cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Ritria Novidiyanti
Contact Email
ritria@untag-smd.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
ritria@untag-smd.ac.id
Editorial Address
Jl. Ir. H. Juanda, Kotak Pos No. 1052 SAMARINDA 75124, Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, 75123
Location
Kota samarinda,
Kalimantan timur
INDONESIA
LEGALITAS : Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Published by Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
ISSN : 2597968x     EISSN : 25488244     DOI : http://dx.doi.org/10.31293/lg
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Legalitas: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum is an open access and peer-reviewed journal that aims to offer an international academic platform for cross-border legal research in goverment regulation, particularly in developing and emerging countries. These may include but are not limited to various fields such as: the practice of international law, human rights law, civil law, criminal law, constitutional and administrative law, legal pluralism governance, and another section related to contemporary issues in legal scholarship. The journal sets up specific topic to be covered in each issue which can be analyzed from many perspective of laws as mentioned. However, in each issue we also accommodate latest issue of legal development in general
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 10 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 10, No 1 (2025)" : 10 Documents clear
KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM PENERAPAN SANKSI TERHADAP PENGGUNA NARKOTIKA SEBAGAI KORBAN (Studi di Badan Narkotika Nasional Tanjung Balai) Agusta Ridha Minin, Fira Nahda Rizkina, Faisal, dan
LEGALITAS : Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 10, No 1 (2025)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31293/lg.v10i1.8800

Abstract

Terbitnya UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, merubah arah kebijakan hukum bagi pengguna narkotika sebagai korban, yang awalnya bersifat punitif menuju kearah rehabilitasi. Kenyataannya dalam banyak kasusternyata masih banyak hakim yang memutuskan korban penyalahgunaan narkotika dihukum pidana kurungan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaturan hukum terhadap pengguna narkotika sebagai korban, untuk mengetahui mekanisme penerapan hukum pidana terhadap pengguna narkotika sebagai korban dan kendala penerapan mekanisme hukum pidana terhadap pengguna narkotika. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis sosiologis serta perundang- undangan. Sifat penelitian ini adalah deskriptif, dengan data yang bersumber dari bahan hukum sekunder. Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen, sementara analisis data menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika membedakan peran antara pengguna, pengedar, dan produsen narkotika. Penerapan UU tersebut telah mengubah pandangan dalam sistem peradilan, di mana pengguna narkotika kini diperlakukan sebagai korban yang memerlukan rehabilitasi, bukan sekadar dihukum. Mekanisme penerapan hukum pidana terhadap pengguna narkotika sebagai korban seharusnya fokus pada rehabilitasi dan pemulihan, bukan sekadar pemberian sanksi pidana. Pendekatan ini mencakup program rehabilitasi komprehensif dan fasilitas pemulihan yang bertujuan membantu pengguna keluar dari ketergantungan, mengurangi stigma sosial, dan meningkatkan reintegrasi sosial mereka. Mekanisme berbasis rehabilitasi lebih efektif dalam menekan residivisme dan mendukung prinsip keadilan sosial serta perlindungan hak asasi manusia. Kendala penerapan mekanisme hukum pidana terhadap pengguna narkotika sebagai korban meliputi paradigma hukum yang represif, keterbatasan fasilitas rehabilitasi, stigma sosial, kurangnya legislasi pendukung, dan ketidakkonsistenan penegakan hukum. Hambatanhambatan ini menghalangi pengguna narkotika untuk mendapatkan pemulihan yang layak, sehingga mereka sering kali terkriminalisasi. Oleh karena itu, diperlukan reformasi hukum dan peningkatan sumber daya untuk mewujudkan mekanisme perlindungan hukum yang lebih efektif dan humanis.
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM KASUS PENYEROBOTAN TANAH BERDASARKAN PASAL 1365 KUHPERDATA C., Heribertus Richard
LEGALITAS : Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 10, No 1 (2025)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31293/lg.v10i1.8806

Abstract

Tanah merupakan aset vital yang memiliki nilai ekonomi, sosial, dan hukum tinggi, sehingga sering kali menjadi objek sengketa yang kompleks di Indonesia. Salah satu bentuk permasalahan yang umum terjadi adalah penyerobotan tanah, yakni penguasaan tanah oleh pihak lain tanpa hak yang sah. Tindakan ini dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan untuk mengkaji bagaimana Pasal 1365 KUHPerdata dapat diterapkan dalam menangani kasus penyerobotan tanah dan menilai efektivitasnya dalam memberikan perlindungan hukum kepada korban. Hasil penelitian menunjukkan bahwa selain jalur perdata, upaya hukum juga dapat dilakukan melalui pendekatan pidana dan administratif, meskipun masing-masing memiliki kendala tersendiri, baik dari sisi pembuktian maupun birokrasi. Oleh karena itu, diperlukan reformasi hukum yang komprehensif, penguatan administrasi pertanahan, serta peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya kepemilikan sah atas tanah. Kajian ini merekomendasikan sinergi antara lembaga penegak hukum dan instansi pertanahan serta penyuluhan hukum sebagai langkah konkret untuk meminimalkan konflik agraria dan menjamin perlindungan hak atas tanah secara adil dan berkelanjutan.
ANALISIS HUKUM TERHADAP KEADILAN DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERTANAHAN DI SULAWESI TENGAH PADA TAHUN 2024 Askaruddin, Muh
LEGALITAS : Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 10, No 1 (2025)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31293/lg.v10i1.8726

Abstract

Land disputes in Central Sulawesi continue to be a crucial issue that threatens legal justice and social stability. This research aims to analyze how the legal system, particularly through mediation mechanisms by the National Land Agency (BPN), has been applied to resolve land conflicts in the region. Using a juridical-sociological approach and qualitative methods, this research examines the effectiveness of the mediation process and the extent to which the principles of substantive justice are reflected in practice. The results show that although mediation is the preferred method, there are still various structural barriers, including unequal access to legal information, limited human resources in relevant agencies, and lack of participation of indigenous peoples. This research recommends the need for institutional reform and increased legal literacy of the community as steps towards a more equitable and sustainable resolution of land disputes.
Pelaku Penjarahan Korban Kecelakaan Lalu Lintas Dalam Perspektif Kriminologi Reine Rofiana, Muhammad Faraz Asyadil Syafa'a, Benny Irawan, dan
LEGALITAS : Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 10, No 1 (2025)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31293/lg.v10i1.8805

Abstract

Penjarahan dalam konteks kecelakaan lalu lintas merupakan tindak pidana yang meskipun tidak secara eksplisit disebutkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tetap memenuhi unsur-unsur pencurian sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP. Penelitian ini membahas fenomena penjarahan terhadap muatan kendaraan dalam kecelakaan lalu lintas dari perspektif kriminologi. Dengan menggunakan Strain Theory Robert K. Merton dan Teori Penanggulangan Kejahatan, penelitian ini mengidentifikasi faktor-faktor penyebab tindakan penjarahan, seperti faktor ekonomi, ketimpangan sosial, minimnya kepedulian masyarakat, serta lemahnya penegakan hukum. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif melalui studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa selain faktor-faktor tersebut, kurangnya tindakan preventif oleh aparat hukum, seperti pembatasan akses ke tempat kejadian perkara (TKP), turut memperparah masalah. Penelitian juga mengulas upaya-upaya penanggulangan kejahatan, baik pre-emtif, preventif, maupun represif. Salah satu rekomendasi utama adalah peningkatan edukasi masyarakat dan penguatan tindakan hukum untuk menciptakan efek jera. Penelitian ini memberikan wawasan baru mengenai pentingnya inergi antara hukum pidana dan pendekatan sosial untuk mengatasi fenomena penjarahan dalam kecelakaan lalu lintas.
URGENSI REFORMULASI KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP) DALAM KONTEKS NILAI-NILAI PANCASILA Rosmini, Sitti
LEGALITAS : Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 10, No 1 (2025)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31293/lg.v10i1.8802

Abstract

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berlaku di Indonesia merupakan warisan kolonial Belanda yang telah digunakan selama lebih dari satu abad. Meskipun telah berperan penting dalam sistem peradilan pidana nasional, KUHP yang ada dinilai belum sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai dasar yang hidup dalam masyarakat Indonesia, khususnya nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara. Reformulasi KUHP menjadi mendesak agar hukum pidana tidak hanya berfungsi sebagai alat penegakan hukum, tetapi juga sebagai sarana rekayasa sosial yang sejalan dengan moralitas, keadilan sosial, dan kearifan lokal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi dan arah pembaruan KUHP dalam perspektif nilai-nilai Pancasila, dengan pendekatan yuridis normatif dan analisis peraturan perundang-undangan yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa sejumlah pasal dalam KUHP lama tidak lagi kontekstual, bahkan bertentangan dengan prinsip kemanusiaan, keadilan, dan demokrasi. Oleh karena itu, reformulasi KUHP harus didasarkan pada nilai-nilai Pancasila sebagai living ideology agar hukum pidana Indonesia memiliki legitimasi sosial, mencerminkan identitas nasional, dan responsif terhadap kebutuhan hukum masyarakat yang terus berkembang.
IMPLEMENTASI HUKUM SYARIAH DALAM SISTEM HUKUM NASIONAL Risqilah, Risqilah
LEGALITAS : Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 10, No 1 (2025)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31293/lg.v10i1.8801

Abstract

Implementasi hukum syariah dalam sistem hukum nasional Indonesia merupakan isu yang terus berkembang dan menimbulkan dinamika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Meskipun Indonesia bukan negara Islam, namun sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim, eksistensi hukum syariah memiliki tempat tersendiri dalam praktik hukum positif. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis bentuk-bentuk implementasi hukum syariah, dasar konstitusionalnya, serta tantangan dan peluang dalam harmonisasinya dengan sistem hukum nasional. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan historis dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum syariah telah diakomodasi dalam beberapa produk hukum nasional, seperti dalam UndangUndang Perbankan Syariah, Kompilasi Hukum Islam, serta Peraturan Daerah bernuansa syariah. Namun, implementasinya menghadapi tantangan, antara lain pluralitas hukum, resistensi ideologis, dan keterbatasan kapasitas kelembagaan.
PEMBATALAN PERIKATAN PERJANJIAN JUAL-BELI TANAH SECARA SEPIHAK OLEH PENJUAL YANG SUDAH DILAKUKAN PEMBAYARAN SECARA BERTAHAP Khairunnisah, Erika Ludiayanty Sihaloho, Sukindar, Heribertus Richard, dan
LEGALITAS : Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 10, No 1 (2025)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31293/lg.v10i1.8803

Abstract

Perjanjian jual-beli tanah dengan pembayaran bertahap sering menjadi sumber sengketa hukum, terutama ketika penjual membatalkan perjanjian secara sepihak setelah menerima sebagian pembayaran dari pembeli. Tindakan ini tidak hanya merugikan pembeli secara material tetapi juga menimbulkan ketidakpastian hukum dan mengganggu stabilitas sosial dalam masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek hukum terkait pembatalan sepihak dalam perjanjian jual-beli tanah, dengan mengacu pada prinsip-prinsip dalam KUH Perdata, seperti asas pacta sunt servanda, wanprestasi (Pasal 1243 KUH Perdata), dan kebebasan berkontrak (Pasal 1338 KUH Perdata), serta ketentuan dalam Undang- Undang Pokok Agraria. Berdasarkan prinsip hukum perjanjian, suatu kesepakatan yang telah dibuat harus dihormati dan memiliki kekuatan mengikat bagi para pihak. Oleh karena itu, pembatalan sepihak oleh penjual tanpa alasan yang sah dapat dianggap sebagai pelanggaran hukum dan memberikan hak bagi pembeli untuk menuntut ganti rugi atau pemenuhan perjanjian. Hasil penelitian ini menjawab terkait pandangan hukum atas penarikan kembali transaksi jual-beli yang sudah dilakukan pembayaran secara bertahap dan akibat hukum bagi pihak penjual yang menarik kembali perjanjian jual-beli tanah saat pembayaran belum selesai. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, dengan pendekatan studi kepustakaan, melibatkan analisis bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Jualbeli tanah dengan pembayaran bertahap sering menimbulkan masalah ketika penjual membatalkan perjanjian secara sepihak setelah menerima sebagian pembayaran. Tindakan ini yang dapat dikategorikan sebagai wanprestasi karena melanggar kesepakatan yang telah dibuat. Penelitian ini membahas implikasi hukum dari pembatalan sepihak dalam perjanjian jual-beli tanah berdasarkan KUH Perdata dan dari UndangUndang Perlindungan Konsumen (UUPK). Pasal 1338 KUH Perdata menyatakan bahwa perjanjian yang sah mengikat kedua belah pihak dan tidak dapat dibatalkan sepihak tanpa alasan yang sah. Pasal 1266 dan 1267 mengatur bahwa pembatalan harus melalui pengadilan dan dapat menimbulkan kewajiban ganti rugi. Selain itu, Pasal 16 UUPK melarang pelaku usaha membatalkan transaksi sepihak dan dapat dikenai sanksi hukum. Penelitian ini menegaskan pentingnya kepastian hukum dalam perjanjian jual-beli tanah agar hak pembeli terlindungi dan mencegah tindakan sewenang-wenang dari penjual
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PASIEN KORBAN KELALAIAN DOKTER PADA KLINIK KECANTIKAN DITINJAU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG KESEHATAN Reine Rofiana, Aulia Dwitasari, Ahmad Fauzi, dan
LEGALITAS : Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 10, No 1 (2025)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31293/lg.v10i1.8810

Abstract

Klinik kecantikan merupakan suatu sarana pelayanan kesehatan yang bergerak di bidang estetika yang bertujuan untuk memberikan pelayanan kesehatan rawat jalan dan menyediakan jasa pelayanan medik, seperti konsultasi, pemeriksaan, pengobatan dan tindakan medis yang berkaitan dengan perawatan kecantikan, baik untuk kulit, wajah, maupun bentuk tubuh dengan prosedur non bedah. Namun dalam pelaksanaannya tidak selalu berjalan dengan apa yang diharapkan, sering terjadi tindakan kesalahan atau kelalaian dari pelaku usaha klinik kecantikan dalam menjalankan pelayanannya. Terdapat dua identifikasi masalah. Pertama, bagaimana perlindungan hukum terhadap pasien korban kelalaian dokter pada klinik kecantikan ditinjau berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Kedua, bagaimana penegakan hukum pidana terhadap tindakan kelalaian dokter pada klinik kecantikan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, spesifikasi penelitian menggunakan pendekatan perundang-undangan. Teori yang digunakan adalah teori perlindungan hukum dan teori penegakan hukum. Dari hasil penelitian menunjukan bahwa perlindungan hukum terhadap korban kelalaian dokter di klinik kecantikan masih belum sepenuhnya terpenuhi. Meskipun Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan telah mengatur praktik kedokteran, namun regulasi tersebut belum secara jelas mengatur mengenai bentuk pemulihan hukum bagi korban. Selain itu, aparat penegak hukum cenderung pasif dan hanya bertindak setelah adanya laporan dari masyarakat, sehingga upaya represif dalam menindak kasus kelalaian medis masih kurang efektif. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah seperti revisi regulasi, peningkatan pengawasan oleh Dinas Kesehatan, serta edukasi kepada masyarakat agar pasien dapat lebih memahami hak-haknya dan dokter yang lalai dapat diberikan sanksi yang sesuai.
OPTIMALISASI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM (BAWASLU) DALAM PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM 2024 (Studi pada Bawaslu Kota Medan) Ida Nadirah, Irma Maulani Batubara, Triono Eddy, dan
LEGALITAS : Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 10, No 1 (2025)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31293/lg.v10i1.8804

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis optimalisasi peran Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Medan dalam pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Bawaslu memiliki tanggung jawab strategis dalam memastikan pelaksanaan pemilu yang adil, jujur, dan demokratis. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini meliputi: (1) bagaimana mekanisme kerja Bawaslu Kota Medan dalam mengawasi Pemilu 2024, (2) apa saja pelanggaran yang terjadi selama penyelenggaraan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden pada Pemilu 2024 di Kota Medan, dan (3) bagaimana optimalisasi peran Bawaslu dalam melaksanakan tugas pengawasannya di Kota Medan.Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, studi dokumen, dan observasi terhadap aktivitas Bawaslu Kota Medan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme kerja Bawaslu mencakup perencanaan pengawasan, pelaksanaan pemantauan di lapangan, hingga evaluasi dan tindak lanjut terhadap temuan pelanggaran. Pelanggaran yang teridentifikasi mencakup pelanggaran administratif, politik uang, dan pelanggaran netralitas penyelenggara pemilu. Untuk mengatasi berbagai tantangan tersebut, Bawaslu Kota Medan melakukan optimalisasi melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penggunaan teknologi informasi dalam pengawasan, serta kolaborasi dengan masyarakat dan lembaga terkait. Kesimpulan penelitian ini menegaskan pentingnya optimalisasi Bawaslu dalam mengawasi pemilu, terutama dalam menghadapi potensi pelanggaran dan menjaga integritas proses demokrasi. Rekomendasi penelitian mencakup perlunya penguatan regulasi, peningkatan keterlibatan masyarakat, serta pemanfaatan teknologi sebagai alat utama dalam mendukung pengawasan yang efektif.
TANGGUNG JAWAB DIREKSI TERHADAP KERUGIAN PERSEROAN TERBATAS DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS Natasya Cahya, Venus, dan Nur Sifa, Albertho Gracio J, Wildan Syukri, Aura S., Veronika, Kezia Jenni
LEGALITAS : Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 10, No 1 (2025)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31293/lg.v10i1.8816

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab Direksi dalam kerugian perseroan terbatas dan tanggung jawab pribadi Direksi atas kelalaian yang mengakibatkan kerugian terhadap perseroan terbatas berdasarkan UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menganalisis ketentuan-ketentuan yang terkait dengan tanggung jawab Direksi dalam perseroan terbatas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Direksi memiliki tanggung jawab untuk mengelola perseroan terbatas dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab, serta bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi dalam perseroan terbatas jika terbukti melakukan kelalaian atau pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang berlaku. Selain itu, Direksi juga dapat bertanggung jawab secara pribadi atas kelalaian yang mengakibatkan kerugian terhadap perseroan terbatas.

Page 1 of 1 | Total Record : 10

 1 

Filter by Year

2025 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 10, No 2 (2025) Vol 10, No 1 (2025) Vol 9, No 2 (2024) Vol 9, No 1 (2024) Vol 8, No 2 (2023) Vol 8, No 1 (2023) Vol 7, No 2 (2022) Vol 7, No 1 (2022) Vol 6, No 2 (2021) Vol 6, No 1 (2021) Vol 5, No 2 (2020) Vol 5, No 1 (2020) Vol 4, No 2 (2019) Vol 4, No 1 (2019): LEGALITAS Vol 3, No 2 (2018) Vol 3, No 1 (2018) Vol 2, No 2 (2017) Vol 2, No 1 (2017) Vol 1, No 2 (2016) Vol 1, No 1 (2016) More Issue