cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Rosyidi Hamzah
Contact Email
jkih.almatani@gmail.com
Phone
+628117522626
Journal Mail Official
jkih.almatani@gmail.com
Editorial Address
Kantor Lembaga Riset dan Inovasi Al-Matani Pekanbaru, Riau, Indonesia
Location
Kota pekanbaru,
Riau
INDONESIA
Jurnal Kajian Ilmu Hukum
Published by Lembaga Riset dan Inovasi Al-Matani
ISSN : 29630630     EISSN : 28291980     DOI : 10.55583/jkih
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Kajian Ilmu Hukum adalah jurnal hukum peer-review yang menyediakan forum untuk karya ilmiah tentang studi hukum. Jurnal ini menerbitkan makalah penelitian asli yang berkaitan dengan beberapa aspek dari penelitian hukum. Jurnal Kajian Ilmu Hukum terbit 2 kali setahun pada bulan Januari dan Agustus. Jurnal ini benar-benar membuka akses pintu bagi para pembaca dan akademisi untuk tetap berhubungan dengan temuan penelitian terbaru di bidang hukum. Jurnal Kajian Ilmu Hukum melingkupi kajian-kajian ilmiah dalam ranah ilmu hukum, hasil-hasil penelitian yang terbaru dan pemikiran-pemikiran progresif. E-ISSN : 2963-0630, P-ISSN : 2829-1980
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 62 Documents
 1   2   3   4   5 
LEGAL PROTECTION OF EXCLUSIVE RIGHTS OF YOUTUBER AGAINST SAVEFROM.NET SITE REVIEWED BASED ON LAW NUMBER 28 OF 2014 CONCERNING COPYRIGHT: PERLINDUNGAN HUKUM HAK EKSLUSIF YOUTUBER TERHADAP SITUS SAVEFROM.NET DITINJAU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA Zaini, Muhibuddin
Jurnal Kajian Ilmu Hukum Vol. 2 No. 2 (2023): Jurnal Kajian Ilmu Hukum
Publisher : Yayasan Pendidikan Islam Almatani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55583/jkih.v2i2.619

Abstract

YouTuber adalah pencipta konten video diplatform YouTube yang memiliki hak eksklusif baik hak moral maupun hak ekonomi. YouTuber berhak mendapatkan perlindungan hukum sebagai penghargaan atas wujud kreativitas intelektualnya dari pelanggaran-pelanggaran hak cipta salah satunya penggandaan ciptaan oleh situs SaveFrom.net secara ilegal yang merugikan Youtuber karena menghalangi untuk mendapatkan manfaat ekonomi dari ciptaannya. Adapun rumusan masalah dalam penelitian jurnal ini, yakni : pertama, bagaimana perlindungan hukum hak eksklusif youtuber oleh situs SaveFrom.net berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Kedua, bagaimana tanggung jawab SaveFrom.net sebagai penyedia layanan unduh konten video YouTube ilegal dan memfasilitasi pelanggaran hak cipta oleh penggunanya. Metode penelitian dalam penulisan jurnal ini adalah menggunakan metode hukum normatif yaitu penelitian yang ditujukan pada peraturan perundang-undangan atau data-data sekunder yang disajikan secara rinci dan sistematis. Adapaun analisis data dilakukan secara kualitatif dengan metode penarikan kesimpulan yakni dengan metode deduktif atau menarik kesimpulan dari pernyataan yang bersifat umum menjadi pernyataan yang bersifat khusus. Adapun hasil penelitian dan pembahasan dari jurnal ini, yakni : pertama, adanya beberapa ketentuan terkait hak eksklusif YouTuber serta larangan pengunduhan ilegal yang dikategorikan sebagai penggandaan dan/atau pembajakan ciptaan tanpa izin dari pencipta, dilanjutkan dengan tuntutan hukum baik secara perdata, pidana, atau memohonkan penutupan situs terkait. Kedua, terhadap tanggung jawab SaveFrom.net sebagai penyedia layanan unduh ilegal, memfasilitasi pelanggaran hak cipta dan telah melanggar ketentuan dari platform YouTube, SaveFrom.net sudah semestinya dibebani tanggung jawab hukum terhadap perbuatannya dan penggunanya sebagai akibat hubungan hukum berdasarkan ketentuan persyaratan layanan situs SaveFrom.net dan ketentuan persyaratan layanan platform YouTube.
LEGAL PROTECTION IN THE IMPLEMENTATION OF FRANCHISE AGREEMENTS IN INDONESIA: PERLINDUNGAN HUKUM DALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN FRANCHISE DI INDONESIA Sudarmano, Bernad Adjie
Jurnal Kajian Ilmu Hukum Vol. 2 No. 2 (2023): Jurnal Kajian Ilmu Hukum
Publisher : Yayasan Pendidikan Islam Almatani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55583/jkih.v2i2.620

Abstract

The development of the franchise business has grown rapidly and become a new force for the domestic economic sector in Indonesia. This business also requires legal protection. Legal protection is very important to know and provide certainty that someone will get what is his rights and obligations. In the application of a franchise or franchising agreement, there is a probability of default. This default occurs if one party does not carry out its obligations as stated in the franchise agreement. This study aims to determine the implementation of legal protection for franchise agreements in Indonesia and to find out the obstacles to implementing franchise agreements in Indonesia. This research uses a type of normative research method, which uses a literature study by reviewing some literature such as legal journals, legal principles, and laws and regulations that are relevant to the discussion. The results of this study indicate that legal protection in the implementation of franchise agreements in Indonesia has not been able to provide legal protection for franchisees because the agreement is in the form of a standard agreement made unilaterally by the franchisor. Then the obstacles in implementing franchise agreements in Indonesia, among others, can be seen from this franchise agreement that there is often no agreement between employees and the franchisee company which is very important in protecting trade secrets. Perkembangan bisnis waralaba/franchise telah berkembang dengan pesat dan menjadi kekuatan baru bagi sektor ekonomi domestik di Indonesia. Pada bisnis ini juga diperlukan adanya sebuah perlindungan hukum. Perlindungan hukum sangat penting untuk mengetahui dan memberikan kepastian bahwa seseorang akan mendapatkan apa yang menjadi hak dan kewajibannya. Pada penerapan perjanjian franchise atau waralaba terdapat probabilitas terjadinya wanprestasi. Wanprestasi ini terjadi jika salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang tercantum dalam perjanjian waralaba. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan perlindungan hukum terhadap perjanjian franchise yang di Indonesia serta untuk mengetahui kendala dalam pelaksanaan perjanjian franchise di Indonesia. Penelitian ini menggunakan jenis metode penelitian normatif, yang menggunakan studi kepustakaan dengan mengkaji beberapa literatur seperti jurnal hukum, asas-asas hukum, serta peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pembahasan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Perlindungan hukum dalam pelaksanaan perjanjian franchise di Indonesia belum dapat memberikan perlindungan hukum bagi franchisee dikarenakan perjanjian tersebut berbentuk perjanjian baku yang dibuat sepihak oleh franchisor. Kemudian kendala dalam pelaksanaan perjanjian franchise di Indonesia antara lain dapat dilihat dari perjanjian waralaba ini sering dijumpai tidak adanya perjanjian antara karyawan dengan perusahaan penerima waralaba yang mana hal tersebut sangat penting dalam melindungi rahasia dagang.
JURIDICAL ANALYSIS OF THE IMPLICATIONS OF THE EMPLOYMENT COPYRIGHT LAW ON FOREIGN INVESTMENT IN INDONESIA: ANALISIS YURIDIS IMPLIKASI UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA TERHADAP INVESTASI ASING DI INDONESIA Mifta, Sarah
Jurnal Kajian Ilmu Hukum Vol. 2 No. 2 (2023): Jurnal Kajian Ilmu Hukum
Publisher : Yayasan Pendidikan Islam Almatani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55583/jkih.v2i2.622

Abstract

Investment plays a crucial role in a country's development process, transforming economic potential into real economic power and providing a boost to positive economic growth. The demand for foreign investment has prompted many countries to implement changes in their legal systems. One of these changes is commercial law reform, which aims to attract foreign investment. Indonesia has taken a breakthrough through Law Number 6 of 2023 on Job Creation (Job Creation Law) by implementing an Omnibus Law approach. More than 80 laws and more than 1200 articles have been revised simultaneously into one legal document, namely the Job Creation Law that regulates various sectors in 11 groups. The type of research conducted by researchers is normative juridical research, which involves the study of library materials and secondary data, including primary, secondary, and tertiary legal materials. The government has endeavored to create basic investment policies that support a conducive national business climate. Nevertheless, the reality is that many investors are still reluctant to invest in Indonesia due to difficulties in business licensing. The commitment to improve the investment climate is also reflected in Part III of the Job Creation Law that regulates the Improvement of Investment Ecosystem and Business Activities. Meanwhile, efforts to facilitate business actors in investing are seen in Section VI of the Job Creation Law Investasi memegang peran krusial dalam proses pembangunan suatu negara, mengubah potensi ekonomi menjadi kekuatan ekonomi yang nyata dan memberikan dorongan terhadap pertumbuhan ekonomi yang positif. Tuntutan akan investasi asing mendorong berbagai negara untuk mengimplementasikan perubahan dalam sistem hukum. Salah satu bentuk perubahan ini adalah reformasi hukum komersial, yang bertujuan untuk menarik minat investasi asing. Indonesia telah mengambil terobosan maju melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) dengan menerapkan pendekatan Omnibus Law. Lebih dari 80 undang-undang dan lebih dari 1200 pasal telah direvisi secara bersamaan menjadi satu dokumen hukum, yaitu Undang-Undang Cipta Kerja yang mengatur berbagai sektor dalam 11 kelompok. Jenis penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah penelitian yuridis normatif, yang melibatkan kajian bahan pustaka dan data sekunder, termasuk bahan hukum primer, sekunder, dan tersier Pemerintah telah berupaya untuk menciptakan kebijakan dasar penanaman modal yang mendukung iklim usaha nasional yang kondusif. Meskipun demikian, kenyataannya masih banyak investor yang enggan berinvestasi di Indonesia karena kesulitan dalam perizinan berusaha. Komitmen untuk memperbaiki iklim investasi juga tercermin dalam Bagian III UU Cipta Kerja yang mengatur Peningkatan Ekosistem Investasi dan Kegiatan Usaha. Sementara itu, upaya untuk memfasilitasi pelaku usaha dalam berinvestasi terlihat dalam Bagian VI UU Cipta Kerja.
LEGAL PROTECTION OF CHILDREN AS VICTIMS OF SEXUAL CRIMES COMMITTED BY PERSONS WITH DISABILITIES Rinani, Earlyn
Jurnal Kajian Ilmu Hukum Vol. 3 No. 1 (2024): Jurnal Kajian Ilmu Hukum
Publisher : Yayasan Pendidikan Islam Almatani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55583/jkih.v3i01.789

Abstract

Children as the younger generation are the greatest wealth for the family, society and nation. They are components that have a big responsibility in determining whether the country will experience progress or decline. Article 28 B paragraph (2) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia states that "Every child has the right to survival, growth and development and the right to protection from violence and discrimination". Sexual violence is a form of violence that can occur both in public and at home. Individuals who are often victims of sexual violence cases are usually women and children, who are often considered to be in a weaker position. Perpetrators of sexual crimes often target children as victims because they feel that children will not understand that these actions are against the law, or because they think children will not dare to resist.The research used in this scientific paper is a type of normative juridical research, a legal research method that involves secondary data analysis or literature study. Persons with disabilities who are involved in sexual crimes can be accused if there is sufficient evidence to support the crime. This means that the perpetrator's status will change from suspect to defendant when sufficient evidence is met. The reasons for child protection are very reasonable because children are individuals who have not yet reached physical and mental maturity.
KEDUDUKAN HAK WARIS ANAK YANG MASIH DALAM KANDUNGAN DALAM PRESPEKTIF HUKUM ISLAM Zaini, Muhibuddin
Jurnal Kajian Ilmu Hukum Vol. 3 No. 1 (2024): Jurnal Kajian Ilmu Hukum
Publisher : Yayasan Pendidikan Islam Almatani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55583/jkih.v3i1.832

Abstract

Masalah harta warisan dapat saja menjadi sumber permasalahan ataupun sengketa dalam sebuah keluarga, terutama mengenai permasalahan kedudukan anak dalam kandungan selaku ahli waris, sebab apabila seorang wafat dunia, sementara itu ia meninggalkan kerabat yang mengandung, misalnya istri (janda), ibu, anak perempuan, menantu perempuan, saudara wanita serta yang lainnya, sehingga terdapat permasalahan dalam pembagiannya yang perlu dituntaskan khusunya dalam pandangan hukum waris islam. Penelitian ini membahas tentang kedudukan anak yang masih dalam kandungan sebagai ahli waris beserta pembagiannya kepada anak yang masih dalam kandungan dalam prespestif hukum waris Islam. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini berjenis penelitian hukum normatif dimana pengumpulan data dilakukan dengan cara memperlajari bahan kepustakaan seperti Al-Qur"an, Hadis, dan Komplikasi Hukum Islam. Sedangkan dilihat dari sifatnya adalah berbentuk analistis deskriptif. Hasil penelitian menunjukan bahwa hukum waris islam berpandangan kedudukan anak yang berada di dalam kandungan akan memperoleh harta warisjikalau terpenuhi syarat-syaratnya. Di antaranya, anak tersebut terlahir dengan kondisi hidup sebagaimana terkandung dalam al-Qur"an surat An Nisa/4: 11, An Nisa Ayat/4: 12, An Nisa/4: 176; dan surat Al-Baqarah/2: 233. Sedangkan pembagiannya terdapat tiga cara, yaitu: Pertama, menantikan sesudah bayi tersebut telah lahir untuk mengetahui jenis kelaminnya. Kedua, melaksanakan pembagian tanpa menunggu kelahiran anak dalam kandungan untuk seorang diri. Ketiga, pembagian anak yang lahir berjenis laki-laki tidak akan mendapat warisan karena sudah dibagikan sebelumnya oleh para ahli waris dan jika anak tersebut terlahir perempuan maka memperoleh bagian 1/6 untuk penyempurnaan 2/3 bagian dari saudara perempuan sekandung.
ANALISIS TENTANG PERSAINGAN TIDAK SEHAT ANTAR REKAN NOTARIS SEBAGAI DAMPAK DARI PENETAPAN TARIF JASA NOTARIS DIBAWAH STANDAR Faradina, Felly
Jurnal Kajian Ilmu Hukum Vol. 3 No. 2 (2024): Jurnal Kajian Ilmu Hukum
Publisher : Yayasan Pendidikan Islam Almatani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55583/jkih.v3i02.1013

Abstract

Notaris Sebagai salah satu profesi Hukum harus menjalankan jabatannya sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik. Namun seiring ketatnya persaingan dikalangan Notaris, mendorong para Notaris untuk melakukan segala cara dalam rangka mendapatkan klien secara instan dengan melanggar ketentuan Undang-Undang dan Kode Etik yang berakibat pada timbulnya persaingan yang tidak sehat antar rekan Notaris. Didalam praktek terdapat berbagai bentuk dari persaingan tidak sehat tersebut seperti mempromosikan Jabatan baik melalui medin cetak atau elektronik, atau penetapan tarif jasa Notaris dibawah standar Penetapan tarif dibawah standar bisa dilakukan oleh Notaris langsung kepada klien yang datang kepadanya atau bisa juga dengan cara melakukan kerjasama dengan pihak-pihak tertentu seperti Developer, Bank, Bank Perkreditan Rakyat. Dalam kerjasama tersebut biasanya terjadi negosiasi mengenai tarif yang akan ditetapkan oleh Notaris dan biasanya Notaris akan memberikan tarif yang lebih rendah dari standar yang telah ditetapkan. Merujuk pada ketentuan Undang- Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik, tidak menyebutkan dengan tegas bahwa penetapan tarif dibawah standar dapat menimbulkan persaingan yang tidak sehat antar Notaris, lalu bagaimanakah bentuk dan cara persaingan antar Notaris yang dapat menimbulkan persaingan tidak sehat, dan bagaimanakah akibat hukum dari persaingan tidak sehat antar rekan Notaris sebagai dampak dari penetapan tarif jasa Notaris dibawah standar. Penelitian menghasilkan bahwa bentuk persaingan yang dilakukan dengan menetapkan tarif dibawah standar yang dilakukan dengan cara kerjasama dengan instansi tertentu bisa menimbulkan persaingan yang tidak sehat antar rekan Notaris. Dan kerjasama tersebut akan menciptakan suatu monopoli oleh Notaris tersebut yang menutup kemungkinan bagi notaris lain untuk ikut berpartisipasi. Jika hal itu tetap dilakukan juga dapat merugikan konsumen karena akta yang dihasilkan tersebut proses pembuatannya melanggar ketentuan Perundang-Undangan.
PERBANDINGAN PERAN MAJELIS PENGAWAS DAERAH DAN DEWAN KEHORMATAN DAERAH DALAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN NOTARIS DI KABUPATEN KULON PROGO Syathori, Dewi Fatimatuzzahroh Sufi
Jurnal Kajian Ilmu Hukum Vol. 3 No. 2 (2024): Jurnal Kajian Ilmu Hukum
Publisher : Yayasan Pendidikan Islam Almatani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55583/jkih.v3i2.791

Abstract

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui peran yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah dan Dewan Kehormatan Daerah dalam melakukan pembinaan dan pengawasan notaris dan untuk mengetahui apakah ada tumpang tindih kewenangan Majelis Pengawas Daerah dan Dewan Kehormatan Daerah dalam melakukan pembinaan dan pengawasan Notaris. Permasalahan hukum yang akan dikaji adalah bagaimana peran Majelis Pengawas Daerah dan Dewan Kehormatan Daerah dalam melakukan pembinaan dan pengawasan notaris dan apakah terjadi tumpang tindih kewenangan Majelis Pengawas Daerah dan Dewan Kehormatan Daerah dalam pembinaan dan pengawasan Notaris. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif empiris dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan yang diteliti dengan didukung oleh fakta-fakta yang berada dilapangan. Penelitian ini menggunakan studi kepustakaan dan juga menggunakan studi lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Majelis Pengawas Daerah dan Dewan Kehormatan Daerah memiliki peran penting dalam melakukan pemeriksaan, pembinaan, dan pengawasan tugas jabatan notaris serta perilaku diri Notaris guna menjamin kepastian dan perlindungan hukum kepada masyarakat yang menggunakan jasa layanan Notaris. Adanya tumpang tindih kewenangan antara Majelis Pengawas Daerah dan Dewan Kehormatan Daerah yaitu masih banyak masyarakat yang belum paham apabila terjadi pelanggaran kode etik maka akan dilaporkan langsung ke Majelis Penagwas Daerah, padahal seharusnya apabila ada pelanggaran kode etik sebaiknya dilaporkan Ke Dewan Kehormatan Daerah.
PELAKSANAAN PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (STUDI KASUS DI KEPOLISIAN RESOR MALANG) Handayani, Putri Niken Ratna; Syahrin, M. Alpi
Jurnal Kajian Ilmu Hukum Vol. 3 No. 1 (2024): Jurnal Kajian Ilmu Hukum
Publisher : Yayasan Pendidikan Islam Almatani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55583/jkih.v3i1.1067

Abstract

Perdagangan manusia sebenarnya merupakan operasi kriminal terbesar ketiga di dunia, menurut PBB, dan menghasilkan pajak sekitar 9,5 juta USD setiap tahunnya. Selain itu, karena hubungannya yang kuat dengan kejahatan pencucian uang, perdagangan manusia adalah salah satu operasi kriminal yang paling menguntungkan. Meskipun kriminalitas perdagangan manusia dapat diterapkan pada siapa saja, tanpa memandang gender, perdagangan manusia sering dikaitkan dengan perempuan dan anak-anak di Indonesia. karena perempuan dan anak merupakan korban perdagangan manusia yang paling terlihat. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana pelaksanaan penaggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kepolisian Resor Malang. Pendekatan yuridis empiris dan normatif digunakan dalam penyidikan. Sumber data primer dan sekunder merupakan jenis data. pendekatan deskriptif kualitatif untuk analisis data. Temuan penelitian menunjukkan bahwa Polres Malang Kota yang menangani kejahatan terkait perdagangan anak berada di garda depan dalam upaya pencegahan perdagangan orang di Kota Malang dengan memberikan tindakan represif, preventif, dan preemptif. Tantangan tersebut antara lain masih adanya ketidaktahuan masyarakat terhadap lingkungan sekitar, lamanya waktu identifikasi tersangka yang berdomisili di luar kota, minimnya infrastruktur dan sarana pendukung, minimnya sumber daya manusia, rendahnya tingkat pendidikan masyarakat, perekonomian, dan masih rendahnya tingkat pendidikan masyarakat. faktor-faktor tersebut, sulitnya mendapatkan laporan, kurangnya koordinasi antar aparat penegak hukum, canggih dan kuatnya jaringan perdagangan anak, mudahnya melakukan operasi perdagangan orang, meningkatnya permintaan pasar, khususnya terhadap korban anak di bawah umur, dan masih adanya persepsi sebagian masyarakat mengenai perdagangan manusia sebagai suatu kejadian biasa. Terakhir, birokrat daerah abai terhadap hukum.
PEMBAGIAN WARIS BAGI AHLI WARIS YANG MERUBAH JENIS KELAMIN / TRANSGENDER MENURUT KITAB UNDANG - UNDANG HUKUM PERDATA DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM Zahman, Wieza; Syahrin, M. Alpi
Jurnal Kajian Ilmu Hukum Vol. 3 No. 1 (2024): Jurnal Kajian Ilmu Hukum
Publisher : Yayasan Pendidikan Islam Almatani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55583/jkih.v3i1.1068

Abstract

Perdagangan manusia sebenarnya merupakan operasi kriminal terbesar ketiga di dunia, menurut PBB, dan menghasilkan pajak sekitar 9,5 juta USD setiap tahunnya. Selain itu, karena hubungannya yang kuat dengan kejahatan pencucian uang, perdagangan manusia adalah salah satu operasi kriminal yang paling menguntungkan. Meskipun kriminalitas perdagangan manusia dapat diterapkan pada siapa saja, tanpa memandang gender, perdagangan manusia sering dikaitkan dengan perempuan dan anak-anak di Indonesia. karena perempuan dan anak merupakan korban perdagangan manusia yang paling terlihat. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana pelaksanaan penaggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kepolisian Resor Malang. Pendekatan yuridis empiris dan normatif digunakan dalam penyidikan. Sumber data primer dan sekunder merupakan jenis data. pendekatan deskriptif kualitatif untuk analisis data. Temuan penelitian menunjukkan bahwa Polres Malang Kota yang menangani kejahatan terkait perdagangan anak berada di garda depan dalam upaya pencegahan perdagangan orang di Kota Malang dengan memberikan tindakan represif, preventif, dan preemptif. Tantangan tersebut antara lain masih adanya ketidaktahuan masyarakat terhadap lingkungan sekitar, lamanya waktu identifikasi tersangka yang berdomisili di luar kota, minimnya infrastruktur dan sarana pendukung, minimnya sumber daya manusia, rendahnya tingkat pendidikan masyarakat, perekonomian, dan masih rendahnya tingkat pendidikan masyarakat. faktor-faktor tersebut, sulitnya mendapatkan laporan, kurangnya koordinasi antar aparat penegak hukum, canggih dan kuatnya jaringan perdagangan anak, mudahnya melakukan operasi perdagangan orang, meningkatnya permintaan pasar, khususnya terhadap korban anak di bawah umur, dan masih adanya persepsi sebagian masyarakat mengenai perdagangan manusia sebagai suatu kejadian biasa. Terakhir, birokrat daerah abai terhadap hukum.
TINJAUAN HUKUM KEABSAHAN JUAL BELI TANAH DIBAWAH TANGAN TANPA MELALUI PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH PERSPEKTIF KUH PERDATA (Analisis Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 449/Pdt/2020/PT SMG) Taumba, Agus; Syahrin, M. Alpi
Jurnal Kajian Ilmu Hukum Vol. 3 No. 1 (2024): Jurnal Kajian Ilmu Hukum
Publisher : Yayasan Pendidikan Islam Almatani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55583/jkih.v3i1.1069

Abstract

Penelitian ini membahas tentang menganalisis dan mengetahui jual beli tanah memiliki keabsahan tanpa melalui pejabat pembuat akta tanah atau akta dibawah tangan menurut Kitab UU Hukum Perdata dan untuk menganalisis. Tujuan penelitian ini mengetahui pertimbangan hakim terhadap keabsahan jual beli tanah tanpa PPAT/dibawah tangan menurut Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 449/Pdt/2020/PT Smg. dengan menggunakan teori hukum, diantaranya: Pertama, Teori Kepastian Hukum. Penelitian yang dilakukan dalam penelitian ilmiah ini didasarkan pada pendekatan hukum normatif, yaitu berdasarkan pada sumber-sumber hukum yang pokok, dengan memperhatikan norma hukum, asas hukum, konsep, dan teori yang relevan dengan penelitian ini. Hal ini disebut sebagai pendekatan bibliografi yang dilakukan dengan cara mengamati dan mengkaji peraturan, undang-undang, buku, serta dokumen lainnya yang relevan dengan penelitian. Permasalahan dikaji dalam penelitian ini adalah Apa sahnya jual beli tanah tanpa campur tangan pejabat yang membidangi hak milik atau hukum perdata? Dan Berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi Nomor 449/Pdt/2022/PT Smg, apa pendapat hakim tentang sahnya penjualan tanah tanpa PPAT/kemunduran?

Page 3 of 7 | Total Record : 62

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2022 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 5 No. 1 (2026): Jurnal Kajian Ilmu Hukum Vol. 4 No. 2 (2025): Jurnal Kajian Ilmu Hukum Vol. 4 No. 1 (2025): Jurnal Kajian Ilmu Hukum Vol. 3 No. 2 (2024): Jurnal Kajian Ilmu Hukum Vol. 3 No. 1 (2024): Jurnal Kajian Ilmu Hukum Vol. 2 No. 2 (2023): Jurnal Kajian Ilmu Hukum Vol. 2 No. 1 (2023): Jurnal Kajian Ilmu Hukum Vol. 1 No. 2 (2022): Jurnal Kajian Ilmu Hukum Vol. 1 No. 1 (2022): Jurnal Kajian Ilmu Hukum