cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Rosyidi Hamzah
Contact Email
jkih.almatani@gmail.com
Phone
+628117522626
Journal Mail Official
jkih.almatani@gmail.com
Editorial Address
Kantor Lembaga Riset dan Inovasi Al-Matani Pekanbaru, Riau, Indonesia
Location
Kota pekanbaru,
Riau
INDONESIA
Jurnal Kajian Ilmu Hukum
Published by Lembaga Riset dan Inovasi Al-Matani
ISSN : 29630630     EISSN : 28291980     DOI : 10.55583/jkih
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Kajian Ilmu Hukum adalah jurnal hukum peer-review yang menyediakan forum untuk karya ilmiah tentang studi hukum. Jurnal ini menerbitkan makalah penelitian asli yang berkaitan dengan beberapa aspek dari penelitian hukum. Jurnal Kajian Ilmu Hukum terbit 2 kali setahun pada bulan Januari dan Agustus. Jurnal ini benar-benar membuka akses pintu bagi para pembaca dan akademisi untuk tetap berhubungan dengan temuan penelitian terbaru di bidang hukum. Jurnal Kajian Ilmu Hukum melingkupi kajian-kajian ilmiah dalam ranah ilmu hukum, hasil-hasil penelitian yang terbaru dan pemikiran-pemikiran progresif. E-ISSN : 2963-0630, P-ISSN : 2829-1980
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 62 Documents
 2   3   4   5   6 
PELAKSANAAN KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN DI KOTA YOGYAKARTA Hanifah, Rachma
Jurnal Kajian Ilmu Hukum Vol. 3 No. 2 (2024): Jurnal Kajian Ilmu Hukum
Publisher : Yayasan Pendidikan Islam Almatani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan mengenai kebijakan penyelenggaraan bantuan hukum bagi masyarakat miskin di Kota Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif empiris, yang menggabungkan studi literatur terhadap bahan hukum dengan analisis kondisi aktual di lapangan. Lokasi penelitian adalah Kota Yogyakarta, dengan fokus pada Pemerintah Kota Yogyakarta, khususnya Bagian Hukum Sekretariat Daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan penyelenggaraan bantuan hukum bagi masyarakat miskin di Kota Yogyakarta diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum. Peraturan ini serta peraturan pelaksananya bertujuan untuk memfasilitasi akses masyarakat miskin terhadap bantuan hukum. Namun, penelitian ini juga menemukan bahwa peraturan yang ada belum secara rinci mengatur tahapan penyelenggaraan bantuan hukum dari perencanaan hingga evaluasi, yang berdampak pada optimalisasi layanan bagi masyarakat. Hal ini menandakan perlunya pengembangan kebijakan lebih lanjut yang lebih komprehensif dan spesifik dalam proses penyelenggaraan bantuan hukum, sehingga pelayanan hukum bagi masyarakat miskin dapat berjalan lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan di lapangan.
MANAJEMEN RISIKO PEMBIAYAAN AKAD MUDHARABAH PADA PERBANKAN SYARIAH Hidayat, Yayat
Jurnal Kajian Ilmu Hukum Vol. 3 No. 2 (2024): Jurnal Kajian Ilmu Hukum
Publisher : Yayasan Pendidikan Islam Almatani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55583/jkih.v3i2.1174

Abstract

Mudharabah adalah akad antara pemilik modal (harta) dengan pengelola modal tersebut dengan syarat keuntungan diperoleh dibagi sesuai kesepakatan. Jumlah penyaluran dari produk pembiayaan mudharabah kurang lazim jika dibandingkan dengan pembiayaan mudharabah yang hanya terfokus pada tujuan konsumtif, Padahal bank syariah telah menyediakan produk pembiayaan dengan akad mudharabah yang dapat digunakan untuk mempercepat pertumbuhan bisnis serta dapat ditawarkan untuk bisnis yang berskala makro ataupun mikro, Metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini merupakan suatu penelitian yang tercakup dalam penelitian hukum normatif, Dengan spesifikasi khusus tentang studi dokumentasi mengumpulkan data-data dan dokumen yang dibutuhkan, yaitu mengutip,mengulas, dan menyadur bahan dari buku-buku (literature) atau penelusuran kepustakaan yang ada kaitannya dengan masalah yang dibahas, baik dalam bentuk buku, makalah dan artikel-artikel serta karya tulis ilmiah lainnya yang dianggap representatif, Dalam melakukan analisis, lembaga keuangan syariah menggunakan prinsip 5C, yaitu Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition of Economy. Prinsip Character menilai watak calon nasabah untuk memastikan mereka memiliki niat memenuhi kewajibannya. Dengan mempertimbangkan kelima prinsip ini, lembaga keuangan syariah dapat mengelola risiko pembiayaan secara optimal, memastikan keberlanjutan pembiayaan, serta menjaga stabilitas keuangannya.
BATAL DEMI HUKUM BATAL DEMI HUKUM AKTA JUAL BELI YANG DIBUAT PPAT BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN NOMOR :27/PDT.G/2018/PN.SMN.: Akta Jual Beli Sari, Yuliana Indah
Jurnal Kajian Ilmu Hukum Vol. 4 No. 1 (2025): Jurnal Kajian Ilmu Hukum
Publisher : Yayasan Pendidikan Islam Almatani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55583/jkih.v4i1.1177

Abstract

Akta Jual beli adalah akta otentik yang dibuat oleh pejabat umum yangberwenang, dalam kasus ini akta jual beli yang dibuat oleh PPATdikatakan oleh hakim bukan akta otentik, tetapi akta yang batal demihukumpadahalpembuatannyasudahdibuatdihadapanpejabatyang berwenang. Permasalahan yang penulis angkat ialah apa penyebabakta jual beli yang dibuat oleh PPAT dinyatakan batal demi hukum olehHakim dalamperkaranomor27/Pdt.G/2018/PN.SmndanbagaimanapertimbanganmajelisHakimdalamperkara nomor27/Pdt.G/2018/PN.Smn. Jenis penelitian ini penelitiannormatif, yaitu mengkaji putusan dalam perkara nomor : 27/Pdt.G/2018/PN.Smndan bersifat deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan penyebab aktajual beli dinyatakan batal demi hukum oleh pengadilan dalam perkaranomor27/Pdt.G/2018/PN.Smn dikarenakan tidakmemenuhi syarat objektif (suatu haltertentu dan sebab yang halal) dalam perjanjian serta dalam pembuatan akta jualbeli tersebut didasari dengan perbuatan melawan hukum. Pertimbangan Hakimterhadapaktajualbeliyangdinayatakanbataldemididasarikarenatidakterpenuhinyasyaratobjektifdalampembuatanaktajualbeli,sertaadanyaserangkaianperbuatanmelawanhukumyangdilakukan(PPAT) terhadap Penggugat yakni membuat dan mengisiaktajualbeli tanpasepengetahuanPenggugat.
EKSISTENSI PERJANJIAN KERJA BERSAMA DALAM PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL PASCA DISAHKANNYA UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA (STUDI PUTUSAN MA NOMOR 1503K/Pdt.Sus-PHI/2022) Fauzi, Dwi Eksan; Syahrin, M. Alpi
Jurnal Kajian Ilmu Hukum Vol. 3 No. 2 (2024): Jurnal Kajian Ilmu Hukum
Publisher : Yayasan Pendidikan Islam Almatani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55583/jkih.v3i2.1217

Abstract

Diundangkannya Undang-Undang Cipta Kerja telah menghapus dan merubah Undang-Undang Ketenagakerjaan sebelumnya. Dengan disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja atau sering disebut dengan Omnibuslaw tentunya menjadi kerugian bagi Pekerja atau Serikat Pekerja, karena secara kualitas dan kuantitas daripada Omnibuslaw ini lebih rendah daripada peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan sebelumnya. Akan tetapi pekerja akan diuntungkan apabila di Perusahaan terdapat Perjanjian Kerja Bersama (PKB), karena PKB merupakan undang-undang bagi yang membuatnya dan yang dapat membuatnya adalah Pengusaha dengan Serikat Pekerja. Persoalan yang akan disampaikan melalui penelitian ini adalah terkait dapatkah dengan disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibuslaw membatalkan Perjanjian Kerja Bersama dan Bagaimana jika Perusahaan tetap menerapkan berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibuslaw padahal di Perusahaan tersebut masih ada PKB yang masih berlaku dan belum ada perubahan. Orientasi dari penelitian ini adalah untuk memberikan khasanah pengetahuan secara komprehensif, bahwa eksistensi Perjanjian Kerja Bersama di perusahaan sebagai instrument yuridis sangat krusial perannya untuk memberikan perlindungan kepastian dan jaminan hak pekerja/buruh di perusahaan, sehingga pengusaha tidak bisa dengan kehendaknya sendiri tanpa kesepakatan dengan serikat pekerja/serikat buruh mengimplementasikan Undang-Undang Cipta sebagai kebijakan penyelesaian perselisihan yang terjadi, dan solusi yang bisa ditawarkan oleh perusahaan jika memaksakan menggunakan Undang-Undang Cipta untuk menyelesaikan perselisihan tersebut. Dalam hal ini penulis telah melakukan riset secara langsung dengan menerapkan metode studi dari sumber kepustakaan dan observasi di lapangan untuk selanjutnya dilakukan analisis logika secara deduktif. Berdasarkan hasil riset ilmiah yang diteliti, penulis menghasilkan penemuan bahwa PKB ini dijadikan sumber hukum sebagai resolusi dalam menyelesaikan perselisihan hubungan industrial yang terjadi. Adapun kesimpulan penulis adalah jika terdapat PKB di Perusahaan, Pengusaha tidak dapat dengan kehendaknya memaksakan menggunakan Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibuslaw untuk menyelesaikan perselisihan yang terjadi, karena PKB menjadi undang-undang bagi yang membuatnya, dan keberlakuannya tersebut tidak hanya berlaku sampai 2 (dua) tahun akan tetapi sampai dengan adanya kesepakatan atas perubahan PKB baru.
TINJAUAN TERHADAP PENERAPAN PURCELL PRINCIPLE DALAM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI (ANALISIS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 90/PUU-XXI/2023 & PUTUSAN NOMOR 60/PUU-XXII/2024) Ismail, Moch. Alfin Fauzan
Jurnal Kajian Ilmu Hukum Vol. 4 No. 1 (2025): Jurnal Kajian Ilmu Hukum
Publisher : Yayasan Pendidikan Islam Almatani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55583/jkih.v4i1.1218

Abstract

The presence of the Constitutional Court's decision testing the constitutionality of norms surrounding elections when the election stages have begun is a serious problem that must be observed together. The involvement of the Constitutional Court in examining and adjudicating political cases, especially those related to elections, makes the Constitutional Court involved in the process of judicializing politics. In addition, based on the concept of the Purcell principle, the Constitutional Court should not decide cases that have an impact on election rules, especially if the election stages have begun or are ongoing. The absence of the Purcell principle in several Constitutional Court decisions will basically make it difficult for election organizers to adjust election rules and have an impact on confusion in society. This situation has also indirectly shown the role of the judiciary which is so strong in the process of judicializing politics. So based on the description, this article is presented with the intention of looking at the process of political judicialization carried out at the Constitutional Court, as well as looking at the application of the Purcell principle in two decisions related to the implementation of the 2024 election, namely the Constitutional Court Decision Number 90/PUU-XXI/2023 and the Constitutional Court Decision Number 60/PUU-XXI/2024. This research is a normative legal research with a literature study. So that the data and materials obtained will be analyzed qualitatively. The results of this study indicate that the Constitutional Court appears active in carrying out political judicialization, in handling tests related to election regulations. In the Constitutional Court Decision Number 90/PUU-XXI/2023 and the Constitutional Court Decision Number 60/PUU-XXI/2024, the Constitutional Court tends to ignore the application of the Purcell principle in the two a quo decisions. Kehadiran putusan Mahkamah Konstitusi yang menguji konstitusionalitas norma seputar pemilu pada saat tahapan pemilu telah dimulai menjadi masalah serius yang harus dicermati bersama. Keterlibatan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadili perkara-perkara politik, khususnya yang berkaitan dengan pemilu, membuat Mahkamah Konstitusi terlibat dalam proses yudisialisasi politik. Disamping itu, berdasarkan konsep purcell principle, Mahkamah Konstitusi seharusnya tidak memutus perkara yang memiliki dampak terhadap aturan pemilu, apalagi jika tahapan pemilu tersebut telah dimulai atau sedang berlangsung. Ketidakhadiran purcell prinsiple dalam beberapa putusan Mahkamah Konstitusi pada dasarnya akan menyulitkan para penyelenggara pemilu dalam menyesuaikan aturan pemilu dan berdampak pada terjadinya kebingungan pada masyarakat. Keadaan tersebut juga secara tidak langsung telah menunjukan peran lembaga peradilan yang begitu kuat dalam proses yudisialisasi politik. Sehingga berdasarkan uraian tersebut, tulisan ini hadir dengan maksud melihat proses yudisialisasi politik yang dilakukan di Mahkamah Konstitusi, sekaligus melihat penerapan purcell principle dalam dua putusan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu 2024, yakni Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXI/2024. Adapun penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan studi kepustakaan. Sehingga data dan bahan yang diperoleh akan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Mahkamah Konstitusi terlihat aktif didalam melakukan yudisialiasai politik, dalam menangani pengujian yang berkaitann dengan regulasi pemilu. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXI/2024, Mahkamah Konstitusi cenderung mengabaikan penerapan purcell principle dalam dua putusan a quo.
ANALISIS DAMPAK PENAMBANGAN GALIAN C DI KECAMATAN KERTEK KABUPATEN WONOSOBO BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2020 Wahyuditha, Thalika Fitri; Syahrin, M. Alpi
Jurnal Kajian Ilmu Hukum Vol. 4 No. 1 (2025): Jurnal Kajian Ilmu Hukum
Publisher : Yayasan Pendidikan Islam Almatani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55583/jkih.v4i1.1233

Abstract

Galian C umumnya digunakan sebagai bahan utama dalam pembangunan infrastruktur, baik untuk proyek pribadi maupun yang dikerjakan oleh pemerintah. Karena tingginya kebutuhan dan permintaan, aktivitas penambangan galian C pun semakin banyak dilakukan. Dalam penelitian ini, digunakan metode kualitatif dengan pendekatan sekunder. Aktivitas penambangan galian C menimbulkan berbagai masalah, salah satunya dampak negatif terhadap lingkungan fisik, seperti kerusakan jalan, debu, dan kebisingan yang diakibatkan oleh truk pengangkut hasil tambang,serta penurunan debit mata air di Kecamatan Kertek. Mata air yang terkena dampaknya akibat penambangan galian C yakni Mata Air Sidandang yang mengalami penurunan debit mata air sebesar 37% dan Mata Air Mlandi sebesar 35% . Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara memuat AMDAL yang harus diperhatikan, faktor yang sangat penting yaitu mengenai lingkungan hidup. Berdasarkan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2020 kegiatan reklamasi dan pascatambang sangat penting dilakukan.Reklamasi dilakukan sepanjang proses pertambangan untuk memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem.Keudian kegiatan pascatambang tujuannya adalah untuk mengembalikan fungsi lingkungan alam dan social di wilayah pertambangan.
Urgensi Pengaturan Kekayaan Intelektual di Era Society 5.0 Dalam Mengakomodasi Perkembangan Teknologi AI Manurung, Oktavia Pitta Marito; Simamora, Janpatar
Jurnal Kajian Ilmu Hukum Vol. 4 No. 1 (2025): Jurnal Kajian Ilmu Hukum
Publisher : Yayasan Pendidikan Islam Almatani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55583/jkih.v4i1.1325

Abstract

Era Society 5.0 menghadirkan tantangan dan peluang baru dalam pengelolaan kekayaan intelektual (KI) melalui pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana AI dapat membantu proses pengelolaan KI, dalam konteks digitalisasi yang semakin kompleks. Dengan menggunakan metode studi literatur, penelitian ini mengkaji berbagai sumber seperti jurnal ilmiah, buku, dan dokumen hukum untuk memahami peran AI dalam mendukung efisiensi dan efektivitas pengelolaan KI. Hasil kajian menunjukkan bahwa AI mampu mempercepat proses perlindungan KI dengan memanfaatkan algoritma cerdas untuk mengidentifikasi karya-karya yang mirip atau berpotensi melanggar hak eksklusif pencipta. Dalam aspek penegakan hukum, AI dapat digunakan untuk memantau aktivitas daring guna mencegah penyebaran produk ilegal yang melanggar hak cipta. Namun, penelitian ini juga menemukan tantangan signifikan, seperti risiko bias data yang dapat memengaruhi keadilan keputusan AI serta potensi pelanggaran privasi dalam pengumpulan data pelatihan. Penelitian ini menekankan pentingnya regulasi yang adaptif untuk mengakomodasi perkembangan teknologi AI dalam pengelolaan KI di era Society 5.0
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA MENURUT UNDANG-UNDANG NO 23 TAHUN 2004 DI DENPASAR Juliarta, I Made; Rohaya, Nizla
Jurnal Kajian Ilmu Hukum Vol. 4 No. 1 (2025): Jurnal Kajian Ilmu Hukum
Publisher : Yayasan Pendidikan Islam Almatani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55583/jkih.v4i1.1342

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji fenomena KDRT di Denpasar, Bali berdasarkan peraturan perundang-undangan No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) dan mengkaji faktor-faktor penyebab terjadinya KDRT di Denpasar, Bali. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan sosiologis, dan analisis kasus-kasus KDRT yang terjadi di wilayah Denpasar. Di Denpasar, terdapat lembaga terkait seperti Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A). Aparat penegak hukum telah berupaya memberikan perlindungan dan layanan kepada korban kekerasan dalam rumah tangga tetapi keterbatasan sumber daya menjadi hambatan utama. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun UU PKDRT telah memberikan landasan hukum yang kuat untuk melindungi korban dan menghukum pelaku, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan. Beberapa di antaranya yaitu kurangnya pemahaman masyarakat tentang hak-hak korban, rendahnya pelaporan kasus dan kendala dalam penegakan hukum karena pengaruh budaya patriarki yang masih kuat. Selain itu, pendekatan berbasis adat dan mediasi sering digunakan, yang tidak sejalan dengan prinsip keadilan dalam hukum nasional. Penanganan KDRT memerlukan sinergi antara penegakan hukum, edukasi masyarakat, dan pemberdayaan korban.
The Implementation of Auction Cancellation as a Legal Remedy for Auction Execution Under Law No. 4 of 1996 Toguan, Zulfikri; Anggraini, Desra
Jurnal Kajian Ilmu Hukum Vol. 4 No. 1 (2025): Jurnal Kajian Ilmu Hukum
Publisher : Yayasan Pendidikan Islam Almatani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55583/jkih.v4i1.1348

Abstract

The issues arising in the implementation of auction cancellation and the sale of auctioned objects based on mortgage rights are related to objections or lawsuits from the debtor, as well as objections from the debtor regarding the auction carried out by the creditor through an auction house. The research questions in this research includes: 1) How is the implementation of auction cancellation as a legal remedy for objections against the auction process according to Law No. 4 of 1996, and 2) What are the obstacles in the implementation of auction cancellation as a legal remedy for auction execution under Law No. 4 of 1996. To address these issues, this research employs a sociological empirical method, where the researcher conducts field research to obtain both primary and secondary data relevant to the research topic. The research is descriptive, aiming to describe the research findings by analyzing statements clearly, in detail, and comprehensively. Based on the research findings, the implementation of auction cancellation and the examination process in the auction involves several stages, such as registration, submission, examination, proof, and decision. On the other hand, obstacles faced in the implementation of auction cancellation include rejection by the defendant, the sale of auctioned objects, and execution.
TELAAH MAQASID SYARIAH TERHADAP LEGALITAS PERJANJIAN PRANIKAH: PROTEKSI PREVENTIF DALAM HUKUM MODERN Firmansyah, Firmansyah; Akbarizan, Akbarizan; Munir, Akmal Abdul; Fitriani, Hellen Last; Misraini, Irda
Jurnal Kajian Ilmu Hukum Vol. 4 No. 1 (2025): Jurnal Kajian Ilmu Hukum
Publisher : Yayasan Pendidikan Islam Almatani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55583/jkih.v4i1.1390

Abstract

Perjanjian pranikah merupakan salah satu instrumen hukum yang bertujuan untuk melindungi hak-hak individu dalam perkawinan, terutama dalam menghadapi kemungkinan permasalahan yang muncul di masa depan. Dalam perspektif hukum modern, perjanjian ini dianggap sebagai bentuk proteksi preventif terhadap hak-hak pasangan suami istri, khususnya dalam konteks harta bersama dan hak-hak lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis legalitas perjanjian pranikah dalam perspektif maqasid syariah, dengan fokus pada proteksi preventif yang diberikan terhadap individu dan keluarga. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif pustaka, dengan menganalisis berbagai literatur hukum Islam dan hukum positif yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian pranikah dapat dianggap sah dan legal dalam pandangan hukum Islam jika memenuhi prinsip-prinsip maqasid syariah, seperti melindungi hak-hak individu, keadilan, dan kemaslahatan bersama. Selain itu, perjanjian pranikah juga dapat menjadi sarana preventif yang efektif dalam mencegah sengketa di kemudian hari, sehingga memberikan kepastian hukum dan melindungi keharmonisan keluarga.

Page 4 of 7 | Total Record : 62

 2   3   4   5   6 

Filter by Year

2022 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 5 No. 1 (2026): Jurnal Kajian Ilmu Hukum Vol. 4 No. 2 (2025): Jurnal Kajian Ilmu Hukum Vol. 4 No. 1 (2025): Jurnal Kajian Ilmu Hukum Vol. 3 No. 2 (2024): Jurnal Kajian Ilmu Hukum Vol. 3 No. 1 (2024): Jurnal Kajian Ilmu Hukum Vol. 2 No. 2 (2023): Jurnal Kajian Ilmu Hukum Vol. 2 No. 1 (2023): Jurnal Kajian Ilmu Hukum Vol. 1 No. 2 (2022): Jurnal Kajian Ilmu Hukum Vol. 1 No. 1 (2022): Jurnal Kajian Ilmu Hukum