cover
Contact Name
Febrian Chandra
Contact Email
febrianchandra11@gmail.com
Phone
+6281211114115
Journal Mail Official
adagium@mejailmiah.com
Editorial Address
Desa Kungkai, RT 001, RW 001, Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin, Kab. Merangin, Jambi 37311
Location
Kab. merangin,
Jambi
INDONESIA
Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum
ISSN : -     EISSN : 29855128     DOI : https://doi.org/10.70308/adagium.v2i2
Core Subject : Social,
Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum adalah jurnal ilmiah berkala yang diterbitkan oleh PT Meja Ilmiah Publikasi (Jurnal ini secara khusus mengkaji ilmu hukum serta mampu menyajikan berbagai hasil penelitian ilmiah terkini dan terkemuka. Administrator jurnal menerima artikel yang dapat memberikan kontribusi untuk pengembangan hukum dan lingkungan hidup dari para ilmuwan, akademis, dan para penulis dan peneliti profesional. Jurnal ini berisi hasil-hasil penelitian, resume tokoh-tokoh terkenal ataupun ulasan yang bersifat inovatif dan solutif di bidang hukum. Artikel jurnal ini diterbitkan dua kali setahun yaitu Januari dan Juli.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 186 Documents
Special Protection for Children with Disabilities as Victims of Sexual Offenses: A Study of the Parepare Police Women and Children’s Service Unit Imam Fatri; Ardiyanti Aris; Phireri; Sunardi Purwanda; Muhammad Darwis
Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum Vol 4 No 2 (2026): Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum
Publisher : PT. Meja Ilmiah Publikasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70308/vk291x34

Abstract

Anak penyandang disabilitas yang menjadi korban tindak pidana seksual dapat menghadapi hambatan komunikasi, pembuktian, dan akses layanan selama penyidikan. Artikel ini mengkaji langkah perlindungan yang dilaporkan oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Parepare serta kendala pelaksanaannya. Penelitian menggabungkan bahan wawancara kepolisian dan ringkasan perkara dengan analisis peraturan perlindungan anak, disabilitas, dan kekerasan seksual. Ringkasan administratif mencatat delapan perkara yang melibatkan anak dengan disabilitas intelektual: dua pada 2024, lima pada 2025, dan satu dalam catatan parsial 2026. Langkah yang dilaporkan mencakup pendampingan keluarga atau wali, dukungan psikologis dan pekerja sosial, perlindungan identitas, serta koordinasi antarlembaga. Analisis membedakan keberadaan pendamping dari tersedianya akomodasi yang sesuai kebutuhan, dan kemajuan perkara dari pemenuhan hak korban. Jumlah perkara tidak menunjukkan prevalensi kekerasan atau tingkat efektivitas layanan; catatan 2026 juga tidak mewakili satu tahun penuh. Kendala utama yang dilaporkan berkaitan dengan tenaga ahli, fasilitas, dan koordinasi. Artikel merumuskan alur penilaian kebutuhan, komunikasi yang aksesibel, rujukan terverifikasi, perlindungan informasi, dan pemantauan layanan. Kesimpulannya, langkah perlindungan telah dilaporkan, tetapi konsistensi dan kecukupannya memerlukan bukti pada tingkat perkara tentang partisipasi, akses layanan, dan pemulihan.
Criminal Liability for Child Grooming in the Indonesian Criminal Law System: Normative Gaps and the Need for Harmonization Febby Febriyanti; Gialdah Tapiansari Batubara
Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum Vol 4 No 2 (2026): Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum
Publisher : PT. Meja Ilmiah Publikasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70308/rj7gw254

Abstract

This article examines criminal liability for in-person and technology-mediated child grooming under Indonesian criminal law following the implementation of the 2023 Criminal Code in January 2026. Using normative legal research with statutory, conceptual, and case approaches, it compares the elements of offences under the Child Protection Law, the Sexual Violence Crimes Law, the Pornography Law, the Electronic Information and Transactions framework, and the Criminal Code. The study finds that certain forms of solicitation, electronic sexual stalking, and involvement of children in pornography can already fall within existing offences; therefore, it is inaccurate to classify every preparatory stage of grooming as a legal vacuum. The narrower problem is the absence of a precisely defined, autonomous offence addressing a targeted, sexually motivated pattern of manipulation when no existing offence is established. Selected judicial decisions illuminate the treatment of power imbalance and purported child consent without proving that courts already criminalize the entire grooming process. The article proposes a carefully delimited conduct-based offence, requiring specific sexual intent, objectively demonstrable conduct, and rigorous evidentiary safeguards to avoid penalizing ordinary social interaction.
The Status of Evidence in Tender Conspiracy from the Perspective of Ibn Qayyim Al-Jauziyah (A Study of KPPU Decision Number 17/KPPU-L/2022 and Supreme Court Decision Number 523 K/Pdt.Sus-KPPU/2024) Lisa Aula Hasibuan; Mustapa Khamal Rokan
Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum Vol 4 No 2 (2026): Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum
Publisher : PT. Meja Ilmiah Publikasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70308/s4q75w11

Abstract

Indirect evidence in bid-rigging cases raises the question of when circumstantial indications become legally sufficient proof. This article examines KPPU Decision No. 17/KPPU-L/2022, Supreme Court Decision No. 523 K/Pdt.Sus-KPPU/2024, and Ibn Qayyim Al-Jauziyah's concepts of al-bayyinah and qarinah. The study employs normative legal research using statutory, conceptual, and case approaches and qualitative doctrinal analysis. It finds that indirect evidence is not a separate evidentiary category beyond Article 42 of Law No. 5 of 1999, but an inferential method based on recognized sources. KPPU regarded the initial tender cancellation, changes in the procurement team and documents, and the outcome of the repeated tender as evidence of coordination. The Supreme Court found the evidentiary connection between these events and prohibited cooperation insufficient. Within a comparative qarinah framework, these indications are more appropriately characterized as qarinah zanniyyah than qarinah qatiʿah. The article proposes a reasoned standard requiring established facts, clear inferential links, examination of lawful alternative explanations, and transparent judicial justification.
Implementation of Electronic Signatures in Official Document Management: An Analysis of Legal Certainty and Legal Effectiveness at UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan Dyah Syifa Herawati; Qothrun Nada; Chusna Shoimmah
Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum Vol 4 No 2 (2026): Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum
Publisher : PT. Meja Ilmiah Publikasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70308/t76na649

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepastian hukum dan efektivitas implementasi tanda tangan elektronik (TTE) dalam tata naskah dinas elektronik di UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi penerapannya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum dengan pendekatan yuridis empiris. Data diperoleh melalui studi kepustakaan, wawancara, dan observasi, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan teori efektivitas hukum dan teori implementasi kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi TTE telah berjalan dan didukung oleh konsistensi pimpinan serta ketersediaan aplikasi TTE yang memadai. Namun, efektivitas penerapannya belum optimal karena belum tersedianya regulasi internal yang secara komprehensif mengatur prosedur penggunaan, penjaminan keabsahan, dan mekanisme penanganan kendala TTE. Selain itu, pemahaman dan sosialisasi kepada petugas masih perlu ditingkatkan, proses pembaruan sertifikat elektronik memerlukan koordinasi berjenjang dengan Kementerian Agama dan Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), serta proses disposisi surat masuk masih dilakukan secara manual. Berdasarkan temuan tersebut, diperlukan penguatan regulasi internal, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, perencanaan pembaruan sertifikat elektronik, dan penyusunan mekanisme penanganan kendala yang terstandar. Dengan demikian, efektivitas implementasi TTE tidak hanya bergantung pada ketersediaan teknologi, tetapi juga pada kepastian regulasi, kesiapan sumber daya manusia, dan dukungan tata kelola kelembagaan yang terintegrasi.
Legal Protection in Fiduciary Security Disputes between Creditors and Debtors Nur Insani; Rahmawati Rahman; Siti Alfisyahrin Lasori; Aliyas; Fatimatul Zahra
Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum Vol 4 No 2 (2026): Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum
Publisher : PT. Meja Ilmiah Publikasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70308/j399dz70

Abstract

Jaminan fidusia merupakan pranata jaminan kebendaan yang menopang pembiayaan berbasis benda bergerak karena memungkinkan debitur tetap menguasai dan memanfaatkan objek jaminan, sementara kreditur memperoleh kedudukan preferen untuk menjamin pelunasan utang. Persoalan hukum muncul ketika status wanprestasi diperdebatkan, objek tidak diserahkan secara sukarela, atau penagihan berkembang menjadi penguasaan sepihak. Artikel ini mengkaji perlindungan hukum yang proporsional bagi kreditur dan debitur pada tahap pembentukan, pendaftaran, wanprestasi, penagihan, eksekusi, dan penyelesaian sengketa. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, kasus, dan konseptual, serta perbandingan fungsional terbatas melalui literatur. Analisis bertumpu pada Undang-Undang Jaminan Fidusia, putusan Mahkamah Konstitusi, regulasi pelindungan konsumen sektor jasa keuangan, dan literatur nasional maupun internasional. Kajian ini menunjukkan bahwa perlindungan yang efektif memerlukan lebih dari titel eksekutorial sertifikat: pendaftaran yang sah, klausula wanprestasi yang objektif, dokumentasi penagihan, pembuktian penyerahan sukarela, pengawasan pihak ketiga, dan akses terhadap forum penyelesaian sengketa harus saling mendukung. Kontribusi artikel berupa model perlindungan tiga tahap, yaitu pembentukan dan pendaftaran, wanprestasi dan penagihan, serta eksekusi dan pascaeksekusi, yang mengintegrasikan kepastian hak jaminan, due process, dan akuntabilitas perilaku pelaku usaha.
A Mudharabah Perspective on the Application of the Business Judgment Rule to the Liability of State-Owned Enterprise Directors (A Study of Ira Puspadewi's Rehabilitation) Nasywa Adina; Aida Nur Hasanah
Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum Vol 4 No 2 (2026): Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum
Publisher : PT. Meja Ilmiah Publikasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70308/svw1v654

Abstract

This article examines the business judgment rule (BJR) in the liability of Indonesian state-owned enterprise directors through PT ASDP Indonesia Ferry’s acquisition of PT Jembatan Nusantara. It also examines mudharabah and the presidential rehabilitation of Ira Puspadewi. Using normative legal research with statutory, conceptual, and case approaches, the study finds that BJR protection requires cumulative proof of absence of fault, good-faith and careful management, freedom from conflicts of interest, and loss-prevention measures. The dissent on due care does not displace the majority’s contrary assessment of abuse of authority. The mudharabah analogy distinguishes normal commercial loss from loss arising from transgression, negligence, or breach of trust, without equating SOE governance with that contract. Presidential rehabilitation is assessed as a separate constitutional act. The article proposes clearer evidentiary standards for directors’ liability.
Harmonization of the Legal Framework for Hajj and Umrah Administration under Law Number 8 of 2019 and Law Number 14 of 2025 Eka Farah Khoirun Nisa’; Suhadi; Fauzan Adim
Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum Vol 4 No 2 (2026): Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum
Publisher : PT. Meja Ilmiah Publikasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70308/aqryys15

Abstract

This doctrinal article compares Indonesia’s Law Number 8 of 2019 on Hajj and Umrah Administration with its third amendment, Law Number 14 of 2025. Through statutory and conceptual interpretation, it identifies amendments governing ministerial responsibility, allocation of Hajj quotas, adjustment of pilgrimage costs, supervision of special Hajj and Umrah operators, and the Ministry Information System. The amendment does not repeal the 2019 law in its entirety: provisions not amended remain in force. The article distinguishes statutory duties supported by specific provisions from proposed indicators concerning service standards, archiving, integrated digital governance, and pilgrim complaints. It argues for article-based implementation guidance, explicit coordination with the Hajj Financial Management Agency, traceable oversight decisions, and stronger accessible remedies for vulnerable pilgrims. Its contribution lies in a verifiable mapping of institutional responsibilities and legal consequences rather than an unsupported claim of wholesale replacement.
The Exercise of Local Government Authority in the Governance of Sustainable Tourism in Central Halmahera Regency Yusri Muslimin; Siti Barora Sinay; Anshar
Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum Vol 4 No 2 (2026): Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum
Publisher : PT. Meja Ilmiah Publikasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70308/bjkk2k61

Abstract

Pemerintah daerah memiliki kewenagan melalui otonomi daerah untuk melaksanakan pembangunan di daerahnya, salah satunya yaitu pembangunan dan pengelolaan dalam sektor kepariwisataan yang bertujuan untuk mensejahterahkan masyarakatnya. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab implementasi kewenagan pemerintah daerah sekaligus mengungkap tata kelola pengembangan pariwisata yang baik dan berkelanjutan di Kabupaten Halmahera Tengah. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum empiris, dengan menggunakan data yang bersumber dari fakta-fakta pengelolaan pariwisata di lapangan yang selanjutnya dianalisis dengan menggunakan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait, melalui tekni analisa data kualitatif. Hasil peneltian menunjukkan bahwa pemerintah daerah Kabupaten Halmahera Tengah memiliki kewenangan atributif dan delegasi yang kuat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sehingga, memiliki dasar hukum untuk menyusun payung hukum yang memberikan legitimasi pelaksanaan tata kelola pariwisata di Halmahera Tengah berlandaskan pada prinsip keadilan sosial dan konsep negara hukum kesejahteraanyang menempatkan masyarakat pesisir dan lokal sebagai pelaku utama. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan literatur hukum fiskal daerah, sekaligus memberikan rekomendasi praktis bagi pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan dan strategi yang lebih efektif untuk optimalisasi retribusi pariwisata.
Reconstructing Digital-Forensic Authentication of Electronic Evidence in AI-Era Criminal Proceedings Abigail Dwi Pangestu; Happy Sunaryanto; Kurniawan Tri Wibowo
Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum Vol 4 No 2 (2026): Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum
Publisher : PT. Meja Ilmiah Publikasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70308/t09by734

Abstract

The development of artificial intelligence (AI) increases the risk of manipulating electronic evidence, while Article 235 of Law Number 20 of 2025 concerning the Criminal Procedure Code has not regulated in detail the technical mechanism for authentication. This research aims to analyze the adequacy of the authentication arrangement of electronic evidence and reconstruct the mechanism that ensures the reliability of criminal evidence in the AI era. The research uses normative legal methods with legislative, conceptual, and comparative approaches. Legal materials are collected through literature studies and analyzed qualitatively-prescriptively. Authentication arrangements are inadequate because the judge's authority is not balanced by technical examination standards, the support of digital forensic experts, and an integrated verification infrastructure. The research offers a forensically supported judicial authentication model through the Supreme Court Regulation (PERMA) and the Electronic Evidence Authentication System (EEAS). This model integrates evidence preservation, hash verification, metadata and provenance checks, AI manipulation detection, expert verification, and judicial assessment. The reliability of proof requires the integration of legal norms, technical competence, and institutional support. The novelty of the research lies in the reconstruction of layered authentication that connects the authority of judges with standardized forensic digital verification without shifting decision-making authority from judges.
Legal Protection of Banking Customers in the Resolution of Banking Investment Disputes between Indonesia and Malaysia Aisyah Maulani; Nadia Carolina Weley; Shenti Agustini
Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum Vol 4 No 2 (2026): Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum
Publisher : PT. Meja Ilmiah Publikasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70308/2ks0ca33

Abstract

Legal protection for customers in banking investment disputes plays a crucial role because the relationship between customers and financial institutions is often unequal—in terms of information, bargaining power, and access to redress mechanisms. The differences in the legal structures of Indonesia and Malaysia are worth examining because both countries recognize customer protection but have distinct regulatory frameworks and dispute resolution mechanisms. This study employs a normative legal methodology using a legislative and comparative law approach. The legal materials used include Indonesian and Malaysian legislation, as well as legal literature related to customer protection, banking investments, and the resolution of financial services disputes. The results of the study indicate that Indonesia has a fairly broad legal framework for protection, but its regulations remain scattered across various legal instruments, making the avenues for protection and redress not yet fully understandable to customers. Malaysia demonstrates a more integrated approach through its financial services sector regulatory framework and an ombudsman mechanism that provides a more targeted dispute resolution pathway. The effectiveness of legal protection is determined not only by the existence of legal norms but also by the clarity of the structure, the accessibility of forums, and the integration of dispute resolution mechanisms.