cover
Contact Name
Oki Sumiyanto
Contact Email
okisumiyanto@unkris.ac.id
Phone
+6281380287222
Journal Mail Official
jurnalhukumunkris@gmail.com
Editorial Address
Fakultas Hukum, Universitas Krisnadwipayana, Gedung F, Jl. Kampus Unkris, Jatiwaringin, Pondok Gede, Bekasi, 17411
Location
Kota bekasi,
Jawa barat
INDONESIA
Binamulia Hukum
ISSN : 14100088     EISSN : 2656856X     DOI : https://doi.org/10.37893/jbh
Core Subject : Humanities, Social,
Jurnal Binamulia Hukum, merupakan jurnal peer-reviewed yang terbit dua kali dalam setahun (Juli dan Desember) diterbitkan cetak sejak tahun 2007 dan online pada tahun 2017 oleh Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana. Jurnal Binamulia Hukum memuat beberapa jenis penelitian dan ulasan disiplin ilmu yang dipilih dalam beberapa cabang ilmu hukum, antara lain Hukum Perdata, Hukum Pidana, Hukum Internasional, Hukum Tata Negara, Hukum Tata Negara, Hukum Lingkungan, Hukum Acara, Hukum Kesehatan, Hukum Bisnis, Sosiologi Hukum, dan isu-isu kontemporer terkait lainnya dalam bidang hukum.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 255 Documents
Penerapan Sanksi Algorithmic Disgorgement sebagai Mekanisme Pelaksanaan Pidana Tambahan Korporasi dalam Hukum Pidana Materiil Indonesia Kentri Winda Azari; Syafri Hariansah; Wijayono Hadi Sukrisno
Binamulia Hukum Vol. 15 No. 2 (2026): Binamulia Hukum (article in press)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Krisnadwipayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37893/jbh.v15i2.1544

Abstract

Perkembangan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) dan ekonomi berbasis data memungkinkan korporasi memperoleh manfaat ekonomi dari model AI yang dibangun atau dikembangkan menggunakan data yang diperoleh melalui tindak pidana. Meskipun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi telah menyediakan instrumen pertanggungjawaban dan sanksi hukum terhadap korporasi, belum terdapat konstruksi normatif yang secara jelas mengatur bagaimana manfaat ekonomi yang melekat pada model AI tersebut dapat dihilangkan melalui sistem pemidanaan. Penelitian ini bertujuan menganalisis keterbatasan sanksi pidana konvensional terhadap korporasi serta merumuskan Algorithmic Disgorgement sebagai mekanisme pelaksanaan pidana tambahan dalam hukum pidana materiil Indonesia. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan serta analisis preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persoalan utama bukan terletak pada ketiadaan pertanggungjawaban pidana korporasi atau pidana tambahan, melainkan belum jelasnya kedudukan model AI sebagai objek pelaksanaan pidana tambahan, hubungan kausal antara data hasil tindak pidana dan model AI, proporsionalitas tindakan terhadap model, serta mekanisme eksekusinya. Penelitian ini mengusulkan Algorithmic Disgorgement sebagai mekanisme pelaksanaan pidana tambahan yang dapat diterapkan secara bertahap berdasarkan pembuktian hubungan kausal, proporsionalitas, dan perlindungan pihak ketiga. Dengan demikian, konsep tersebut tidak membentuk jenis pidana baru, tetapi merekonstruksi cara pelaksanaan pidana tambahan terhadap aset digital berbasis AI dalam kerangka ius constituendum.
Pemalsuan BPKB dalam KUHP Nasional: Konstruksi Delik dan Pertanggungjawaban Pidana Berdasarkan Gradasi Penyertaan Mister Jaya; M. Adystia Sunggara; Junaidi Abdillah
Binamulia Hukum Vol. 15 No. 2 (2026): Binamulia Hukum (article in press)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Krisnadwipayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37893/jbh.v15i2.1458

Abstract

Tingginya volume kendaraan bermotor di Indonesia menjadikan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) sebagai dokumen bernilai ekonomis tinggi yang rentan terhadap pemalsuan. Modus operandi pemalsuan BPKB semakin kompleks, mulai dari pembuatan dokumen palsu secara konvensional hingga pemanfaatan teknologi digital, serta kerap berkaitan dengan tindak pidana lanjutan, seperti pencurian kendaraan bermotor, penipuan, dan pencucian uang. Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) membawa perubahan mendasar dalam konstruksi hukum pidana Indonesia sehingga diperlukan pengkajian kembali terhadap pengaturan tindak pidana pemalsuan BPKB dan pertanggungjawaban pidana pelakunya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi hukum tindak pidana pemalsuan BPKB serta bentuk pertanggungjawaban pidananya berdasarkan KUHP Nasional. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemalsuan BPKB dalam KUHP Nasional dikonstruksikan sebagai tindak pidana yang menyerang kepercayaan publik, kepastian hukum, dan ketertiban administrasi negara, bukan sekadar pemalsuan surat secara formal. Pertanggungjawaban pidana didasarkan pada asas tiada pidana tanpa kesalahan dan diterapkan secara individual serta proporsional terhadap setiap pelaku berdasarkan bentuk penyertaannya. Analisis komparatif terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor 21/Pid.B/2022/PN Kdl dan Nomor 22/Pid.B/2022/PN Kdl, yang berasal dari satu peristiwa dan didakwa berdasarkan pasal yang sama, menunjukkan adanya inkonsistensi dalam penerapan doktrin penyertaan. Para pelaku yang memiliki peran saling berkaitan memperoleh kualifikasi dan putusan pidana yang berbeda, yakni putusan bebas dan pidana penjara selama 1 tahun 10 bulan. Kebaruan penelitian ini terletak pada pengujian disparitas penerapan doktrin penyertaan melalui dua putusan terpisah yang bersumber dari satu rangkaian peristiwa pemalsuan BPKB, dengan mengaitkannya pada konstruksi Pasal 391 dan Pasal 392 KUHP Nasional. Pemidanaan diarahkan tidak hanya pada pembalasan, tetapi juga pada perlindungan masyarakat dan pemulihan ketertiban hukum.
Analisis Regulasi Hukum Penggunaan Serangga sebagai Bioindikator Kualitas Lingkungan di Indonesia: Studi Normatif-Komparatif Nhyra Kamala Putri; Agung Munandar; Nana Ariska; Hilmina Itawarnemi; Maulidil Fajri
Binamulia Hukum Vol. 15 No. 2 (2026): Binamulia Hukum (article in press)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Krisnadwipayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37893/jbh.v15i2.1488

Abstract

Serangga merupakan organisme yang sensitif terhadap perubahan lingkungan sehingga banyak digunakan sebagai bioindikator kualitas lingkungan. Meskipun berbagai penelitian di Indonesia menunjukkan efektivitas penggunaannya pada ekosistem perairan dan terestrial, kedudukannya dalam sistem hukum lingkungan hidup belum banyak dikaji. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan pemanfaatan serangga sebagai bioindikator kualitas lingkungan, mengidentifikasi celah regulasi (regulatory gap), serta merumuskan rekomendasi penguatannya. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum lingkungan Indonesia telah menyediakan landasan normatif bagi penggunaan bioindikator serangga melalui pengaturan aspek hayati, keanekaragaman hayati, fungsi ekologis, dan perkembangan ilmu pengetahuan sehingga tidak terdapat kekosongan hukum (legal lacuna). Namun, terdapat regulatory gap pada tingkat operasional dan teknis karena biomonitoring berbasis serangga belum terintegrasi secara memadai ke dalam instrumen penilaian, pemantauan, dan evaluasi lingkungan hidup. Oleh karena itu, diperlukan optimalisasi instrumen yang telah ada serta penyempurnaan pengaturan teknis untuk mendukung integrasi biomonitoring berbasis serangga dalam sistem perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia.
Konstruksi Pertanggungjawaban Perdata Penyelenggara Pinjaman Online atas Kegagalan Pemenuhan Kewajiban sebagai Pengendali Data Pribadi Tiara Putri Ayu Setyaningrum; Wardah Yuspin
Binamulia Hukum Vol. 15 No. 2 (2026): Binamulia Hukum (article in press)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Krisnadwipayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37893/jbh.v15i2.1558

Abstract

Perkembangan platform pinjaman online sebagai bagian dari teknologi finansial (financial technology/fintech) telah mempermudah akses masyarakat terhadap layanan pendanaan, tetapi juga menimbulkan persoalan hukum terkait pelindungan data pribadi. Penyelenggara layanan berkedudukan sebagai pengendali data pribadi yang memiliki kewajiban hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, serta peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemenuhan kewajiban penyelenggara pinjaman online sebagai pengendali data pribadi serta merumuskan konstruksi pertanggungjawaban perdata akibat kegagalan pemenuhan kewajiban tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan nasabah dan pakar hukum, sedangkan data sekunder dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Seluruh data dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelenggara pinjaman online belum sepenuhnya memenuhi kewajiban hukumnya sebagai pengendali data pribadi. Mekanisme persetujuan (consent) sebagian besar masih bersifat formalitas melalui perjanjian elektronik berbasis klik (click-wrap agreement) dan klausula baku yang belum memperhatikan prinsip persetujuan berdasarkan informasi yang memadai (informed consent). Selain itu, ditemukan praktik pengumpulan data secara berlebihan (excessive data collection), penggunaan data di luar tujuan awal pemrosesan, serta kebocoran data kepada pihak ketiga. Dari perspektif hukum perdata, kegagalan pemenuhan kewajiban tersebut dapat menimbulkan pertanggungjawaban melalui dua konstruksi hukum, yaitu wanprestasi apabila terdapat pelanggaran terhadap ketentuan perjanjian dan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) apabila menimbulkan kerugian materiil maupun imateriil. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pengawasan oleh regulator dan penyederhanaan mekanisme persetujuan untuk mewujudkan kepastian hukum serta pelindungan data pribadi yang efektif.
Batas Kewenangan Kementerian Komunikasi dan Digital dalam Pengawasan Konten Siaran Langsung pada Platform Digital Gilang Iskandar
Binamulia Hukum Vol. 15 No. 2 (2026): Binamulia Hukum (article in press)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Krisnadwipayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37893/jbh.v15i2.1562

Abstract

Pengawasan konten siaran langsung pada platform digital diperlukan untuk melindungi masyarakat dari konten yang melanggar hukum atau menimbulkan risiko. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi hukum kewenangan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) dalam pengawasan konten siaran langsung pada platform digital, serta batas materi, wilayah, dan waktu pelaksanaan kewenangan tersebut dalam kaitannya dengan perlindungan kebebasan berekspresi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan Komdigi dalam pengawasan konten siaran langsung bertumpu pada kewenangan substantif Pemerintah berdasarkan Pasal 40 UU ITE yang diperoleh melalui atribusi. Berdasarkan Pasal 1 angka 23 UU ITE, Pemerintah mencakup Menteri atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Presiden. Pelaksanaan kewenangan tersebut diperinci melalui peraturan pelaksana, sedangkan kompetensi kelembagaan Komdigi ditentukan melalui pengaturan organisasi kementerian. Kewenangan Komdigi tidak berlaku secara umum terhadap seluruh konten siaran langsung karena pelaksanaannya dibatasi oleh aspek materi, wilayah, dan waktu. Ketiga batas tersebut berkaitan dengan kualifikasi konten dan bentuk tindakan, hubungan yuridis dengan Indonesia, serta keberlakuan kompetensi pada saat tindakan dilakukan. Legalitas pengawasan konten siaran langsung dapat dinilai melalui dua tahap. Tahap pertama meliputi dasar kewenangan, kualifikasi materi konten, kesesuaian bentuk tindakan, hubungan yuridis dengan Indonesia, dan kompetensi temporal. Tahap kedua meliputi tujuan yang sah, kebutuhan dan proporsionalitas tindakan, serta perlindungan kebebasan berekspresi. Karakter waktu nyata memengaruhi penilaian risiko dan urgensi penanganan tanpa memperluas ruang lingkup kewenangan Komdigi. Kerangka ini dapat digunakan untuk menilai keabsahan perintah moderasi konten atau pemutusan akses oleh Komdigi terhadap siaran langsung.