GRONDWET Journal of Constitutional Law and State Administrative Law
GRONDWET Journal of constitutional law and state administrative law is dissemination media of idea, thingking and conceptual study in law and society field, which is not ever published yet to the other media. GRONDWET published by Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN) Sumatera Utara, and published in January and July. The focus and scope of this journal are Constitutional Law and State Administrative Law.
Articles
43 Documents
<![CDATA[PROBLEMATIKA PENGUJIAN FORMIL UNDANG-UNDANG ]]>
<![CDATA[Marwan, Ali]]>
<![CDATA[ Grondwet Vol. 1 No. 1 (2022): Januari 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN) Sumatera Utara ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Mahkamah Konstitusi mempunyai legitimasi untuk melaksanakan pengujian formil undang-undang melalui ketentuan peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi Mahkamah Konstitusi. Namun, dalam penerapannya pengujian formil tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya. Khususnya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-VII/2009, di mana Mahkamah Konstitusi tidak menyatakan undang-undang yang jelas-jelas dibentuk tidak sesuai prosedur tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan menggunakan asas manfaat. Seharusnya, apabila suatu undang-undang jelas-jelas dibentuk tidak sesuai prosedur harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara keseluruhan tanpa melihat apakah materinya memberikan manfaat atau tidak.]]>
<![CDATA[PENERAPAN KUOTA PEKERJA BAGI PENYANDANG DISABILITAS PADA BUMN DAN BUMD DI DKI JAKARTA ]]>
<![CDATA[Hidayatullah, Fajri]]>
<![CDATA[ Grondwet Vol. 1 No. 1 (2022): Januari 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN) Sumatera Utara ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Policies and regulations related to legal protection for persons with disabilities in Indonesia are adequate, but overall they have not been implemented optimally. The results of the research at FHCI as a partner invited by BUMN and BUMD, have not employed persons with disabilities in accordance with existing regulatory provisions and have not carried out their obligations by providing fulfillment of the rights of disabled workers as regulated in Law Number 13 of 2003 concerning Manpower. The purpose of this study is to knowing and analisys for implementation regarding the policy of recruiting disabled workers in BUMN and BUMD, while the research method used is descriptive qualitative, which is a data analysis method that is carried out by processing and analyzing systematically, the results of the study show that the implementor has not implemented the regulatory provisions. that already exists, so that the reality that occurs in the recruitment of disabled workers has not run optimally, in terms of recruitment and placement, as well as not fulfilling the quota that has been determined for disability in BUMN and BUMD. FHCI, BUMN and BUMD have not fulfilled the rights of persons with disabilities in terms of providing job opportunities, providing skills training and getting decent jobs without discrimination. Based on the background described, this research focuses on “Implementation of work quotas for persons with disabilities”.]]>
<![CDATA[KAJIAN ONTOLOGI, EPISTIMOLOGI, DAN AKSIOLOGI DALAM FILSAFAT HUKUM ]]>
<![CDATA[Halim, Abdul]]>;
<![CDATA[Maryani, Halimatul]]>;
<![CDATA[Zikrillah, Ridho]]>
<![CDATA[ Grondwet Vol. 1 No. 1 (2022): Januari 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN) Sumatera Utara ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[The philosophy of law is part of general philosophy, as it offers philosophical reflection on the foundation of law itself. The object of legal philosophy is in the law itself. The law is closely related to the norms that govern human behavior. The philosophy of law is the first step to the end of the excavation of the pearl of law, menelistic to the bottom of the problem causing how one action and event will be governed by law. As a substance in the concept of legal philosophy it is very closely related to Ontology, Epistimology, and Axiology. In this study, the analysis of exposure is to use normative studies using qualitative analysis.]]>
<![CDATA[URGENSI PUTUSAN BAWASLU DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILIHAN UMUM ]]>
<![CDATA[Yusrizal Adi Syaputra, Muhammad]]>
<![CDATA[ Grondwet Vol. 1 No. 1 (2022): Januari 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN) Sumatera Utara ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[This research aims to review and analyze Bawaslu's position in resolving disputes arising in the election process. In addition, this study is also haunted to find out the urgency of the Bawaslu verdict in resolving disputes over the election process. The research method used is normative juridical with a statutory approach. The data source obtained comes from secondary data using qualitative analysis. The first research result is the Election Supervisory Agency (Bawaslu) domiciled as an auxiliary state organ that has the main function of supervision of the holding of elections. Bawaslu in carrying out the judicial quasi process to resolve the election dispute. The object of Bawaslu's authority consists of the decision of the KPU where the decision in question is in the form of a Decree and or Event News.]]>
<![CDATA[PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENDAFTARAN, PEMERIKSAAN BUKTI-BUKTI DAN MENDENGAR KETERANGAN AHLI PERKARA HAK UJI MATERIL SECARA TERBUKA PADA PTUN ATAU PT TUN ]]>
<![CDATA[Sintara, Dani]]>
<![CDATA[ Grondwet Vol. 1 No. 1 (2022): Januari 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN) Sumatera Utara ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[The issue of judicial review authority conducted in the State Administrative Court in conducting testing of provincial regulations and district/city regulations is different, but testing in the State Administrative Court has not been openly implemented. The research method used is normative juridical. The results of the study showed that the Judicial Review of the District / City Regional Regulation was delegated to the State Administrative Court. Judicial Review of Provincial Regional Regulations is delegated to the High Court of State Administration so that it must be carried out openly, presenting the parties, examination of evidence, witnesses, and experts and the pronouncement of verdicts that are open to the public]]>
<![CDATA[QUO VADIS PERIZINAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN BAGI MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH ]]>
<![CDATA[Muhammad Ilham Hermawan]]>;
<![CDATA[Febri Meutia]]>
<![CDATA[ Grondwet Vol. 1 No. 2 (2022): Juli 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN) Sumatera Utara ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Pemerintah terus dihadapi dengan masalah defisit atau backlog perumahan khususnya tempat tinggal bagi MBR yang disebabkan tidak seimbangnya antara pasokan (supply) dan permintaan (kebutuhan). Jumlah MBR yang membutuhkan rumah lebih banyak dari pasokan rumah yang bisa disediakan oleh pemerintah tiap tahun. Dalam pemenuhan rumah dan perumahan bagi MBR salah satu Peran pemerintah, memfasilitasi pelaku pembangunan dalam penyediaan perumahan dan permukiman bagi masyarakat, terutama bagi MBR. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 13 huruf g Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Salah satu bentuk fasilitasi tersebut yakni kemudahan perizinan bagi pelaku pembangunan dalam membangun perumahan MBR. Upaya pemerintah tersebut diwujudkan dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2016 tentang Pembangunan Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah. Sejak Peraturan Pemerintah diundangkan pembangunan perumahan MBR yang dilakukan oleh pelaku pembangunan masih terkendala. Tidak sinkron peraturan perundang-undangan dan pemerintah daerah belum sepenuhnya mengimplementasikan menjadi beberapa kendala yang dihadapi dalam implementasi Peraturan Pemerintah tersebut. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2016 tentang Pembangunan Perumahan Bagi Hal ini mengingat terdapatnya perbedaan jenis dan waktu perizinan dan non perizinan antara Peraturan Pemerintah Pembangunan Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Perizinan dan Non-perizinan Pembangunan Perumahan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Daerah. Oleh karena itu, agar terciptanya kepastian hukum dan tidak terjadinya kebingungan bagi daerah dalam mengimplementasikan Pembangunan Perumahan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah, maka penataan regulasi yang dapat dilakukan regulasi tunggal setingkat Peraturan Pemerintah “simplifikasi” yang menjadi acuan daerah yang bersifat menyeluruh.]]>
<![CDATA[UPAYA ADMINISTRATIF SEBAGAI PENYELESAIAN SENGKETA ADMINISTRASI PEMERINTAHAN ]]>
<![CDATA[Ali Marwan Hsb]]>
<![CDATA[ Grondwet Vol. 1 No. 2 (2022): Juli 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN) Sumatera Utara ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Diundangkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan memberikan kewenangan kepada Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa gugatan tata usaha negara setelah menempuh upaya administratif. Namun, dalam tataran praktik terdapat beberapa permasalahan, yaitu terkait dengan objek sengketa dan tenggang waktu mengajukan gugatan setelah menempuh upaya administratif. Sehingga perlu dilakukan penelitian terkait dengan objek sengketa dan tenggang waktu mengajukan gugatan setelah menempuh upaya administratif. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menganalisa peraturan perundang-undangan yang berlaku, literatur, maupun dokumen-dokumen untuk mengumpulkan data sekunder yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini. Berdasarkan hasil penelitian, disimpulkan bahwa terkait dengan objek sengketa gugatan setelah menempuh upaya administratif seyogianya adalah tetap pada keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan oleh pejabat/badan tata usaha negara bukan keputusan atas upaya administratif yang diajukan. Sedangkan terkait dengan tenggang waktu, perlu dilakukan pembedaan tenggang waktu pengajuan gugatan yang upaya administratif diproses oleh pejabat/badan tata usaha negara dengan upaya administratif yang tidak diproses.]]>
<![CDATA[ANALISIS NORMATIF PENGATURAN PEMBENTUKAN DESA ADAT ]]>
<![CDATA[Indah Dwi Qurbani]]>;
<![CDATA[Muhammad Lukman Hakim]]>
<![CDATA[ Grondwet Vol. 1 No. 2 (2022): Juli 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN) Sumatera Utara ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Desa atau yang disebut dengan nama lain mempunyai karakteristik yang berlaku umum untuk seluruh Indonesia, sedangkan Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain mempunyai karakteristik yang berbeda dari Desa pada umumnya, terutama karena kuatnya pengaruh adat terhadap sistem pemerintahan lokal, pengelolaan sumber daya lokal, dan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa. Metode Penelitian yang digunakan ialah jenis penelitian normatif, dengan pendekatan perundang-undangan. Adapun urgensi pembentukan Desa Adat ialah dalam rangka menjadikan sebagai alternatif penyelesaian sengketa, mempertahankan budaya lokal serta berperan dalam Pembangunan desa. Selain itu upaya formalisasi ini juga dibutuhkan untuk mempertahankankan eksistensi kesatuan masyarakat hukum adat serta memberikan perlindungan hukum.]]>
<![CDATA[KONSTITUSIONALITAS MASA PERLINDUNGAN HAK CIPTA DALAM PERSPEKTIF PRINSIP DEKLARATIF ]]>
<![CDATA[Fauzi Iswahyudi]]>
<![CDATA[ Grondwet Vol. 1 No. 2 (2022): Juli 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN) Sumatera Utara ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Hak cipta dimaknai sebagai hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebagai negara hukum, pemerintah selalu berupaya untuk memberikan perlindungan hukum akan pemegang hak cipta. Hal tersebut diimplementasikan melalui peraturan peraturan perundang-undangan, baik undang-undang maupun peraturan pelaksananya. Sampai saat ini, Indonesia pernah memiliki UU No. 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 1987, kemudian diubah lagi dengan UU No. 12 Tahun 1997, dan terakhir kedua-duanya dicabut dengan UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Bahkan kini, UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta telah hadir dan mencabut UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, selain itu perlu dikaji konstitusionalitas perlindungan hak cipta. Metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif, hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 28C ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 mengatur bahwa Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya. Sehingga, hal itu menjadi landasan konstitusional adanya perlindungan hak cipta.]]>
<![CDATA[KEWENANGAN WAKIL MENTERI DI INDONESIA DITINJAU DARI HUKUM ADMINISTRASI NEGARA ]]>
<![CDATA[Benito Asdhie Kodiyat MS]]>;
<![CDATA[Candra Pulungan]]>
<![CDATA[ Grondwet Vol. 1 No. 2 (2022): Juli 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN) Sumatera Utara ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Prinsip negara hukum pada dasarnya mengisyaratkan adanya aturan main dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan sebagai aparatur penyelenggara Negara, dengan inilah kemudian Hukum Administrasi Negara muncul sebagai pengawas jalannya penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan. Berdasarkan asumsi tersebut tampak bahwa Hukum Administrasi Negara mengandung dua aspek yaitu pertama, aturan aturan hukum yang mengatur dengan cara bagaimana alat alat perlengkapan Negara itu melakukan tugasnya kedua, aturan aturan hukum yang mengatur hubungan antara alat perlengkapan administrasi negara dengan para warga negaranya.Permasalahan yang diambil dalam penelitia ini adalah bagaimanakah kedudukan Wakil Menteri di Indonesia dan bagaimanakah kewenangan Wakil Menteri di Indonesia.Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif sehingga sumber yang diambil dari kepustakaan,makalah-makalah serta perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara pengaturan wewenang Wakil Menteri sebelum dan sesudah adanya pengaturan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU- IX/2011.]]>
