Garuda - Garba Rujukan Digital

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI REMISI BAGI NARAPIDANA TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DITETAPKAN DALAM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 99 TAHUN 2012 (STUDI DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IA MEDAN) Berutu, Debby Pristy; Kalo, Syafruddin; Ablisar, Madiasa; Hamdan, M.
Law Jurnal Vol 4, No 1 (2023)
Publisher : Universitas Dharmawangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46576/lj.v4i1.4192

Remission for prisoners is the right of inmates, which sometimes reaps the pros and cons when the award is assessed against perpetrators of corruption. In improving remission services, Government Regulation No. 99 of 2012 concerning the second amendment to Government Regulation No. 32 of 1999 concerning Conditions and Procedures for the Rights of Residents in Community Development is considered better than previous Government Regulations. The granting of remission to corrupt convicts must meet the requirements of being willing to cooperate with law enforcement in assisting law enforcement in criminal acts of corruption to achieve the legal goal of deterring the effect on criminals. This research is normative juridical legal research combined with empirical research, which means the problem analysis process has an approach to synchronising secondary legal materials and primary data obtained from the field. The results of the study concluded that convicts of criminal acts of corruption in Class I Prison in Medan, to fulfil the requirements for granting remissions, must meet the needs as per the special provisions of statutory regulations, one of which is to perform as a Justice Collaborator witness, which in cases of criminal corruption is quite challenging to fulfil.

PENERAPAN HAK-HAK TERSANGKA DAN TERDAKWA BERDASARKAN PASAL 50-68 KUHP (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Tanjung Gusta Medan) Yuliani, Lisa; Hamdan, M; Mulyadi, Mahmud; Ablisar, Madiasa
EduYustisia Vol 1, No 2 (2022): Oktober - Januari 2023
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (322.089 KB)

Penelitian ini untuk menganalisis kaidah-kaidah hukum yang berkenaan dengan perlindungan hak-hak tersangka/terdakwa di lembaga pemasyarakatan, untuk menganalisis tentang pelaksanaan perlindungan hak-hak tersangka/terdakwa di lembaga pemasyarakatan Tanjung Gusta, untuk menemukan dan menganalisis Hak-hak tersangka atau terdakwa yang ada dalam pelaksanaan perlindungan hak-hak tersangka/terdakwa di lembaga pemasyarakatan Tanjung Gusta sekaligus upaya-upaya untuk mengatasinya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dan didukung oleh penelitian hukum empiris, yang dilakukan dengan menganalisis permasalahan dalam penelitian melalui asas-asas hukum serta mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan tentang perlindungan hak-hak tersangka atau terdakwa, tentang Pemasyarakatan dan bahan-bahan hukum lainnya serta didukung oleh data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan beberapa informen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hak-hak tersangka/terdakwa di Lembaga Pemasyarakatan telah diatur dalam berbagai instrumen hokum, diantaranya KUHAP dan peraturan perundang-undangan lainnnya. Lembaga Pemasyarakatan Tanjung Gusta dalam melaksanakan pemenuhan hak-hak tersangka/terdakwa berpedoman kepada peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun dalam pelaksanaannya masih terdapat berbagai hak-hak tersangka/terdakwa yang tidak terlaksana dengan baik diantaranya : kurangnya pemahaman petugas terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kurangnya sarana dan prasarana yang tersedia, serta wujud nyata hak-hak tersangka/ terdakwa dalam pelaksanaan tugas pemasyarakatan disusun hanya bersifat sederhana. Untuk mengatasi hambatan-hamabatan tersebut lembaga pemasyarakatan Tanjung Gusta berupaya menggunakan seluruh potensi yang ada, mengambil langkah kebijakan yang tidak melanggar aturan serta memaksimalkan peran serta masyarakat dan institusi pemerintah lainnya, khususnya di wilayah lembaga pemasyarakatan Tanjung Gusta berada

Pertanggungjawaban Pidana Pencemaran Teluk Balikpapan oleh Nahkoda Kapal Mv Ever Judger Republik Rakyat China (Studi Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor : 749/Pid.B/LH/2018/PN Bpp) Tanjung, Wiranti; Ablisar, Madiasa; Mulyadi, Mahmud; Ekaputra, Mohammad
Lex Lectio Law Journal Vol 2, No 2 (2023)
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Graha Kirana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61715/jlexlectio.v2i2.62

AbstractThe incident of environmental pollution and destruction in the Balikpapan Bay area which was caused by the breaking of the undersea crude oil distribution pipe belonging to PT Pertamina RU V Balikpapan appointed the Ship Master Mv. Ever Judger on behalf of Zhang Deyi as the perpetrator of the pollution who was then investigated and tried by the Balikpapan District Court. This research will examine criminal liability according to Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management, the form of responsibility for the pollution of Balikpapan Bay carried out by the captain of the ship Mv Ever Judger of the People's Republic of China as well as the urgency of corporate criminal responsibility for criminal acts of pollution of Balikpapan Bay. carried out by the captain of the ship Mv Ever Judger of the People's Republic of China (Study of Balikpapan District Court Decision Number: 749/Pid.B/LH/2018/PN Bpp). This research will use a type of normative legal research using secondary data consisting of primary, secondary and tertiary legal materials, which are then analyzed using qualitative descriptive analysis. Criminal liability for perpetrators of environmental pollution according to Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management is based on the principle of no crime without fault, the captain of the ship Mv Ever Judger is held accountable as the sole perpetrator of violating Article 98 Paragraph (3) of the Law of the Republic of Indonesia Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management and sanctions are given in the form of imprisonment and fines. In the case of environmental pollution in Balikpapan Bay, the parties that can be held responsible should not only be individuals, but also corporations such as the company that owns the ship Mv. Ever Judger because it has a causal relationship between the defendant's actions between the giver of the order and the executor of the order which is actually regulated in articles 116 to 118 of the UUPPLH.AbstrakKejadian pencemaran dan perusakan lingkungan di wilayah Teluk Balikpapan yang disebabkan oleh terputusnya pipa penyaluran minyak mentah di bawah laut milik PT Pertamina RU V Balikpapan menetapkan Nakhoda Kapal Mv. Ever Judger atas nama Zhang Deyi sebagai pelaku yang kemudian diperiksa dan di adili Pengadilan Negeri Balikpapan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier, yang kemudian di analisa dengan menggunakan analisa deskriptif kualitatif. Pertanggungjawaban pidana pelaku pencemaran lingkungan hidup menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di dasarkan pada asas tiada pidana tanpa kesalahan, terhadap kasus pencemaran Teluk Balikpapan, nahkoda kapal Mv Ever Judger dimintai pertanggungjawaban sebagai pelaku tunggal melanggar Pasal 98 Ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan diberikan sanksi dalam bentuk pidana penjara dan denda. Seharusnya kasus pencemaran lingkungan hidup teluk Balikpapan, pihak yang dapat dimintai dipertanggungjawabkan tidak hanya perorangan saja, tetapi juga korporasi seperti badan perusahaan pemilik kapal Mv. Ever Judger oleh karena memiliki relasi kausalitas dari perbuatan terdakwa antara si pemberi perintah dengan pelaksana perintah yang sebenarnya telah di atur dalam pasal 116 sampai dengan pasal 118 UUPPLH.

PENERAPAN PRINSIP THE BEST INTEREST OF CHILD TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA KESUSILAAN (STUDI DI KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA) Sibarani, Fauzi Anshari; Ablisar, Madiasa; Marlina, Marlina; Ikhsan, Edy
BULETIN KONSTITUSI Vol 3, No 1 (2022): Vol. 3 No. 1
Publisher : BULETIN KONSTITUSI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Law Number 11 of 2012 concerning the Criminal Justice System for Children (UU SPPA) brings fundamental changes to the juvenile justice system in Indonesia. This can be seen from the adoption of the principle of best interest for children which comes from Article 3 of the United Nations Convention on the Rights of the Child and ratified by the Indonesian government through Presidential Decree No. 36 of 1990 in the process of resolving cases of children in conflict with the law. This is in accordance with the concept of the State in Indonesia, namely the rule of law that applies proper legal principles and the application of the principle of The Best Interest of the Child to children in line with the concept of the rule of law of Indonesia. The principle of the best interest of the child or the principle of the best interest for children contained in the explanation of the Law on the Criminal Justice System for Children which states that the best interest for children is that all decision making must always consider the child's survival and development. The crime of decency that is contradicting the values and norms prevailing in Indonesia continues to occur today. Ironically, even the perpetrator of the crime of decency is a child. The implementation of the handling of children who are perpetrators of crimes of decency by the North Sumatra Regional Police cannot be equated with actions taken by adults. Diversion through the restorative justice approach must be put forward, as referred to in Article 1 number 6 of Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System. The North Sumatra Regional Police as the beginning of the gateway to the process of handling decency crimes committed by children in applying the principle of the best interest of the child does not always run smoothly, there are several obstacles to the police in applying these principles, one of which is that the Police does not have a written standard for application of the principle of the best interest of the child against the child offenders of decency crime. The principle of the best interests of the child has not fully become the main consideration, especially in handling in the police. The application of the principle of the best interests of the child must be proportional. The application of this principle is like the fruit of simalakama, on the one hand it aims to protect and nurture children who are in conflict with the law, but on the other hand there are interests of victims and society that must be protected from the point of view of justice.

Pertanggungjawaban Ayah Terhadap Anak Kandung Sebagai Kewajiban Hukum Dalam Lingkup Rumah Tangga Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Sagala, Rumanty Fitriana; Ablisar, Madiasa; Siregar, Mahmul; Nasution, Mirza
Recht Studiosum Law Review Vol. 2 No. 1 (2023): Volume 2 Nomor 1 (Mei-2023)
Publisher : Talenta Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32734/rslr.v2i1.11873

Every husband/father in the household is prohibited from abandoning people within the scope of his family as stipulated in Article 9 paragraph (1) of the Law on the Elimination of Domestic Violence. Husband/father or because of approval or agreement, providing life, care, or maintenance to these biological children is obligatory. In positive law, a father is obliged to provide maintenance for his child. The issues raised are regarding 1) The responsibility of a father towards his biological children in terms of positive law; and 2) The legal considerations of the panel of judges regarding the responsibility of fathers towards their biological children; case studies of court decisions regarding child neglect. This research is juridical-normative research that is descriptive-analytical with a statutory approach. The study uses secondary data from the Medan District Court Decision collected by field study techniques at the Medan District Court Registrar's Office. Data analysis used qualitative data analysis methods. Results of the study: From the point of view of marriage law, the limits on the obligations and responsibilities of parents (including fathers) towards their biological children can be seen in Article 45 paragraph (2) of the Marriage Law. In implementing sentencing objectives, not all judges can explore the actual legal facts in a case. It is recommended that law enforcement officials in handling cases of criminal acts of child protection and domestic violence prioritize the best interests of the child.

Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Terhadap Kasus Kredit Macet Pada Bank Bumn Menurut UU Tipikor Siregar, Putra R; Ablisar, Madiasa; Nasution, Mirza; Siregar, Mahmul
Recht Studiosum Law Review Vol. 2 No. 1 (2023): Volume 2 Nomor 1 (Mei-2023)
Publisher : Talenta Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32734/rslr.v2i1.11874

One element of corruption offenses is the unlawful action that harms the state's finance or economy. In the context of state-owned banks, there are still two different opinions about the source of finance, whether it belongs to state finance or limited liability company (PT) finance. Due to this ambiguity, anti-corruption investigators should understand this issue before investigating state-owned banks with a limited liability company structure. The research was conducted at the North Sumatra High Prosecutor's Office because it is currently investigating alleged corruption crimes related to non-performing loans worth IDR 39.5 billion at Bank BTN Medan Branch. The research aims to investigate: first, the regulation of corruption investigation related to non-performing loans cases in state-owned banks, which are related to the lex specialis derogat legi generalis principle; and second, the investigation of corruption crimes related to non-performing loans cases in state-owned banks by the North Sumatra High Prosecutor's Office. This research used a descriptive-analytical normative legal research method with a legislative approach. The data were collected through secondary sources and field studies at the North Sumatra High Prosecutor's Office. The data were analyzed using a qualitative data analysis method. The research findings show that based on the lex specialis systematische principle, the Banking Law should be applied to banking cases resulting in non-performing loans. The North Sumatra High Prosecutor's Office conducts corruption investigations by collecting evidence to be used as valid evidence, and when the suspect is found, the evidence will be used to prove the case. It is recommended that law enforcement officers, especially the prosecutors and judges who apply the law to the cases, should apply the Banking Law to non-performing loan cases. If there is an unlawful action found in the provision of credit facilities, it should be investigated as a corruption case.

CRIMINAL LEGAL POLICY ON SEXUAL VIOLENCE AND LEGAL PROTECTION FOR VICTIMS OF SEXUAL VIOLENCE (Study of Medan District Court Decision Number 1170/Pid.Sus/2018/PN/Mdn and Medan District Court Decision Number 1853/Pid.B/2019/PN.Mdn) Susila, Ayu Hutami; Ablisar, Madiasa; Yunara, Edi; Bariah, Chairul
Inspiring Law Journal Vol 2, No 2: Juli - Desember
Publisher : Inspiring Law Journal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Sexual violence in Indonesia is an increasingly urgent case, with 431,471 cases recorded in 2020, including 3,602 cases in the public domain. Sexual violence is defined as a physical or non-physical sexual act by someone who has power over the victim, without the victim's consent. Its forms include harassment, exploitation, forced contraception, abortion, rape, marriage, prostitution, slavery, and sexual torture. This thesis discusses the legal formulation of the crime of sexual violence, legal protection for victims, and an analysis of the Medan District Court's decision regarding cases of sexual violence. Using normative legal research methods, this study examines existing regulations, including the Criminal Code, Law No. 23/2004 concerning Domestic Violence, the Bill on the Elimination of Sexual Violence, Law No. 39/1999 concerning Human Rights, the Universal Declaration of Human Rights, and Law No. 13/2006 concerning Protection of Witnesses and Victims, which regulate criminal acts and protection of victims of sexual violence.

Kepastian Hukum Penerapan Undang-Undang Tipikor dalam Menjerat Pelanggar Prinsip Kehati-hatian Sandy, Mahmud Isyac Kurnia; Ablisar, Madiasa; Mulyadi, Mahmud; Siregar, Mahmul
Neoclassical Legal Review: Journal of Law and Contemporary Issues Vol. 3 No. 2 (2024): Neoclassical Legal Review: Journal of Law and Contemporary Issues
Publisher : Talenta Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32734/nlrjolci.v3i2.18326

Penerapan tindak pidana korupsi terhadap pelanggaran prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit pada bank BUMN/BUMD menjadi topik yang kontroversial. Sebagian pihak berpendapat bahwa pelanggaran tersebut seharusnya dikenakan sanksi berdasarkan Undang-Undang Perbankan, karena berada dalam ranah perbankan. Di sisi lain, ada yang menganggap pelanggaran ini merupakan tindakan korupsi yang merugikan keuangan negara dan harus dijerat dengan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR). Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif untuk mengeksplorasi pengaturan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit di bank BUMN/BUMD serta kepastian hukum yang tepat untuk menindak pelanggaran yang mengakibatkan kerugian negara. Pengaturan ini berdasarkan Undang-Undang Perbankan, POJK, dan SOP, yang menetapkan prinsip kehati-hatian sebagai kewajiban untuk menjaga kepercayaan publik. Pelanggaran terhadap prinsip tersebut tidak dapat dikenakan sanksi pidana korupsi, tetapi lebih kepada sanksi pidana perbankan dan sanksi administratif. Namun, penerapan hukum seringkali mengacu pada mekanisme pengawasan APBN/APBD, yang cenderung mengabaikan sanksi administratif jika memenuhi unsur koruptif, sehingga menerapkan Undang-Undang TIPIKOR. Untuk mencapai kepastian hukum, penting untuk memahami asas lex specialis, di mana dalam kasus yang melibatkan dua undang-undang, yang lebih khusus dan detail harus diprioritaskan. Dengan demikian, dalam konteks pelanggaran di sektor perbankan, Undang-Undang Perbankan seharusnya yang diterapkan, meskipun ada unsur delik dalam Undang-Undang TIPIKOR

Implementasi Hak-hak Tersangka Anak Terkait Asas Praduga Tidak Bersalah Dalam Suatu Perkara Tindak Pidana Anak Pada Proses Pemeriksaan Tingkat Penyidikan (Studi Pada PPA-POLRESTA Deli Serdang) Azwar, Jaili; Ablisar, Madiasa; Marlina
Neoclassical Legal Review: Journal of Law and Contemporary Issues Vol. 1 No. 2 (2022): Neoclassical Legal Review: Journal of Law and Contemporary Issues
Publisher : Talenta Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32734/nlr.v1i1.9602

Asas Praduga Tidak Bersalah bersifat umum sebagai asas hukum pidana di Indonesia seperti termuat dalam UU No 48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Asas ini berlaku di setiap proses peradilan. Asas ini juga disebutkan dalam KUHAP khususnya diberikan atas hak-hak tersangka termasuk tersangka anak. Asas ini bertujuan untuk memberikan bantuan hukum dan menjamin anak mendapatkan hak-haknya selama proses pemeriksaan dimulai dari tingkat penyelidikan sampai persidangan. Permasalahan yang dibahas dalam tulisan yakni mengenai implementasi hak-hak tersangka anak terkait asas praduga tidak bersalah dalam suatu perkara tindak pidana anak pada proses pemeriksaan tingkat penyidikan dengan studi pada Polresta PPA Deli Serdang. Penulis mengunakan metode empiris yuridis, yakni mengambil beberapa data studi lapangan yaitu PPA Polresta Deli Serdang dan sifatnya metode analisis data yang dibantu dengan cara menggunakan bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier serta dengan di analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan penyidik anak mempunyai peran penting dalam melakukan penyidikan mengenai pelaksanaan hak-hak tersangka anak terkait asas praduga tidak bersalah, sebagaimana telah diatur dalam UU No. 49/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan anak yang melakukan tindak pidana wajib dianggap belum sah bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang menganggap anak tersebut bersalah dan putusan yang berkekuataan hukum tetap.

Penyelesaian Kasus Money Politic Tindak Pidana Pemilu (Studi Putusan Nomor 214/Pid.B/2019/PN Pal) Tarigan, Yos Arnold; Hamdan, Muhammad; Ablisar, Madiasa; Mulyadi, Mahmud
Neoclassical Legal Review: Journal of Law and Contemporary Issues Vol. 3 No. 1 (2024): Neoclassical Legal Review: Journal of Law and Contemporary Issues
Publisher : Talenta Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32734/nlr.v3i1.16233

Pemilihan Umum merupakan wujud partisipasi politik rakyat dalam sebuah negara demokrasi. Â Praktik Money politics untuk memperoleh dukungan pemilih, masih tetap efektif dalam meraih sebanyak mungkin suara, guna melindungi kemurnian pemilihan umum yang sangat penting bagi demokrasi maka para pembuat Undang-undang telah menjadikan sejumlah perbuatan curang dalam pemilihan umum sebagai tindak pidana. Pertimbangan situasi yang telah disampaikan, dilakukan studi untuk memeriksa jenis-jenis kejahatan pemilu yang terjadi selama Pemilihan Umum tahun 2019 dan mencoba untuk mengevaluasi bagaimana pelaksanaan penyelesaian kasus kejahatan pemilu serta implementasi hukum dalam penanganan kasus kejahatan pemilu di Kota Palu. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan bersifat deskriptis analitis. Penerapan hukum penanganan tindak pidana pemilu di (Studi Putusan Nomor 214/Pid.B/2019/PN Pal) mengacu kepada Pasal Undang-undang Pemilu, maka temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran pemilu yang mengandung unsur pidana. Koordinasi antara Panwaslu, Kepolisian, dan kejaksaan dalam melakukan pengawasan yang lebih efektif dan memberlakukan sanksi pidana terhadap perkara ini bertujuan untuk menciptakan efek jera terhadap pelaku dan menegaskan bahwa kepastian dan penegakan hukum bahwa hukum itu ada dan berjalan.

Title

Found 11 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 11 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 11 Documents
Search