cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Cynthia Hadita
Contact Email
cynthiahadita@gmail.com
Phone
+6281239882327
Journal Mail Official
cynthiahadita@gmail.com
Editorial Address
Jl. Sei Bertu No.32, Merdeka, Kec. Medan Baru, Kota Medan, Sumatera Utara 20222
Location
Kota adm. jakarta pusat,
Dki jakarta
INDONESIA
GRONDWET Journal of Constitutional Law and State Administrative Law
Published by Asosiasi Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi
ISSN : -     EISSN : 2829906X     DOI : https://doi.org/10.61863/gr.v3i2.39
Core Subject : Religion, Education, Social,
Religion Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
GRONDWET Journal of constitutional law and state administrative law is dissemination media of idea, thingking and conceptual study in law and society field, which is not ever published yet to the other media. GRONDWET published by Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN) Sumatera Utara, and published in January and July. The focus and scope of this journal are Constitutional Law and State Administrative Law.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 6 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol. 2 No. 2 (2023): Juli 2023" : 6 Documents clear
KEWENANGAN PUSAT PELAPORAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN DALAM MENGUNGKAP KASUS TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG Abdul Munir Nasution; Madiasa Ablisar; Mahmud Mulyadi; M Ekaputra
Grondwet Vol. 2 No. 2 (2023): Juli 2023
Publisher : Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN) Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kekhawatiran Internasional terhadap narkotika serta pencucian uang melahirkan sesuatu konvensi yang disebut sebagai International Legal Regime to Combat Money Laundering serta apalagi terdapat kecenderungan kalau pencucian uang dilakukan dengan sangat rumit. Pencucian uang adalah tindak pidana yang ada sangkut pautnya dengan tindak pidana lain. Tindak pidana asal (predicate crime) sesuai dengan pasal dua (2) ayat satu (1) UU No. 8 Tahun 2010. Setelah dilakukannya tindak pidana asal lalu pelaku tindak pidana tersebut melakukan placement (penempatan) agar uang hasil tindak pidana tersebut tidak diketahui bahwasannya dari hasil tindak pidana. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian kepustakaan (Library Research). Kesimpulan dalam tesis ini adalah semestinya perkara tindak pidana narkotika sebagai tindak pidana asal (predicate crime) dan perkara tindak pidana pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang harus diajukan dalam satu surat dakwaan, sebab proses penyidikan dilakukan dalam waktu yang bersamaan, namun secara konkreto diajukan secara terpisah olen Penuntut Umum, tentunya kondisi seperti ini akan merugikan Terdakwa sebab kecendrungan melanggar Hak Asasi dari Terdakwa, karena akan menimbulkan kesulitan bagi Terdakwa dalam rangka membela diri, dan apalagi sekiranya diperiksa dan diadili oleh Majelis Hakim yang berbeda berakibat akan menjatuhkan pidana penjara melebihi 20 (dua puluh tahun).
TANGGUNG JAWAB PEJABAT PEMERINTAH DALAM MENERAPKAN DISKRESI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN Indra Kurniawan
Grondwet Vol. 2 No. 2 (2023): Juli 2023
Publisher : Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN) Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Berdasarkan asas negara hukum dan asas kedaulatan rakyat, segala bentuk keputusan dan/atau tindakan lembaga penyelenggara negara (sebagaimana diputuskan) harus  berdasarkan hak dan kedaulatan rakyat yang merupakan cerminan dari  Pancasila sebagai ideologi negara. Metode penelitian yang digunakan yaitu studi kepustakaan. Dalam situasi saat ini, pemerintah memiliki kebijakan tidak ada upaya untuk mengkriminalisasi terhadap bersifat politis (tegas) dalam pelaksanaan proyek strategis nasional karena menghambat pembangunan negara. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Negara (UUAP) lahir dalam rangka untuk mengisi kekosongan hukum yang menjadi dasar perlindungan terhadap pengambilan keputusan dan/atau tindakan (opsional) dari lembaga dan/atau pejabat pemerintahan dan pencegahan penyalahgunaan kekuasaan seenaknya menggunakan dirinya sendiri. Oleh karena itu, UUAP memberikan hak diskresi dalam ruang lingkup, persyaratan, tata cara penggunaan dan konsekuensi hukum tanggung jawab. 
KETIDAKPATUHAN vs KEKUATAN PUBLIC SUPPORT, SEBERAPA BERANI MK? Fajar Laksono Suroso
Grondwet Vol. 2 No. 2 (2023): Juli 2023
Publisher : Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN) Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Repetisi dari doktrin bahwa penegakan putusan MK menggantungkan pada self-respect dan kesadaran hukum adressat putusan membuat bayang-bayang ketidakpatuhan selalu menghantui putusan MK. Banyak studi dilakukan, namun hasilnya cenderung merekomendasikan upaya paksa atau sanksi terhadap adressat putusan yang tidak patuh. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu studi kepustakaan. Belum banyak yang mengeksplorasi peran dan kontribusi MK sendiri dengan sejumlah langkah potensial, salah satunya model pendekatan public support Vanberg sebagi effort untuk menjaga putusannya. Untuk menuju hal tersebut, perlu pra-kondisi, yaitu (a) publik menghargai reputasi MK; (b) publik memandang kepatuhan terhadap putusan MK merupakan sesuatu hal sangat penting; dan (c) keberanian mengungkap fakta ketidakpatuhan terhadap putusan MK. Jika itu sudah dilakukan, tinggal seberapa berani MK untuk (i) menerapkan decision non-execution, (ii) memproduksi “putusan yang bisa berbicara dengan sendirinya”; (iii) mengubah narasi paksaan dan sanksi menjadi kontrubusi, (iv) kepatuhan dijadikan institutional interest; (v) publikasi adanya fakta ketidakpatuhan, dan (vi)  menyiapkan divisi khusus memantau pelaksanaan putusan.
PROBLEMATIKA PENYELENGGARAAN KAMPANYE POLITIK DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS Fidyan Hamdi Lubis; Putri Ramadayanti Nasution
Grondwet Vol. 2 No. 2 (2023): Juli 2023
Publisher : Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN) Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kampanye menjelang pemilu sudahlah sangat sering dilakukan oleh berbagai partai politik.Namun ada aturan-aturan yang harus di taati saat melakukan kampanye,salah satu aturannya adalah tidak di perbolehkannya melakukan kampanye menggunakan fasilitas pendidikan seperti yang tertuang pada Pasal 280 ayat 1 huruf h UU pemilu.Metode yang digunakan pada penilitian ini yaitu yuridis normative dengan melakukan studi kepustakaan.Data yang di gunakan yaitu data sekunder merupakan data-data yang sudah ada sebelumnya.Hasil penelitian menunjukkan bahwa dasar hukum kampanye yang dilakukan di Universitas bersandar pada pasal 280 ayat 1 huruf h UU pemilu yang isinya melarang melakukan kampanye dengan menggunakan fasilitas pemerintah,fasilitas pendidikan dan tempat ibadah.Jadi dari isi UU tersebut bisa di tarik kesimpulan bahwa melakukan kampanye di larang atau tidak di perbolehkan oleh Negara.
PROBLEMATIKA PEMBATASAN CALON KEPALA DESA Irwansyah; Ali Marwan Hsb
Grondwet Vol. 2 No. 2 (2023): Juli 2023
Publisher : Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN) Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pemilihan kepala desa merupakan bentuk demokrasi di tingkat desa untuk memilih kepala desa sebagai pemimpin di desa. Namun, dalam prakteknya proses pemilihan kepala desa terdapat beberapa permasalahan terkait dengan pembatasan calon kepala desa menjadi maksimal lima orang. Dalam tulisan ini metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan bahwa pembatasan calon kepala desa menjadi maksimal 5 orang berpotensi digunakan calon kepala desa yang mempunyai tingkat pendidikan lebih tinggi untuk menghalangi calon lain untuk menjadi calon kepala desa. Selain itu, pembatasan calon kepala desa menjadi maksimal lima orang berpotensi melanggar hak asasi manusia di mana pembatasan hak asasi manusia itu hanya dapat dilakukan dengan undang-undang.
PROBLEMATIKA PERENCANAAN PEMBENTUKAN PERATURAN PEMERINTAH DAN PERATURAN PRESIDEN Andrian Erickatama
Grondwet Vol. 2 No. 2 (2023): Juli 2023
Publisher : Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN) Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kondisi regulasi saat ini menghadapi problem baik dari segi kualitas, dan juga segi kuantitas. Dari segi kuantitas ‘jagat’ regulasi kita mengalami ‘obesitas’ ditunjukan dengan jumlah yang sangat banyak dan over regulated. Tahap perencanaan merupakan ‘gerbang’ pertama dalam pembentukan regulasi maka pengendalian baik dari segi kualitas atau segi kuantitas sangat krusial dilakukan pada tahap ini. Namun dalam pelaksanaannya Perencanaan Pembentukan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden masih jauh dari target capaian perencanaan. Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan pendekatan secara kualitatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conseptual approach). Dalam perencanaan pembentukan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden dibutuhkan usulan yang tidak hanya didasari pada delegasi peraturan yang lebih tinggi ataupun setara, namun juga diperlukan kesiapan konsep atas Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Peraturan Presiden yang akan diusulkan. Selain itu juga dibutuhkan standarisasi analisis kajian sehingga setiap usulan dapat dikaji secara komprehensif.

Page 1 of 1 | Total Record : 6

 1 

Filter by Year

2023 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 5 No. 1 (2026): Januari Vol. 4 No. 2 (2025): Juli 2025 Vol. 4 No. 1 (2025): Januari 2025 Vol. 3 No. 2 (2024): Juli 2024 Vol. 3 No. 1 (2024): Januari 2024 Vol. 2 No. 2 (2023): Juli 2023 Vol. 2 No. 1 (2023): Januari 2023 Vol. 1 No. 2 (2022): Juli 2022 Vol. 1 No. 1 (2022): Januari 2022