12   13 
PERLINDUNGAN PEKERJA BAGIAN PELAYANAN TEKNIK PADA PT. PLN (PERSERO) KOTA BANDA ACEH DALAM PERSPEKTIF AKAD KAFĀLAH: Studi Kasus pada Kantor Operasional PLN Merduati di PT. PLN Persero dalam Pemeliharaan Jaringan Listrik Misran; Aqil Azizi, Muhammad
Al-Mudharabah: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah Vol. 1 No. 2 (2020): Al-Mudharabah : Jurnal ekonomi dan Keuangan Syariah
Publisher : Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/al-mudharabah.v2i2.1289

Abstract

PLN (Persero) masih menggunakan sistem outsourcing dalam perekrutan tenaga kerjanya dan juga dalam memperkerjakan karyawan pada bagian pelayanan teknik yang memiliki tingkat risiko pekerjaan sangat tinggi, Namun perlindungan keselamatan terhadap pekerja masih sangat rendah, hal ini akan berdampak secara signifikan terhadap keselamatan kerja karyawan. Berdasarkan fakta tersebut, maka yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini yaitu perlindungan hukum terhadap keselamatan kerja karyawan bagian pelayanan teknik pada PT.PLN (persero) kota Banda Aceh, bentuk jaminan keselamatan kerja karyawan pelayanan teknik terkait perusahaan outsourcing serta pertanggungan risiko yang dilakukan oleh PT. PLN (persero) dengan perusahaan outsourcing terhadap keselamatan kerja dalam perspektif akad Kafālah. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian deskriptif analisis, dimana data yang diperoleh bersumber dari hasil pengamatan, wawancara, dan analisis dokumen. hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum keselamatan kerja yang diterapkan kepada karyawan bagian pelayanan teknik pada PT. PLN (Persero) UP3 Banda Aceh masih rendah dan belum optimal dimana PT PLN (Persero) belum memberikan suatu kondisi keselamatan kerja yang optimal yang meliputi pemakaian Alat Pelindung Diri (APD) secara efektif dan maksimal sesuai standar bagi tenaga kerjanya pada pelaksanaan pekerjaan yang berpotensi bahaya, Melakukan Pekerjaan sesuai SOP, Melakukan pengawasan terhadap pekerjaan yang dilakukan, bekerja sesuai ketentuan K3 dan K2, jaminan tambahan terhadap kecelakaan kerja diluar BPJS. Pertanggungan risiko terhadap keselamatan yang dilakukan sesuai dengan tinjauan konsep kafālah dalam fiqh muamalah dimana pertanggungan keselamatan kerja yang dilakukan bertumpu pada konsep tolong-menolong dan saling membantu dalam menanggung keselamatan pekerja.
SISTEM PENILAIAN KELAYAKAN PENYALURAN PEMBIAYAAN PRODUK Ar-Rum BPKB : Ar-Rahn untuk Usaha Mikro pada PT. Pegadaian Syariah Unit Darussalam Mawar , Sitti; Tasnim, Sania
Al-Mudharabah: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah Vol. 1 No. 2 (2020): Al-Mudharabah : Jurnal ekonomi dan Keuangan Syariah
Publisher : Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/al-mudharabah.v2i2.1290

Abstract

RESPONSIBILITAS PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SELATAN TERHADAP MEKANISME HARGA : Analisis tentang Proteksi Harga Pala dalam Perspektif Hukum Islam M. Yunus , Fakhrurrazi; Mustika Rani , Silvi
Al-Mudharabah: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah Vol. 1 No. 2 (2020): Al-Mudharabah : Jurnal ekonomi dan Keuangan Syariah
Publisher : Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/al-mudharabah.v2i2.1291

Abstract

ABSTRAK Penetapan harga merupakan salah satu upaya yang dilakukan pemerintah Aceh Selatan untuk meningkatkan kesejahteraan perekonian masyarakat, Ketika perekonomian masyarakat merosot yang diakibatkan harga pala menurun, maka pihak pemerintah memiliki wewenang untuk mengeluarkan kebijakan. Metode penetapan harga ini tidak dilarang di dalam Islam dengan ketentuan harga yang ditetapkan oleh pihak pemerintah tidak menzalimi antara penjual dan pembeli. Hal ini menjadi permasalahan dan tujuan dalam penelitian yaitu bagaimana fluktuasi harga pala dan pengaruhnya terhadap petani pala di kabupaten Aceh Selatan, tingkat intervensi pemerintah kabupaten Aceh Selatan dalam memproteksi harga pala yang di tinjau menurut hukum Islam serta tingkat keberhasilan pemerintah kabupaten Aceh Selatan dalam menetralisir harga pala. Untuk mencapai tujuan penelitian, peneliti menggunakan metode deskriptif analisis, sedangkan teknik pengumpulan data primer diperoleh melalui penelitian lapangan sedangkan data sekunder melalui penelitian perpustakaan. Dari hasil penelitian dapat diketahui harga pala memiliki peran yang sangat penting bagi pentani Aceh Selatan. Fluktuasi harga pala terjadi pada tahun 2014 sampai tahun 2018, pada saat harga pala tinggi perekonomian masyarakat bisa terpenuhi bukan hanya kebutuhan pokok, bahkan kebutuhan sekunder begitu juga sebaliknya menurunnya harga pala, masyarakat kehilangan sumber pendapatan dan mengalami kemiskinan. Pemerintah tidak bisa intervensi harga dalam pasar karena tergantung kepada permintaan dan penawaran serta kerelaan antara penjual dan pembeli. Tingkat keberhasilan yang dilakukan pemerintah kabupaten Aceh Selatan sedikit banyaknya sudah berhasil, seperti membasmi penyakit pala sehingga produksi menjadi lebih baik, bersosialisasi dengan masyarakat dan membentuk Lembaga Ekonomi Masyarakat
ANALISIS KEBIJAKAN PEMERINTAH TERHADAP PENGGUNAAN SEMPADAN JALAN DI WILAYAH GUNUNG GERUTEE DALAM PERSPEKTIF HAQ AL-MURUR Devy, Soraya; Juanda, Wahyu
Al-Mudharabah: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah Vol. 1 No. 2 (2020): Al-Mudharabah : Jurnal ekonomi dan Keuangan Syariah
Publisher : Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/al-mudharabah.v2i2.1292

Abstract

HUKUM INTERVENSI PASAR (PRICE FIXING) DALAM JUAL BELI MENURUT TINJAUAN TEORI MAṢLAḤAH: Studi Pendapat Yūsuf Al-Qaraḍāwī Eriayanti , Nahara
Al-Mudharabah: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah Vol. 1 No. 2 (2020): Al-Mudharabah : Jurnal ekonomi dan Keuangan Syariah
Publisher : Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/al-mudharabah.v2i2.1293

Abstract

Kondisi harga barang di pasar kadangkala melonjak tinggi. Pihak penjual bisa jadi dengan sengaja menaikkan harga barang, atau bisa juga karena mekanisme pasar yang alamiah. Dalam kondisi, ulama masih berbeda pendapat tentang pemerintah mengintervensi pasar (price fixing) dalam menentukan standar harga. Salah satu ulama yang concern dalam masalah ini adalah Yūsuf Al-Qaraḍāwī. Al-Qaraḍāwī cenderung membolehkan pemerintah mengintervensi pasar, hal ini justru berbeda dengan jumhur ulama yang melarangnya. Pokok permasalahan yang dikaji adalah bagaimana pendapat Yūsuf al-Qaraḍāwī tentang hukum intervensi pasar dalam jual beli? bagaimana dalil dan metode istinbāṭ yang digunakan oleh Yūsuf Al-Qaraḍāwī?, dan bagaimana pula pandangan Yūsuf al-Qaraḍāwī tersebut dilihat dari teori maṣlaḥah? Penelitian ini bersifat kualitatif, dan data penelitian dianalisis dengan cara deskriptif-analisis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa menurut Yūsuf al-Qaraḍāwī, hukum intervensi pasar (price fixing atau tas’īr) dalam jual beli ada dua bentuk, yaitu intervensi pasar terlarang (tas’īr al-mamnū’), yaitu menetapkan standar harga saat harga mengalami kenaikan karena supplay dan demand. Kedua adalah intervensi pasar yang dianjurkan (tas’īr masyrū’), yaitu menetapkan standar harga karena terjadi penimbunan, monopoli atau permainan harga sehingga terjadi kezaliman karena tingginya harga barang. Dalil yang ia gunakan yaitu ketentuam QS. Al-Nisa’ [4] ayat 29 dan dua hadis riwayat Abu Dawud. Adapun metode istinbath hukum yang digunakan Al-Qaraḍāwī adalah ta’lili dan istishlahi. Pendapat Yūsuf al-Qaraḍāwī tentang intervensi pasar (price fixing) sudah sesuai dengan teori maslahah. Penetapan harga standar barang oleh pemerintah termasuk mashlahah al-dhaririyah, yaitu kemaslahatan primer, dan dari sisi kesesuaian dengan nash, tindakan yang dilakukan oleh pemerintah sesuai dengan mashlahah mu’tabarah.
PERJANJIAN KERJASAMA PADA PENGGARAPAN LAHAN KEBUN KOPI DAN SISTEM BAGI TANAH DALAM PERSPEKTIF AKAD MUGHARASAH : Studi Tentang Implementasi Bagi Due Tanoh di Kalangan Petani Kopi di Kecamatan Atu Lintang Jamhuri; Amalia Jihad, Azka; Safitri, Amalia
Al-Mudharabah: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah Vol. 1 No. 2 (2020): Al-Mudharabah : Jurnal ekonomi dan Keuangan Syariah
Publisher : Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/al-mudharabah.v2i2.1294

Abstract

PENENTUAN WAKTU PENGALIHAN HAK MILIK DALAM TRANSAKSI AKAD MURĀBAḤAH MENURUT FIQH MUAMALAH Panggoi , Nurdin; Miftahul Jannah, Cut
Al-Mudharabah: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah Vol. 2 No. 1 (2021): Al-Mudharabah : Jurnal ekonomi dan Keuangan Syariah
Publisher : Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/al-mudharabah.v3i1.1297

Abstract

ANALISISANALISIS WANPRESTASI PADA KONTRAK LANGGANAN JARINGAN TV KABEL DI WILAYAH KOTA BANDA ACEH DALAM PERSPEKTIF AKAD IJĀRAH BI AL-MANFA’ATASI PADA KONTRAK LANGGANAN JARINGAN TV KABEL DI WILAYAH KOTA BANDA ACEH DALAM PERSPEKTIF AKAD IJĀRAH BI AL-MANFA’AH Aziz , Nasaiy; Azman, Khairil
Al-Mudharabah: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah Vol. 2 No. 1 (2021): Al-Mudharabah : Jurnal ekonomi dan Keuangan Syariah
Publisher : Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/al-mudharabah.v3i1.1298

Abstract

TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP SISTEM BAGI HASIL NGAWALI KORO: Studi Kasus Desa Tungel Kecamatan Rikit Gaib Kabupaten Gayo Lues Eriyanti, Nahara
Al-Mudharabah: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah Vol. 2 No. 1 (2021): Al-Mudharabah : Jurnal ekonomi dan Keuangan Syariah
Publisher : Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/al-mudharabah.v3i1.1299

Abstract

Pada dasarnya dalam teori bagi hasil yang ada dalam Islam disebut akad Mudharabah yaitu kerja sama antara dua pihak untuk menjalankan suatu usaha tertentu, di mana pihak pertama sebagai pemilik modal kemudian pihak kedua sebagai pengelola. Hal ini berlaku pula pada kegiatan kerjasama di bidang peternakan kerbau atau biasa disebut Ngawali Koro di Desa Tungel Kecamatan Rikit Gaib Kabupaten Gayo Lues, Namun pada praktiknya Pembagian keuntungan dari hasil Ngawali koro hanya dilakukan jika kerbau sudah beranak minimal tiga ekor, di situlah si pemilik modal akan membagi satu ekor kerbau kepada si pengelola sebagai hitungan bagi hasil. Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui Bagaimana pelaksanaan perjanjian kerja sama bagi hasil Ngawali Koro , serta tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap sistem bagi hasil pada masyarakat di Desa Tungel, kecamatan Rikit Gaib, Kabupaten Gayo Lues. Jenis penelitian ini adalah penelitian Lapangan (field research) yang dilaksanakan di Desa Tungel, Untuk mendapatkan data yang valid, peneliti menggunakan beberapa metode pengumpul data yaitu wawancara, dokumentasi dan observasi setelah data tersebut terkumpul maka dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan bagi hasil hewan ternak di Desa Tungel Kecamatan Rikit Gaib Kabupaten Gayo Lues menggunakan sistem Nisbah bagi hasil keuntungan yang akan diberikan dalam bentuk anak kerbau bukan upah. Ketika hewan ternak itu sudah beranak minimal tiga ekor, maka si pemilik modal akan membagi satu ekor kerbau kepada si pengelola sebagai hitungan bagi hasil. Praktik pembagian keuntungan pada kerjasama Ngawali Koro tidak sesuai dengan konsep mudharabah dalam Islam, karena pembagian keuntungan terdapat unsur ketidakjelasan kepada pengelola kerbau tersebut.
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP BAGI HASIL ANTARA PEMILIK TANAH DENGAN DEVELOPER DI KECAMATAN DARUSSALAM Fauzan, Faisal
Al-Mudharabah: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah Vol. 2 No. 1 (2021): Al-Mudharabah : Jurnal ekonomi dan Keuangan Syariah
Publisher : Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/al-mudharabah.v3i1.1300

Abstract

Pengembang perumahan (developer) adalah badan hukum atau perusahaan yang berkerja mengembangkan suatu kawasan pemukiman menjadi perumahan yang layak huni dan memiliki nilai ekonomis sehingga dapat dijual kepada masyarakat. CV Embun salju adalah salah satu perusahaan pengembang (developer) yang berinvestasi dan membangun rumah di Gampong Lampeudaya, Kecamatan Darussalam. CV. Embun Salju membuat perjanjian muḍārabah dengan Ibu Fatimah Syam dan Ibu Nurrahmi sebagai pemilik tanah. Adapun tujuan penulis adalah untuk mengetahui sistem bagi hasil yang dilakukan oleh CV. Embun Salju dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap sistem bagi hasil tersebut. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif dengan menggunakan pendekatan empiris, dimana data yang diperoleh bersumber dari wawancara, observasi dan catatan lapangan yang disusun penulis di lokasi penelitian yang tidak dituangkan dalam bentuk angka-angka. Dari hasil penelitian dapat diketahui sistem bagi hasil muḍārabah pada pembangunan perumahan di Kecamatan Darussalam antara pemilik tanah dan developer CV Embun Salju adalah 33 berbanding 67. Pemilik tanah mendapatkan 33% dari hasil pembangunan sedangkan developer 67% dengan ketentuan yang telah disepakati bersama. Hukum Islam membolehkan sistem bagi hasil seperti ini agar kedua pihak dapat mengambil manfaat dari pembangunan ini. Para ulama telah sepakat, sistem muḍārabah ini dibolehkan. Dasar hukum dari sistem muḍārabah ini adalah Al-Qur’an surat An-Nisa ayat 29 dan Hadis riwayat Ibnu Majah dari Shuhaib

Page 11 of 23 | Total Record : 227

 9   10   11   12   13 

Filter by Year

2020 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 6 No. 1 (2025): Al-Mudharabah: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah Vol. 5 No. 2 (2024): Al-Mudharabah: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah Vol. 5 No. 1 (2024): Al-Mudharabah: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah Vol 5 No 1 (2024): Al-Mudharabah: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah Vol. 4 No. 2 (2023): Al-Mudharabah: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah Vol 4 No 2 (2023): Al-Mudharabah: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah Vol 4 No 1 (2023): Al-Mudharabah : Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah Vol. 4 No. 1 (2023): Al-Mudharabah : Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah Vol. 3 No. 2 (2022): Al-Mudharabah : Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah Vol 3 No 2 (2022): Al-Mudharabah : Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah Vol 3 No 1 (2022): Al-Mudharabah : Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah Vol. 3 No. 1 (2022): Al-Mudharabah : Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah Vol. 2 No. 2 (2021): Al-Mudharabah : Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah Vol 2 No 2 (2021): Al-Mudharabah : Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah Vol. 2 No. 1 (2021): Al-Mudharabah : Jurnal ekonomi dan Keuangan Syariah Vol 2 No 1 (2021): Al-Mudharabah : Jurnal ekonomi dan Keuangan Syariah Vol 1 No 2 (2020): Al-Mudharabah : Jurnal ekonomi dan Keuangan Syariah Vol. 1 No. 2 (2020): Al-Mudharabah : Jurnal ekonomi dan Keuangan Syariah Vol. 1 No. 1 (2020): Al-Mudharabah : Jurnal ekonomi dan Keuangan Syariah Vol 1 No 1 (2020): Al-Mudharabah : Jurnal ekonomi dan Keuangan Syariah More Issue