cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Rosmalinda
Contact Email
rosmalinda@usu.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
nlr@usu.ac.id
Editorial Address
Jl. Universitas No.19, Padang Bulan, Kec. Medan Baru, Kota Medan, Sumatera Utara 20155
Location
Unknown,
Unknown
INDONESIA
Neoclassical Legal Review: Journal of Law and Contemporary Issues
Published by TALENTA PUBLISHER
ISSN : -     EISSN : 29644011     DOI : 10.32734
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Neoclassical Legal Review: Journal of Law and Contemporary Issues (NLR-JoLCI) is a peer-reviewed journal published by Master of Law Study Program, Faculty of Law University of Sumatera Utara. NLR-JoLCI is published two times a year in April and October. All papers submitted to this journal should be written in English or Indonesian. The NLR-JoLCI was first published in November 2013 under the name USU Law Journal. Since 2013 NLR-JoLCI has been published in an printed version and has been published four times a year in January, April, August and November. In February 2022 the name of the USU Law Journal was changed to Neoclassical Legal Review: Journal of Law and Contemporary Issues (NLR-JoLCI). Changes were also made in the frequency of publications to only two times a year, in April and October. The aims of this journal is to provide a venue for academicians, researchers and practitioners for publishing the original research articles or review articles. NLR-JoLCI is available in print and online version.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 5 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol. 1 No. 2 (2022): Neoclassical Legal Review: Journal of Law and Contemporary Issues" : 5 Documents clear
Pandangan UNCLOS 1982 Terhadap Kepentingan Militer Di ALKI Syam, Farhans Mahendra; Rosmalinda; Dian Ekawati
Neoclassical Legal Review: Journal of Law and Contemporary Issues Vol. 1 No. 2 (2022): Neoclassical Legal Review: Journal of Law and Contemporary Issues
Publisher : Talenta Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32734/nlr.v1i1.9599

Abstract

Indonesia merupakan negara pantai yang berbentuk kepulauan terbesar dengan 17,504 pulau, yang kemudian Indonesia dianugerahkan hak khusus oleh hukum internasional. Rezim kepulauan pada bagian IV Konvensi Hukum Laut Internasional 1982 (UNCLOS 1982) mengatur bahwa negara kepulauan berhak mengatur sendiri alur laut kepulauannya dan rute udara yang melekat diatasnya. Indonesia telah menetapkan 3 alur laut kepulauan yang memiliki pola alur utara ke selatan dan sebaliknya, serta telah diakui oleh hukum nasional dan hukum internasional. Alur laut tersebut lazimnya digunakan oleh setiap kapal dan pesawat terbang asing untuk melintasi perairan kepulauan dengan hak lintas alur laut kepulauan. Negara kepulauan memiliki kewajiban untuk memastikan keamanan pelayaran dan penerbangan pada saat mereka melakukan transit pada alur laut kepulauan. Namun, hak ini sering kali menimbulkan permasalahan terhadap kepentingan nasional negara kepulauan, terutama latihan militer negara kepulauan pada rezim perairan kepulauan. Tulisan ini mendiskusikan apakah negara kepulauan dapat menggunakan rezim perairan kepulauannya untuk tujuan kepentingan militernya pada masa damai, sementara wilayah yang sama dipergunakan untuk pelayaran internasional, instalasi laut dan konservasi kanekaragaman hayati yang diatur berdasarkan hukum nasional Indonesia serta UNCLOS 1982.
Implementasi Hak-hak Tersangka Anak Terkait Asas Praduga Tidak Bersalah Dalam Suatu Perkara Tindak Pidana Anak Pada Proses Pemeriksaan Tingkat Penyidikan (Studi Pada PPA-POLRESTA Deli Serdang) Azwar, Jaili; Ablisar, Madiasa; Marlina
Neoclassical Legal Review: Journal of Law and Contemporary Issues Vol. 1 No. 2 (2022): Neoclassical Legal Review: Journal of Law and Contemporary Issues
Publisher : Talenta Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32734/nlr.v1i1.9602

Abstract

Asas Praduga Tidak Bersalah bersifat umum sebagai asas hukum pidana di Indonesia seperti termuat dalam UU No 48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Asas ini berlaku di setiap proses peradilan. Asas ini juga disebutkan dalam KUHAP khususnya diberikan atas hak-hak tersangka termasuk tersangka anak. Asas ini bertujuan untuk memberikan bantuan hukum dan menjamin anak mendapatkan hak-haknya selama proses pemeriksaan dimulai dari tingkat penyelidikan sampai persidangan. Permasalahan yang dibahas dalam tulisan yakni mengenai implementasi hak-hak tersangka anak terkait asas praduga tidak bersalah dalam suatu perkara tindak pidana anak pada proses pemeriksaan tingkat penyidikan dengan studi pada Polresta PPA Deli Serdang. Penulis mengunakan metode empiris yuridis, yakni mengambil beberapa data studi lapangan yaitu PPA Polresta Deli Serdang dan sifatnya metode analisis data yang dibantu dengan cara menggunakan bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier serta dengan di analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan penyidik anak mempunyai peran penting dalam melakukan penyidikan mengenai pelaksanaan hak-hak tersangka anak terkait asas praduga tidak bersalah, sebagaimana telah diatur dalam UU No. 49/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan anak yang melakukan tindak pidana wajib dianggap belum sah bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang menganggap anak tersebut bersalah dan putusan yang berkekuataan hukum tetap.
E-Commerce Growth and Development, Impact, and Challenges in Indonesia Mahmuddin; Ningrum Natasya Sirait
Neoclassical Legal Review: Journal of Law and Contemporary Issues Vol. 1 No. 2 (2022): Neoclassical Legal Review: Journal of Law and Contemporary Issues
Publisher : Talenta Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32734/nlr.v1i1.9603

Abstract

This paper focused on how e-commerce growth and development, impact, and challenge in Indonesia. This topic is quite interesting to discuss simply because digital law and business are quite new to Indonesian lawmaker. Overall, this paper also shows how the e-commerce regulation shape Indonesia digital trade law. Besides that, some of discussion also talk about how financial technologies provider involved on e-commerce growth. It is true that most e-commerce in Indonesia cooperates with fintech in terms of payment services. The growth and development of fintech somehow help e-commerce to grow and evolve. It is also important to discuss how the law support the e-commerce. Most of law area cover information and electronic transaction, intellectual property, and consumer protection. Not only that, but this paper also shows a real case involved three main e-commerce in Indonesia involving Go-Jek (ride-shared services and food deliveries platform), Tokopedia (marketplace), and Traveloka (travel and leisure). Finally, we also see how the main challenges such us human resources, funding, and cybersecurity will impact the e-commerce growth and development in Indonesia.
Pergeseran Paradigma Dalam Praperadilan: Menyongsong Keadilan Prosedural Yang Substantif Wijaya, Firman
Neoclassical Legal Review: Journal of Law and Contemporary Issues Vol. 1 No. 2 (2022): Neoclassical Legal Review: Journal of Law and Contemporary Issues
Publisher : Talenta Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32734/nlr.v1i1.9606

Abstract

Semenjak adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 021/PUU-XII/2014, praperadilan sebagai salah satu instrumen hukum dalam KUHAP mengalami pergeseran cara pandang (paradigma) terhadap pelaksanaan upaya paksa dalam ranah pra-peradilan. Sehingga, tujuan dari penelitian ini untuk mengungkapkan model paradigma yang seharusnya diterapkan dalam praperadilan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif berdasarkan data sekunder melalui studi kepustakaan. Adapun hasil dari penelitian ini adalah adanya model paradigma berpikir akan keadilan terhadap prosedur upaya paksa melalui model pemeriksaan secara substantif.
Analisis Tindakan Wanprestasi Terhadap Perjanjian Pemberian Kredit Pada PT. Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. (Studi Putusan Nomor 11/Pdt.G.S/2020/PN Bir) Redha Maulana; Ramziati; Budi Bahreisy
Neoclassical Legal Review: Journal of Law and Contemporary Issues Vol. 1 No. 2 (2022): Neoclassical Legal Review: Journal of Law and Contemporary Issues
Publisher : Talenta Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32734/nlr.v1i1.9613

Abstract

Wanprestasi, pasti terjadi pelanggaran terhadap kepentingan hukum sebagaimana dalam Putusan Nomor 11/Pdt.G.S/2020/PN Bir. Mengingat wanprestasi hanya terjadi dalam hukum perjanjian, maka seharusnya perkara wanprestasi diselesaikan melalui mekanisme hukum perjanjian itu sendiri. Penelitian ini  bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim dan ada tidaknya putusan hakim Pengadilan Negeri Bireuen terhadap tindakan wanprestasi perjanjian kredit pada PT. Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk dalam Putusan Nomor 11/Pdt.G.S/2020/PN Bir. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan studi putusan yaitu pendekatan studi kasus hukum karena suatu konflik. Pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Bireuen terhadap tindakan wanprestasi perjanjian kredit pada PT. Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk dalam Putusan Nomor 11/Pdt.G.S/2020/PN Bir.  yaitu bukti pinjaman, bukti surat peringatan ketiga kepada debitur,  pengakuan debitur di depan persidangan, dan alat bukti. Putusan hakim Pengadilan Negeri Bireuen terhadap tindakan wanprestasi perjanjian kredit pada PT. Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk dalam Putusan Nomor 11/Pdt.G.S/2020/PN Bir. tidak memenuhi asas keadilan retributif. Dalam putusannya hakim meminta debitur untuk melunasi hutang secara tunai dan seketika serta tidak memberi waktu kepada debitur untuk melunasi hutangnya.  Di samping itu Hakim juga meminta kreditur  untuk melelang  agunan milik debitur secara sepihak dan tanpa menyebutkan batasannya.

Page 1 of 1 | Total Record : 5

 1 

Filter by Year

2022 2022


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 4 No. 2 (2025): Neoclassical Legal Review: Journal of Law and Contemporary Issues Vol. 4 No. 1 (2025): Neoclassical Legal Review: Journal of Law and Contemporary Issues Vol. 3 No. 2 (2024): Neoclassical Legal Review: Journal of Law and Contemporary Issues Vol. 3 No. 1 (2024): Neoclassical Legal Review: Journal of Law and Contemporary Issues Vol. 2 No. 2 (2023): Neoclassical Legal Review: Journal of Law and Contemporary Issues Vol. 2 No. 1 (2023): Neoclassical Legal Review: Journal of Law and Contemporary Issues Vol. 1 No. 2 (2022): Neoclassical Legal Review: Journal of Law and Contemporary Issues Vol. 1 No. 1 (2022): Neoclassical Legal Review: Journal of Law and Contemporary Issues