cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Rosyidi Hamzah
Contact Email
jkih.almatani@gmail.com
Phone
+628117522626
Journal Mail Official
jkih.almatani@gmail.com
Editorial Address
Kantor Lembaga Riset dan Inovasi Al-Matani Pekanbaru, Riau, Indonesia
Location
Kota pekanbaru,
Riau
INDONESIA
Jurnal Kajian Ilmu Hukum
Published by Lembaga Riset dan Inovasi Al-Matani
ISSN : 29630630     EISSN : 28291980     DOI : 10.55583/jkih
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Kajian Ilmu Hukum adalah jurnal hukum peer-review yang menyediakan forum untuk karya ilmiah tentang studi hukum. Jurnal ini menerbitkan makalah penelitian asli yang berkaitan dengan beberapa aspek dari penelitian hukum. Jurnal Kajian Ilmu Hukum terbit 2 kali setahun pada bulan Januari dan Agustus. Jurnal ini benar-benar membuka akses pintu bagi para pembaca dan akademisi untuk tetap berhubungan dengan temuan penelitian terbaru di bidang hukum. Jurnal Kajian Ilmu Hukum melingkupi kajian-kajian ilmiah dalam ranah ilmu hukum, hasil-hasil penelitian yang terbaru dan pemikiran-pemikiran progresif. E-ISSN : 2963-0630, P-ISSN : 2829-1980
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 53 Documents
 1   2   3   4   5 
TERORISME DAN PEMASYARAKATAN: PROBLEM HUKUM PENDIDIKAN DERADIKALISASI BAGI TERPIDANA TERORISME DI INDONESIA Hardiago, David; Syafrinaldi, Syafrinaldi
Jurnal Kajian Ilmu Hukum Vol. 1 No. 2 (2022): Jurnal Kajian Ilmu Hukum
Publisher : Yayasan Pendidikan Islam Almatani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55583/jkih.v1i2.294

Abstract

Abstract This research aims to analyze the issues associated to the ambiguity of deradicalization program for terrorist convicts in the Indonesia penitentiary, focusing on 2 (two) main issues, firstly, whether deradicalization program directed towards terrorist convicts should be a right or an obligation, and the second issue is related to the appropriate measure on how to counteract the radical understanding of terrorist convicts in Indonesia. As a normative legal research, this research uses a statutory, historical, comparative, and conceptual approach. The results of the study conclude that the Law Number 12 of 1995 concerning Corrections still classified education as the right of the convicts and that includes deradicalization program. Keywords: Education, Deradicalization, Terrorism, penitentiary Intisari Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis permasalahan hukum yang berhubungan dengan ambiguitas pendidikan deradikalisasi bagi terpidana terorisme dalam lembaga pemsyarakatan di Indonesia, dengan fokus pada 2 (dua) permasalahan utama terkait, apakah pendidikan deradikalisasi bagi terpidana terorisme merupakan suatu hak ataukah kewajiban, serta bagiamana mekanisme penanganan yang tepat untuk memerangi pemahaman yang radikal bagi terpidana terorisme di Indonesia. Sebagai penelitian hukum normatif, penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, sejarah, perbandingan, dan konseptual. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan serta peraturan teknis pelaksana undang-undang tersebut masih menempatkan pendidikan sebagai hak dari terpidana termasuk pendidikan deradikalisasi. Keywords: Pendidikan, Deradikalisasi, Terorisme, Lapas
IMPLIKASI PEMBERLAKUAN UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM PEKERJA HARIAN LEPAS Kurniasih, Esy; Milandry, Anggraini Dwi
Jurnal Kajian Ilmu Hukum Vol. 1 No. 2 (2022): Jurnal Kajian Ilmu Hukum
Publisher : Yayasan Pendidikan Islam Almatani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55583/jkih.v1i2.296

Abstract

The relationship between employers and workers is ideally a win-win relationship, but in reality the position of workers often has a more vulnerable (low) position than the employer. Therefore, to form a fair employment relationship, an employment agreement is needed. Freelance Daily Workers (PHL) Agreement is one type of work agreement regulated in Law No. 13 of 2003 concerning Manpower. However, in October 2020 the Indonesian government has enacted Law No. 11 of 2020 concerning Job Creation which is carried out with the concept of Omnibus LawThe enactment of the Job Creation Law makes regulations derived from Law No. 13 of 2003, namely Ministerial Decree Number: KEP.100 / MEN / VI / 2004 concerning Provisions for the Implementation of  Specific Time Work Agreements, become does not apply. This research aimed to describe the issues Implications of The Job Creation Law Enactment On The Legal Protection Of Freelance Daily Work. This research used the normative juridical method with a statutory. The result of this research is, in theory, the Omnibus Law’s Enactment in the realm of employment has several positive implications for rules related to the legal protection of Freelance Daily Workers (PHL). This is related to legal protection of the status of freelance daily workers, legal protection of wage certainty for freelance daily workers, and legal protection of social security for freelance daily workers.
TINJAUAN TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN NOTARIS TERHADAP AKTA AUTHENTIK YANG DIBUAT OLEH PIHAK YANG TIDAK SAH Fitra, Rahmat; Ridhanti, Anissa
Jurnal Kajian Ilmu Hukum Vol. 2 No. 1 (2023): Jurnal Kajian Ilmu Hukum
Publisher : Yayasan Pendidikan Islam Almatani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55583/jkih.v2i1.377

Abstract

Akta authentik merupakan akta yang dibuat oleh pejabat umum atau Notaris sebagai alat bukti sempurna yang ditentukan oleh Undang-Undang. Pembuatan akta authentik ini mengakibatkan munculnya suatu pertanggungjawaban yang harus diselesaikan oleh Notaris. Di sisi lain, Notaris juga bertanggungjawab terhadap akta formil maupun materiil. Dengan dilakukannya penelitian ini, maka pertanggungjawaban Notaris terhadap akta authentik yang dibuat oleh pihak yang tidak sah dapat kita telaah lebih dalam lagi. Kemudian akibat hukum terhadap akta authentik yang dibuat dihadapan Notaris ketika memuat keterangan yang tidak benar. Metode penelitian yang digunakan ialah hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual. Hasil analisis pada penelitian ini menunjukkan pertanggungjawaban Notaris harus sesuai terhadap akta authentik yang berlaku secara undang-undang, tidak ada lagi pihak yang mengintervensi para Notaris tersebut. Berdasarkan hal tersebut, hendaknya Notaris berhari-hati dalam melakukan pelayanan terhadap para pihak yang membuat akta authentik meskipun dihadapan Notaris. Selain itu, kesadaran hukum sangat diperlukan bagi masyarakat mengenai akta authentik serta peningkatan kepastian hukum untuk para Notaris dengan memberikan sanksi yang tegas.
LAW ENFORCEMENT AGAINST THE CRIME OF ILLEGAL FISHING IN INDONESIAN SEAS : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA ILLEGAL FISHING DI PERAIRAN INDONESIA Effendi, Zaid
Jurnal Kajian Ilmu Hukum Vol. 2 No. 2 (2023): Jurnal Kajian Ilmu Hukum
Publisher : Yayasan Pendidikan Islam Almatani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55583/jkih.v2i2.381

Abstract

Indonesia sebagai negara kepulauan yang dikelilingin perairan yang sangat luas mendatangkan permasalah yang tidak bisa diantisipasi, salah satunya illegal fishing yang dilakukan oleh nelayan negara tetangga dan negara lainnya. Penelitian ini menganalisis penegakan hukum dan faktor penghambat penegakan hukum terhadap tindak pidana illegal fishing yang terjadi. Dalam menegakkan hukum terhadap illegal fishing, digunakan pendekatan hukum preventif dan represif. Sementara faktor penghambat penegakan hukum karena terbatasnya sumber daya, serta kurangnya integritas penegak hukum.
TINJAUAN YUDIRIS TENTANG TINGGINYA TINGKAT PERKAWINAN DIBAWAH UMUR DI MASA PANDEMI COVID 19 KOTA PEKANBARU TAHUN 2021 Zaini, Muhibuddin
Jurnal Kajian Ilmu Hukum Vol. 2 No. 1 (2023): Jurnal Kajian Ilmu Hukum
Publisher : Yayasan Pendidikan Islam Almatani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55583/jkih.v2i1.436

Abstract

Pada dasarnya Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang mana dalam peraturan tersebut memiliki aturan bahwa terdapat batasan seseorang dalam melangsungkan pernikahan, yaitu 19 tahun untuk pria dan 16 tahun untuk wanita, namun setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 syarat sahnya suatu pernikahan yaitu pada usia 19 tahun untuk pria dan 19 tahun untuk wanita. Di Indonesia terdapat aturan mengenai dispensasi nikah, yaitu pemberian hak atau keringanan yang diberikan kepada seseorang untuk dapat melangsungkan pernikahan meskipun belum cukup umur untuk diperbolehkan menikah. Dalam hal dispensasi nikah di Pengadilan Agama Pekanbaru mengalami peningkatan yang disebabkan oleh faktor-faktor tertentu. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah, Pertama, Apa Penyebab Terjadinya Perkawinan di Bawah Umur pada Masa Covid 19 di Kota Pekanbaru Tahun 2021. Kedua, Apa Akibat Hukum Perkawinan di Bawah Umur pada Masa Covid 19 di Kota Pekanbaru Tahun 2021
PELAKSANAAN PROGRAM REINTEGRASI SOSIAL BAGI NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A PEKANBARU S, Zulkarnain; Putri, Delia
Jurnal Kajian Ilmu Hukum Vol. 2 No. 1 (2023): Jurnal Kajian Ilmu Hukum
Publisher : Yayasan Pendidikan Islam Almatani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55583/jkih.v2i1.437

Abstract

Reintegrasi sosial merupakan suatu upaya yang di lakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) untuk mengembalikan narapidana ke tengah-tengah masyarakat melalui pembinaan. LAPAS Kelas II A Pekanbaru telah melaksanakan beberapa program reintegrasi sosial ini diantaranya yakni Pembebasan Bersyarat (PB), Cuti Menjelang Bebas (CMB), Cuti Bersyarat (CB) dan Asimilasi. Pemberian reintegrasi sosial ini ditujukan agar tercapainya tujuan pemasyarakatan sesuai dengan yang tertuang dalam UU No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan program perintegrasi sosial di LAPAS Kelas II A Pekanbaru serta apa saja yang menjadi hambatan dalam pelaksanannya.
TINJAUAN TENTANG PERAN NOTARIS DALAM PENGESAHAN PERJANJIAN PERKAWINAN DI INDONESIA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 69/PUU-XIII/2015 Ridhanti, Anissa; Anshary, Abdul Hadi
Jurnal Kajian Ilmu Hukum Vol. 2 No. 1 (2023): Jurnal Kajian Ilmu Hukum
Publisher : Yayasan Pendidikan Islam Almatani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55583/jkih.v2i1.442

Abstract

Perjanjian kawin dibuat dalam bentuk tertulis dan sebelum dilangsungkannya perkawinan atau diberlakukan sejak perkawinan berlangsung. Perjanjian ini dilekatkan pada akta nikah yang merupakan bagian dari surat nikah. Perjanjian dibuat atas persetujuan atau kehendak bersama secara tertulis dan disahkan oleh pegawai catatan sipil, namun perjanjian ini tidak boleh bertentangan dengan hukum, agama dan kesusilaan. Perjanjian kawin dibuat dalam bentuk akta, naik akta di bawah tangan maupun akta authentik. Pencatatan perjanjian perkawinan kedalam akta perkawinan tersebut dinilai penting, karena pasangan suami istri selama masa perkawinannya pastilah melakukan suatu perbuatan hukum dengan pihak ketiga, apabila tidak dilakukan pencatatan, maka perjanjian perkawinan tersebut hanya mengikat bagi para pihak yang membuatnya. Metode yang digunakan yaitu pendekatan pendekatan hukum normatif atau pendekatan perundang-undangan dan sifat penelitiannya termasuk dalam penelitian normative. Minimnya minat masyarakat untuk membuat perjanjian perkawinan disebabkan berbagai hal, misalkan belum jelasnya aturan hukum yang mengatur tentang hal ini. Masyarakat juga masih mengalami kesulitan ketika membuat perjanjian perkawinan apakah harus ke Notaris atau ke Disdukcapil. Ketidaktahuan ini yang menjadi salah satu penyebab kurangnya minat masyarakat untuk membuat perjanjian perkawinan tersebut.
APATISME PENEGAKAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA: VIKTIMISASI SEKUNDER TERHADAP KORBAN KEJAHATAN RASISME Hardiago, David
Jurnal Kajian Ilmu Hukum Vol. 2 No. 1 (2023): Jurnal Kajian Ilmu Hukum
Publisher : Yayasan Pendidikan Islam Almatani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55583/jkih.v2i1.444

Abstract

This study aims to analyze legal issues related to law enforcement against racial crimes in criminal law in Indonesia, with a focus on 2 (two) main issues related to,First, what are the factors that cause racism by law enforcement officials in Indonesia.Second, how is the regulatory mechanism related to the protection of victims of racism in Indonesia. As a normative legal research, this research uses statutory approach, case approach, comparative approach, and conceptual approach. The results of the study draw 2 (two) main conclusions namely,First from various factors,The main factor in the occurrence of criminal acts of racism in Indonesia issterotipe what law enforcement officials have committed against Papuan citizens for several reasons which, if related to the case examples in this writing, include: assuming that the Papuan tribe as black people and tribes originating from Eastern Indonesia and as immigrant tribes on the island of Java are stupid people and foreigners because as immigrants with different cultural values, it gives rise to differences in treatment carried out in the law enforcement mechanism that occurs. Second that the provisions regarding racism and criminal penalties for those who commit it are clearly contained in Law Number 40 of 2008 concerning the Elimination of Ethnic and Racial Discrimination. However, it is Indonesia that reserves Article 22 of the International Convention on the Elimination of all forms of racial discrimination orInternational Convention on the Elimination of all Forms of Racial Descrimination 1965 (ICERD), it can be said that it is not subject to the provisions of Article 22 so that it closes the possibility for the Papuan people who want to file a discrimination case through the International Court of Justice. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis permasalahan hukum yang berhubungan dengan penegakan hukum terhadap tindak pidana rasistem dalam hukum pidana di Indonesia, dengan fokus pada 2 (dua) permasalahan utama terkait dengan, pertama, apakah factor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya rasisme oleh aparat penegak hukum di Indonesia. Kedua, bagiamana mekanisme pengaturan terkait perlindungan korban rasisme di Indonesia. Sebagai penelitian hukum normatif, penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, pendekatan perbandingan, dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menarik 2 (dua) kesimpulan utama yakni, pertama dari berbagai factor yang ada, faktor utama dalam terjadinya tindak pidana rasisme di Indonesia adalah sterotipe yang dilakukan aparat penegak hukum pada warga Negara papua dengan beberepa alasan yang jika dihubungkan dengan contoh kasus pada penulisan ini diantaranya: menganggap bahwa suku Papua sebagai orang kulit hitam serta suku yang berasal dari Indonesia Timur dan sebagai suku pendatang di Pulau Jawa adalah orang-orang bodoh dan orang asing karena sebagai pendatang dengan nilai kebudayaan yang berbeda sehingga menimbulkan adanya perbedaan perlakuan yang dilakukan dalam mekanisme penegakan hukum yang tejadi. Kedua bahwa dalam pengaturan terkait rasisme serta ancaman pidana bagi mereka yang melakukanya secara jelas terdapat dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Deskriminasi Etnis dan Ras. Namun, Indonesia yang mereservasi Pasal 22 Konvensi Internasional Pengahpusan segala bentuk deskriminasi rasial atau International Convention on the Elimination of all Forms of Racial Descrimination 1965 (ICERD), dapat dikatakan tidak tunduk terhadap ketentuan Pasal 22 tersebut sehingga menutup kemungkinan untuk Suku Papua yang ingin mengajukan kasus deskriminasi tersebut melalui Mahkamah Internasional.
INDONESIAN INVESTMENT LAW POLITICS QUO VADIS OMNIBUS LAW: POLITIK HUKUM INVESTASI INDONESIA QUO VADIS OMNIBUS LAW Arjuna Adinda, Fadhel
Jurnal Kajian Ilmu Hukum Vol. 2 No. 2 (2023): Jurnal Kajian Ilmu Hukum
Publisher : Yayasan Pendidikan Islam Almatani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55583/jkih.v2i2.448

Abstract

Setiap negara yang berdiri pasti memiliki tujuan, salah satunya adalah mensejahterakan masyarakat yang ada didalamnya, mensejahterakan masyarakat tersebut menggunakan instrument yang dikenal dengan Hukum, yang dijalankan oleh pemerintah, yang dituangkan melalui peraturan perundang-undangan yang aspiratif, responsive, akuntabel serta progresif sesuai dengan kehendak khalayak ramai, sesuai dengan batasan-batasan yang ada. Dalam menegakkan hukum atau aturan, tidak hanya semata-mata terfokus kepada terjaminnya kepastian hukum (rechtvaardigheit) akan tetapi juga dan yang terutama mengedepankan nilai-nilai keadilan (justice) yang hidup, tumbuh serta berkembang dalam kehidupan masyarakat. Peranan hukum dalam mewujudkan kesejahteraan haruslah sudah terlihat dari dalam materi peraturan perundang-undangan yang dibuat, tingginya tingkat integritas serta nilai moral aparat para penegak hukum, khususnya hakim dalam mengadili perkara.
PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN HUKUM SECARA PRODEO TERHADAP TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI POS BANTUAN HUKUM PENGADILAN NEGERI BUKITTINGGI Susilawati, Romi; Sukmareni, Sukmareni; Munandar, Syaiful
Jurnal Kajian Ilmu Hukum Vol. 2 No. 1 (2023): Jurnal Kajian Ilmu Hukum
Publisher : Yayasan Pendidikan Islam Almatani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55583/jkih.v2i1.449

Abstract

As we all know, every Indonesian who has a case in court, both criminal and civil, has the right to get legal aid services at the Legal Aid Post, which is then known as Posbakum, which is a post in every District Court in Indonesia which was formed by the Supreme Court. The Republic of Indonesia, namely Perma Number 1 of 2014, has the duty to provide legal aid services to underprivileged people who are blind to the law in court. This type of research is classified in the type of empirical juridical research. This type of research is descriptive analysis. The results of research and discussion there are three main things that can be concluded. First, the Bukittinggi district court legal aid post as a legal service provider on a free basis in narcotics crime cases at the Bukittinggi district court, some of the legal services are running and other legal services have no problems because. Second, in the implementation of the provision of legal services, there are obstacles or obstacles. Third, the efforts made in overcoming obstacles in the provision of prodeo legal services to the underprivileged at the Bukittinggi District Court are implementing efforts to minimize obstacles in providing legal aid services at the Bukittinggi District Court Posbakum.

Page 2 of 6 | Total Record : 53

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2022 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 4 No. 2 (2025): Jurnal Kajian Ilmu Hukum Vol. 4 No. 1 (2025): Jurnal Kajian Ilmu Hukum Vol. 3 No. 2 (2024): Jurnal Kajian Ilmu Hukum Vol. 3 No. 1 (2024): Jurnal Kajian Ilmu Hukum Vol. 2 No. 2 (2023): Jurnal Kajian Ilmu Hukum Vol. 2 No. 1 (2023): Jurnal Kajian Ilmu Hukum Vol. 1 No. 2 (2022): Jurnal Kajian Ilmu Hukum Vol. 1 No. 1 (2022): Jurnal Kajian Ilmu Hukum