cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Oki Sumiyanto
Contact Email
okisumiyanto@unkris.ac.id
Phone
+6281380287222
Journal Mail Official
jurnalhukumunkris@gmail.com
Editorial Address
Fakultas Hukum, Universitas Krisnadwipayana, Gedung F, Jl. Kampus Unkris, Jatiwaringin, Pondok Gede, Bekasi, 17411
Location
Kota bekasi,
Jawa barat
INDONESIA
Binamulia Hukum
Published by Universitas Krisnadwipayana
ISSN : 14100088     EISSN : 2656856X     DOI : https://doi.org/10.37893/jbh
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Binamulia Hukum, merupakan jurnal peer-reviewed yang terbit dua kali dalam setahun (Juli dan Desember) diterbitkan cetak sejak tahun 2007 dan online pada tahun 2017 oleh Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana. Jurnal Binamulia Hukum memuat beberapa jenis penelitian dan ulasan disiplin ilmu yang dipilih dalam beberapa cabang ilmu hukum, antara lain Hukum Perdata, Hukum Pidana, Hukum Internasional, Hukum Tata Negara, Hukum Tata Negara, Hukum Lingkungan, Hukum Acara, Hukum Kesehatan, Hukum Bisnis, Sosiologi Hukum, dan isu-isu kontemporer terkait lainnya dalam bidang hukum.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 199 Documents
 10   11   12   13   14 
Pendekatan Restorative Justice Dalam Rangka Perlindungan Hukum Bagi Perempuan dan Anak Sebagai Korban KDRT: Studi Putusan Pengadilan Pada Masa Pandemi Suartini Suartini; Maslihati Nur Hidayati
Binamulia Hukum Vol. 12 No. 1 (2023): Binamulia Hukum
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Krisnadwipayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37893/jbh.v12i1.598

Abstract

Korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terus menunjukkan peningkatan, apalagi dalam masa pandemi banyak korban KDRT terutama perempuan dan anak yang ditelantarkan akibat kendala ekonomi. Untuk menghindari sanksi berbentuk pemenjaraan maka dapat dilakukan model pendekatan restorative justice dalam penanganan perkara tindak kekerasan dalam rumah tangga. Bagaimanakah konsep restorative justice dalam memberikan perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban KDRT pada masa pandemi (studi putusan 2020-2023)? Dalam penelitian yang berjenis yuridis normatif dan bersifat analisis preskriptif ini digunakan beberapa teori dan pendekatan penelitian yang masing-masing berfungsi untuk menjawab setiap rumusan masalah serta mampu menjadi pisau analisis yang tepat dengan memadukan pada pendekatan undang-undang. Adapun hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa bentuk perlindungan terhadap perempuan yang diberikan yaitu melakukan perdamaian melalui restorative justice, melakukan sosialisasi dan pembinaan, penempatan korban di rumah aman, bantuan rehab ataupun psikolog jika dibutuhkan dan juga memberikan pendampingan untuk melaporkan kasus tersebut hingga ke proses pengadilan.
Perlindungan Hukum Konsumen Dalam Transaksi E-commerce Ditinjau dari Perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen Yanci Libria Fista; Aris Machmud; Suartini Suartini
Binamulia Hukum Vol. 12 No. 1 (2023): Binamulia Hukum
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Krisnadwipayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37893/jbh.v12i1.599

Abstract

Kemajuan teknologi telah berdampak secara signifikan terhadap aktivitas perdagangan, khususnya dalam perdagangan elektronik, yang memungkinkan promosi, pemasaran, penjualan, dan pembelian produk atau jasa secara elektronik. Hal ini telah membawa banyak keuntungan, namun juga menimbulkan kekhawatiran akan terjadinya pelanggaran hak-hak konsumen. UU No. 8 Tahun 1999 bertujuan untuk menjamin kepastian hukum dalam transaksi e-commerce. Artikel ini membahas mengenai pengaturan perlindungan hukum konsumen dalam transaksi e-commerce dan permasalahan yang dihadapinya. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, metode penelitian mengkaji hukum tertulis dan literatur, menghubungkannya dengan kejadian nyata. Analisis yang dilakukan bersifat deskriptif, mengumpulkan data dan menghubungkannya dengan kejadian-kejadian nyata. Kesimpulannya adalah peraturan perlindungan hukum konsumen belum efektif dalam mencegah penipuan yang dilakukan oleh pelaku usaha dalam transaksi elektronik. Adanya undang-undang perlindungan hukum konsumen diharapkan dapat mencegah kejahatan yang dilakukan oleh pelaku usaha dan menjadi payung hukum bagi konsumen.
Pengakuan Negara Terhadap Masyarakat Hukum Adat Retno Kus Setyowati
Binamulia Hukum Vol. 12 No. 1 (2023): Binamulia Hukum
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Krisnadwipayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37893/jbh.v12i1.601

Abstract

Masyarakat hukum adat (MHA) telah lahir dan telah ada jauh sebelum terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga harus diakui dan dihormati keberadaannya. Apakah Masyarakat hukum adat masih ada dan diakui. Penelitian ini menggunakan analisis yuridis normatif untuk meninjau Pasal 18B dan 28I ayat (1) dan (2) amandemen ketiga, peraturan perundang-undangan, dan analisis isi untuk membedakan antara norma imperatif dan fakultatif terkait hak-hak MHA. Hasil dari penelitian ini adalah Keberadaan MHA di Indonesia diakui dalam UUD 1945 dan berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Pokok Agraria, Kehutanan, Penataan Ruang, Desa, Pemerintahan Daerah, dan Perkebunan. Namun, pengakuan tersebut mensyaratkan MHA harus masih hidup, sesuai dengan kebutuhan masyarakat, prinsip NKRI, dan diatur dalam undang-undang, sehingga merupakan pengakuan bersyarat.
Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Dalam Berlalu Lintas yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia Ani Nur Faida; Yoyok Ucuk S; Ernu Widodo
Binamulia Hukum Vol. 12 No. 1 (2023): Binamulia Hukum
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Krisnadwipayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37893/jbh.v12i1.603

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Putusan PN Bojonegoro Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN.Bjn terkait pertanggungjawaban pidana berkaitan dengan tindak pidana berlalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan fokus analisis pada ratio decidendi hakim dalam Putusan PN Bojonegoro Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN.Bjn dengan pendekatan kasus, konsep, dan perundang-undangan. Hasil penelitian menegaskan bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku kelalaian dalam berlalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia sebagaimana dalam ratio decidendi hakim dalam putusan PN Bojonegoro Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN.Bjn dalam mengadili kasus terdakwa sejatinya telah sesuai dan relevan dengan unsur sebagaimana Pasal 310 ayat (3) dan (4) UU LLAJ, maka terdakwa telah memenuhi unsur (i) setiap orang, (ii) mengemudikan kendaraan bermotor, serta (iii) karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia. Ratio decidendi dalam Putusan PN Bojonegoro Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN.Bjn telah sesuai dalam mengkualifikasi peristiwa hukum berdasarkan ketentuan Pasal 310 UU LLAJ. Akan tetapi, peneliti kurang sependapat dengan sanksi yang dijatuhkan oleh majelis hakim karena kurang sesuai dengan landasan filosofis dari UU LLAJ yang salah satunya memberikan efek jera bagi masyarakat supaya tidak mengulangi lagi tindakan yang bertentangan dengan UU LLAJ dalam berkendara.
Perlindungan Hukum Atas Pelanggaran Hak Cipta Berupa Konten Parodi Pada Kasus Warkop DKI Sudharma, Kadek Januarsa Adi; Dewi, Ni Putu Sukma
Binamulia Hukum Vol. 12 No. 2 (2023): Binamulia Hukum
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Krisnadwipayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37893/jbh.v12i2.604

Abstract

Pelanggaran hak cipta berupa karya sinematografi yang dijadikan konten parodi banyak ditemukan pada layanan YouTube. Plagiarisme sebagai bentuk pelanggaran hak cipta dengan mengikuti sebagian atau seluruh hasil karya orang lain tanpa melakukan pencantuman terhadap sumbernya. Salah satu kasus pelanggaran hak cipta yaitu polemik antara Warkop DKI dengan Warkopi. Warkopi berpotensi melanggar hak cipta karena membuat cerita dengan mengambil skenario dari film komedi sebelumnya. Dalam penelitian ini memiliki tujuan dalam mengetahui perihal pelanggaran dan perlindungan hukum hak cipta berupa konten parodi pada kasus Warkop DKI. Penelitian menggunakan jenis hukum normatif beserta dengan pendekatan perundangan. Dengan memanfaatkan teknik berdasarkan bahan-bahan kajian hukum yaitu studi kepustakaan dengan teknik analisis yuridis argumentatif. Berdasarkan hasil penelitian perlindungan hukum atas pelanggaran hak cipta berupa konten parodi pada kasus Warkop DKI dibagi menjadi dua yaitu perlindungan hukum preventif dengan adanya pencatatan atau pendaftaran yang memudahkan pembuktian apabila terjadinya sengketa. Perlindungan hukum yang kedua yaitu perlindungan hukum represif dengan upaya penyelesaian sengketa pelanggaran hak cipta pada kasus Warkop DKI melalui jalur non-litigasi yaitu negosiasi yang tentunya menguntungkan pihak-pihak bersengketa.
Tindak Pidana Cyber Crime dan Penegakan Hukumnya Pansariadi, Rafi Septia Budianto; Soekorini, Noenik
Binamulia Hukum Vol. 12 No. 2 (2023): Binamulia Hukum
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Krisnadwipayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37893/jbh.v12i2.605

Abstract

Penelitian ini bertujuan mengkaji perkembangan globalisasi yang berkaitan dengan perkembangan tindak pidana siber. Penelitian ini berupaya menjawab dua isu hukum secara khusus, kami akan membahas hukum positif yang mengatur kejahatan dunia maya di Indonesia, serta kebijakan hukum ke depan yang akan diterapkan untuk memerangi dan menegakkan kejahatan dunia maya. Penelitian ini merupakan salah satu contoh penelitian hukum normatif karena memberikan bobot yang sama antara metode konseptual dan perundang-undangan. Temuan studi ini menguatkan adanya pembatasan kejahatan dunia maya di bawah hukum pidana positif Indonesia. Beberapa undang-undang lain, seperti UU No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, dan KUHP sendiri mencerminkan pengaturan ini. Beberapa bentuk kejahatan dunia maya dapat dituntut berdasarkan hukum Indonesia, sementara yang lainnya tidak. Hal ini disebabkan fakta bahwa kejahatan dunia maya masih merupakan fenomena yang relatif muda. Sehubungan dengan itu, rancangan konsep KUHP yang baru telah dilaksanakan untuk melihat kebijakan hukum ke depan dalam memberantas dan menegakkan hukum yang berkaitan dengan kejahatan dunia maya. Selain itu, revisi UU ITE diperlukan untuk mengoptimalkan penegakan hukum terhadap cyber crime di Indonesia.
Kebijakan Penal dan Non Penal Dalam Penanganan Tindak Pidana: (Studi Kasus Perguruan Pencak Silat di Madiun) Vishnu, Andhika; Fuad, Fokky; Machmud, Aris
Binamulia Hukum Vol. 12 No. 2 (2023): Binamulia Hukum
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Krisnadwipayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37893/jbh.v12i2.606

Abstract

Semakin maraknya kekerasan yang bertendensi kriminal di antara perguruan silat di Madiun semakin mengkhawatirkan dan telah menjadi keresahan bagi masyarakat umum, sehingga diperlukan tindakan yang efektif baik secara preventif maupun represif dalam menangani kekerasan yang terus berulang. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji efektivitas penerapan kebijakan pidana dalam kekerasan yang berulang antar perguruan silat di Madiun. Metode penelitian menggunakan yuridis empiris yang menggabungkan penelitian normatif dengan empirisme hukum melalui pendekatan deskriptif analitis. Konflik sosial dalam perguruan pencak silat di Madiun dapat dilakukan melalui pemanfaatan kearifan budaya lokal, di mana sebagai ageman (pedoman) dalam kehidupan bermasyarakat yang mengedepankan aspek norma sosial yang sudah disepakati oleh masyarakat setempat. Melalui pendekatan kebijakan penal jauh lebih efektif dibandingkan dengan pendekatan kebijakan non penal terhadap tindakan kekerasan yang berulang yang terjadi dalam perguruan silat di Madiun.
Optimalisasi Investasi Dana Pensiun Milik Negara: Studi Kasus Dana Pensiun Hutama Karya Sanyoto, Edy; Hidayat, Yusup; Fuad, Fokky; Machmud, Aris
Binamulia Hukum Vol. 12 No. 2 (2023): Binamulia Hukum
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Krisnadwipayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37893/jbh.v12i2.607

Abstract

Optimalisasi investasi yang dilakukan oleh dana pensiun merupakan bentuk tanggung jawab dapat tercapai melalui tata kelola yang baik dan melalui tindakan investasi yang pruden. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji implementasi kebijakan dalam optimalisasi dana pensiun Hutama Karya. Temuan penting dalam penelitian ini adalah kerugian atas kebijakan cut loss dana pensiun (dapen) BUMN dikategorikan sebagai kerugian dalam keuangan negara selama menerapkan fiduciary duty, maka kerugian tersebut merupakan suatu risiko bisnis dan tindakan pencegahan atas kerugian yang lebih besar. Metodologi yang digunakan peneliti adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, sumber hukum primer, dan sekunder yang terkait dengan dana pensiun serta regulasi terkait pengembangan dan penguatan sektor keuangan dan aturan pelaksanaannya baik melalui peraturan pemerintah maupun peraturan otoritas jasa keuangan yang diperoleh melalui studi pustaka yang selanjutnya dianalisis dan disimpulkan. Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Dapen Hutama Karya telah menjalankan tata kelola dan juga mengedepankan analisis risiko terkait optimalisasi dana pensiun termasuk dalam kebijakan cut loss atas aset investasi demi mengantisipasi kerugian yang lebih besar dari aset yang diinvestasikan serta melakukan portofolio investasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Perlindungan Hukum Internal dan Eksternal Dalam Perjanjian Pendidikan Kerja Sama YPI Al-Azhar Dengan Yayasan Mitra Al-Azhar Martini, Titin; Hidayat, Yusup; Suartini, Suartini; Machmud, Aris
Binamulia Hukum Vol. 12 No. 2 (2023): Binamulia Hukum
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Krisnadwipayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37893/jbh.v12i2.609

Abstract

Yayasan Pesantren Islam Al-Azhar sebagai badan hukum yang bergerak dalam bidang sosial, pendidikan, dan dakwah dapat melakukan perbuatan hukum dalam mencapai tujuan organisasinya baik melalui kerja sama dengan badan usaha di dalam negeri maupun luar negeri termasuk dengan yayasan mitra. Penelitian ini menggunakan bentuk yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi kerja sama yayasan dengan yayasan mitra dalam bidang pendidikan. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah YPI Al-Azhar seringkali membuat kerja sama dengan mitra melalui Memorandum of Understanding (MOU) sedangkan dalam pelaksanaannya dilakukan oleh pejabat yang berwenang dalam bidang pendidikan mengingat pengurus tidak boleh aktif secara langsung dalam pengurusan dalam bidang usaha yang dikerjasamakan, yakni para kepala sekolah sedangkan yayasan sebagai pendiri dari lembaga pendidikan tersebut tidak dapat secara aktif dalam pengelolaan kerja sama tersebut sebagaimana aturan terkait yayasan.
Implementasi Undang-Undang Perkoperasian Pada Perubahan Tata Kelola di Koperasi Syariah Al-Azhar Heriyanto, Puji; Hidayat, Yusup; Suartini, Suartini; Machmud, Aris
Binamulia Hukum Vol. 12 No. 2 (2023): Binamulia Hukum
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Krisnadwipayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37893/jbh.v12i2.610

Abstract

Koperasi Syariah Al-Azhar sebagai salah satu wadah perekonomian para guru dan pegawai Yayasan Pesantren Islam Al-Azhar yang dari seluruh Indonesia yang berasal dari lebih dari seratus tujuh puluh delapan sekolah dari mulai TK, SD, SMA dan satu universitas. Perubahan merupakan suatu keniscayaan apalagi menuju sesuatu yang lebih baik, transformasi tata kelola Koperasi Al-Azhar berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 merupakan suatu tantangan dan peluang untuk memberikan kemaslahatan kepada para anggotanya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisasi terkait implementasi dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 dalam tata kelola Koperasi Syariah Al-Azhar. Penelitian ini menggunakan bentuk penelitian yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif dan peraturan perundang-undang dan menggunakan sumber hukum primer dan sekunder yang berkaitan dengan perkoperasian dan UMKM baik konvensional maupun syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Koperasi Syariah Al-Azhar telah bertransformasi dari yang awalnya berprinsip konvensional yang berprinsip ribawi menuju koperasi yang berlandaskan prinsip syariah dan dalam tata kelolanya mematuhi ketentuan maqashid syariah.

Page 12 of 20 | Total Record : 199

 10   11   12   13   14 

Filter by Year

2017 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 14 No. 2 (2025): Binamulia Hukum (article in press) Vol. 14 No. 1 (2025): Binamulia Hukum Vol. 13 No. 2 (2024): Binamulia Hukum Vol. 13 No. 1 (2024): Binamulia Hukum Vol. 12 No. 2 (2023): Binamulia Hukum Vol. 12 No. 1 (2023): Binamulia Hukum Vol. 11 No. 2 (2022): Binamulia Hukum Vol. 11 No. 1 (2022): Binamulia Hukum Vol. 10 No. 2 (2021): Binamulia Hukum Vol. 10 No. 1 (2021): Binamulia Hukum Vol. 9 No. 2 (2020): Binamulia Hukum Vol. 9 No. 1 (2020): Binamulia Hukum Vol. 8 No. 2 (2019): Binamulia Hukum Vol. 8 No. 1 (2019): Binamulia Hukum Vol. 7 No. 2 (2018): Binamulia Hukum Vol. 7 No. 1 (2018): Binamulia Hukum Vol. 6 No. 2 (2017): Binamulia Hukum More Issue