cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Tri Eka Saputra
Contact Email
amar.vifada@gmail.com
Phone
+6285399929080
Journal Mail Official
amar.vifada@gmail.com
Editorial Address
G1 No 07 Perumahan Citra Bontomarannu Kec. Bontomarannu, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan 92161
Location
Kab. gowa,
Sulawesi selatan
INDONESIA
Vifada Assumption Journal of Law
Published by Yayasan Vifada Cendikia Indonesia
ISSN : -     EISSN : 29871263     DOI : https://doi.org/10.70184/g99fyy65
Core Subject : Humanities, Education,
Humanities Other
Vifada Assumption Journal of Law encourages courageous and bold new ideas, focusing on contribution, theoretical, managerial, and social life implications. Vifada Assumption Journal of Law welcomes papers, These may include but are not limited to : Employment, and food, as well as the advantages and disadvantages of globalization from transnational and global perspectives. various fields such as civil law, criminal law, constitutional and administrative law, customary institution law, religious jurisprudence law, international regime law, legal pluralism governance, Gender and poverty, Governance Law Science Social policy, Social development, Social and health governance, Social welfare, Social Security Social Protection Sustainability Development Goals (SDG) The Vifada Assumption Journal of Law seeks to publish articles that address the intersections of social issues, law science, governance, politics, and policies at various levels or scales — transnational social movements and non-governmental organizations; international intergovernmental organizations, and world-regional and transregional intergovernmental institutions and groupings — using a global or transnational analytical framework. Focusing on aspects of social policy and social governance and factors of globalization and policy diffusion, broadly defined, in both contemporary and historical contexts, the journal serves academic and policy-making or advocacy audiences across the global North and South. Contributions from across all disciplines and fields of study from a wide range of theoretical and political perspectives are strongly encouraged.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 59 Documents
 2   3   4   5   6 
Implementasi Penyerahan Kewenangan Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya Dari Pemerintah Kepada Pemerintah Daerah (Suatu Studi Di Sulawesi Selatan) Akram, Khairil
Vifada Assumption Journal of Law Vol. 2 No. 1 (2024): January - June
Publisher : Yayasan Vifada Cendikia Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70184/r5n7fy77

Abstract

Penelitian ini dilakukan dengan bertujuan untuk untuk menganalisis dan menjelaskan implementasi penyerahan kewenangan Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya Dari Pemerintah Kepada Pemerintah Daerah di Provinsi Sulawesi Selatan dan faktor-faktor yang mempengaruhi. enelitian ini menggunakan pendekatan normatif-empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: Implementasi penyerahan kewenangan pelestarian dan pengelolaan cagar budaya menurut Undang-Undang 11 Tahun 2010 yang dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan Kota Makassar, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Gowa serta Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Maros belum berjalan efektif sesuai dengan yang diamanatkan Undang-Undang 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi penyerahan kewenangan pelestarian dan pengelolaan cagar budaya menurut Undang-Undang 11 Tahun 2010 di Sulawesi Selatan yaitu faktor peraturan perundang-undangan, struktur hukum, budaya hukum, sinkronisasi dan komunikasi antar organsisasi perangkat daerah, dan faktor partisipasi masyarakat.
Kedudukan Lembaga Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia Dalam Prespektif Hukum Positif Indonesia Kastury, Andi Hamniza
Vifada Assumption Journal of Law Vol. 2 No. 2 (2024): July - December
Publisher : Yayasan Vifada Cendikia Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70184/vh8xwy88

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa serta mengkaji konstruksi yuridis kedudukan dan pemberlakuan sanksi hukum atas pelanggaran disiplin tenaga kesehatan kedokteran oleh Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan statue approach, analytical approach, conceptual approach, menggunakan metode Analisa analisis data kualititif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia, berperan penting dalam menegakkan standar etika dan disiplin profesi kedokteran di Indonesia, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. Sebagai lembaga quasi-judicial di bawah Konsil Kedokteran Indonesia, memiliki kewenangan untuk menerima pengaduan, memeriksa, dan memutuskan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh tenaga medis, dengan keputusan yang bersifat final dan mengikat. Pemberlakuan sanksi hukum atas pelanggaran disiplin tenaga kesehatan kedokteran oleh MKDKI merupakan langkah penting dalam menjaga standar etika dan profesionalisme di bidang kedokteran. Meskipun terdapat berbagai tantangan, peran MKDKI dalam menegakkan disiplin tetap krusial untuk melindungi masyarakat dan memastikan pelayanan kesehatan yang berkualitas.
Strategi Kepolisian Republik Indonesia Dalam Penanganan Anak Yang Terpapar Radikalisme Di Lingkungan Keluarga Saputra, Tri Eka; Putri, Geizy Azhari
Vifada Assumption Journal of Law Vol. 2 No. 2 (2024): July - December
Publisher : Yayasan Vifada Cendikia Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70184/95p0dp33

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa serta mengkaji strategi kepolisian dalam penanganan anak yang terpapar radikalisme dan faktor yang menyebabkan anak terpapar paham radikalisme di lingkungan keluarga. Penelitian ini menggunakan metode normatif atau doktrinal yang bertujuan untuk menganalisis strategi Kepolisian dalam penanganan anak yang terpapar radikalisme. Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif yang bertujuan untuk membangun konsep teori yang berdasarkan bahan bacaan dengan menggunakan metode pendekatan peraturan perundangundangan (statue approach), pendekatan analitis (analytical approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : Pendekatan secara deradikalisasi sesungguhnya merupakan salah satu metode dalam penanganan anak yang terpapar gerakan radikal terorisme, dimana tahapan rehabilitasi yang dilakukan oleh kepolisian menjadi strategi Kepolisian dalam penanganan anak. Dalam pendekatan ini anak dilihat sebagai manusia secara seutuhnya, sehingga proses pembinaan kepada anak dapat menjadikan seorang anak untuk meninggalkan ideologi radikal dan kembali memmiliki kehidupan normal di masyarakat. Radikalisme di kalangan anak muda merupakan fenomena yang kompleks dan dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk ideologi, psikologis, dan ekonomi. Anak-anak yang terpapar radikalisme sering kali menghadapi krisis identitas, kekecewaan terhadap kondisi sosial-ekonomi, dan terbatasnya akses terhadap pendidikan berkualitas. Kelompok radikal memanfaatkan situasi ini dengan menawarkan solusi yang tampak sederhana tetapi berbahaya, seperti ideologi Khilafah, yang menarik bagi mereka yang merasa tidak puas dengan sistem yang ada.
Peran Notaris/PPAT Dalam Jual Beli Tanah Dan Bangunan Dengan Sistem Kredit Melalui Pembiayaan Bank Di Kabupaten Luwu Timur Pratama, Erick; Ichsan, Nursyamsi; Syam, Andi Fatmawaty
Vifada Assumption Journal of Law Vol. 2 No. 2 (2024): July - December
Publisher : Yayasan Vifada Cendikia Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70184/61pp0553

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa serta mengkaji peran dan prosedur hukum perjanjian Notaris/PPAT dalam jual beli tanah dan bangunan dengan sistem kredit melalui pembiayaan bank di Kabupaten Luwu Timur. Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum gabungan normatif dan empiris, yaitu penelilitian yang menggunakan data skunder atau data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan dan juga fakta-fakta empiris yang diambil dari prilaku manusia, baik prilaku verbal yang di dapat melalui wawancara maupun prilaku nyata melalui pengamatan langsung. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : Peran Notaris/PPAT dalam jual beli tanah dan bangunan dengan sistem kredit melalui pembiayaan bank di Kabupaten Luwu Timur adalah membuat akta jual beli atas tanah/bangunan yang menjadi objek jual beli, memberikan penyuluhan kepada masing-masing pihak akan akibat yang akan timbul dalam proses jual beli dengan pembiayaan bank, dan menerbitkan convernote sebagai bukti telah terjadi peralihan hak dari penjual kepada pembeli. Selain itu Notaris/PPAT juga berperan dalam proses balik nama dan membuat SKMHT sebagai jaminan hak tanggungan bagi bank. Prosedur hukum perjanjian Notaris/PPAT dalam jual beli tanah dan bangunan dengan sistem kredit melalui pembiayaan bank di Kabupaten Luwu Timur adalah melalui tahapan pengecekan: data penjual dan pembeli, sertifikat asli, pajak, penerbitan Akta Jual Beli dan balik nama. 
Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Ilegal Logging Oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Utama, Ricky Resky; Pawennei, Mulyati; Sutiawati, Sutiawati
Vifada Assumption Journal of Law Vol. 2 No. 2 (2024): July - December
Publisher : Yayasan Vifada Cendikia Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70184/7rmmb857

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa serta mengkaji efektivitas penegakan hukum terhadap pelaku illegal logging di Diskreskrimsus Polda Sulsel, dan faktor yang menghambat penegakan hukum terhadap pelaku illegal logging di Diskreskrimsus Polda Sulsel. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris, yaitu mengumpulkan data penelitian serta mengkaji ketentuan hukum yang berlaku dalam kenyataan di masyarakat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : Efektivitas penegakan hukum terhadap pelaku illegal logging di Diskreskrimsus Polda Sulsel, kurang berjalan secara efektif dikarenakan Penyidik Ditreskrimsus Polda Sulsel perlu keterangan dari saksi ahli guna mendukung unsur-unsur tindak pidana illegal logging dalam Berita Acara Pemeriksaan. Faktor yang menghambat penegakan hukum terhadap pelaku illegal logging di Diskreskrimsus Polda Sulsel, yaitu: Keadaan Geografis; Keterbatasan Penyidik Ditreskrimsus Polda Sulsel; Masyarakat. Pada ketiga faktor tersebut yang paling berpengaruh terhadap penegakan hukum terhadap pelaku illegal logging adalah Keterbatasan Penyidik Ditreskrimsus Polda Sulsel.
Efektivitas Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Perceraian Di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Arso Yuliani, Yuliani; Sari, Liani; Suwito, Suwito
Vifada Assumption Journal of Law Vol. 2 No. 2 (2024): July - December
Publisher : Yayasan Vifada Cendikia Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70184/pe9fsy06

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas pemenuhan nafkah anak pasca perceraian serta menganalisa faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pemenuhan nafkah anak pasca perceraian di wilayah hukum Pengadilan Agama Arso. Tipe penelitian ini adalah penelitian Kualitatif. Berdasarkan fokus kajiannya, jenis penelitian ini adalah penelitian Normatif Empiris, merupakan jenis penelitian yang menggunakan data sekunder (dari perpustakaan) dan di dukung oleh data primer berdasarkan penelitian lapangan seperti observasi, wawancara dan survei. Penentuan sampel dilakukan dengan teknik purposive sampling, teknik pengumpulan data menggunakan metode wawancara dan dokumentasi untuk diolah dan disusun guna membentuk sebuah kesimpulan dan analisis yang tepat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pelaksanaan pemenuhan nafkah anak pasca perceraian di wilayah hukum Pengadilan Agama Arso tidak sepenuhnya berjalan efektif. Hal tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor baik dari segi internal maupun dari segi eksternal. Dari segi internal pelaku perceraian, pelaksanaan pemenuhan nafkah anak pasca perceraian dipengaruhi oleh perubahan emosional seperti kesedihan, marah, atau rasa bersalah yang masih membekas setelah terjadinya perceraian, adanya hambatan/kurangnya komunikasi yang baik, bahkan sampai hilang kontak antar mantan pasangan, serta budaya hukum individu itu sendiri yang tidak taat hukum. Dari segi eksternal, pelaksanaan pemenuhan nafkah anak pasca perceraian di pengaruhi oleh kondisi ekonomi yang kurang stabil, ketentuan hukum dengan tidak adanya tindakan tegas/sanksi hukum terhadap mantan suami, karena putusan Pengadilan Agama hanya sebatas sanksi moril bukan sanksi pidana serta tidak adanya dukungan institusional.
Legal and National Security Reform: Reconstructing Data Privacy Regulations in the Era of Indonesia's Digital Sovereignty O’Sullivan, Aileen Bridget
Vifada Assumption Journal of Law Vol. 3 No. 1 (2025): January - June
Publisher : Yayasan Vifada Cendikia Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70184/9c2pfk27

Abstract

This article examines the legal and national security dimensions of Indonesia’s evolving approach to data privacy within the broader project of digital sovereignty. As Indonesia balances economic digitalization, national security imperatives, and citizens’ privacy rights, recent regulatory moves — including data-placement rules, platform oversight, and the Personal Data Protection law — reveal tensions between state control and cross-border data flows. Through doctrinal legal analysis, policy review, and comparative assessment of international data-sovereignty practices, this study reconstructs a regulatory framework that aligns privacy protection with legitimate national-security objectives while minimizing adverse effects on innovation and digital trade. The paper proposes a three-pillar reconstruction: (1) rights-preserving data governance (clear principles on purpose limitation, consent, and oversight); (2) targeted security exceptions (narrowly defined, proportionate, and time-bound measures backed by judicial or independent oversight); and (3) interoperable cross-border mechanisms (binding transfer safeguards, certifications, and mutual legal assistance). The proposed model aims to operationalize Indonesia’s digital sovereignty without unnecessary data localization or opaque access regimes, thereby fostering trust, foreign investment, and resilience against cyber threats. Recommendations include legislative refinements, creation of independent supervisory capacity, sectoral risk assessments, and multilateral engagement to harmonize standards.
Islamic Legal Reform and Democratic Values: Philosophical Foundations and Contemporary Challenges Byrne, Declan Patrick
Vifada Assumption Journal of Law Vol. 3 No. 1 (2025): January - June
Publisher : Yayasan Vifada Cendikia Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70184/hwscmn29

Abstract

This article explores the philosophical foundations and contemporary challenges of Islamic legal reform within democratic systems. As many Muslim-majority nations continue to negotiate the place of Islamic law in modern governance, tensions often emerge between traditional jurisprudence, state constitutionalism, and universal democratic norms. This study examines how key philosophical principles—such as justice, public welfare (maslahah), human dignity, and rational deliberation—serve as the normative basis for reconciling Islamic legal reasoning with democratic values. Employing a qualitative approach grounded in normative legal theory and comparative analysis, the paper highlights how reformist thinkers reinterpret classical concepts like ijtihad, maqāṣid al-sharī‘ah, and shura to support participatory governance, equality before the law, and protection of fundamental rights. Contemporary challenges, including politicization of religion, constitutional ambiguity, rising identity-based populism, and institutional reluctance toward legal modernization, are critically assessed to show why reform efforts often face resistance. The article argues that sustainable Islamic legal reform requires strengthening philosophical coherence, promoting inclusive interpretation, and enhancing institutional capacity within democratic frameworks. Ultimately, this study proposes a harmonization model in which Islamic legal ethics support democratic principles without eroding religious authenticity or constitutional stability.
Revisiting the Principle of Ultimum Remedium in Criminal Law Reform: A Human Rights Perspective on the Indonesian New Penal Code Gallagher, Fiona Mae
Vifada Assumption Journal of Law Vol. 3 No. 1 (2025): January - June
Publisher : Yayasan Vifada Cendikia Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70184/fgh25n48

Abstract

This article revisits the principle of ultimum remedium in the context of Indonesia’s new Penal Code, examining how the state’s renewed approach to criminalization aligns with contemporary human rights standards. Although ultimum remedium positions criminal law as a last resort, recent legal reforms demonstrate both expansion and recalibration of state punitive power. Through doctrinal analysis and a human-rights–based lens, this study evaluates whether the new Penal Code sufficiently limits over-criminalization, ensures proportionality, and incorporates alternative mechanisms such as administrative sanctions, restorative justice, and diversion. Particular attention is given to provisions that affect civil liberties, including morality-based offenses, expression-related crimes, and community-order regulations, which may conflict with international human rights norms on freedom, privacy, and legal certainty. The findings reveal a persistent tension between the government’s aims to maintain social order and the obligation to protect individual rights. While the new Penal Code introduces certain progressive elements, inconsistencies in the application of ultimum remedium risk perpetuating punitive excess and selective enforcement. The article argues that a rights-centered approach to criminal law reform requires clearer thresholds for criminalization, enhanced judicial oversight, and integration of non-penal policy pathways. Ultimately, strengthening the ultimum remedium principle is essential for ensuring that Indonesia’s criminal justice system remains both effective and rights-respecting.

Page 6 of 6 | Total Record : 59

 2   3   4   5   6 

Filter by Year

2023 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 3 No. 1 (2025): January - June Vol. 2 No. 2 (2024): July - December Vol. 2 No. 1 (2024): January - June Vol. 1 No. 2 (2023): July - December Vol. 1 No. 1 (2023): January - June