cover
Contact Name
Febrian Chandra
Contact Email
febrianchandra11@gmail.com
Phone
+6281211114115
Journal Mail Official
adagium@mejailmiah.com
Editorial Address
Desa Kungkai, RT 001, RW 001, Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin, Kab. Merangin, Jambi 37311
Location
Kab. merangin,
Jambi
INDONESIA
Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum
ISSN : -     EISSN : 29855128     DOI : https://doi.org/10.70308/adagium.v2i2
Core Subject : Social,
Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum adalah jurnal ilmiah berkala yang diterbitkan oleh PT Meja Ilmiah Publikasi (Jurnal ini secara khusus mengkaji ilmu hukum serta mampu menyajikan berbagai hasil penelitian ilmiah terkini dan terkemuka. Administrator jurnal menerima artikel yang dapat memberikan kontribusi untuk pengembangan hukum dan lingkungan hidup dari para ilmuwan, akademis, dan para penulis dan peneliti profesional. Jurnal ini berisi hasil-hasil penelitian, resume tokoh-tokoh terkenal ataupun ulasan yang bersifat inovatif dan solutif di bidang hukum. Artikel jurnal ini diterbitkan dua kali setahun yaitu Januari dan Juli.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 186 Documents
Reconstructing Muslim Family Maintenance Obligations amid Economic Uncertainty: Integrating the Fiqh of Mu‘sir, Maqāṣid al-Usrah, and Household Economics Imdad Musyafa' Abdul Hakim
Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum Vol 4 No 2 (2026): Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum
Publisher : PT. Meja Ilmiah Publikasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70308/mw7vz405

Abstract

Kehilangan pekerjaan dapat mengurangi kemampuan suami memenuhi nafkah, tetapi tidak selalu berarti tidak mampu. Sebaliknya, bekerja belum menjamin kebutuhan keluarga terpenuhi. Persoalan timbul ketika keadaan ekonomi langsung digunakan untuk menentukan kelalaian suami, kewajiban istri, atau kelanjutan perkawinan. Penelitian ini menguji ukuran kemampuan nafkah dan batas kerja sama ekonomi pasangan melalui penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, perbandingan fikih, dan konsep ekonomi rumah tangga. Analisis mempertemukan fikih mu‘sir, maqāṣid keluarga Ibn ‘Asyur, pendekatan sistem Auda, alokasi waktu Becker, serta pemikiran Sen tentang kerja sama dan konflik kepentingan dalam keluarga. Kemampuan harus dinilai dari sumber daya yang dapat digunakan dan kecukupannya bagi kebutuhan dasar, sedangkan kelalaian diperiksa melalui tindakan serta hambatan yang terbukti. Empat kuadran pekerjaan dan kecukupan sumber daya menunjukkan bahwa pengangguran tidak identik dengan ketidakmampuan maupun kesalahan. Keringanan bagi suami yang mengalami kesulitan tidak menghapus perlindungan istri dan anak. Nafkah kolaboratif dapat ditempuh dengan pembagian biaya dan pengasuhan yang adil, disertai penentuan sumber harta, dasar penggantian, serta peninjauan ketika keadaan berubah. Presumsi penggantian diusulkan setelah dana pribadi, kebutuhan dasar, dan kekurangan pemenuhan oleh suami terbukti, dengan kesempatan membantah. Rekonstruksi ini mempertahankan kewajiban nafkah sekaligus mencegah pemindahan seluruh risiko ekonomi kepada istri atas nama ketahanan keluarga.
Progressive Legal Reasoning in Judicial Perspectives on Interfaith Inheritance: A Socio-Legal Study at the Class IA Makassar Religious Court Muhammad Zahir Akbar; Supardin; Andi Herawati
Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum Vol 4 No 2 (2026): Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum
Publisher : PT. Meja Ilmiah Publikasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70308/9nnp8359

Abstract

This article examines four reported judicial perspectives at the Class IA Makassar Religious Court on progressive legal reasoning (hukum progresif) in interfaith inheritance and the possible use of a mandatory bequest (wasiat wajibah) for non-Muslim relatives. The qualitative socio-legal approach relies on interview summaries reported in the authors’ underlying manuscript—not independently audited transcripts—and a doctrinal reading of the Compilation of Islamic Law (KHI), legislation on judicial authority, and six Supreme Court decisions discussed in the official jurisprudence digest through 2018. The reported judges support fact-sensitive justice within jurisdictional and legal constraints, but differ in their emphases. A non-Muslim family member does not automatically acquire the status of an Islamic heir under Article 171(c) KHI; receiving a mandatory bequest is a distinct juridical route. Its extension beyond adoptive relationships arises from jurisprudential development, not the express wording of Article 209 KHI. The cases show differing beneficiary categories and reported allocations, while several precise holdings and denominators remain unascertainable without full judgments. The article proposes a sequential test of jurisdiction, family evidence, marital-property separation, bequest limits, and protection of recognised heirs. Interview statements are not presented as proof of how the six Supreme Court cases were decided.
Reinterpretation of the Obligation of Marriage Registration Through the Concept of I‘lān al-Nikāḥ Ardi Himawan Atmaja; Putri Ranti; Irwandi Zahran
Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum Vol 4 No 2 (2026): Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum
Publisher : PT. Meja Ilmiah Publikasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70308/v20my118

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan i‘lān al-nikāḥ dalam hukum Islam dan pencatatan perkawinan dalam hukum positif Indonesia, relasi antara keduanya, serta reinterpretasi kewajiban pencatatan perkawinan melalui pendekatan maqāṣid al-syarī‘ah. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan konseptual, filosofis, dan perundang-undangan. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan dianalisis menggunakan analisis isi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa i‘lān al-nikāḥ menekankan keterbukaan perkawinan dan pengakuan sosial, sedangkan pencatatan perkawinan menyediakan dokumentasi resmi, kepastian hukum, dan perlindungan hak-hak keluarga. Keduanya memiliki orientasi yang sejalan dalam mewujudkan keterbukaan dan kejelasan status perkawinan, meskipun fungsi hukumnya tidak identik. Ditinjau dari perspektif maqāṣid al-syarī‘ah, pencatatan perkawinan mendukung perlindungan keturunan, kehormatan, dan harta serta mencegah kemudaratan akibat ketidakpastian status hukum keluarga. Penelitian ini menemukan bahwa reinterpretasi kewajiban pencatatan perkawinan melalui konsep i‘lān al-nikāḥ lebih mengarah pada interpretasi koherensif, yang memandang Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) sebagai satu kesatuan pengaturan yang saling berkaitan. Implikasinya, pencatatan perkawinan perlu dipahami bukan sekadar administrasi, melainkan bagian integral dari pengaturan perkawinan yang menjamin kepastian hukum dan perlindungan keluarga, selaras dengan spirit keterbukaan dalam konsep i‘lān al-nikāḥ
Harmonisation of the Mechanisms for Implementing Plea Bargaining in Money-Laundering Cases to Achieve Speedy, Simple and Affordable Justice in Indonesia Reza Zulhairi Pratama; Muhammad Rustamaji; Bambang Santoso
Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum Vol 4 No 2 (2026): Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum
Publisher : PT. Meja Ilmiah Publikasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70308/stdgj527

Abstract

This normative comparative study assesses the legal limits of the guilty-plea mechanism in Article 78 of Indonesia’s Law No. 20 of 2025, especially its possible application to money-laundering prosecutions. The analysis contrasts Indonesia’s statutory conditions with US Federal Rule of Criminal Procedure 11 and Germany’s section 257c StPO, focusing on eligibility, judicial scrutiny, legal representation, factual verification, and third-party asset rights. The Indonesian mechanism should not be equated with unrestricted US plea bargaining: the statutory offence thresholds and procedural guarantees remain controlling. Any extension to otherwise ineligible laundering offences requires legislative amendment, not judicial inference alone. The proposed model separates a voluntary plea from independent proof of illicit proceeds, asset recovery, and protection of victims and bona fide third parties.
Wives' Career Rights in Islamic Jurisprudence and Indonesian Family Law: A Doctrinal Reappraisal of Marital Partnership Dewa Sukma Kelana; Agus Gandara; Tajul Arifin
Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum Vol 4 No 2 (2026): Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum
Publisher : PT. Meja Ilmiah Publikasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70308/d5h6a527

Abstract

This doctrinal study reassesses wives’ career rights by distinguishing divine revelation, juristic interpretation, and Indonesian positive family law. It analyzes scriptural recognition of women’s earnings, the classical concepts of maintenance and marital availability, and the relationship between the Marriage Law and the Compilation of Islamic Law. The study finds that employment by a wife does not, without additional findings, establish marital disobedience (nusyuz). It proposes a proportionate, evidence-based approach that protects lawful employment while examining actual effects on care, mutual obligations, and children’s interests. Suggested interpretive and statutory reforms are expressly distinguished from existing binding rules.
Investor Protection in Sharia and Conventional Securities Crowdfunding: A Comparative Study of SHAFIQ and Santara Husnul Mulkiah; Gusnam Haris; Risma Dehani Chilmiyah; Sally Nabila; Dhaifa Shabha Humaira
Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum Vol 4 No 2 (2026): Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum
Publisher : PT. Meja Ilmiah Publikasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70308/nabqx142

Abstract

Securities crowdfunding (SCF) memberi masyarakat cara baru untuk berinvestasi pada usaha kecil. Namun, pemodal menghadapi risiko rugi, sulit menjual saham, dan belum tentu jelas siapa yang bertanggung jawab ketika terjadi masalah. Penelitian ini bertujuan menjelaskan hubungan hukum antara pemodal, penerbit, dan penyelenggara, serta membandingkan perlindungan pemodal pada platform SHAFIQ dan Santara. Penelitian ini memakai metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan. Bahan hukum berupa peraturan, ketentuan resmi platform, dokumen penawaran saham, dan literatur ilmiah. Bahan tersebut dianalisis secara kualitatif dengan Peraturan OJK Nomor 17 Tahun 2025 dan teori perlindungan hukum Philipus M. Hadjon. Hasilnya, SHAFIQ menekankan prinsip syariah dan kewajiban kerja penyelenggara, sedangkan Santara menekankan posisi penyelenggara sebagai perantara dan tanggung jawab atas kebenaran informasi. Keduanya memuat peringatan risiko investasi. Keterbukaan informasi dan kejelasan hak pemodal termasuk perlindungan preventif, sedangkan pengaduan dan penyelesaian sengketa termasuk perlindungan represif. Platform dan regulator perlu memastikan ketentuan platform sesuai dengan regulasi dan tanggung jawab para pihak jelas. Penelitian ini terbatas pada dokumen yang tersedia, sehingga penelitian berikutnya perlu mengkaji perjanjian transaksi dan data pengaduan.
Implementation of Local Finance Laws in the Management of the Regional Budget for Poverty Alleviation in Tidore Kepulauan City Alifandi Risky Cahya Putra; Muhammad Asykin; Anshar
Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum Vol 4 No 2 (2026): Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum
Publisher : PT. Meja Ilmiah Publikasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70308/651ve685

Abstract

This study aims to analyze the implementation of local finance laws in the management of the Tidore Kepulauan City Regional Budget in efforts to alleviate poverty, as well as to identify the normative and empirical barriers that affect its effectiveness. This study employs a socio-legal approach, using data collection techniques such as literature review, interviews, observation, and documentation. Data analysis was conducted qualitatively using welfare state theory, public finance theory, and good governance theory. The results indicate that the implementation of regional financial laws in the management of the Regional Budget has proceeded in accordance with the applicable normative framework through the stages of planning, budgeting, implementation, and oversight. However, substantively, its effectiveness remains suboptimal. This is due to several factors, including limited local fiscal capacity, the dominance of personnel expenditures, weak planning based on poverty data, low community participation, and oversight that remains administratively oriented. Additionally, there is a gap between legal norms and practice, where the orientation of Regional Budget management places greater emphasis on procedural compliance rather than achieving results that directly impact poverty reduction. The implications of this study underscore that strengthening the implementation of local financial laws requires a reorientation toward performance-based budget policies, improved data-driven planning, and the reinforcement of good governance principles throughout the entire Regional Budget cycle.
Reinterpreting Kafa’ah through Maqasid al-Shari’ah: Marriage Compatibility in an Era of Social Disruption Muhammad Hanif Hidayatulloh; Shofiyah; Ahmad Fauzi
Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum Vol 4 No 2 (2026): Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum
Publisher : PT. Meja Ilmiah Publikasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70308/whb07561

Abstract

Perubahan sosial dan pola pembentukan keluarga menimbulkan pertanyaan mengenai kedudukan kafa’ah (kesepadanan calon pasangan) dalam fikih perkawinan. Penelitian hukum normatif berbasis kepustakaan ini membandingkan pertimbangan kesepadanan dalam tradisi fikih dan merumuskan kerangka evaluasi berdasarkan maqasid al-syari’ah. Kajian membedakan syarat keabsahan perkawinan dan persetujuan para pihak dari pertimbangan sosial seperti nasab, pekerjaan, dan kekayaan yang kedudukan hukumnya tidak seragam di antara mazhab. Hasil analisis mengusulkan pengujian fungsional yang mencakup persetujuan bebas, tanggung jawab keagamaan dan etis, pencegahan bahaya, kesalingan dalam pengambilan keputusan, serta kemampuan memenuhi kewajiban ekonomi. Kriteria ini ditautkan dengan perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, tetapi bukan syarat sah perkawinan baru. Pasal 61 Kompilasi Hukum Islam telah membatasi keberatan karena ketidaksepadanan, dengan pengecualian terkait perbedaan agama. Karena itu, usulan lebih tepat diterapkan sebagai pedoman penafsiran dan konseling pranikah; dampaknya terhadap kesejahteraan keluarga masih memerlukan pengujian empiris.
Patriarchal Hegemony in the Enforcement of Domestic Violence Law in Indonesia: A Gramscian Analysis of the Gap between Law and Implementation Siti Khoirun Nafi’ah; Muhammad Khoiruddin
Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum Vol 4 No 2 (2026): Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum
Publisher : PT. Meja Ilmiah Publikasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70308/cynp5018

Abstract

Penelitian ini mengkaji secara normatif kesenjangan antara hak perlindungan korban menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dan berbagai hambatan pelaksanaannya melalui kerangka hegemoni Antonio Gramsci. Analisis berfokus pada kewajiban perlindungan sementara polisi, kedudukan perintah perlindungan pengadilan, serta perbedaan antara budaya patriarki, paksaan, ketergantungan ekonomi, dan kelemahan institusional. Data CATAHU 2025 dipakai sebagai konteks kekerasan berbasis gender, bukan sebagai ukuran prevalensi khusus KDRT. Kajian perbandingan atas Filipina dan Konvensi Istanbul terbatas pada desain norma. Penelitian menyimpulkan bahwa internalisasi nilai patriarkal dapat memperlemah akses perlindungan, tetapi keterkaitan tersebut memerlukan pembuktian melalui tindakan dan keputusan institusional yang konkret. Prioritas reformasi ialah pemenuhan kewajiban perlindungan dalam 24 jam, dokumentasi penilaian risiko, koordinasi layanan, dan pemisahan langkah administratif dari perubahan undang-undang.
Protecting Children’s Economic Interests in the Post-Divorce Division of Marital Property: A Best-Interests Framework Sahrul Hanafi; Nurman Akhmadi; Beni Ahmad Saebani
Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum Vol 4 No 2 (2026): Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum
Publisher : PT. Meja Ilmiah Publikasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70308/a9j2em16

Abstract

This doctrinal article examines children’s economic protection when joint marital assets are divided following divorce. It distinguishes the former spouses’ ownership interests from child-maintenance duties and the child’s need for stable accommodation. Through statutory and conceptual analysis and qualified discussion of judicial materials, the article identifies a specific protective avenue in Supreme Court Circular No. 1 of 2022: a marital-property claim may be granted while implementation of division is deferred where the sole family home occupied by the child is proven, until the child turns twenty-one or marries. It proposes a proportionate, evidence-based assessment while rejecting the unsupported premise that children automatically receive an ownership share in the parents’ joint property.