cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Tri Eka Saputra
Contact Email
amar.vifada@gmail.com
Phone
+6285399929080
Journal Mail Official
amar.vifada@gmail.com
Editorial Address
G1 No 07 Perumahan Citra Bontomarannu Kec. Bontomarannu, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan 92161
Location
Kab. gowa,
Sulawesi selatan
INDONESIA
Vifada Assumption Journal of Law
Published by Yayasan Vifada Cendikia Indonesia
ISSN : -     EISSN : 29871263     DOI : https://doi.org/10.70184/g99fyy65
Core Subject : Humanities, Education,
Humanities Other
Vifada Assumption Journal of Law encourages courageous and bold new ideas, focusing on contribution, theoretical, managerial, and social life implications. Vifada Assumption Journal of Law welcomes papers, These may include but are not limited to : Employment, and food, as well as the advantages and disadvantages of globalization from transnational and global perspectives. various fields such as civil law, criminal law, constitutional and administrative law, customary institution law, religious jurisprudence law, international regime law, legal pluralism governance, Gender and poverty, Governance Law Science Social policy, Social development, Social and health governance, Social welfare, Social Security Social Protection Sustainability Development Goals (SDG) The Vifada Assumption Journal of Law seeks to publish articles that address the intersections of social issues, law science, governance, politics, and policies at various levels or scales — transnational social movements and non-governmental organizations; international intergovernmental organizations, and world-regional and transregional intergovernmental institutions and groupings — using a global or transnational analytical framework. Focusing on aspects of social policy and social governance and factors of globalization and policy diffusion, broadly defined, in both contemporary and historical contexts, the journal serves academic and policy-making or advocacy audiences across the global North and South. Contributions from across all disciplines and fields of study from a wide range of theoretical and political perspectives are strongly encouraged.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 59 Documents
 1   2   3   4   5 
Implementasi Penyerahan Kewenangan Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya Dari Pemerintah Kepada Pemerintah Daerah (Suatu Studi Di Sulawesi Selatan) Khairil Akram
Vifada Assumption Journal of Law Vol. 2 No. 1 (2024): January - June
Publisher : Yayasan Vifada Cendikia Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70184/r5n7fy77

Abstract

Penelitian ini dilakukan dengan bertujuan untuk untuk menganalisis dan menjelaskan implementasi penyerahan kewenangan Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya Dari Pemerintah Kepada Pemerintah Daerah di Provinsi Sulawesi Selatan dan faktor-faktor yang mempengaruhi. enelitian ini menggunakan pendekatan normatif-empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: Implementasi penyerahan kewenangan pelestarian dan pengelolaan cagar budaya menurut Undang-Undang 11 Tahun 2010 yang dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan Kota Makassar, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Gowa serta Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Maros belum berjalan efektif sesuai dengan yang diamanatkan Undang-Undang 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi penyerahan kewenangan pelestarian dan pengelolaan cagar budaya menurut Undang-Undang 11 Tahun 2010 di Sulawesi Selatan yaitu faktor peraturan perundang-undangan, struktur hukum, budaya hukum, sinkronisasi dan komunikasi antar organsisasi perangkat daerah, dan faktor partisipasi masyarakat.
Kedudukan Lembaga Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia Dalam Prespektif Hukum Positif Indonesia Kastury, Andi Hamniza
Vifada Assumption Journal of Law Vol. 2 No. 2 (2024): July - December
Publisher : Yayasan Vifada Cendikia Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa serta mengkaji konstruksi yuridis kedudukan dan pemberlakuan sanksi hukum atas pelanggaran disiplin tenaga kesehatan kedokteran oleh Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan statue approach, analytical approach, conceptual approach, menggunakan metode Analisa analisis data kualititif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia, berperan penting dalam menegakkan standar etika dan disiplin profesi kedokteran di Indonesia, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. Sebagai lembaga quasi-judicial di bawah Konsil Kedokteran Indonesia, memiliki kewenangan untuk menerima pengaduan, memeriksa, dan memutuskan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh tenaga medis, dengan keputusan yang bersifat final dan mengikat. Pemberlakuan sanksi hukum atas pelanggaran disiplin tenaga kesehatan kedokteran oleh MKDKI merupakan langkah penting dalam menjaga standar etika dan profesionalisme di bidang kedokteran. Meskipun terdapat berbagai tantangan, peran MKDKI dalam menegakkan disiplin tetap krusial untuk melindungi masyarakat dan memastikan pelayanan kesehatan yang berkualitas.
Strategi Kepolisian Republik Indonesia Dalam Penanganan Anak Yang Terpapar Radikalisme Di Lingkungan Keluarga Saputra, Tri Eka; Putri, Geizy Azhari
Vifada Assumption Journal of Law Vol. 2 No. 2 (2024): July - December
Publisher : Yayasan Vifada Cendikia Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa serta mengkaji strategi kepolisian dalam penanganan anak yang terpapar radikalisme dan faktor yang menyebabkan anak terpapar paham radikalisme di lingkungan keluarga. Penelitian ini menggunakan metode normatif atau doktrinal yang bertujuan untuk menganalisis strategi Kepolisian dalam penanganan anak yang terpapar radikalisme. Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif yang bertujuan untuk membangun konsep teori yang berdasarkan bahan bacaan dengan menggunakan metode pendekatan peraturan perundangundangan (statue approach), pendekatan analitis (analytical approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : Pendekatan secara deradikalisasi sesungguhnya merupakan salah satu metode dalam penanganan anak yang terpapar gerakan radikal terorisme, dimana tahapan rehabilitasi yang dilakukan oleh kepolisian menjadi strategi Kepolisian dalam penanganan anak. Dalam pendekatan ini anak dilihat sebagai manusia secara seutuhnya, sehingga proses pembinaan kepada anak dapat menjadikan seorang anak untuk meninggalkan ideologi radikal dan kembali memmiliki kehidupan normal di masyarakat. Radikalisme di kalangan anak muda merupakan fenomena yang kompleks dan dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk ideologi, psikologis, dan ekonomi. Anak-anak yang terpapar radikalisme sering kali menghadapi krisis identitas, kekecewaan terhadap kondisi sosial-ekonomi, dan terbatasnya akses terhadap pendidikan berkualitas. Kelompok radikal memanfaatkan situasi ini dengan menawarkan solusi yang tampak sederhana tetapi berbahaya, seperti ideologi Khilafah, yang menarik bagi mereka yang merasa tidak puas dengan sistem yang ada.
Peran Notaris/PPAT Dalam Jual Beli Tanah Dan Bangunan Dengan Sistem Kredit Melalui Pembiayaan Bank Di Kabupaten Luwu Timur Pratama, Erick; Ichsan, Nursyamsi; Syam, Andi Fatmawaty
Vifada Assumption Journal of Law Vol. 2 No. 2 (2024): July - December
Publisher : Yayasan Vifada Cendikia Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa serta mengkaji peran dan prosedur hukum perjanjian Notaris/PPAT dalam jual beli tanah dan bangunan dengan sistem kredit melalui pembiayaan bank di Kabupaten Luwu Timur. Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum gabungan normatif dan empiris, yaitu penelilitian yang menggunakan data skunder atau data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan dan juga fakta-fakta empiris yang diambil dari prilaku manusia, baik prilaku verbal yang di dapat melalui wawancara maupun prilaku nyata melalui pengamatan langsung. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : Peran Notaris/PPAT dalam jual beli tanah dan bangunan dengan sistem kredit melalui pembiayaan bank di Kabupaten Luwu Timur adalah membuat akta jual beli atas tanah/bangunan yang menjadi objek jual beli, memberikan penyuluhan kepada masing-masing pihak akan akibat yang akan timbul dalam proses jual beli dengan pembiayaan bank, dan menerbitkan convernote sebagai bukti telah terjadi peralihan hak dari penjual kepada pembeli. Selain itu Notaris/PPAT juga berperan dalam proses balik nama dan membuat SKMHT sebagai jaminan hak tanggungan bagi bank. Prosedur hukum perjanjian Notaris/PPAT dalam jual beli tanah dan bangunan dengan sistem kredit melalui pembiayaan bank di Kabupaten Luwu Timur adalah melalui tahapan pengecekan: data penjual dan pembeli, sertifikat asli, pajak, penerbitan Akta Jual Beli dan balik nama. 
Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Ilegal Logging Oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Utama, Ricky Resky; Pawennei, Mulyati; Sutiawati, Sutiawati
Vifada Assumption Journal of Law Vol. 2 No. 2 (2024): July - December
Publisher : Yayasan Vifada Cendikia Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa serta mengkaji efektivitas penegakan hukum terhadap pelaku illegal logging di Diskreskrimsus Polda Sulsel, dan faktor yang menghambat penegakan hukum terhadap pelaku illegal logging di Diskreskrimsus Polda Sulsel. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris, yaitu mengumpulkan data penelitian serta mengkaji ketentuan hukum yang berlaku dalam kenyataan di masyarakat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : Efektivitas penegakan hukum terhadap pelaku illegal logging di Diskreskrimsus Polda Sulsel, kurang berjalan secara efektif dikarenakan Penyidik Ditreskrimsus Polda Sulsel perlu keterangan dari saksi ahli guna mendukung unsur-unsur tindak pidana illegal logging dalam Berita Acara Pemeriksaan. Faktor yang menghambat penegakan hukum terhadap pelaku illegal logging di Diskreskrimsus Polda Sulsel, yaitu: Keadaan Geografis; Keterbatasan Penyidik Ditreskrimsus Polda Sulsel; Masyarakat. Pada ketiga faktor tersebut yang paling berpengaruh terhadap penegakan hukum terhadap pelaku illegal logging adalah Keterbatasan Penyidik Ditreskrimsus Polda Sulsel.
Efektivitas Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Perceraian Di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Arso Yuliani, Yuliani; Sari, Liani; Suwito, Suwito
Vifada Assumption Journal of Law Vol. 2 No. 2 (2024): July - December
Publisher : Yayasan Vifada Cendikia Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas pemenuhan nafkah anak pasca perceraian serta menganalisa faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pemenuhan nafkah anak pasca perceraian di wilayah hukum Pengadilan Agama Arso. Tipe penelitian ini adalah penelitian Kualitatif. Berdasarkan fokus kajiannya, jenis penelitian ini adalah penelitian Normatif Empiris, merupakan jenis penelitian yang menggunakan data sekunder (dari perpustakaan) dan di dukung oleh data primer berdasarkan penelitian lapangan seperti observasi, wawancara dan survei. Penentuan sampel dilakukan dengan teknik purposive sampling, teknik pengumpulan data menggunakan metode wawancara dan dokumentasi untuk diolah dan disusun guna membentuk sebuah kesimpulan dan analisis yang tepat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pelaksanaan pemenuhan nafkah anak pasca perceraian di wilayah hukum Pengadilan Agama Arso tidak sepenuhnya berjalan efektif. Hal tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor baik dari segi internal maupun dari segi eksternal. Dari segi internal pelaku perceraian, pelaksanaan pemenuhan nafkah anak pasca perceraian dipengaruhi oleh perubahan emosional seperti kesedihan, marah, atau rasa bersalah yang masih membekas setelah terjadinya perceraian, adanya hambatan/kurangnya komunikasi yang baik, bahkan sampai hilang kontak antar mantan pasangan, serta budaya hukum individu itu sendiri yang tidak taat hukum. Dari segi eksternal, pelaksanaan pemenuhan nafkah anak pasca perceraian di pengaruhi oleh kondisi ekonomi yang kurang stabil, ketentuan hukum dengan tidak adanya tindakan tegas/sanksi hukum terhadap mantan suami, karena putusan Pengadilan Agama hanya sebatas sanksi moril bukan sanksi pidana serta tidak adanya dukungan institusional.
Menelisik Regulasi Kemaritiman Dalam Kerangka Omnibus Law Sebagai Upaya Mendorong Investasi Dan Keberlanjutan Irawan, Ady; Mokodompit, Eliyanti Agus
Vifada Assumption Journal of Law Vol. 2 No. 2 (2024): July - December
Publisher : Yayasan Vifada Cendikia Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa serta mengkaji: Strategi Omnibus Law sebagai upaya harmonisasi regulasi untuk mendorong investasi di sektor kemaritiman indonesia, serta Pendekatan Omnibus Law untuk mencapai keseimbangan antara investasi sektor kemaritiman dan keberlanjutan ekosistem laut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan statue approach dan conceptual approach, dengan menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non-hukum, kemudian dianalisis menggunakan metode deduktif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : Strategi Omnibus Law di sektor kemaritiman bertujuan menyederhanakan regulasi, mempercepat perizinan, dan menciptakan kepastian hukum untuk mendorong investasi. Langkah ini diharapkan meningkatkan daya saing, menarik lebih banyak investor, dan mendukung pembangunan ekonomi berkelanjutan. Pendekatan Omnibus Law adalah instrumen penting untuk menyelaraskan regulasi sektor kemaritiman guna menciptakan investasi yang kondusif dan menjaga keberlanjutan ekosistem laut. Keberhasilan penerapannya bergantung pada komitmen politik untuk menyeimbangkan kepentingan ekonomi dengan perlindungan lingkungan.
Integrasi Sistem Peradilan Pemilihan Umum Melalui Pembentukan Mahkamah Pemilihan Umum Ravi Rowa, Irvan; Syakir; Salim, Habibullah
Vifada Assumption Journal of Law Vol. 2 No. 2 (2024): July - December
Publisher : Yayasan Vifada Cendikia Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pemilu yang tidak hanya berakhir pada perhitungan suara, dan justru harus diselesaikan di lembaga peradilan, tanpa disadari telah menjadi tolok ukur yang dapat melegitimasi dan menilai kualitas demokrasi. Situasi ini menegaskan bahwa keberadaan lembaga peradilan telah menjadi bagian penting terhadap keberlangsungan proses Pemilu. Penelitian ini mencoba menilai kembali proses pelaksanaan sistem peradilan Pemilu di Indonesia. Dengan menggunakan penelitian hukum normatif doktrinal yang dikolaborasikan dengan metode Reform Oriented Research, penelitian ini menemukan permasalahan-permasalahan yang dihadapi di dalam sistem peradilan Pemilu di Indonesia. Permasalahan-permasalahan tersebut di antaranya, tarik ulur kewenangan penyelesaian sengketa pemilihan kepala daerah, disintegrasi dan tumpang tindihnya kewenangan penyelesaian sengketa pemilihan Umum, menumpuknya sengketa Pemilu dan Pilkada di MK, serta permasalahan mengenai sistem recall anggota DPR oleh partai politik. Dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan tersebut, penelitian ini menawarkan gagasan berupa pengintegrasian seluruh proses penyelesaian sengketa Pemilu di dalam sebuah Mahkamah Pemilu. Mahkamah Pemilu akan diposisikan sejajar dengan MK dan MA. Mahkamah Pemilu berwenang untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final dan mengikat untuk memutus tentang pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu, pelanggaran administrasi Pemilu, sengketa proses Pemilu, tindak pidana Pemilu, sengketa hasil serta sengketa pasca Pemilu.
Menelisik Regulasi Kemaritiman Dalam Kerangka Omnibus Law Sebagai Upaya Mendorong Investasi Dan Keberlanjutan Irawan, Ady; Mokodompit, Eliyanti Agus
Vifada Assumption Journal of Law Vol. 2 No. 2 (2024): July - December
Publisher : Yayasan Vifada Cendikia Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70184/1raw4n2025

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa serta mengkaji: Strategi Omnibus Law sebagai upaya harmonisasi regulasi untuk mendorong investasi di sektor kemaritiman indonesia, serta Pendekatan Omnibus Law untuk mencapai keseimbangan antara investasi sektor kemaritiman dan keberlanjutan ekosistem laut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan statue approach dan conceptual approach, dengan menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non-hukum, kemudian dianalisis menggunakan metode deduktif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : Strategi Omnibus Law di sektor kemaritiman bertujuan menyederhanakan regulasi, mempercepat perizinan, dan menciptakan kepastian hukum untuk mendorong investasi. Langkah ini diharapkan meningkatkan daya saing, menarik lebih banyak investor, dan mendukung pembangunan ekonomi berkelanjutan. Pendekatan Omnibus Law adalah instrumen penting untuk menyelaraskan regulasi sektor kemaritiman guna menciptakan investasi yang kondusif dan menjaga keberlanjutan ekosistem laut. Keberhasilan penerapannya bergantung pada komitmen politik untuk menyeimbangkan kepentingan ekonomi dengan perlindungan lingkungan.
Integrasi Sistem Peradilan Pemilihan Umum Melalui Pembentukan Mahkamah Pemilihan Umum Ravi Rowa, Irvan; Syakir; Salim, Habibullah
Vifada Assumption Journal of Law Vol. 2 No. 2 (2024): July - December
Publisher : Yayasan Vifada Cendikia Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70184/rav120251

Abstract

Pemilu yang tidak hanya berakhir pada perhitungan suara, dan justru harus diselesaikan di lembaga peradilan, tanpa disadari telah menjadi tolok ukur yang dapat melegitimasi dan menilai kualitas demokrasi. Situasi ini menegaskan bahwa keberadaan lembaga peradilan telah menjadi bagian penting terhadap keberlangsungan proses Pemilu. Penelitian ini mencoba menilai kembali proses pelaksanaan sistem peradilan Pemilu di Indonesia. Dengan menggunakan penelitian hukum normatif doktrinal yang dikolaborasikan dengan metode Reform Oriented Research, penelitian ini menemukan permasalahan-permasalahan yang dihadapi di dalam sistem peradilan Pemilu di Indonesia. Permasalahan-permasalahan tersebut di antaranya, tarik ulur kewenangan penyelesaian sengketa pemilihan kepala daerah, disintegrasi dan tumpang tindihnya kewenangan penyelesaian sengketa pemilihan Umum, menumpuknya sengketa Pemilu dan Pilkada di MK, serta permasalahan mengenai sistem recall anggota DPR oleh partai politik. Dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan tersebut, penelitian ini menawarkan gagasan berupa pengintegrasian seluruh proses penyelesaian sengketa Pemilu di dalam sebuah Mahkamah Pemilu. Mahkamah Pemilu akan diposisikan sejajar dengan MK dan MA. Mahkamah Pemilu berwenang untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final dan mengikat untuk memutus tentang pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu, pelanggaran administrasi Pemilu, sengketa proses Pemilu, tindak pidana Pemilu, sengketa hasil serta sengketa pasca Pemilu.

Page 3 of 6 | Total Record : 59

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2023 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 3 No. 1 (2025): January - June Vol. 2 No. 2 (2024): July - December Vol. 2 No. 1 (2024): January - June Vol. 1 No. 2 (2023): July - December Vol. 1 No. 1 (2023): January - June