cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Nuraliah Ali
Contact Email
nuraliahali@law.upr.ac.id
Phone
+6282349116171
Journal Mail Official
palangkalawreviewjurnal@gmail.com
Editorial Address
Ruang Pengelola Jurnal Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya Jalan Hendrik Timang, Komplek UPR, Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya Kalimantan Tengah
Location
Kota palangkaraya,
Kalimantan tengah
INDONESIA
Palangka Law Review
Published by Universitas Palangka Raya
ISSN : -     EISSN : 27764605     DOI : https://doi.org/10.52850/palarev.v4i1
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Palangka Law Review, publishes articles in the form of conceptual ideas and research reports in the fields of Law, with focus and scope: Criminal Law Civil Law Constitutional and administrative law International Law Islamic Law Customary Law Natural resource Law Environment Law Human Rights Philosophy of Law Law and Society legal pluralism governance, and Another section related to contemporary issues in legal scholarship.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 34 Documents
 1   2   3   4 
Penerapan Sanksi Pidana Dalam Penegakan Upah Minimum Selama Masa Pandemi Covid 19 chamdani chamdani
Palangka Law Review Vol. 2 No. 1 (2022): VOLUME 2 ISSUE 1 MARCH 2022
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Palangka Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52850/palarev.v2i1.4208

Abstract

Kenaikan upah minimum yang terjadi setiap tahun menjadi persoalan tersendiri bagi pengusaha. Penerapan sanksi pidana pelanggaran ketentuan upah minimum menjadi dua mata pisau yang tajam bagi pengusaha. Tujuan penelitian ini untuk mengkaji mengenai penerapan sanksi pidana dalam penegakan ketentuan upah minimum di satu sisi dinilai memberatkan ditengah ketatnya persaingan usaha dan penurunan produktivitas kerja akibat kebijakan pembatasan dari pemerintah dalam rangka menanggulangi wabah covid-19. Jenis penelitian merupakan yuridis normative dengan metode statuta approach/ pendekatan Undang-Undang yang mengatur Ketenagakerjaan dan Hukum Pidana dengan pendekatan deduktif berlandaskan teori-teori dari pendapat ahli hukum serta media internet guna mempertajam analisis dalam pembahasannya. Hasil penelitian mengungkapkan beberapa point  yakni Kedudukan sosiologis pengusaha yang lebih tinggi dan lebih kuat dari pekerja maka perlu adanya kekuatan paksaan untuk melindunginya. Pelanggaran ketentuan upah minimum adalah keluhan mutlak. Penegakan sanksi pidana terhadap perusahaan yang membayar upah pekerja di bawah upah minimum selama masa covid-19, perlu dilakukan perlindungan terhadap pekerja dengan mengutamakan pengembalian upah sampai sesuai dengan ketentuan dan penyelesaian para pihak (restorative justice) dan pidana sanksi merupakan upaya terakhir (ultimum remidium).
Akad Murabahah Dan Penerapannya Dalam Akta Notaris Pada Prakteknya di Bank Syariah Mandiri Cabang Palangka Raya ani nugroho; Evi Evi; Khoidin
Palangka Law Review Vol. 2 No. 1 (2022): VOLUME 2 ISSUE 1 MARCH 2022
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Palangka Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52850/palarev.v2i1.4223

Abstract

Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui kegiatan usaha akad murabahah dalam prakteknya di Bank Syariah khususnya di Bank Syariah Mandiri sebagaimana tercantum di dalam undang-undang perbankan syariah, fatwa DSN dan prinsip hukum Islam serta formulasi akad murabahah yang sesuai dengan prinsip-prinsi dalam islam. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris dengan Teknik pengumpulan data menggunakan studi Pustaka, wawancara, dan observasi di kantor bank syariah mandiri kota Palangka raya. Point hasil penelitian menunjukan Notaris hanya melakukan pengikatan saja terhadap kontrak dan akad yang telah dibuat bank. Akad Murabahah dalam penerapannya dalam akta notaris adalah  berdasarkan order dari bank syariah. Adapun terhadap akta yang dibuat adalah berdasarkan ketentuan dan unsur-unsur dari akta otentik dan sesuai dengan syarat sah dan mengikatnya akad. Akad murabahah dalam prakteknya di Bank Syariah Mandiri Cabang Palangka Raya adalah menggunakan akad wakalah sebagai akad kuasa yang maksudnya bank syariah memberikan akad kuasa dengan wakalah kepada nasabah untuk mencarikan barang sehingga nasabah adalah penerima kuasa yang bertanggung jawab kepada bank syariah (pemberi kuasa) dan bukan sebagai pembeli. Terhadap jual beli (murabahah) berupa hak kepemilikan sebagai penjual karena dapat menimbulkan risiko maka dalam hal ini adalah kewajiban kedua belah pihak dalam menanggung keuntungan dan kerugian
Penyelesaian Perkara Pidana Melalui Mediasi Di Polsek Kahayan Tengah Kecamatan Kahayan Tengah Kabupaten Pulang Pisau Citranu
Palangka Law Review Vol. 2 No. 1 (2022): VOLUME 2 ISSUE 1 MARCH 2022
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Palangka Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52850/palarev.v2i1.4351

Abstract

Penelitian ini membahas tentang penyelesaian perkara pidana melalui mediasi sebagai wujud penerapan prinsip keadilan restorative. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui klasifikasi perkara pidana yang dapat diselesaikan melalui mediasi dan mengetahui bagaimana prosedur penerapan prinsip keadilan restorative oleh Polsek Kahayan Tengah Kabupaten Pulang Pisau. Metode penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris dengan Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan observasi. Hasil penelitian ini memberikan gambaran bahwa tidak semua perkara pidana dapat dilakukan mediasi dan diterapkan keadilan restoraive melainkan hanya perkara pidana yang ancamannya dibawah 5 tahun, delik aduan, delik anak dan pelanggaran serta pertimbangan sosial yang mempengaruhinya. Sedangkan pertimbangan pelaksanaan prosedur mediasi dan penerapan keadilan restorative dilakukan dengan cara gelar perkara, dan selanjutnya apabila telah memenuhi syarat perundang-undangan maka keadilan restorative dapat dilaksanakan
Pendaftaran Merek Dagang: Pelaksanaan dan Hambatan Bagi Pelaku Usaha pada KemenkumHAM Joanita Jalianery; Mulida Hayati; Aris Toteles; Puja Gusta Nuurani
Palangka Law Review Vol. 2 No. 1 (2022): VOLUME 2 ISSUE 1 MARCH 2022
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Palangka Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52850/palarev.v2i1.4370

Abstract

Banyak pelaku usaha di Kota Palangka Raya yang sudah memiliki merek terdaftar, namun belum disahkan, karena beberapa kendala salah satunya adalah nama produk yang terlalu umum. Tujuan Penelitian ialah untuk mengkaji Apa saja batasan-batasan merek yang harus disetujui oleh Kementerian Hukum dan HAM, dan bagaimana dunia usaha mendapatkan perlindungan atas merek usahanya. Metode penelitian adalah metode penelitian hukum empiris. Hasil penelitian adalah batasan merek yang dapat didaftarkan yaitu merek tersebut tidak bertentangan dengan ideologi negara dan peraturan perundang-undangan; tidak sama dengan, berkaitan dengan, atau hanya menyebutkan barang dan/atau jasa yang dimintakan pendaftarannya; tidak mengandung unsur yang dapat menyesatkan masyarakat mengenai asal, mutu, jenis, ukuran, jenis, tujuan penggunaan barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya atau merupakan nama suatu varietas tumbuhan yang dilindungi untuk barang dan/atau jasa sejenis. jasa; tidak memuat informasi yang tidak sesuai dengan kualitas, manfaat, atau khasiat barang dan/atau jasa yang dihasilkan; Memiliki daya pembeda; Merupakan nama umum dan/atau lambang milik umum. Upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan pendaftaran merek dan pelayanan bagi pelaku usaha adalah memberikan bantuan konsultasi dan pelayanan pendaftaran merek di kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia serta melakukan sosialisasi kepada kelompok masyarakat melalui seminar dan pelatihan, sehingga masyarakat dapat melakukan pendaftaran pribadi atas mereknya sendiri
PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF OLEH BADAN PENDAPATAN DAERAH TERHADAP WAJIB PAJAK BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR NOMOR 14 TAHUN 2012 TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN ainul putra; louise theresia
Palangka Law Review Vol. 2 No. 1 (2022): VOLUME 2 ISSUE 1 MARCH 2022
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Palangka Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52850/palarev.v2i1.4394

Abstract

Pajak daerah kabupaten/kota sebagai kewenangan kabupaten/kota untuk ditetapkan dalam bentuk peraturan daerah adalah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Dalam memaksimalkan sumber-sumber dari pajak daerah tersebut terkhususnya pada Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan merupakan hal yang harus dibayar oleh wajib pajak dalam tahun pajak. Namun, dalam realitasnya jumlah wajib pajak yang melaksanakan kewajiban membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Kotawaringin Timur masih tergolong rendah. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji mengenai Sanksi administratif yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah terhadap Wajib Pajak Bumi dan Banguna Pedesaan dan Perkotaan. Jenis penelitian ialah yuridis empiris dengan instrument pengumpulan data ialah wawancara, observasi dan tinjauan Pustaka. Hasil penelitian menunjukan bahwa data yang diperoleh selama 3 tahun terakhir yaitu tahun 2018, 2019, dan 2020 adanya kesenjangan data realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah 43.823 lembar, namun yang dilunasi wajib pajak adalah 17.830 lembar dan jumlah yang menunggak adalah 25.993 lembar yang menyebabkan terhambatnya peningkatan Pendapatan Asli Daerah terkhususnya dalam penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Berdasarkan pada Peraturan Kabupaten Kotawaringin Timur diatur mengenai sanksi terhadap wajib pajak yang tidak menjalankan kewajibannya atau telambat dalam membayar pajaknya yaitu adanya sanksi administratif.
Metode Penyelesaian Sengketa dalam Produk Keuangan Syariah Devid Frastiawan Amir Sup
Palangka Law Review Vol. 2 No. 2 (2022): VOLUME 2, ISSUE 2, SEPTEMBER 2022
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Palangka Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52850/palarev.v2i2.4652

Abstract

Pola hubungan yang didasarkan pada akad-akad syariah, diyakini sebagai pola hubungan yang kokoh antara lembaga keuangan syariah dan nasabahnya. Jika terjadi persengketaan, idealnya kedua belah pihak dapat menyelesaikannya dengan musyawarah. Namun, tetap saja dimungkinkan terdapat persengketaan yang tidak dapat diselesaikan dengan musyawarah. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan metode penyelesaian sengketa dalam produk keuangan syariah. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif kepustakaan. Terdapat beberapa hasil yang didapat. Pertama, pada umumnya produk keuangan syariah meliputi pengumpulan dana, penyaluran dana, dan pelayanan jasa. Kedua, potensi sengketa yang muncul pada umumnya meliputi kesalahan penafsiran kontrak, wanprestasi, maupun perbuatan melawan hukum. Ketiga, jika  persengketaan tidak dapat diselesaikan dengan musyawarah, maka penyelesaian sengketa tersebut dapat melalui Basyarnas maupun Pengadilan Agama.  
EPILOG POLITIK HUKUM E-GOVERNMENT INDONESIA, PERLUKAH URGENSI PEMBAHARUAN Yayang Nuraini Zulfiani
Palangka Law Review Vol. 2 No. 2 (2022): VOLUME 2, ISSUE 2, SEPTEMBER 2022
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Palangka Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52850/palarev.v2i2.4666

Abstract

Politik hukum berpengaruh terhadap segala aspek dalam masyarakat khususnya dalam E-government yang menjadi ujung tombak pelayanan publik di era revolusi 4.0 karena melalui politik hukum sebuah negara dapat membuat suatu rancangan dan rencana pembangunan hukum nasional yang efektif dan sesuai dengan Pancasila serta UUD 1945, sehingga 2 hal ini menjadi saling berkaitan dan mengakibatkan sebab akibat, politik hukum e-government di Indonesia perlu menelaah pembaharuan hukum sehingga dapat memicu kebijakan pemerintah mengenai hukum e-government mana yang akan dipertahankan, hukum e-government mana yang akan diganti, hukum  e-government mana yang akan direvisi dan hukum e-government mana yang akan dihilangkan sesuai dengan kebutuhan era revolusi industry 4.0. penelitian ini membahas mengenai landasan hukum e-goverment dan pentingnya pembaharuan hukum dari 43 sumber hukum dalam e-government Indonesia menggunakan metode penelitian kualitatif secara deskriptif dan normative dengan sumber kepustakaan, dan survey lembaga dengan hasil bahwa politik hukum e-government Indonesia perlu diperbaiki dan ditingkatkan melalui pembaharuan landasan hukum terkait kemanan data masyarakat, pencegahan patologi birokrasi maupun dan sumber daya manusia
Disharmonisasi Pengaturan Penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat Pada Kawasan Hutan Paulus Bundong; Heria Mariaty; Thea Farina
Palangka Law Review Vol. 2 No. 2 (2022): VOLUME 2, ISSUE 2, SEPTEMBER 2022
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Palangka Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52850/palarev.v2i2.4896

Abstract

Legislation is a system that does not want and does not justify any conflict between the elements or parts therein. Legislation becomes overlapping because it has not been integrated and synergistic legislation that is sectoral so that it can lead to disharmonization. Disharmony of legislation is a conflict / conflict between legal norms or conflicts of authority that arise due to the enactment of legislation. Disharmony legislation is a legal problem that occurs across legal norms. Where between legal norms the one with the other legal norms that occur collision cause the inconsistency of a legal regulation. Due to the legal disharmonization of law is the occurrence of differences in interpretation in its implementation, the emergence of legal uncertainty, legislation is not implemented effectively and efficiently, legal dysfunction, meaning that in this case the law can not function to provide guidelines for behavior to the community, social control, and dispute resolution. Harmonization in law is needed for alignment, adjustment of legislation, government decisions, judge decisions, legal systems and legal principles with the aim of increasing legal unity, legal certainty, justice and equality, usefulness and clarity of law
Bertanya Tentang Hukum Sebagai Produk Politik Dalam Perspektif Politik Hukum Nasional Ichwan Ahnaz Alamudi
Palangka Law Review Vol. 2 No. 2 (2022): VOLUME 2, ISSUE 2, SEPTEMBER 2022
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Palangka Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52850/palarev.v2i2.5333

Abstract

Indonesia adalah negara hukum, yang segala sesuatu harus berdasarkan hukum. Namun, dalam pemerintahan suatu negara, hukum kerap dikait-kaitkan dengan politk. Hingga muncul pernyataan “hukum sebagai produk politik”. Sekilas, pernyataan ini kerap menimbulkan persepsi negatif karena posisi hukum disini ditentuan oleh politik, sementara idealnya dalam tataran ideologi hukum, hukumlah yang seharusnya mempengaruhi politik. Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana hubungan antara politik dan hukum serta bagaimana konsep dan perkembangan politik hukum di Indonesia. Pendekatan penelitian yuridis-normatif, yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan, teori-teori, dan konsep-konsep berhubungan dengan cakupan hukum mengenai regulasi dengan mencoba menggunakan metode politik hukum. Hasil penelitian, Pertama, berdasarkan perspektif bahwa hukum adalah produk politik, maka politik hukum dapat diartikan garis resmi yang menjadi dasar pijakan sekaligus cara untuk membuat hukum. Kedua, konsep politik hukum nasional Indonesia setidaknya memuat tiga unsur, yaitu; tujuan  negara yang bernafaskan pancasila dan UUD 1945, pembentukan hukum yang meliputi materi hukum, mekanisme yang sesuai prolegnas, dan peninjauan kembali melalui judicial review serta penegakan hukum baik di lingkungan masyarakat maupun aparat penegak hukum. Ketiga, dalam politik hukum suatu negara, tidak ada satu negara pun yang mengikuti bentuk teoritisnya secara mutlak, dengan kata lain sering terjadi variasi atau perbedaan tergantung tujuan dan keperluan pragmatisnya
Pembatalan Perkawinan Campuran: Suatu Kajian Yuridis Pertimbangan Hakim I Putu Ardika Saputra; Andika Natalio; Sandika Dello Primastia; Nobri Novan Harun; Andareksa Andareksa; Anwar Noor Harimurti; Nuraliah Ali
Palangka Law Review Vol. 2 No. 2 (2022): VOLUME 2, ISSUE 2, SEPTEMBER 2022
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Palangka Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52850/palarev.v2i2.5721

Abstract

The purpose of this research is to find out and understand the arrangements of mixed marriages in Indonesia in cases of mixed marriage annulment and to know and understand the basis of the judge's legal considerations in the Religious Court Decision Number: 2604 / Pdt.G / 2018 / PA.Jr. This research is normative legal research by referring to the source of legal materials, namely, primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials, and using religious court decision Number: 2604 / Pdt.G / 2018 / PA. Jr) on the annulment of mixed marriages. The results of this study showed that: First, regarding the arrangement of mixed marriages in Indonesia, it needs to be regulated more clearly in Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 9 of 1975 concerning the Implementation of Law No. 1 of 1974 concerning marriage jo Law No. 16/2019. Second, in the Religious Court Decision Number: 2604 / Pdt.G / 2018 / PA. Jr. did not look back at whether the conditions that must be met by the respondent in the Regulation of the Minister of Home Affairs Number 12 of 2010 Article 12 paragraph (2) which regulates the conditions for carrying out a mixed marriage that is not fulfilled are intentional by the respondent or not, but only refers to the negligence of the religious affairs office in checking the conditions of marriage that must be fulfilled by the respondent

Page 2 of 4 | Total Record : 34

 1   2   3   4 

Filter by Year

2021 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 4 No. 2 (2024): VOLUME 4, ISSUE 2, SEPTEMBER 2024 Vol. 4 No. 1 (2024): VOLUME 4, ISSUE 1, MARET 2024 Vol. 3 No. 1 (2023): VOLUME 3, ISSUE 1, MARET 2023 Vol. 2 No. 2 (2022): VOLUME 2, ISSUE 2, SEPTEMBER 2022 Vol. 2 No. 1 (2022): VOLUME 2 ISSUE 1 MARCH 2022 VOLUME 1 ISSUE 2, SEPTEMBER 2021 VOLUME 1 ISSUE 1, MARCH 2021