cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Ritria Novidiyanti
Contact Email
ritria@untag-smd.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
ritria@untag-smd.ac.id
Editorial Address
Jl. Ir. H. Juanda, Kotak Pos No. 1052 SAMARINDA 75124, Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, 75123
Location
Kota samarinda,
Kalimantan timur
INDONESIA
LEGALITAS : Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Published by Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
ISSN : 2597968x     EISSN : 25488244     DOI : http://dx.doi.org/10.31293/lg
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Legalitas: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum is an open access and peer-reviewed journal that aims to offer an international academic platform for cross-border legal research in goverment regulation, particularly in developing and emerging countries. These may include but are not limited to various fields such as: the practice of international law, human rights law, civil law, criminal law, constitutional and administrative law, legal pluralism governance, and another section related to contemporary issues in legal scholarship. The journal sets up specific topic to be covered in each issue which can be analyzed from many perspective of laws as mentioned. However, in each issue we also accommodate latest issue of legal development in general
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 6 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 8, No 1 (2023)" : 6 Documents clear
KASUS PEMALSUAN POLIS EKS AGEN SINARMAS MSIG LIFE YANG MELIBATKAN PEGAWAI BANK BESAR DIKAJI BERDASARKAN HUKUM BISNIS ATAU DAGANG (GOOD CORPORATE GOVERNANCE) DAN DUGAAN TINDAK PIDANA PENGGELAPAN Siahaan, Nomensen Freddy
LEGALITAS : Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 8, No 1 (2023)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31293/lg.v8i1.7016

Abstract

Agen asuransi dan pihak terkait lainnya belum memenuhi unsur GCG karena menurut beritaterdapat transaksi Rp 82 miliar yang dilakukan oleh 7 korban ke rekening perusahaan, uangtersebut telah dikembalikan ke rekening yang tercantum di formulir pembukaan polis. Namundemikian, nasabah menyatakan tidak pernah menerima dana tersebut karena kemudiandiketahui bahwa rekening atas nama nasabah telah dipalsukan oleh karyawan bank yangbekerja sama dengan mantan agen.Peristiwa tersebut kemungkingkan besar memenuhi unsur-unsur dugaan penggelapan karenaterdapat 13 korban lagi yang mengaku telah melakukan pembayaran premi sebesar Rp133miliar, akan tetapi karena pembayaran tidak dilakukan ke rekening perusahaan maka kamimeminta bukti-bukti atas transaksi tersebut. "Proses verifikasi yang dilakukan mengalamiVOLUME 8 No. 1 JUNI 2023 ISSN CETAK 2597-968XISSN ONLINE 2548-82442cukup banyak kendala karena tidak dilakukan ke rekening perusahaan melainkan ke rekeningpribadi mantan agen. Sebagian transaksi dilakukan secara tunai, selebihnya dilakukan dengancara transfer namun ada sebagian yang malah mengaku bukti-buktinya telah hilang dan tidakberada di tangan korban.Untuk menerapkan metode ilmiah dalam penelitian, maka metode penelitian yang digunakandalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif.Metodologi pendekatan kualitatif adalah sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan datadeskriptif.
HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP MALPRAKTIK (STUDI KASUS TENTANG IBU LUMPUH USAI MELAHIRKAN) Suwardi, Bintang Ari; Hanjaya, Ricky; Jati, Hisnu Prasetyo; Taurambi, Obi; Girsang, Girsang; Hartanto, Hartanto
LEGALITAS : Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 8, No 1 (2023)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31293/lg.v8i1.7052

Abstract

Pada perkembangan perdapan manusia, hal mendasar sekaligus selalu dibutuhkan adalah kesehatan. Telah banyak upaya untuk melakukan perbaikan profesi dokter/ tenaga Kesehatan dan juga undang-undang maupun perturan yang dibuat oleh pemerintah. Namun hingga saat ini tetap saja perbincangan, hingga perdebatan tentang malpraktik dalam kedokteran tetap sering terjadi. Keilmuan kedokteran sangatlah spesifik sehingga dalam pengawasan maupun penegakan hukum masih bertumpu pada profesionalisme Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia. Terkait hubungan hukum pasien dengan dokter/ rumah sakit, terdapat beberapa undang-undang yang dapat digunakan sebagai alat uji, yaitu undang-undang Perlindungan Konsumen, Kesehatan, Rumah Sakit. Upaya hukum bagi pasien yang dirugikan dapat menempuh berbagai aternatif. Penelitian ini mengkaji tentang malpraktek yang terjadi pada seorang ibu di Ciputat. Dalam konteks hubungan pasien (konsumen) dengan tenaga kesehatan secara pribadi maupun institusi, masih diperlukan pemahaman penegak hukum bahwa pasien (konsumen) mengalami banyak keterbatasan untuk memperjuangkan hak-haknya, dan ganti rugi yang terjadi dalam kasus ini dirasa masih kurang layak.
PEMENUHAN HAK POLITIK MASYARAKAT PENGANUT KEPERCAYAAN DALAM PEMILIHAN UMUM Pakpahan, Gilberd Marada; Hidayah, Rahmawati Al; Ventyrina, Ine; Kotijah, Siti
LEGALITAS : Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 8, No 1 (2023)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31293/lg.v8i1.7017

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab dua hal, pertama, dia ingin menjawab dua hal. Pertama, kedudukan masyarakat yang menganut sistem hukum di Indonesia. Kedua, penelitian ini menganalisis pemenuhan hak politik masyarakat yang meyakini pemilihan umum di Indonesia. Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan doktrin normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti kepustakaan atau data sekunder dan data primer sebagai dasar penelitian dengan mencari peraturan dan literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti oleh penulis. Fokus penelitian ini adalah melindungi, mengatur, mengawasi dan menampung aspirasi masyarakat. Hasil kajian menunjukkan bahwa masih banyak pemeluk agama yang pelaksanaannya berbelit-belit dalam hal administrasi kependudukan yang menghambat pemeluk agama untuk mendapatkan hak politiknya, pemerintah tidak memberikan KTP Elektronik melainkan memberikan Formulir C-4 kepada pemeluk agama. dijadikan sebagai Data Pemilih, serta permasalahan minimnya pengetahuan dan informasi mengenai perkembangan pemeluk agama di Indonesia. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan pemilihan umum, masyarakat yang menganut kepercayaan belum terakomodasi secara maksimal dan penuh hak-hak konstitusionalnya.
SANKSI PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DALAM PERKAWINAN SIRI Rofiana, Reine
LEGALITAS : Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 8, No 1 (2023)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31293/lg.v8i1.7018

Abstract

Perkawinan siri atau pernikahan di bawah tangan adalah pernikahan yang tidak tercatat berdasarkan ketentuan di dalam Undang Undang Perkawinan. Menurut ketentuan Agama adalah sah, sedangkan secara hukum tidak memiliki kekuatan hukum. Undang-undang Perkawinan mengatur bahwa setiap perkawinan mesti tercatat. Sehingga terhadap pasangan kawin siri dalam hukum positif tidak mendapatkan hak haknya serta tidak mendapatkan perlindungan hukum. Apabila terjadi kekerasan dalam rumah tangga maka pelaku hanya di jatuhi pidana yang terdapat di dalam KUHP yang sanksi pidananya lebih ringan dibandingkan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji hukum positif terhadap pernikahan siri dan sanksi pidana apabila terjadi Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam nikah siri. Dengan metodependekatan yaitu yuridis normatif. Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang menekankan pada aspek suatu pemahaman secara mendalam terhadap masalah yang diteliti. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, penelitian ini mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Hasil dari penelitian ini yaitu bahwa perkawinan siri dalam hukum positif di Indonesia menurut ketentuan Undang-Undang Perkawinan tidak memiliki legalitas dan kekuatan hukum. Melanggar Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah, Nikah, Talak dan Rujuk yakni setiap pernikahan harus diawasi oleh pegawai pencatat pernikahan, disertai sanksi berupa denda jika melanggar. Perkawinan siri tidak tercatat dan tidak memperoleh akta perkawinan, tidak adanya bukti akta perkawinan menyebabkan anak maupun istri dari nikah siri tidak mempunyai status hukum (legalitas) oleh negara. Apabila terjadi Kekerasan dalam Rumah Tangga tidak dapat diterapkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) sehingga korban tidak memiliki perlindungan hukum sebagaimana yang tercantum di dalam undang-undang tersebut. Sosialisasi serta pemahaman mengenai dampak nikah siri sangatlah penting, sehingga diperlukan peran serta dari pemerintah kepada masyarakat agar perkawinan dicatatkan sehingga lebih tertib administratif serta sebagai upaya perlindungan hukum bagi mereka.
KONSEP RECHTERLIJK PARDON TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA RINGAN UNTUK MENGATASI OVER CAPACITY LEMBAGA PEMASYARAKATAN Muyassaroh, Muyassaroh; Ridwan, Ridwan; Rofiana, Reine
LEGALITAS : Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 8, No 1 (2023)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31293/lg.v8i1.7019

Abstract

Kejahatan yang semakin berkembang, menyebabkan over capacity lembaga pemasyarakatan, penyumbang terbesar, menempati urutan kedua yakni tindak pidana pencurian yang di dalamnya termasuk pencurian ringan. Berdasarkan hal tersebut permasalahan utama yang dikaji dalam penelitian ini yakni mengenai bagaimana pertimbangan yang biasanya diberikan oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana ringan (tipiring) dalam KUHP Lama dan bagaimana konsep permaafan hakim (rechterlijk pardon) dalam KUHP Baru terhadap pelaku tindak pidana ringan, sebagai upaya untuk membantu mengatasi over capacity lembaga pemasyarakatan. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode yuridis normatif. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan undangundang. Sumber data yang digunakan menggunakan sumber data sekunder dari bahan hukum primer, kemudian dianalisis secara kualitatif. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa pertimbangan hakim yang biasanya diberikan hakim terhadap pelaku tipiring khususnya pada pencurian ringan, hanya berupa pertimbangan kaku yang sesuai dengan ketentuan undang-undang, tanpa mempertimbangkan bahwa hakim dapat mempertimbangkan rasa keadilan yang tengah hidup dalam masyarakat. Permaafan hakim yang diberikan terhadap pelaku tindak pidana ringan khususnya pencurian ringan dapat diberikan hakim dengan memperhatikan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sehingga apabila hakim dengan keyakinannya memandang bahwa penjatuhan pidana tidakbermanfaat untuk mencegah pelaku mengulangi tindak pidana dan berpendapat bahwa pemberian maaf akan membawa manfaat serta dampak yang lebih baik bagi pelaku maka hakim dapat memberikan Permaafan. Berdasarkan hal tersebut konsep rechterlijk pardon dalam KUHP Baru sangat penting untuk segera diterapkan untuk mengatasi over capacity lembaga pemasyarakatan.
TINJAUAN HUKUM PIDANA TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM DALAM TINDAK PIDANA PENADAHAN SEPEDA MOTOR (Studi Putusan Nomor 1033/Pid.B/2021/PN Srg) Amal, Muhamad Ichlasul; Irawan, Benny; Rofiana, Reine
LEGALITAS : Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 8, No 1 (2023)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31293/lg.v8i1.7037

Abstract

Tindak pidana penadahan merupakan suatu kejahatan yang dilakukan oleh seseorang dengancara membeli sesuatu barang yang ternyata merupakan hasil kejahatan seperti pencurian,penggelapan, penipuan, pemerasan dan hasil rampasan, yang dinamakan “sekongkol” atau biasa pula disebut “tadah” itu sebenarnya hanya perbuatan yang sebagaimana diklasifikasikan dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP sampai dengan Pasal 482 KUHP. Sehinggapeneliti mengidentifikasi masalah yaitu yang pertama, bagaimana pertimbangan hakim dalampemberian sanksi terhadap tindak pidana penadahan sepeda motor (Studi Putusan Nomor1033/Pid.B/2021/PN Srg)? Kedua, bagaimana penegakan hukum dalam penerapan tindakpidana penadahan sepeda motor (Studi Putusan Nomor 1033/Pid.B/2021/PN Srg)?. Dalampenelitian ini peneliti menggunakan dua teori yaitu pertama teori pertimbangan hakim ratiodecidendi dan kedua teori penegakan hukum. Selanjutnya peneliti menggunakan metodepenelitian dengan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan kepustakaan, kemudianpeneliti menggunakan jenis penelitian hukum yuridis normatif dengan menggunakan studilapangan, selain itu peneliti menggunakan cara wawancara sebagai penguatan bukti datadalam skripsi, adapun bahan atau sumber hukum yang digunakan adalah melalui bahanhukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, dalam teknik pengumpulandata peneliti menggunakan studi kepustakaan dan juga studi literatur, maka dalam penelitianini juga menggunakan penelitian deskriptif analitis. Adapun hasil dari penelitian ini adalahMajelis hakim diharapkan dapat memberikan sanksi yang lebih berat bagi pelaku tindakpidana penadahan sepeda motor yang disertai dengan pemalsuan surat kendaraan bermotorsesuai dengan pertimbangan hukum hakim ratio decidendi, Jaksa Penuntut Umum sebaiknyaagar dapat memahami mengenai Pasal-pasal mana yang tepat untuk digunakan dalam suratdakwaan, kemudian seharusnya jaksa mengganti surat dakwaannya dari dakwaan alternatif kedakwaan kumulatif dan untuk masyarakat agar dapat membuka pandangannya dan hatinuraninya untuk cenderung lebih menaati aturan hukum yang berlaku.

Page 1 of 1 | Total Record : 6

 1 

Filter by Year

2023 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 10, No 2 (2025) Vol 10, No 1 (2025) Vol 9, No 2 (2024) Vol 9, No 1 (2024) Vol 8, No 2 (2023) Vol 8, No 1 (2023) Vol 7, No 2 (2022) Vol 7, No 1 (2022) Vol 6, No 2 (2021) Vol 6, No 1 (2021) Vol 5, No 2 (2020) Vol 5, No 1 (2020) Vol 4, No 2 (2019) Vol 4, No 1 (2019): LEGALITAS Vol 3, No 2 (2018) Vol 3, No 1 (2018) Vol 2, No 2 (2017) Vol 2, No 1 (2017) Vol 1, No 2 (2016) Vol 1, No 1 (2016) More Issue