cover
Contact Name
Febrian Chandra
Contact Email
febrianchandra11@gmail.com
Phone
+6281211114115
Journal Mail Official
adagium@mejailmiah.com
Editorial Address
Desa Kungkai, RT 001, RW 001, Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin, Kab. Merangin, Jambi 37311
Location
Kab. merangin,
Jambi
INDONESIA
Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum
ISSN : -     EISSN : 29855128     DOI : https://doi.org/10.70308/adagium.v2i2
Core Subject : Social,
Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum adalah jurnal ilmiah berkala yang diterbitkan oleh PT Meja Ilmiah Publikasi (Jurnal ini secara khusus mengkaji ilmu hukum serta mampu menyajikan berbagai hasil penelitian ilmiah terkini dan terkemuka. Administrator jurnal menerima artikel yang dapat memberikan kontribusi untuk pengembangan hukum dan lingkungan hidup dari para ilmuwan, akademis, dan para penulis dan peneliti profesional. Jurnal ini berisi hasil-hasil penelitian, resume tokoh-tokoh terkenal ataupun ulasan yang bersifat inovatif dan solutif di bidang hukum. Artikel jurnal ini diterbitkan dua kali setahun yaitu Januari dan Juli.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 186 Documents
Reformulating Restorative Justice Authority under Law Number 20 of 2025 on the Indonesian Criminal Procedure Code Andi Nirwansyah; Dian Ekawaty Ismail; Fence M. Wantu
Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum Vol 4 No 2 (2026): Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum
Publisher : PT. Meja Ilmiah Publikasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70308/bs01fp83

Abstract

Penelitian ini mengkaji pembagian kewenangan keadilan restoratif dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta merumuskan penguatan pengawasan dalam sistem peradilan pidana terpadu. Metode penelitian hukum normatif menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan terbatas terhadap hasil penelitian internasional. Analisis dilakukan atas Pasal 79–88, aturan kelembagaan terdahulu, dan literatur terverifikasi mengenai pemulihan korban dan hasil program restoratif. Kajian menemukan bahwa undang-undang telah menentukan tahapan, kelayakan perkara, pelaksanaan kesepakatan, penghentian, dan permintaan penetapan pengadilan. Persoalan yang tersisa terutama menyangkut mutu pemeriksaan kesukarelaan, standar pembuktian kerugian, koordinasi antarinstansi, dan kedalaman kontrol yudisial. Penelitian ini mengusulkan asesmen kelayakan tertulis, pendampingan bagi pihak rentan, rekam perkara bersama, pemeriksaan hakim yang substantif, serta pemantauan kesepakatan sebelum penutupan perkara. Usulan tersebut merupakan penguatan pelaksanaan dan pilihan perubahan norma, bukan deskripsi kewenangan yang saat ini telah berlaku. Dengan demikian, kepastian prosedur dapat ditingkatkan tanpa mengorbankan kebutuhan korban dan hak tersangka.
Corporate Legal Liability for Environmental Pollution Caused by Processed-Food Industry Waste in Indonesia: PT Mayora Indah Tbk as a Documentary Illustration Dhaifa Shabha Humaira; Kristiani Virgi Kusuma Putri
Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum Vol 4 No 2 (2026): Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum
Publisher : PT. Meja Ilmiah Publikasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70308/04yypb73

Abstract

This article analyzes the architecture of corporate legal liability for environmental pollution caused by processed-food industry waste in Indonesia and uses PT Mayora Indah Tbk only as a documentary illustration, not as an allegation of violation. The study applies normative legal research with statutory, conceptual, and limited judicial-reference approaches. It distinguishes administrative, civil, and criminal liability; clarifies the polluter-pays principle and Article 87 civil liability; re-examines strict liability under Article 88 after the Job Creation amendments; and separates corporate attribution from the liability of directors or persons giving orders under Articles 116–119 of the Environmental Protection and Management Law and Supreme Court Regulation Number 13 of 2016. Corporate annual and sustainability disclosures are treated as self-reported evidence whose legal weight is limited unless verified against permits, technical approvals, monitoring data, inspections, PROPER results, or enforcement records. The article proposes a documentary-compliance matrix and an evidence-preservation model for wastewater cases. It concludes that Indonesia has multiple liability channels, but legal comprehensiveness should not be confused with enforcement effectiveness or proof of compliance by any particular company.
Reconstructing a Progressive-Law-Based Model for Land-Dispute Resolution in Indonesia Asdar Arti
Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum Vol 4 No 2 (2026): Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum
Publisher : PT. Meja Ilmiah Publikasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70308/ze0jhf95

Abstract

Penyelesaian sengketa tanah di Indonesia masih sangat dipengaruhi oleh penalaran positivistik dan formal yang menempatkan legalitas administratif serta prosedur peradilan sebagai pusat pengambilan keputusan. Artikel ini mengkaji keterbatasan pendekatan tersebut dalam mewujudkan keadilan substantif, khususnya pada sengketa yang melibatkan penguasaan historis, ketimpangan posisi tawar, sertifikat tanah yang tumpang tindih, serta konflik agraria antara masyarakat, korporasi, dan negara. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, dengan penggunaan referensi yudisial secara terbatas. Hukum progresif digunakan sebagai kerangka interpretatif yang tidak menolak kepastian hukum, tetapi menuntut agar kepastian dibaca bersama keadilan sosial, martabat manusia, dan nilai hukum yang hidup. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa tanah perlu direkonstruksi melalui administrasi pertanahan yang preventif dan partisipatif, mediasi substantif, penalaran yudisial progresif, serta penguatan integrasi kelembagaan dan data. Validasi administratif harus disertai verifikasi sosial, sedangkan pengadilan dan mediator perlu menilai asal-usul penguasaan, itikad baik, ketimpangan kekuasaan, cacat prosedural, dan dampak sosial putusan. Model ini ditujukan untuk menghasilkan penyelesaian yang sah secara hukum sekaligus bermakna secara sosial dan responsif terhadap keadilan.
Halal Certification as an Instrument of Consumer Protection and MSME Empowerment: An Islamic Economic Law Analysis of Contemporary Regulatory Challenges Andi Muh. Shafwan Rabbani; Ahmad Fauzi
Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum Vol 4 No 2 (2026): Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum
Publisher : PT. Meja Ilmiah Publikasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70308/y2843n63

Abstract

Penelitian ini menganalisis sertifikasi halal sebagai instrumen perlindungan konsumen dan pemberdayaan usaha mikro dan kecil dalam perspektif hukum ekonomi syariah, dengan fokus pada arsitektur kewajiban yang berlaku menjelang Wajib Halal Oktober 2026. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Jaminan Produk Halal, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024, serta regulasi BPJPH sampai 4 Oktober 2026; bahan hukum sekunder dipilih dari literatur akademik yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewajiban sertifikasi bersifat bertahap dan terdiferensiasi menurut kategori produk serta skala usaha, sementara skema pernyataan halal memberikan jalur khusus bagi UMK yang memenuhi kriteria. Sertifikat halal merupakan bukti administratif atas pengakuan kehalalan, tetapi perlindungan konsumen tetap bergantung pada pemeliharaan Sistem Jaminan Produk Halal, pengawasan pascasertifikasi, dan mekanisme pemulihan. Dari perspektif maqāṣid al-syarī‘ah, perlindungan agama, jiwa, dan harta harus diseimbangkan dengan maṣlaḥah, keadilan, dan raf‘ al-ḥaraj. Artikel ini mengusulkan pengawasan berbasis risiko, integrasi pengaduan dan pemulihan konsumen, serta pembagian rekomendasi berdasarkan tingkat kewenangan hukum agar implementasi sertifikasi halal melindungi konsumen tanpa membebani UMK secara tidak proporsional.
Notary Websites: Distinguishing Information From Promotion Under Article 4 Point 3 of the Code of Ethics Salsabila Ardila Wahyuningtyas; Silvi Ayu Prasetyo
Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum Vol 4 No 2 (2026): Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum
Publisher : PT. Meja Ilmiah Publikasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70308/7m0zbg56

Abstract

Digital legal services increasingly encourage notaries to use websites and social media to expand public access to legal information. Article 4 point 3 of the Indonesian Notary Code of Ethics, however, prohibits self-publication and promotion through printed or electronic media without providing operational criteria that clearly distinguish permissible information from prohibited promotion. This study examines that normative boundary and formulates practical parameters for notaries, the Honorary Council, and supervisory bodies. It employs normative legal research using statutory, conceptual, and limited comparative approaches. The study finds that the legal assessment should not turn on the mere existence of a website. Instead, it should examine the purpose of the content, substantive presentation, language, price disclosure, transactional calls to action, testimonials, comparative claims, and mechanisms for soliciting prospective clients. Educational, neutral, non-commercial content that is not designed to acquire clients may be treated as professional information, whereas persuasive content that highlights superiority, offers prices or packages, displays testimonials, or directly solicits clients is more properly categorized as promotion. The article proposes technical guidance by the Indonesian Notary Association containing measurable indicators, an explicit exception for non-commercial legal education, standardized oversight, and safeguards for personal data processed through digital contact channels.
Interfaith Marriages Abroad: Civil Registration, Article 56 and the Limits of Fraus Legis Evi Harianti; Jihan Shafa Salsabila
Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum Vol 4 No 2 (2026): Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum
Publisher : PT. Meja Ilmiah Publikasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70308/0v9b6068

Abstract

Interfaith marriages solemnized abroad raise legal problems at the intersection of marriage law, population administration, and private international law. This study examines the authority of the Population and Civil Registration Office (Disdukcapil) to receive reports of overseas marriages, assesses the use of Article 56 of the Marriage Law as a basis for administrative recognition, and identifies circumstances in which the deliberate choice of a foreign jurisdiction may amount to legal evasion or fraus legis. The study uses normative legal research with statutory, conceptual, and case approaches. It finds that civil registration is principally administrative and declaratory and therefore does not itself validate the marriage materially under religious law. Nevertheless, the validity of an overseas marriage involving Indonesian citizens remains limited by the statutory requirement that it must not violate the Indonesian Marriage Law. The deliberate transfer of a connecting factor to a foreign jurisdiction may indicate fraus legis when it is intended to avoid mandatory national rules and lacks a genuine connection with the chosen jurisdiction. The unresolved relationship between administrative registration and substantive validity creates potential cancellation risks and legal uncertainty for spouses, children, and good-faith third parties. The article recommends statutory harmonization, clearer indicators of legal evasion, consistent document verification, and stronger protection of children’s civil rights.
Article 411 of Indonesia’s Criminal Code and Bugis Customary Norms on Adultery: A Doctrinal Comparison Agung Saputra; Sunardi Purwanda; Ardiyanti Aris; Muhammad Darwis; Phireri
Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum Vol 4 No 2 (2026): Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum
Publisher : PT. Meja Ilmiah Publikasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70308/nd8dmz86

Abstract

Penelitian ini membandingkan tindak pidana perzinaan menurut Pasal 411 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan pembahasan mengenai zina, siri’, dan malaweng dalam kepustakaan hukum adat Bugis. Penelitian hukum normatif digunakan dengan menggabungkan penafsiran peraturan perundang-undangan dan telaah terbatas atas bahan tertulis mengenai hukum adat serta etnografi. Perbandingan mencakup perbuatan yang dilarang, kepentingan yang dilindungi, pihak yang berhak mengajukan pengaduan, otoritas yang berwenang, sanksi, tujuan, dan lingkup penerapan. Pasal 411 memidana persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istri pelaku, termasuk persetubuhan antara orang yang belum menikah, dan penuntutannya bergantung pada pengaduan anggota keluarga yang ditentukan undang-undang. Hidup bersama merupakan tindak pidana tersendiri menurut Pasal 412. Dalam bahan kepustakaan Bugis yang dikaji, pelanggaran kepatutan seksual dapat berkaitan pula dengan kehormatan keluarga dan hubungan sosial; akan tetapi, malaweng merupakan kategori yang lebih luas, sementara prosedur dan sanksi adat berbeda menurut komunitas dan masa. Terdapat titik temu dalam perlindungan perkawinan dan ketertiban sosial, tetapi norma adat yang majemuk tidak dapat diperlakukan sebagai satu rezim penegakan yang seragam. Perdamaian adat tidak dengan sendirinya meniadakan syarat prosedural Pasal 411. Kerangka yang diajukan memerlukan validasi empiris spesifik lokasi sebelum dapat digunakan untuk menyimpulkan praktik penegakan adat saat ini.
Limited Material Truth in Civil Procedure: Objective Triggers and Safeguards for Judicial Intervention Alvin Ramadhan Nur Luis; Ellydar Chaidir; Suparto
Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum Vol 4 No 2 (2026): Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum
Publisher : PT. Meja Ilmiah Publikasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70308/yg8r5128

Abstract

Civil procedural law in Indonesia generally adopts the concept of formal truth, which is based on the facts and evidence presented by the parties in court. The application of this concept is related to the passive judge principle, which limits the judge's role in assessing the parties' arguments and evidence in order to maintain judicial neutrality and procedural certainty. However, the dominance of formal truth may create a gap between procedural and substantive justice due to economic disparities, unequal access to legal assistance, differences in access to information, and disparities in the parties' ability to present evidence. This study aims to analyze the weaknesses of the dominance of formal truth and formulate a limited material truth model in civil procedural law. This normative legal research employs statutory, conceptual, case, and philosophical approaches. The results show that formal truth has limitations in revealing the actual truth because it depends on the parties' ability to prove their claims. The full application of material truth may also potentially undermine judicial impartiality. Therefore, a limited material truth model is needed through objective parameters, including inequality between the parties, indications of evidence manipulation or abuse of legal process, and the need to realize substantive justice. This model is expected to balance legal certainty, procedural justice, and substantive justice.
Individualized Sentencing in Severed Group-Assault Cases: A Comparison of Kolaka District Court Decisions Nos. 44 and 61 of 2023 Reski Febriyanti; Irabiah Junus; Siti Hudzaifah Miftahul Jannah
Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum Vol 4 No 2 (2026): Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum
Publisher : PT. Meja Ilmiah Publikasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70308/grqyyj97

Abstract

Artikel ini menelaah hubungan antara pemisahan berkas perkara pidana (splitsing), pembuktian kekerasan bersama, dan pemidanaan individual dalam dua putusan Pengadilan Negeri Kolaka yang berasal dari satu peristiwa pengeroyokan: Nomor 44/Pid.B/2023/PN Kka dan Nomor 61/Pid.B/2023/PN Kka. Penelitian hukum normatif ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual, dengan perbandingan terstruktur atas perbuatan yang didakwakan, dasar pembuktian, keterlibatan masing-masing terdakwa, tuntutan jaksa, keadaan yang meringankan, serta pidana yang dijatuhkan. Tiga terdakwa dalam Putusan Nomor 44 dijatuhi pidana penjara sepuluh bulan, sedangkan empat terdakwa dalam Putusan Nomor 61 dijatuhi pidana enam bulan. Perbedaan hasil tersebut berjalan bersama tuntutan jaksa masing-masing lima belas dan sepuluh bulan. Adanya disparitas tidak dengan sendirinya membuktikan ketidakadilan karena peran terdakwa dan keadaan proseduralnya juga berbeda. Akan tetapi, uraian dalam ringkasan putusan yang dianalisis akan lebih kuat apabila secara tegas menghubungkan perbuatan serta keadaan pribadi setiap terdakwa dengan pidana yang dijatuhkan. Splitsing merupakan perangkat prosedural, bukan alasan tersendiri untuk menjatuhkan pidana yang tidak setara. Artikel ini menawarkan matriks perbandingan yang tidak mengikat dan dapat ditinjau kembali untuk menjaga kemandirian pembuktian sekaligus mendorong analisis proporsionalitas yang transparan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dibahas hanya sebagai tolok ukur normatif ke depan dan tidak diterapkan secara surut pada putusan tahun 2023.
Community Service Sentencing as an Alternative to Short-Term Imprisonment Under Indonesia’s National Criminal Code Firga; Irabiah Junus; Siti Hudzaifah Miftahul Jannah
Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum Vol 4 No 2 (2026): Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum
Publisher : PT. Meja Ilmiah Publikasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70308/t3a9ph29

Abstract

Pidana kerja sosial merupakan pidana pokok dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana nasional Indonesia dan, sesuai persyaratan Pasal 85, menjadi alternatif bagi pidana penjara singkat atau denda tertentu. Artikel ini mengkaji kriteria hukum penjatuhan pidana kerja sosial dan persyaratan kelembagaan bagi pelaksanaannya. Penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual ini membedakan kerangka hukum yang berlaku dari usulan yang masih memerlukan kesepakatan antarlembaga atau standar teknis. Karena Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 telah berlaku sejak 2 Januari 2026, analisis menempatkan pidana kerja sosial sebagai bagian dari kerangka pemidanaan yang berlaku, bukan kebijakan yang belum pasti diterapkan. Kelayakan mensyaratkan tindak pidana dengan ancaman penjara kurang dari lima tahun dan putusan hakim yang tanpa alternatif tersebut akan menjatuhkan pidana penjara paling lama enam bulan atau denda paling banyak kategori II. Persetujuan terdakwa setelah memperoleh penjelasan, kemampuan bekerja, keselamatan, keadaan sosial, dan pertimbangan lain menurut undang-undang membentuk ruang diskresi hakim. Pidana tersebut berlangsung antara delapan dan 240 jam, tidak boleh dikomersialkan, serta diawasi jaksa dan dibimbing petugas pembimbing kemasyarakatan. Artikel ini mengusulkan model pelaksanaan dan evaluasi yang terkoordinasi sambil mengakui bahwa kesiapan lembaga, perubahan populasi penjara, dan tingkat pengulangan tindak pidana belum diukur secara empiris.