Binamulia Hukum
Jurnal Binamulia Hukum, merupakan jurnal peer-reviewed yang terbit dua kali dalam setahun (Juli dan Desember) diterbitkan cetak sejak tahun 2007 dan online pada tahun 2017 oleh Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana. Jurnal Binamulia Hukum memuat beberapa jenis penelitian dan ulasan disiplin ilmu yang dipilih dalam beberapa cabang ilmu hukum, antara lain Hukum Perdata, Hukum Pidana, Hukum Internasional, Hukum Tata Negara, Hukum Tata Negara, Hukum Lingkungan, Hukum Acara, Hukum Kesehatan, Hukum Bisnis, Sosiologi Hukum, dan isu-isu kontemporer terkait lainnya dalam bidang hukum.
Articles
199 Documents
<![CDATA[Perlindungan Hak Alimentasi Bagi Lansia di Panti Sosial Tresna Werdha (PSTW) Budi Mulia 1, Jakarta Timur ]]>
<![CDATA[Mutiarany]]>;
<![CDATA[Riri Ajeng Anjani]]>
<![CDATA[ Binamulia Hukum Vol. 10 No. 2 (2021): Binamulia Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Krisnadwipayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37893/jbh.v10i2.385
<![CDATA[Setiap manusia merupakan pendukung hak dan kewajiban yang sudah dimiliki pada saat manusia itu dilahirkan dan berakhir pada saat meninggal dunia. Dalam hukum keluarga alimentasi merupakan kewajiban bagi anak untuk memelihara orang tuanya seperti memberikan penafkahan dan memberikan bantuan mengingat usia 60 tahun atau lebih adalah fase di mana seseorang memasuki masa lanjut usia yang membutuhkan bantuan orang lain yang dikarenakan tidak semua lansia dapat melakukan kegiatan seorang diri, dan sangat membutuhkan kasih sayang dari anak-anaknya, maka dari itu adanya hak alimentasi yang wajib dilakukan oleh seorang anak. Hal tersebut dijelaskan dalam Pasal 46 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Tujuan penulis ingin menjelaskan hak alimentasi beserta akibat hukum bagi lansia yang hak-haknya tidak dipenuhi oleh anak-anaknya. Dalam hal ini penulis melakukan pendekatan kualitatif melalui observasi dan wawancara di Panti Sosial Tresna Werdha (PSTW) Budi Mulia 1, Jakarta Timur. PSWT memberikan pelayanan sosial, psikologis, perawatan medis, bimbingan fisik, mental, spiritual dan bimbingan pemanfaatan waktu luang yang bertujuan untuk meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas hidup dan keberfungsian sosial lansia terlantar sehingga dapat membuat hari tuanya dengan mengikuti ketenteraman lahir dan batin.]]>
<![CDATA[Euthanasia Dalam Hukum Pidana Indonesia dan Kode Etik Kedokteran ]]>
<![CDATA[Louisa Yesami Krisnalita]]>
<![CDATA[ Binamulia Hukum Vol. 10 No. 2 (2021): Binamulia Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Krisnadwipayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37893/jbh.v10i2.386
<![CDATA[Euthanasia berkaitan dengan hukum pidana dan ilmu kedokteran. Euthanasia secara umum adalah dengan sengaja tidak melakukan sesuatu untuk memperpanjang hidup seorang pasien atau sengaja tidak melakukan sesuatu untuk memperpendek atau mengakhiri hidup seorang pasien. Euthanasia dibagi menjadi dua yaitu euthanasia aktif (tindakan aktif yang dilakukan oleh dokter atas persetujuan pasien demi cepatnya proses kematian) dan euthanasia pasif (tindakan pasif dari seorang dokter dengan membiarkan pasien meninggal dengan sendirinya tanpa perawatan atau pengobatan). Adapun permasalahan yang diangkat adalah mengenai pengaturan euthanasia dalam hukum positif Indonesia dan mengenai perkembangan praktik euthanasia dibeberapa negara di mana menimbulkan kontroversi terhadap pihak-pihak yang menyetujui dan tidak menyetujui euthanasia. Metode penelitian yang dilakukan adalah deskriptif analisis, yuridis sosiologis komparatif. Pengaturan euthanasia dalam hukum pidana khususnya Pasal 344 KUHP tidak secara terperinci mengatur mengenai masalah euthanasia, sementara dari Kode Etik Kedokteran Indonesia dalam Pasal 7, seorang dokter berkewajiban mempertahankan dan memelihara kehidupan manusia.]]>
<![CDATA[Kajian Sosiologi Hukum Budaya Scan Aplikasi Peduli Lindungi Pada Kawasan Publik di Kota Besar ]]>
<![CDATA[Sardjana Orba Manullang]]>;
<![CDATA[Iis Isnaeni Nurwanty]]>
<![CDATA[ Binamulia Hukum Vol. 10 No. 2 (2021): Binamulia Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Krisnadwipayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37893/jbh.v10i2.387
<![CDATA[Pandemi Covid-19 telah memberikan beberapa perubahan dalam kehidupan manusia di seluruh dunia. Pengaruh dari Virus Sars Covid-19 kepada perilaku hukum masyarakat melalui telaah kebiasaan tertentu di Indonesia. Kasus yang dipaparkan adalah kebiasaan hukum yang timbul akibat virus Covid-19 itu, di mana masyarakat kini dipaksa untuk melakukan scan barcode di aplikasi peduli lindungi apabila ingin masuk ke kawasan publik khususnya yang berada di wilayah kota besar di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini memakai metode penelitian normatif/doctrinal. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan agar mengetahui bagaimana perilaku sosial bisa dipengaruhi oleh beberapa faktor.]]>
<![CDATA[Prinsip Kehati-Hatian Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Pendaftaran Hak Tanggungan ]]>
<![CDATA[Katrine Novia]]>;
<![CDATA[Pieter Everhardus Latumeten]]>
<![CDATA[ Binamulia Hukum Vol. 12 No. 1 (2023): Binamulia Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Krisnadwipayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37893/jbh.v12i1.388
<![CDATA[Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji dan menganalisis prinsip kehati-hatian PPAT dalam pendaftaran hak tanggungan serta tugas dan kewenangan PPAT dalam proses pendaftaran hak tanggungan. Metode penelitian adalah yuridis normatif dan tipologi penelitian dilihat dari sisi sudutnya adalah penelitian preskriptif. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Notaris IRW selaku PPAT tidak bertindak secara hati-hati, sehingga akta pemberian hak tanggungan yang telah berlaku tidak dapat membawa akibat hukum baik kepada debitur maupun kreditur. Tugas dan kewenangan PPAT dalam proses pendaftaran hak tanggungan adalah membuat dan menandatangani APHT serta mengajukan permohonan kepada kantor pertanahan setempat. Dalam perkembangan digitalisasi pada saat ini, pendaftaran hak tanggungan dapat dilakukan melalui sistem HT-el yang memudahkan PPAT dalam pembebanan hak tanggungan hak atas tanah.]]>
<![CDATA[Akibat Sertifikasi Fidusia Atas Wanprestasi Debitur: Studi Kasus Putusan Nomor 54/Pdt.GS/2020/PN.Bdg. ]]>
<![CDATA[Herawati, Tanti]]>;
<![CDATA[Gultom, Elfrida Ratnawati]]>
<![CDATA[ Binamulia Hukum Vol. 12 No. 2 (2023): Binamulia Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Krisnadwipayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37893/jbh.v12i2.390
<![CDATA[Kredit dan pembiayaan menjadi solusi bagi masyarakat untuk meningkatkan pendapatan ekonomi dan mempermudah bagi masyarakat untuk mendapatkan suatu hal yang dirasa tidak mampu menjadi mampu serta mengatasi masalah ini dengan munculnya sewa menyewa usaha (leasing). Kredit sebagai salah satu aktivitas ekonomi yang berkembang cukup pesat di Indonesia telah memberi berbagai kemungkinan guna mempermudah lalu lintas ekonomi di berbagai sektor, sebagai contoh adalah kredit pembelian kendaraan bermotor. Penelitian ini mengkaji permasalahan bagaimana akibat sertifikasi fidusia atas wanprestasi debitur? dan perlindungan hukum terhadap kreditur atas wanprestasi yang dilakukan terhadap debitur? Metode analisis yang digunakan adalah yuridis normatif. Hasilnya bahwa perjanjian perusahaan pembiayaan dengan debitur yaitu para penggugat dan tergugat telah membuat perjanjian pembiayaan serta tergugat sepakat untuk menerima fasilitas pembiayaan dari penggugat berdasarkan perjanjian pembiayaan multiguna dengan cara pembelian dengan pembayaran secara angsuran, perlindungan hukum terhadap kreditur ini diatur dalam KUH Perdata Pasal 1131 dan 1132 dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Pasal 1131 KUHP segala kebendaan baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan, Pasal 1132 KUHP kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan kepadanya, pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan.]]>
<![CDATA[Perlindungan Pembeli Apartemen Pre Project Selling: Studi Kasus Keterlambatan Serah Terima Proyek Meikarta ]]>
<![CDATA[Therik, Danish Ferdie]]>;
<![CDATA[Gultom, Elfrida Ratnawati]]>
<![CDATA[ Binamulia Hukum Vol. 12 No. 2 (2023): Binamulia Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Krisnadwipayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37893/jbh.v12i2.392
<![CDATA[Penjualan apartemen secara pre project selling yang sedang berkembang saat ini dihadapkan dengan berbagai permasalahan yang menyertainya, risiko terbesar bagi pembeli secara pre project selling adalah kegagalan pengembang untuk menyerahkan unit apartemen tepat waktu sesuai perjanjian, berbagai peraturan telah diterbitkan untuk melindungi hak-hak konsumen, akan tetapi keterlambatan penyelesaian proyek Meikarta merupakan bukti bahwa banyaknya peraturan belum dapat menjamin perlindungan menyeluruh terhadap pembeli. Pembeli menanggung risiko yang besar atas kegagalan penyerahan unit apartemen dan menempatkan pembeli berada dipihak yang sangat rentan. Peraturan perundang-undangan telah menyediakan landasan hukum bagi pembeli untuk memperjuangkan hak-haknya akan tetapi putusan Pengadilan Niaga No. 328/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga Jakarta Pusat membatasi upaya pembeli tersebut. Penelitian ini mengangkat upaya yang masih mungkin dapat dilakukan untuk memberikan perlindungan kepada pembeli apartemen secara pre project selling dengan mengangkat studi kasus pada proyek Meikarta.]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum Kehilangan Barang Konsumen Hotel ]]>
<![CDATA[Cahyono, Natasya Angelina]]>;
<![CDATA[Sari, Retno Dewi Pulung]]>
<![CDATA[ Binamulia Hukum Vol. 12 No. 2 (2023): Binamulia Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Krisnadwipayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37893/jbh.v12i2.409
<![CDATA[Pelaku usaha dan konsumen merupakan komponen yang saling terkait dalam hubungan usaha. Pelaku usaha hotel dengan tamu hotel memiliki hak dan kewajiban masing-masing yang saling dijaga dan dipenuhi. Penelitian ini merumuskan isu-isu masalah yakni bagaimana pertanggungjawaban hukum jika terjadi kehilangan barang tamu serta bagaimana pertanggungjawaban hukum jika tamu hotel melakukan pencemaran nama baik hotel tersebut. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif dengan menerapkan penelitian yang bersifat deskriptif. Data yang diambil berasal dari undang-undang maupun jurnal-jurnal ilmiah yang terkait dengan penelitian ini. Beberapa hasil penelitian ini ialah kehilangan barang yang dialami tamu hotel menjadi tanggung jawab pelaku usaha untuk melakukan ganti rugi sesuai dengan kerugian yang ditimbulkan. Barang hilang yang ada dalam lingkungan hotel sudah seharusnya menjadi tanggung jawab hotel. Tamu hotel juga harus berkewajiban membuktikan bahwa barang yang hilang benar-benar merupakan barangnya, sehingga tidak ada indikasi tamu hotel akan mengambil keuntungan. Hak-hak konsumen terpenuhi pada saat terjadi permasalahan kehilangan serta hak-hak pelaku usaha juga terpenuhi.]]>
<![CDATA[Penetapan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Tentang Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Positif ]]>
<![CDATA[Purwanto, Gunawan Hadi]]>
<![CDATA[ Binamulia Hukum Vol. 12 No. 2 (2023): Binamulia Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Krisnadwipayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37893/jbh.v12i2.425
<![CDATA[Perkawinan sesungguhnya suatu perbuatan konkret dan nyata yang diciptakan oleh manusia berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga melahirkan hubungan dalam sebuah keluarga, melahirkan keturunan, menghasilkan harta benda kekayaan yang mampu menunjang kehidupan berumah tangga, dengan harapan mendapatkan kebahagiaan dan keharmonisan. Namun yang menjadi persoalan adalah ketika hasrat melaksanakan perkawinan dilakukan oleh calon mempelai yang berlainan keyakinan, dan sudah pasti cara dan proses pengesahan di setiap agama dan kepercayaan masing-masing juga berlainan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, dan diakhiri dengan analisis deskriptif kualitatif. Disimpulkan bahwa pengajuan perkara permohonan Perkawinan Beda Agama pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby, yaitu: legal standing para Pemohon, Ketentuan Pasal 21 ayat (3) UU No. 1 Tahun 1974, keinginan para Pemohon melangsungkan perkawinan tanpa melepaskan keyakinan masing-masing. Serta perspektif hukum positif di Indonesia terhadap pertimbangan hukum dalam penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby bahwa secara lex spesialis tidak mungkin mengesampingkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 yang menyatakan perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya sebagai fondasi dasar yang mutlak harus dipenuhi dalam melangsungkan proses perkawinan.]]>
<![CDATA[Perbuatan Melawan Hukum Atas Penyerobotan Tanah Milik Orang Lain Dihubungkan Dengan Pasal 1365 KUH Perdata ]]>
<![CDATA[Malau, Masnida]]>;
<![CDATA[Rahmatiar, Yuniar]]>;
<![CDATA[Abas, Muhamad]]>
<![CDATA[ Binamulia Hukum Vol. 12 No. 2 (2023): Binamulia Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Krisnadwipayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37893/jbh.v12i2.427
<![CDATA[Angka pertumbuhan dan perkembangan manusia yang sangat pesat menjadikan tanah sebagai komoditas penting untuk dikelola menjadi lahan produksi dengan tujuan menunjang keberlangsungan hidup manusia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kepastian hukum perbuatan melawan hukum terhadap kepemilikan/menguasai tanah milik orang lain yang terdapat dalam Putusan Nomor 6/Pdt.G/2022/PN.Kwg. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dengan mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Hasilnya penelitian ini menunjukkan bahwa perbuatan penyerobotan/penguasaan tanah milik orang lain merupakan perbuatan yang mengakibatkan kerugian kepada pemilik tanah dan sesuai dengan aturan dan isi KUH Perdata Pasal 1365 menyatakan bahwa setiap kerugian yang diakibatkan pada orang lain harus mengganti kerugian sesuai dengan jumlah kerugian yang ditimbulkan dan sesuai pertimbangan hakim pada kasus ini adalah penolakan gugatan karena penggugat tidak dapat membuktikan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh tergugat dalam persidangan.]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum Terhadap Investor Dalam Investasi Reksa Dana ]]>
<![CDATA[Pratama, Cecep Galih]]>;
<![CDATA[Jaelani, Elan]]>
<![CDATA[ Binamulia Hukum Vol. 12 No. 2 (2023): Binamulia Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Krisnadwipayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37893/jbh.v12i2.429
<![CDATA[Reksa dana adalah sarana investasi yang populer bagi individu dan institusi. Jenis investasi ini menawarkan sejumlah keuntungan, termasuk diversifikasi, manajemen profesional, dan likuiditas. Penelitian ini bertujuan untuk menunjukkan perkembangan reksa dana di Indonesia seiring dengan peran vital pengaturan dan pengawasan manajer investasi dan bank kustodian di reksa dana. Metode penelitian hukum normatif yang hanya didasarkan pada data sekunder dan studi kepustakaan dengan menggunakan pendekatan undang-undang. Pemerintah Indonesia telah memberlakukan sejumlah undang-undang dan peraturan untuk melindungi investor reksa dana. Peraturan perundang-undangan tersebut antara lain: Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Peraturan Manajer Investasi Tahun 2012, dan Peraturan Bank Kustodian Tahun 2013. Peraturan ini membantu melindungi investor reksa dana dari penipuan, salah urus, dan risiko lainnya. Namun, penting bagi investor untuk mengetahui hak dan tanggung jawab mereka berdasarkan undang-undang dan peraturan yang berlaku. Dengan memahami risiko dan peraturan yang terkait dengan reksa dana, investor dapat mengambil keputusan berdasarkan informasi tentang apakah akan berinvestasi pada produk ini atau tidak.]]>
